Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Curhat Pengguna yang Tinggalkan Samsung Galaxy S25 Edge

    Curhat Pengguna yang Tinggalkan Samsung Galaxy S25 Edge

    Bisnis.com, JAKARTA — Samsung Galaxy S25 Edge memang memikat banyak orang berkat desainnya yang super tipis. Namun di sisi lain, kapasitas baterai menjadi hal yang dikeluhkan.

    Dengan ketebalan hanya 5,8 mm, ini adalah seri Galaxy S paling ramping yang pernah dibuat. Dengan layar besar mencapai 6,7 inci, tetap terasa ringan di tangan. 

    Di atas kertas, spesifikasinya juga premium yakni menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite dan dilengkapi sistem pendingin uap berukuran besar. Namun di balik semua keunggulan itu, mulai banyak pengguna yang merasa kecewa, terutama soal baterainya.

    Melansir laman SamMobile pada Senin (9/6/2025) salah satu pengguna membagikan pengalamannya setelah menggunakan Galaxy S25 Edge sebagai ponsel utama. 

    Awalnya, dia masih bisa menerima keterbatasan daya tahan baterai. Namun semua berubah ketika ibunya harus dirawat di rumah sakit selama seminggu untuk pemeriksaan medis.

    “Bukan situasi darurat, tapi saya harus ada di sana setiap saat, dan satu-satunya cara tetap terhubung ke keluarga dan pekerjaan adalah lewat ponsel,” tulisnya dalam artikel tersebut.

    Saat itulah dia mulai menyadari bahwa Galaxy S25 Edge bukanlah ponsel yang bisa diandalkan dalam situasi penting. Meski Samsung mengklaim baterainya tahan seharian, dalam praktiknya, pengguna kerap harus mengecas ulang di siang atau sore hari, apalagi jika menggunakan data, multitasking, atau sekadar mengakses media sosial.

    Lebih parahnya lagi, meskipun sudah dibekali sistem pendingin besar, bodi ponsel yang sangat tipis justru membuat panas terjebak di dalam. 

    Akibatnya, Galaxy S25 Edge terasa cepat hangat, bahkan saat hanya dalam kondisi standby.

    “Yang saya pikir sebelumnya bisa saya toleransi, ternyata berubah menjadi kekhawatiran. Kalau ini situasi darurat, bagaimana saya bisa andalkan ponsel ini?” tulisnya.

    Dia akhirnya memutuskan untuk mengganti ponsel dan kembali memakai Galaxy S24 Ultra, yang punya baterai lebih besar dan performa lebih stabil. Namun, dia juga mengingatkan bahwa tidak semua orang punya ponsel cadangan.

    “Sebagian besar orang hanya punya satu perangkat utama. Kalau sudah keluar lebih dari Rp15 juta untuk Galaxy S25 Edge, lalu ponselnya malah bikin khawatir saat dibutuhkan, tentu itu mengecewakan,” lanjutnya.

  • Polisi Didesak Proses Pidana Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Polisi Didesak Proses Pidana Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bisnis.com, Jakarta — DPR mendesak Polisi memproses pidana perusahaan tambang dan seluruh oknum pejabat yang terlibat dalam pengrusakan ekosistem hutan di Raja Ampat Papua.

    Anggota DPR asal Papua, Yan Mandenas mengungkapkan perusahaan tambang yang ada di Raja Ampat tersebut sudah cukup lama beroperasi dan dinilai telah merugikan masyarakat sekitar, termasuk pemilik hak ulayat.

    Dia juga mencurigai bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat Papua tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Soalnya masalah AMDAL di Papua ini sudah cukup lama diabaikan pemerintah termasuk di Raja Ampat,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Maka dari itu, politisi dari Partai Gerindra tersebut mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak prosedural dan bermasalah secara administrasi di seluruh Papua, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

    “Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural,” katanya.

    Menurutnya,  perizinan tambang tersebut harus dikaji ulang, guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat Papua memiliki izin lingkungan yang diterbitkan sesuai prosedur yang benar.

    “Karena menyangkut lebih dari satu kementerian yang memberikan izin, di mana ada rekomendasi dari kementerian terkait lainnya. Apalagi, Raja Ampat masuk sebagai kawasan wisata dan hutan lindung,” ujarnya

  • Respons Bima Arya Soal Wacana Pembentukan Provinsi Tangerang Raya

    Respons Bima Arya Soal Wacana Pembentukan Provinsi Tangerang Raya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya angkat bicara dalam menanggapi isu yang berkembang terkait rencana pemekaran wilayah Provinsi Banten untuk membentuk calon provinsi baru bernama Provinsi Tangerang Raya.

    Isu tersebut mencuat seiring dengan wacana beberapa daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan, yang dikabarkan berencana “pamit” dari Provinsi Banten dan bergabung bersama sejumlah wilayah lain membentuk provinsi baru.

    Namun, Bima Arya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pencabutan moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

    “Belum ada rencana pencabutan moratorium pemekaran,” ujar Bima singkat saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Senin (9/6/2025).

    Sekadar informasi, terdapat sejumlah wilayah yang disebut akan bergabung dalam Provinsi Tangerang Raya berdasarkan wacana yang berkembang. Mulai dari kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan kabupaten Tangerang.

    Ketiga daerah ini saat ini berada di bawah naungan Provinsi Banten. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, muncul dorongan dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat lokal agar ketiganya membentuk provinsi tersendiri dengan nama Tangerang Raya, mengingat pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan yang pesat.

    Meski begitu, wacana ini masih berada pada tahap usulan dan belum masuk ke proses legislasi formal. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, juga belum memberikan sinyal persetujuan atas pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Tangerang Raya.

  • YouTube Ditonton 85% Populasi Asia Tenggara, Setara 290 Juta Jiwa

    YouTube Ditonton 85% Populasi Asia Tenggara, Setara 290 Juta Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Angka penonton YouTube dilaporkan mencapai 85% populasi di Asia Tenggara atau setara dengan 290 juta jiwa pada 2024. YouTube juga mencatatkan diri sebagai tujuan bagi 8 dari 10 pengguna internet di Asia Tenggara.

    Masifnya angka tersebut diklaim oleh YouTube berperan vital dalam mendorong pencapaian perusahaan, terutama, di sektor e-commerce. 

    Studi Kantar menemukan 85% penonton di Thailand dan 67% di Indonesia menganggap kreator konten YouTube dapat dipercaya.

    Faktor serupa juga berlaku terhadap brand. Kantar menyebut 60% Gen Z Indonesia percaya dengan brand yang ditampilkan kreator di YouTube, dibandingkan dengan hanya 40% di platform sosial lain.

    Hal ini selaras dengan perilaku pembeli. Data Ipsos menunjukkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina, lebih banyak orang mempercayai Google dan YouTube dalam perjalanan pembelian mereka daripada platform media sosial populer.

    “Kepercayaan ini terwujud menjadi keyakinan untuk membeli, dengan YouTube mendorong niat membeli hampir 4x lebih besar dibandingkan platform media sosial lain di kawasan,” kata VP Southeast Asia and South Asia Frontier, Google, Sapna Chadha dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/6/2025).

    Bahkan, sambungnya, fokus YouTube kepada konten bermanfaat dan berkualitas tinggi memungkinkan brand untuk menyampaikan identitas dan tujuan secara efektif, serta membangun kemitraan jangka panjang dengan para kreator berdasarkan kesamaan nilai.

    Secara keseluruhan, pemain besar ekosistem kreator YouTube di Asia Tenggara berlokasi di Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Total, terdapat 7.600 kreator dengan lebih dari 1 juta pelanggan, dan lebih dari 77.000 channel dengan 100.000 subscriber.

    Konten yang diunggah dari Indonesia dan Vietnam tercatat tumbuh 85% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2023 – 2024.

    Khusus di sektor commerce, video menjadi drive penting yang terus berkembang di perekonomian digital Asia Tenggara dengan kontribusi 20% terhadap GMV e-commerce, naik 4 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. 

  • Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti kabar keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam rencana merger antara dua raksasa teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. (Grab). 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan struktur persaingan usaha di industri transportasi daring jika Danantara Indonesia masuk sebagai pemegang saham dalam entitas merger GoTo-Grab.

    “Saya khawatir masuknya Danantara dalam perundingan GoTo-Grab akan lebih merusak persaingan di industri transportasi online,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Senin (9/6/2025). 

    Huda mengatakan rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi jika Danantara masuk sebagai operator. Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai bagian dari entitas hasil merger bisa memicu konflik kepentingan karena posisinya sebagai perpanjangan tangan negara. 

    Huda menilai bahwa hal tersebut berpotensi menciptakan distorsi regulasi dan mengikis prinsip persaingan usaha yang sehat.

    “Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” katanya.

    Huda juga menyoroti dampak psikologis terhadap pelaku usaha lain, terutama pemain baru atau lokal, yang akan merasa enggan untuk masuk atau bersaing di pasar. Dia bahkan mempertanyakan motif di balik manuver tersebut. 

    Huda menilai langkah itu bisa jadi upaya untuk menghindari jeratan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    “Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU? Saya rasa masalahnya bukan asing atau lokal, mereka sama-sama swasta. Jika merger mengundang sempritan dari KPPU, ya keduanya harus mematuhi aturan. Bukan menggandeng Danantara untuk mereduksi isu asing dan lokal,” kata Huda.

    Lebih lanjut, dia juga meragukan dampak positif dari kehadiran Danantara dalam merger tersebut. Huda mengingatkan bahwa keterlibatan negara dalam industri digital yang belum terbukti menimbulkan kerugian sosial atau fiskal justru bisa menjadi bumerang. Ia menyebut keterlibatan ini akan merugikan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha lokal, UMKM, hingga konsumen.

    Dalam jangka panjang, lanjut Huda, posisi dominan hasil merger akan menyulitkan konsumen dan driver untuk mencari alternatif layanan. Menurut dia, kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. 

    Hal tersebut pun menurutnya merugikan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan panjang. 

    “Ada potensi untuk terjadinya predatory pricing dan menimbulkan potensi terjadi monopoli,” tutupnya.

    Di sisi lain, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait hal tersebut.

    “Saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut,” kata Stefanus Ade saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025). 

    Pada prinsipnya, lanjut dia, Danantara Indonesia selalu terbuka terhadap peluang investasi yang sejalan dengan mandat untuk memperkuat sektor strategis dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

    Stefanus Ade menambahkan setiap keputusan investasi dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh, dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik. 

    “Serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara,” kata Stefanus.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Danantara sedang dalam pembicaraan awal dengan GoTo untuk membeli saham minoritas di perusahaan hasil merger dengan Grab.

    Di sisi lain, mengutip Bloomberg, pembicaraan Grab dan GoTo sudah memiliki kemajuan dalam kesepakatan struktur penggabungan. Namun, kecepatan pembicaraan melambat karena kekhawatiran akan tuntutan regulasi yang mungkin muncul. 

    Bulan lalu, Grab dikabarkan menargetkan kesepakatan bisa tercapai pada kuartal kedua dan dapat menilai GoTo sekitar US$7 miliar.

    Sebelumnya, Grab tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengambil alih GOTO pada kuartal II/2025. Hal ini dikatakan oleh dua sumber yang mengetahui hal tersebut. 

    Sementara itu, beberapa laporan lain bahkan menyatakan Grab tengah berupaya mengumpulkan dana tunai sebesar US$2 miliar untuk mendanai akuisisi GoTo.  

    Kendati begitu, pihak GOTO untuk kesekian kalinya telah membantah isu penggabungan dua entitas tersebut. Manajemen GOTO menyampaikan belum ada kesepakatan atau keputusan apa pun yang diterima perseroan.  

    Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara GOTO dengan Grab.  “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak,” kata dia, Kamis (8/5/2025).

  • Ancang-ancang Pabrik Semen Hindari Gulung Tikar Meski Penjualan Anjlok

    Ancang-ancang Pabrik Semen Hindari Gulung Tikar Meski Penjualan Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menegaskan hingga saat ini, pelaku usaha industri semen tetap berupaya bertahan di tengah permintaan yang melemah dan penjualan yang anjlok pada kuartal I/2025. 

    Berdasarkan data ASI, penjualan semen turun 7,4% (year-to-date/ytd) pada kuartal I/2025 dengan volume mencapai 13,4 juta ton, sementara periode yang sama tahun lalu mencapai 14,5 juta ton. 

    Bahkan, secara bulanan, volume penjualan semen pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,8 juta ton atau turun 21,6% dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,9 juta ton.

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, sebagian besar pabrik masih menjaga utilitas produksi dengan mengupayakan ekspor semen. Sementara itu, sebagian lainnya melakukan optimalisasi dan efisiensi operasional. 

    “Hingga saat ini, dalam kondisi permintaan yang masih lemah pabrik pabrik existing tetap beroperasi,” kata Lilik kepada Bisnis, Senin (9/6/2025). 

    Lilik tak memungkiri kontraksi penjualan tak lepas dari pelemahan daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, serta momentum Ramadan dan ikut menekan laju penjualan. 

    Meski penjualan turun, pihaknya juga mencatat utilitas produksi semen tahun lalu masih mengalami peningkatan menjadi 56,8% atau naik dari 55,8% pada 2023. 

    Lilik memperkirakan industri semen akan menghadapi tekanan berat sepanjang tahun ini. Hal ini dipicu kondisi ekonomi global yang masih belum menentu sementara di dalam negeri yang masih menghadapi masalah excess-capacity. 

    Dengan kondisi kelebihan pasokan saat ini, pengusaha semen mendorong diberlakukannya moratorium pembangunan pabrik baru guna menjaga stabilitas pasar dan mendorong efisiensi industri.

    Di samping itu, dia meminta pemerintah tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek strategis nasional termasuk program 3 juta rumah. 

    “Juga menjalankan program-program ekonomi yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, di mana hal ini dalam upaya memicu permintaan semen di dalam negeri,” pungkasnya. 

  • Buruh Usul Wacana Satgas PHK & Dewan Kesejahteraan Dikaji Ulang, Ada Apa?

    Buruh Usul Wacana Satgas PHK & Dewan Kesejahteraan Dikaji Ulang, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencananya untuk membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan, salah satu alasan KSPN meminta wacana tersebut dikaji ulang lantaran kehadiran Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan Kepala Negara terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengatasi polemik ketenagakerjaan di Indonesia.

    “Secara tersirat, pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan mendelegitimasi sebagian fungsi-fungsi Kemnaker,” kata Ristadi dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

    Alasan lainnya, yakni lembaga-lembaga yang ada seperti Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, bahkan Komite Pengawas Ketenagakerjaan dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

    Padahal kata Ristadi, lembaga-lembaga ini berfungsi melakukan kajian-kajian aturan ketenagakerjaan seperti pengupahan, memberikan masukan kepada Presiden mengenai kebijakan ketenagakerjaan serta melakukan pengawasan efektivitas kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan.

    Selain itu, lanjut dia, juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertugas mengawasi dan memberikan masukan perbaikan jaminan sosial.

    Pertimbangan lainnya, kata Ristadi yakni pemerintah yang tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, dengan membuat lembaga-lembaga baru, semangat pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran menjadi terganggu.

    “Pemerintah saat ini sedang berhemat anggaran besar-besaran, tentu dengan membuat lembaga-lembaga baru sekarang ini akan ‘mengganggu’ semangat penghematan anggaran tersebut,” tuturnya.

    Untuk itu, demi mewujudkan niat Kepala Negara dalam mengatasi maraknya PHK, KSPN mengusulkan agar pemerintah mengefektifkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan yang sudah ada seperti Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan.

    Bila memungkinkan, Ristadi mengusulkan agar pemerintah memberikan fungsi dan tugas tambahan untuk mendukung niat Kepala Negara guna mengatasi kasus PHK di Tanah Air.

    Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk meningkatkan kinerja Kemnaker dalam melaksanakan program-program yang menyangkut kemampuan calon pekerja, menyiapkan lapangan kerja, melindungi pekerja selama dan sesudah bekerja, hingga meningkatkan kinerja pegawai pengawas.

    “Kemudian lebih sering turun lapangan, kurangi diskusi-diskusi dan acara-acara seremonial yang tidak berdampak atasi masalah ketenagakerjaan,” usulnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Namun hingga saat ini, baik Satgas PHK maupun Dewan Buruh tak kunjung terbentuk.

  • Pengamat Sarankan Tambang Nikel di Raja Ampat Ditutup Permanen

    Pengamat Sarankan Tambang Nikel di Raja Ampat Ditutup Permanen

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mencurigai ada kongkalikong antara pemerintah dengan pengusaha terkait izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Adapun, aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat tepatnya di Pulau Gag tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Fahmy berpendapat, semua proses tambang pasti merusak lingkungan dan ekosistem. Apalagi, jika penambang sering mengabaikan reklamasi.

    “Untuk penambangan Raja Ampat, meski dengan reklamasi sekalipun, sudah pasti akan merusak alam geopark yang merupakan ekosistem destinasi wisata,” ucap Fahmy dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

    Dia pun mengingatkan agar semua penambangan di Raja Ampat dan sekitarnya harus dihentikan secara permanen. Fahmy lantas menuding ada ‘permainan’ dalam pemberian izin tambang di Raja Ampat.

    “Saya menduga ada kongkalikong alias konspirasi antara oknum pemerintah pusat dengan pengusaha tambang sehingga diizinkan penambangan di Raja Ampat, yang merupakan strong oligarchy,” katanya.

    Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu mengusut dugaan konspirasi tersebut. Kalau terbukti, kata Fahmy, siapa pun harus ditindak secara hukum.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah melakukan evaluasi total dan moratorium izin tambang di kawasan Raja Ampat.

    Menurutnya, selain masalah lingkungan dan hilangnya nilai karbon, pertambangan yang terlalu meluas dan ekspansif berisiko tinggi terhadap hilangnya pendapatan masyarakat lokal jangka panjang. Ini khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau pemerintah pusat serius bisa segera bentuk tim moratorium izin tambang, baik nikel dan galian C, berkoordinasi dengan akademisi independen dan kepala daerah,” ucap Bhima.

    Dia berpendapat, selama ini banyak pemerintah daerah merasa ekspansi tambang tidak banyak membantu pendapatan daerah. Sementara itu, biaya kerusakan tetap timbul dan biaya kesehatan membengkak imbas kerusakan lingkungan.

    Bhima pun mengingatkan Kementerian ESDM untuk tidak membela perusahaan tambang. Menurutnya, Kementerian ESDM harus memikirkan konservasi sumber daya alam jangka panjang.

    Pasalnya, efek ke branding nikel Indonesia di pasar internasional bisa terdampak pengelolaan tambang yang bermasalah.

    “Masalah Raja Ampat cuma puncak gunung es aktivitas pertambangan di pulau kecil. Pada saat memberi izin, yang namanya pulau kecil tidak boleh ditambang. Tapi ini kan dibiarkan terus menerus sampai menjadi perhatian publik,” tutur Bhima.

    Asal Usul Pertambangan Nikel Raja Ampat

    Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM, terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel (PT GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Namun, hanya PT Gag Nikel yang telah berproduksi, yakni di Pulau Gag.

    Pulau itu memiliki luas 6.030 hektare (ha) dan masuk dalam kategori pulau kecil. Sementara itu, PT GN memiliki kontrak karya (KK) seluas 13.136 ha yang berada di Pulau Gag dan perairannya, seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, secara prinsip, kegiatan tambang terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung. Ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

    Namun, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, terdapat 13 KK yang diperbolehkan untuk menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung.

    Salah satu perusahaan itu yakni PT GN. Dengan dasar itu, maka kegiatan tambang terbuka PT GN di Pulau Gag, Raja Ampat dinyatakan legal atau boleh dilakukan.

    “13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sehingga dengan demikian maka berjalannya kegiatan penambangan legal,” ujar Hanif dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (8/6/2025).

    Kementerian ESDM telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hasil evaluasi tim di lapangan akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut.

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” kata Bahlil dalam keterangan resminya.

    Dia menerangkan, kelima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat telah memiliki izin resmi usaha tambang. Namun, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi.

  • Pengusaha Hotel Ngadu ke Prabowo: Pendapatan Turun 60% Imbas Efisiensi

    Pengusaha Hotel Ngadu ke Prabowo: Pendapatan Turun 60% Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan, pendapatan hotel di Indonesia rata-rata turun hingga 60% imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran menyampaikan, meski belum ada laporan secara tertulis, anggota PHRI secara lisan telah melaporkan ihwal penurunan pendapatan, buntut dari kebijakan hemat anggaran Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau laporan secara lisan ke PHRI memang sudah banyak yang melaporkan bahwa itu terjadi masalah penurunan pendapatan,” kata Maulana kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Dia menuturkan, segmen pemerintah berkontribusi besar rata-rata sekitar 40%-60% terhadap industri perhotelan. Bahkan di beberapa daerah, kontribusinya mencapai 80%.

    “Kontribusinya antara 40%-60%. Otomatis rata-rata penurunannya bisa sampai segitu kalau dia nggak ada kegiatan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maulana menyebut bahwa kontribusi dari sektor swasta masih minim sehingga banyak perhotelan yang mengandalkan pada kegiatan pemerintahan.

    “Makanya selama efisiensi ini memang kelihatan dampaknya pada pendapatan hotel itu cukup besar,” ujarnya. 

    Di sisi lain, banyaknya hari libur nyatanya tidak cukup mampu mengisi kekosongan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup memukul industri perhotelan.

    Dia mengatakan, kontribusi segmen leisure tidak cukup mampu untuk menutup segmen perjalanan dinas yang cukup besar.

    “Jadi kalau mau dikejar untuk menggantikannya [segmen pemerintah], tentu mesti konteksnya kegiatan-kegiatan event atau MICE,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya menyampaikan bahwa ini industri perhotelan sudah tidak bisa mengharapkan segmen pemerintah yang selama ini menjadi pangsa pasar terbesar industri ini. 

    “Industri hotel harus sungguh-sungguh untuk menggarap pasar yang non-pemerintah,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025). 

    Meski diakuinya tidak mudah untuk beralih ke pasar lain, Hariyadi menyebut bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis perhotelan tetap dapat berjalan.

    Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan ini, banyak banyak hotel yang terdampak bahkan berhenti beroperasi. Hotel-hotel ini utamanya sangat bergantung pada belanja perjalanan dinas pemerintah. 

    Untuk itu, dia mengimbau industri perhotelan untuk mulai mencari pasar baru seperti korporasi, komunitas, kegiatan-kegiatan individual, dan wisatawan mancanegara (wisman).

  • Jelajah Pangan 2025: Kementan Pede Produksi Jagung untuk Pakan Surplus Tahun Ini

    Jelajah Pangan 2025: Kementan Pede Produksi Jagung untuk Pakan Surplus Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok jagung untuk pakan ternak bakal mencukupi kebutuhan dalam negeri sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tanaman Pangan Kementan, Akhmad Musyafak menuturkan, kebutuhan jagung untuk pakan diperkirakan mencapai 12 juta ton hingga 13 juta ton hingga Desember 2025 ini. Sementara, kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 636.000 ton.

    Dengan begitu, kebutuhan jagung secara total mencapai 13,63 juta ton hingga 14 juta ton pada tahun ini. Adapun, produksi jagung tahun ini diperkirakan mencapai 16,68 juta ton.

    “Nah dengan estimasi produksi seperti itu, kita optimis bahwa kebutuhan pakan jagung untuk pakan ternak itu akan bisa terpenuhi semua,” kata Akhmad kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Dia merinci realisasi produksi jagung sepanjang Januari hingga Juni 2025 telah mencapai 8,07 juta ton. Dengan realisasi tersebut, dia optimistis target produksi 16,68 juta ton itu bisa tercapai pada akhir tahun.

    Akhmad menjelaskan, pihaknya memiliki sasaran tanam sekitar 3 juta hektare (Ha) di seluruh Indonesia. Selain itu, dari pihak Polri telah menyiapkan lahan sekitar 1 juta hektare. Menurutnya, lahan itu juga bisa menopang target produksi jagung tahun ini.

    “Harapan kami yang ke depannya sampai Desember bisa tercapai. Jadi itu produksi dalam negerinya posisinya seperti itu,” ucap Akhmad.

    Senada, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai produksi jagung di dalam negeri diperkirakan berada di level 16 juta ton sepanjang tahun ini. Sedangkan, konsumsi jagung secara total mencapai 14,8 juta ton.

    Adapun khusus pakan ternak, kebutuhan jagung diproyeksi mencapai 9,78 juta ton. Dengan kata lain, produksi jagung dalam negeri masih surplus.

    Kendati demikian, dia menilai distribusi jagung untuk pakan ternak masih menghadapi tantangan logistik. Eliza menjelaskan, sentra produksi jagung nasional berada di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan, sedangkan peternakan mayoritas berada di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

    “Jadi terkendala oleh biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur pasca-panen yang terbatas,” kata Eliza.

    Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, biaya pakan juga porsinya cukup besar.

    “Agar bisa bersaing harga ternaknya, maka [biaya] pakannya harus diefisienkan,” kata Eliza.