Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Internet Lambat Bikin Masyarakat Malas Berobat

    Internet Lambat Bikin Masyarakat Malas Berobat

    Bisnis.com, KUPANG — Tenaga kesehatan di Puskesmas Camplong, Nusa Tenggara, berharap layanan internet gratis dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dapat ditingkatkan kecepatan karena berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

    Penambahan bandwidth internet berbasis satelit berpeluang membuat masyarakat desa lebih semangat berobat ke puskesmas, jika kualitas layanan yang diberi cepat.

    Diketahui, puskesmas yang teletak di Desa Kuimasi itu menggunakan layanan Akses Internet Bakti yang disuntikan dari Satelit Satria-1. Bandwidth atau lebar pita kecepatan internet yang diterima puskesmas hanya 4 Mbps untuk melayani masyarakat dan mengakses 3 – 4 aplikasi mandatori, termasuk untuk Cek Kesehatan Gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. 

    Banyak aplikasi dan masyarakat yang dilayani membuat trafik data yang mengalir makin deras, sementara itu bandwidht yang disediakan tidak terlalu besar. 

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Puskesmas Camplong, Luisa Tecla C Soares mengatakan internet yang dihadirkan Bakti seperti 2 sisi koin. Pada satu sisi membantu mempercepat pelaporan data kesehatan ke pusat, tetapi sisi lain membuat pelayanan sedikit lambat karena bandwidht yang kecil dan terbatas. 

    Proses pemeriksaan pasien yang seharusnya berjalan cepat sering terhambat karena koneksi internet kurang optimal. Data pasien yang harus diinput langsung ke aplikasi sering mengalami loading lama, sehingga waktu pelayanan membengkak hingga dua kali lipat.

    “Biasanya 5-10 menit, bisa jadi 20 menit per pasien,” ungkap Tecla, Rabu (11/6/2025). 

    Akibat dari pelayanan yang kurang optimal, kata Tecla, beberapa pasien enggan datang kembali ke Puskesmas karena merasa pelayanan terlalu lama.

    Untuk mengantisipasi, tenaga medis terpaksa menggunakan data internet pribadi agar proses input data lebih lancar. 

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Puskesmas Camplong, Luisa Tecla C Soares

    Dia juga mengatakan bahwa internet yang cepat mengambil peranan penting dalam membantu menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis. Karena untuk mengakses layanan harus masuk ke aplikasi terlebih dahulu. 

    Cek kesehatan penting karena kebiasaan masyarakat, baru datang ke Puskesmas jika sudah sakit parah dan tidak bisa bangun, sehingga keluarga harus mengantar. Padahal, deteksi dini penyakit seperti hipertensi, asam urat, dan kolesterol sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tetapi sekali lagi, kualitas layanan internet yang kurang optimal mengurangi minat. 

    “Cek kesehatan gratis itu penting untuk deteksi dini. Tapi masyarakat berpikir datang ke Puskesmas hanya membuang ongkos, padahal pengobatan dini bisa meningkatkan keselamatan,” tambahnya.

    Dia mengatakan untuk menuju puskesmas masyarakat juga menghadapi mahalnya ongkos ojek. Karena Puskesmas Camplang berada 600 meter dari jalan raya utama dan jauh dari pemukiman, butuh ongkos besar untuk menuju puskesmas. 

    Untuk warga Desa Kioni, misalnya, biaya ojek pulang-pergi bisa mencapai Rp200.000 per orang. Hal ini membuat program cek kesehatan gratis kurang optimal, karena meski layanannya gratis, biaya transportasi tetap menjadi beban berat.

    Di sisi lain, jumlah dokter juga terbatas. Dengan jumlah penduduk sekitar 27.000 jiwa, idealnya Puskesmas Camplong memiliki lima dokter sesuai standar Kementerian Kesehatan. Namun, saat ini hanya ada satu dokter yang bertugas.

    Kondisi ini membuat layanan Puskesmas keliling pun tidak maksimal, karena dokter harus tetap standby di Puskesmas utama.

    Untuk mengatasi masalah ini, puskesmas melakukan sosialisasi melalui media sosial dan edukasi agar masyarakat mau pergi cek kesehatan dan berobat ke puskesmas. 

    Puskesmas Camplong aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial serta bekerja sama dengan gereja dan masjid. Edukasi tentang pentingnya cek kesehatan gratis terus digencarkan agar masyarakat lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit.

    Dia berharap kembali berharap kecepatan internet dapat membaik ke depan agar seluruh proses sosialisasi berjalan baik, pun dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat di desa. 

  • Legislator Minta Kaji Lebih Matang Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD

    Legislator Minta Kaji Lebih Matang Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh meminta agar rencana TNI AD merekrut 24.000 tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan, perlu dikaji secara matang dan mendalam.

    Menurutnya, penambahan personel TNI dalam skala besar perlu perencanaan menyeluruh yang matang, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depannya.

    “Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Legislator PKB ini pun menyebut pembentukan batalyon baru harus memiliki basis kebutuhan yang jelas. Jangan sampai tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang sudah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

    “Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” tambahnya.

    Oleh berjanji pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana TNI tersebut. Selain itu, ikut mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

    “Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi I DPR akan melakukan pembahasan terkait rencana tersebut dengan Panglima TNI. Akan tetapi, dia tidak membeberkan kapan pastinya pembahasan itu digulirkan.

    Sebelumnya, rencana TNI ini menuai kritik dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Dia menilai rekrutmen tersebut tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia juga memandang rekrutmen tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Usman melanjutkan, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Datang ke Bareskrim, Ahok Diperiksa Soal Kasus Lahan Cengkareng

    Datang ke Bareskrim, Ahok Diperiksa Soal Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Ahok mengatakan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu soal lahan Cengkareng,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/6/2025).

    Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara detail soal materi pernyataan yang dilayangkan penyidik terhadapnya. Meskipun begitu, Ahok menyatakan bahwa keterangannya itu diharapkan dapat membantu penyidik Kortastipidkor Polri.

    “Intinya membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti.

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri sebelumnya menetapkan dua tersangka, yakni bekas Kabid Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan pihak swasta Rudy Hartono Iskandar.

  • Kejagung Ogah Tanggapi Pernyataan Nadiem Terkait Kasus Pengadaan Chromebook

    Kejagung Ogah Tanggapi Pernyataan Nadiem Terkait Kasus Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah fokus melakukan pendalaman kasus Chromebook dibandingkan dengan merespons sejumlah pernyataan Nadiem Makarim.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan pihaknya tidak ingin berpolemik dan ingin fokus pada pendalaman keterangan terkait fakta hukum yang ada.

    “Kami tidak mau saling sahut-sahutan. Kami akan fokus pada fakta-fakta hukum apa yang diperoleh oleh penyidik sebagai dasar menilai. Karena ini sudah penyidikan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Dia menambahkan, nantinya fakta hukum yang diperoleh itu bakal menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perkara dugaan korupsi di Kemendikbudristek itu.

    Di samping itu, Harli juga menekankan bahwa dirinya menghormati setiap pendapat yang dilontarkan pihak manapun, termasuk Nadiem Makarim. Namun demikian, pengusutan perkara ini bakal berdasar pada temuan penyidikan yang ada.

    “Yang mau kami sampaikan juga bahwa kami menghormati, menghargai setiap pendapat apa pun,” pungkasnya.

    Sebelumnya, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelas soal pihaknya melakukan pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek yang dimulai pada 2020.

    Kala itu, Indonesia tengah dilanda oleh wabah Covid-19. Menurut Nadiem, virus itu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pendidikan yang mengancam pada sistem pembelajaran.

    Untuk itu, Nadiem mengungkap bahwa pihaknya menggelar program digitalisasi pendidikan dengan pengadaan sejumlah perangkat untuk menunjang pembelajaran, salah satunya laptop Chromebook.

    Dia menjelaskan, hal yang dipersoalkan Kejagung terkait dengan Chromebook soal tidak efektif karena harus menggunakan internet itu tidak relevan. Pasalnya, kajian pengadaaan Chromebook di daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) dilakukan pada era Kemendikbud sebelumnya.

    Dengan demikian, pada era Kemendikbudristek Nadiem Makarim, pengadaan itu menyasar sekolah yang sudah memiliki fasilitas internet. Tercatat, laptop tersebut bahkan telah diterima sekitar 97% oleh pihak sekolah di Indonesia.

    “Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97% daripada laptop yang diberikan 77.000 sekolah tersebut Itu aktif diterima dan teregistrasi,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (11/6/2025).

  • Bareskrim Ikut Selidiki Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bareskrim Ikut Selidiki Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengaku tengah mengusut polemik terkait dengan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan pengusutan itu saat ini tengah berada di tahap penyelidikan.

    “Jadi begini, sementara ini saya belum bisa memberikan statement ya, kita masih dalam penyelidikan,” ujarnya di Bareskrim Polri, Rabu (11/6/2025).

    Dia menambahkan proses pencarian dugaan adanya tindak pidana itu masih dilakukan pada empat perusahaan yang izin usaha tambang alias IUP-nya yang telah dicabut.

    Empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Iya [penyelidikan tentang empat IUP yang telah dicabut],” pungkasnya.

    Adapun, Nunung menyampaikan bahwa untuk saat ini proses penyelidikan itu dilakukan berdasarkan temuan yang ada 

    Diberitakan sebelumnya, anggota DPR asal Papua, Yan Mandenas mengungkapkan perusahaan tambang yang ada di Raja Ampat tersebut sudah cukup lama beroperasi dan dinilai telah merugikan masyarakat.

    Dia juga mencurigai bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat Papua tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Oleh karenanya, politisi dari Partai Gerindra tersebut mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan izin tambang yang tidak prosedural dan bermasalah secara administrasi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

    “Wajib diperiksa pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin itu bisa diproses dan diterbitkan. Pasti ada indikasi KKN [korupsi, kolusi, dan nepotisme] dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak prosedural,” ujar Yan di Jakarta, Senin (9/6/2025).

  • Komdigi Bertemu DSIT Inggris, Bahas Penguatan Kolaborasi AI

    Komdigi Bertemu DSIT Inggris, Bahas Penguatan Kolaborasi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang inovatif dan bertanggung jawab. 

    Dalam ajang London Tech Week 2025, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Teknologi Digital dan Telekomunikasi dari Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris, Emran Mian Pertemuan yang berlangsung pada pada Selasa, 10 Juni 2025. 

    “Pertemuan ini sangat berharga untuk bertukar pandangan dan belajar dari pengalaman Inggris dalam mengembangkan ekosistem digital yang maju, khususnya di bidang AI,” kata Nezar Patria dalam keterangan resmi pada Rabu (11/6/2025). 

    Nezar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang AI di masa depan. Diskusi antara delegasi Komdigi dan DSIT Inggris mencakup tiga fokus utama. 

    Pertama, pembangunan infrastruktur AI yang kokoh. Inggris disebut telah menginvestasikan lebih dari £1 miliar atau sebanyak Rp21,9 triliun dalam empat tahun terakhir untuk memperkuat riset komputasi AI dan pengembangan pusat data berskala besar. 

    Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan pusat data nasional, pengembangan chip AI, serta peningkatan daya komputasi melalui kemitraan lintas sektor. Kedua, terkait pengembangan talenta digital, Indonesia menghadapi kebutuhan akan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. 

    Inggris pun membagikan pengalaman mereka dalam menyusun program pendidikan dari jenjang sekolah, dukungan dana untuk pendidikan lanjutan seperti magister dan PhD, hingga pelatihan bagi pekerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi AI.

    Ketiga, aspek tata kelola AI yang aman dan etis menjadi perhatian bersama. Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI dan tengah menyiapkan regulasi komprehensif di bidang ini. Inggris sendiri mengembangkan pendekatan regulasi berbasis sektor dan memperkuatnya dengan keberadaan AI Security Institute, yang berperan dalam mengkaji risiko AI canggih dan merilis laporan keamanan AI secara global — salah satunya dengan melibatkan Indonesia sebagai bagian dari panel internasional.

    Adopsi AI yang cepat di Indonesia turut dibahas dalam pertemuan ini. Survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia melihat AI sebagai hal yang bermanfaat, namun laju adopsi tersebut juga menimbulkan tantangan seperti potensi disrupsi tenaga kerja, khususnya di sektor media dan penyiaran, serta risiko penyalahgunaan AI untuk menyebarkan misinformasi dan konten berbahaya.

    Inggris menjelaskan pendekatan regulasi mereka yang berbeda dari pendekatan Uni Eropa. Alih-alih membuat regulasi menyeluruh, Inggris memilih pendekatan sektoral dengan fokus pada perlindungan data dan penerapan Online Safety Act, yang memungkinkan regulator menindak platform digital yang tidak bertanggung jawab atas konten ilegal.

    “Kami menyadari pesatnya adopsi AI di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Inggris menjadi sangat penting untuk belajar bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko, terutama terkait disrupsi sosial dan penyebaran konten negatif,” tambah Nezar.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati pentingnya memperluas kolaborasi di masa depan, termasuk melalui inisiatif bersama yang mempertemukan talenta dan inovator dari kedua negara. Indonesia juga menegaskan pendekatan terbuka terhadap penggunaan model AI global, sepanjang tetap sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai nasional.

  • Marketeers Tech for Business Ungkap Tren Digital Marketing 2025

    Marketeers Tech for Business Ungkap Tren Digital Marketing 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Marketeers kembali menggelar ajang tahunan Marketeers Tech for Business (TFB) 2025, yang kini memasuki tahun keempat penyelenggaraannya.

    Digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta, acara ini menjadi panggung utama untuk mengulas transformasi strategi digital marketing di era teknologi yang semakin pesat.

    Mengusung tema Digital Marketing Madness, Marketeers TFB 2025 menghadirkan berbagai insight dan tren terbaru yang menjadi panduan penting bagi para pelaku bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar digital.

    Tahun ini, Marketeers menyoroti bahwa digital marketing bukan lagi sekadar soal “posting konten”, melainkan tentang membangun strategi yang solid dan terintegrasi dengan teknologi.

    “Kami sebut Digital Marketing Madness karena banyak pemasar yang tidak paham soal digital marketing. Untuk mengawali cerita hari ini, saya ingin membagikan kisah dari dua perusahaan, mereka yang digital native dan perusahaan hang merupakan digital immigrant,” ujar Iwan Setiawan, CEO MarkPlus, Inc. & Marketeers saat pembukaan Marketeers Tech For Business 2025 di Arena Starium CGV Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Iwan melanjutkan, perusahaan yang digital native umumnya sudah berjualan di platform digital bahkan sejak lahir sudah digital tanpa memiliki offline store.

    Bagi mereka yang sudah digital native, ada tiga resep untuk mencapai performa di dalam strategi digital marketing, yakni mengandalkan matrik Return on Ad Spend (ROAS) terus mengejar konsumen baru, dan masuk ke setiap tren yang terjadi.

    Sayangnya, tidak sedikit dari pemain ini yang justru mengalami kebuntuan saat mengejar ROAS lantaran produk yang dijajakannya mengalami kejenuhan sementara ekuitas mereknya belum kuat. Alhasil, mereka harus terus bertarung dengan biaya akuisisi karena tidak memiliki konsumen loyal yang melakukan repeat order.

    Di sini, mereka punya performa penjualan yang baik namun belum memiliki kekuatan dari brand mereka.

    Kekuatan brand dan performance dari perusahaan pun menjadi dua kunci dalam membangun performa bisnis yang berkelanjutan.

    Berangkat dari persoalan ini, Marketeers Tech for Business mengangkat 9 insight penting di era digital marketing yang semakin dinamis dan menggila.

    9 Insight dan tren Digital Marketing Madness:

    Omnichannel is the New Standard
    Konsumen kini menjelajah berbagai kanal sebelum membeli. Brand dituntut hadir secara konsisten di setiap titik kontak—dari media sosial hingga marketplace, channel penjualan online juga offline.
    AI is the New Marketing Booster
    Kecerdasan buatan menjadi alat bantu utama dalam memahami perilaku konsumen, mempersonalisasi kampanye, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
    Gen Z is the New Youth
    Gen Z bukan hanya target pasar, tapi juga trendsetter. Strategi harus dibuat agile dan relevan untuk menarik perhatian mereka.
    Funnel is the New Roadmap
    Customer journey perlu dikelola secara sistematis dari awareness hingga advokasi, dengan pendekatan berbasis data dan konten yang sesuai di setiap tahap.
    Data is the New Customer Relationship
    Pengelolaan data yang tepat dapat membangun hubungan yang lebih intim dengan pelanggan, membuat mereka merasa dikenal dan dihargai.
    Content is the New Ad
    Konten yang informatif, emosional, dan menghibur kini lebih efektif daripada iklan yang isinya hanya profil produk. Audiens ingin cerita, bukan sekadar jualan.
    Digital Value is the New Selling
    Keberhasilan digital marketing bukan semata soal transaksi, tapi tentang membangun nilai dan hubungan jangka panjang.
    Immersive is the New CX
    Customer experience kini menuntut pengalaman yang menyeluruh dan saling terhubung—baik secara online maupun offline. Saluran ini dibangun dengan sentuhan storytelling yang kuat.
    Micro Influencer is the New Mega
    Influencer berskala micro dan nano kini dipercaya lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan mendorong konversi karena kedekatan mereka dengan audiens.

    Deretan insight dan tren digital marketing terkini dibawa oleh para pembicara yang sangat kompeten dengan study case dari para perusahaan lintas industri yang terbukti berhasil dalam menjalankan strategi digital marketing.

    Di sini, Marketeers TFB 2025 menghadirkan deretan pembicara. Bersama Iwan Setiawan, sederet pembicara juga dihadirkan, seperti: Asnawi Jufrie, VP dan General Manager (SEA) SleekFlow; Helmi, VP Shared Services Human Capital PT Pertamina (Persero); Krisna Arianto, EVP of Passenger Transport Marketing & Sales PT Kereta Api Indonesia (Persero); Benno Suryo Ariantoputro, Head of Brand Lion Parcel; dan pembicara lainnya dari perusahaan di berbagai industri.

    Di panggung ini pula, para peserta diajak berdiskusi langsung, menyerap ilmu praktikal, dan memantik ide-ide kreatif baru dalam menyusun kampanye digital yang lebih berdampak dalam mendukung performa perusahaan.

    Selain menghadirkan sesi diskusi, Marketeers Tech for Business 2025 juga menghadirkan ajang penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year. Memasuki tahun ketujuh, Marketeers OMNI Brands of the Year 2025 menyoroti performa dari para merek dan perusahaan yang selama setahun terakhir sukses dalam melakukan pendekatan omnichannel marketing dan transformasi digital.

  • Kemendagri Panggil Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Soal Polemik Pemindahan Wilayah 4 Pulau

    Kemendagri Panggil Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Soal Polemik Pemindahan Wilayah 4 Pulau

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam waktu dekat.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah pada Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan upaya pertemuan kedua gubernur itu dilakukan dalam rangka mendiskusikan tentang batas administratif empat pulau yang sebelumnya diakui oleh Kabupaten Aceh Singkil, kini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025 kemarin.

    “Jadi nanti akan kita pertemukan keduanya seperti tahun 1992 dulu Pak Ibrahim Hasan dan Pak Raja Inal Siregar,” tutur Safrizal di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Safrizal sendiri mengaku tidak keberatan jika pemerintah daerah Aceh melayangkan gugatan atas Keputusan Mendagri tersebut ke PTUN karena keempat pulaunya telah diberikan ke pemerintah Sumatra Utara, meskipun pemerintah Aceh memiliki Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 1992 yang menyatakan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh.

    Keempat pulau di Aceh yang kini masuk ke wilayah Sumatera Utara yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil yang sebelumnya terletak di Kabupaten Aceh Singkil.

    “Jadi bisa diajukan lewat pengadilan PTUN daerah setempat atau PTUN Jakarta sesuai domisili Kemendagri,” katanya.

    Safrizal menjelaskan bahwa masalah soal batas wilayah keempat pulau tersebut juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari beberapa gugatan yang telah diajukan, kata Safrizal sebagian ada yang ditolak.

    “Beberapa masalah soal batas daerah ini juga ada tang mengajukan ke MK. Ada yang ditolak karena di luar kewenangan dan ada yang dibahas MK. Intinya, kami patuh dan taat, apabila masuk jalur hukum kita akan ikuti,” ujarnya.

  • Prabowo dan CEO KNDS Teken 5 MoU Pertahanan RI-Prancis di Indo Defence 2025

    Prabowo dan CEO KNDS Teken 5 MoU Pertahanan RI-Prancis di Indo Defence 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk berdialog dengan CEO KNDS Nicolas Chamussy saat mengunjungi booth KNDS France pada acara Indo Defence 2025 di Jiexpo Kemayoran, Rabu (11/06/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, KNDS Perancis menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan jangka panjang dengan Indonesia di sektor pertahanan darat melalui penandatanganan lima Nota Kesepahaman (MoU) strategis pada ajang Indodefence 2025.

    Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung penguatan Basis Industri dan Teknologi Pertahanan (Defense Technological and Industrial Base/DTIB) nasional.

    Kemitraan antara KNDS dan Indonesia telah terjalin selama lebih dari 40 tahun. Sejak 2022, KNDS telah membuka kantor regional di Jakarta sebagai bentuk komitmen memperdalam kerja sama industri strategis secara berkelanjutan.

    “KNDS Perancis memahami aspirasi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian dan swasembada dalam bidang pertahanan strategis. Kami berkomitmen untuk turut serta mewujudkan tujuan tersebut melalui kemitraan jangka panjang,” tulis KNDS dalam pernyataan resminya, Rabu (11/6/2025).

    Kelima MoU tersebut mencakup kerja sama dengan sejumlah aktor penting industri pertahanan Indonesia. Dengan PT Pindad, KNDS akan menjalin kolaborasi di bidang artileri dan amunisi kaliber besar, termasuk pengalihan teknologi dan produksi lokal. Sementara itu, dengan PT Dirgantara Indonesia, kerja sama difokuskan pada integrasi meriam 20mm untuk sistem helikopter nasional.

    KNDS juga menggandeng PT SSE dalam pengembangan varian anti-UAV dari sistem P2-TIGER produksi dalam negeri, serta menjalin kemitraan dengan Balitbang Kemhan untuk eksplorasi bersama di bidang riset dan pengembangan teknologi pertahanan darat.

    KNDS menekankan bahwa transfer teknologi dan transfer manufaktur menjadi elemen penting dari semua kesepakatan tersebut, sejalan dengan peta jalan pemerintah Indonesia dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

    Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, KNDS mempertegas peran strategisnya dalam mendukung penguatan struktur industri pertahanan Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

    Sementara itu, Prabowo sebelumnya mengaku bahwa dengan adanya kehadiran Expo tersebut dimaksud untuk memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri industri pertahanan baik di Indonesia dan negara-negara sahabat dunia.

    “Expo ini dimaksud untuk memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri industri pertahanan negara-negara sahabat dunia, akademisi di Indonesia, semua unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan dan tentunya generasi muda RI. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan,” pungkas Prabowo.

  • Timwas Haji DPR Kritik Permintaan Maaf Menag soal Pelayanan Haji 2025

    Timwas Haji DPR Kritik Permintaan Maaf Menag soal Pelayanan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan permintaan maaf Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar atas kekurangan pelayanan jemaah haji Indonesia tahun ini.

    Menurut Wakil ketua DPR tersebut, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian. Terlebih, dia menyebut DPR telah memberi peringatan sejak awal soal potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.

    “Sebetulnya kalau seorang pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bagus,” bebernya sebagaimana dikutip dari laman DPR, Rabu (11/6/2025).

    Dia berpandangan, semestinya pemerintah menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan malah merespons setelah persoalan muncul. 

    Padahal, lanjutnya, pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun, sehingga semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.

    “Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama, hati-hati, ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia atas berbagai kendala yang menyertai rangkaian ibadah Haji 2025. Mulai dari pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina. 

    “Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar dilansir dari Antara, Rabu (11/6/2025). 

    Meski ada sejumlah kendala, dia sependapat dengan penjelasan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq Al Rabiah saat pertemuan di Mina dan Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al, bahwa penyelenggaraan ibadah haji  tahun ini lebih baik. 

    Kondisi tersebut ditunjang dengan adanya sejumlah perbaikan pada fasilitas infrastruktur, ketersediaan air, fasilitas Kesehatan. 

    “Alhamdulillah, angka kematian sampai saat ini juga lebih rendah. Semoga kondisi ini akan terus berlangsung hingga seluruh jamaah haji kembali ke negara masing-masing,” kata dia.