Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia. 

    Sebelumnya, Prabowo telah menerima secara resmi undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara nonanggota sekaligus lembaga internasional itu. 

    “Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat pada taklimat media, Kamis (12/6/2025). 

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 itu sudah diterima dari PM Kanada Mark Carney. Hal itu juga, katanya, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.

    Di sisi lain, Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya serta negara nonanggota maupun lembaga internasional.

    “Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponnya antara kedua pimpinan,” kata Roy

    Agenda Prabowo

    Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dan Leaders’ Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut, Presiden ke-8 RI itu akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura serta Presiden Singapura. 

    Roy menyebut ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders’ Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah Pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu. 

    “Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bedang juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas,” paparnya.

    Kedua, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia pada 18-20 Juni mendatang.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum. 

    Di sisi lain, kunjungan Prabowo pertama kali ke Rusia sebagai Presiden ini juga masih dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Rusia.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” ujar Roy.

    Khususnya pada acara Saint Petersburg International Economic Forum itu, Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi pembukaan dan sesi pleno bersama dengan Presiden Putin. 

    “Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” terang Roy.

  • Update Terbaru Game Resident Evil Requiem

    Update Terbaru Game Resident Evil Requiem

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri game kembali ramai  setelah Capcom mengumumkan peluncuran seri game terbarunya, Resident Evil Requiem, yang akan rilis pada 27 Februari 2026.

    Sejak muncul pada 1996, Resident Evil telah menjadi ikon dalam genre survival horor. Resident Evil memikat jutaan gamer di seluruh dunia dengan atmosfir mencekam, monster mengerikan, dan alur cerita yang menarik untuk diikuti.

    Dilansir dari laman resmi Capcom, Kamis (12/6/2025), Resident Evil Requiem merupakan judul kesembilan dalam seri utama Resident Evil. Cerita berpusat pada karakter Grace Ashcroft, seorang analis muda FBI sekaligus putri dari Alyssa Ashcroft, jurnalis investigasi yang terakhir muncul dalam Resident Evil Outbreak pada tahun 2003. 

    Permainan dimulai saat sesosok mayat, diduga terjangkit penyakit misterius yang belum teridentifikasi, ditemukan di sebuah hotel yang telah lama ditinggalkan. Grace Ashcroft, analis FBI, ditunjuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

    Namun, tempat itu bukan sembarang lokasi melainkan hotel yang sama di mana ibunya tewas delapan tahun silam. Dalam perjalanannya menguak kasus ini, Grace bersiap menghadapi luka lama yang belum sembuh. 

    Penyelidikan ini justru menyeretnya ke dalam rahasia kelam di balik tragedi Raccoon City sebuah bencana biologis yang pernah mengguncang dunia. 

    Kōshi Nakanishi, sutradara game Resident Evil, menjelaskan bahwa tema utama game ini adalah “ketakutan yang membuat ketagihan” dikutip dari Theguardian. 

    Para pecinta seri game Resident Evil dapat bersukacita karena gameplay kini tidak lagi terbatas pada perspektif orang pertama. Requiem menghadirkan opsi bagi pemain untuk beralih ke perspektif orang ketiga kapan saja melalui menu yang disediakan. Ini merupakan angin segar bagi para penggemar yang telah lama menantikan gameplay seperti ini sejak peluncuran game utama.

    Resident Evil Requiem akan hadir di berbagai platform, seperti PlayStation 5, Steam, dan Xbox Series. (Muhamad Ichsan Febrian)

  • Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah mengatakan pihaknya mendukung rencana perekrutan 24.000 tamtama TNI AD guna membentuk batalyon teritorial pembangunan.

    Menurutnya, rencana tersebut dapat memperkuat kesatuan, tugas, dan fungsi TNI ke depannya. Sebab itu, baginya selama itu baik untuk negara, pihaknya akan mendukung.

    “Kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya yakin niatnya adalah untuk menguatkan kesatuan TNI dan tugas fungsi utama TNI ke depan. Jadi selama itu baik untuk negara pasti kita [dukung],” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki menekankan pihaknya akan segera membahas hal ini dengan TNI. Meskipun, dia tidak membeberkan kapan waktu pastinya.

    Dia melanjutkan, meski rencana ini menuai protes di kalangan publik lantaran bukan untuk perang, tetapi untuk bidang pembangunan, Rizki menegaskan TNI memiliki tugas untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Ya, kan ada operasi militer perang dan ada operasi militer selain perang. Nah, ini tentu nanti akan dibahas secara rinici, tapi yang jelas pasti akan dibahas di DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, diketahui Batalyon ini nantinya akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.  

    Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. 

    Sementara itu, rencana ini dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL. 

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Pemegang Saham Mandala Airlines Resmi Bubarkan Perusahaan

    Pemegang Saham Mandala Airlines Resmi Bubarkan Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT Mandala Airlines (dalam likuidasi) resmi membubarkan salah satu perusahaan penerbangan tertua di Tanah Air itu. Mandala Airlines sendiri telah berada dalam status pailit sejak Februari 2015 dan menyelesaikan pembagian harta pailit pada Februari 2017.

    Penetapan pembubaran perusahaan ini berdasarkan akta keputusan rapat PT Mandala Airlines (dalam likuidasi) tertanggal 28 Mei 2025.

    Meski demikian, dalam keputusan yang dicatatkan oleh kantor notaris Sulchiah Ulfah itu bahwa pembubaran dan likuidasi perseroan efektif sejak 17 Januari 2025. Pemegang saham juga mengangkat Mohamad Zaky Achtar sebagai likuidator.

    “Sebungan dengan keputusan perseroan di atas, bagi para pihak yang memiliki kepentingan ataupun tagihan terhadap perseroan dan ingin mengajukan tagihan tersebut dapat mengajukan tagihan tertulis kepada likuidator perseroan,” tertulis dalam pengumuman di media Neraca bertanggal 12 Juni 2025.

    Dalam catatan Bisnis, PT Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menilai sudah tidak ada potensi dari bisnis maskapainya yang bisa dikembangkan pada 2014. Perusahaan sebelumnya menghentikan bisnis penerbangan sejak 1 Juli 2014.

    Saat itu, kuasa hukum direksi PT Mandala Airlines Zaky Tandjung mengatakan kliennya sudah tidak sanggup melanjutkan operasional bisnis perusahaan.

    Selain itu, utang perusahaan kepada kreditur dan pemegang saham sudah terlalu banyak. “Beban operasional bisnis kami cukup besar dan utang kreditur juga besar. Kami minta supaya pengadilan menyatakan dalam keadaan pailit juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan kreditur dan pemegang saham,” kata Zaky kepada Bisnis 11 tahun lalu.

    Dalam periode penghentian operasi tersebut perusahaan masih mencoba mencari potensi bisnis usahanya. Namun, lanjutnya, beban operasional yang dikeluarkan terlalu besar membuat perusahaan memutuskan membubarkan perusahaan.

  • Pemegang Saham Mandala Airlines Resmi Bubarkan Perusahaan

    Mandala Airlines Resmi Bubar, Zaky Achtar jadi Likuidator

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT Mandala Airlines (dalam likuidasi) resmi membubarkan salah satu perusahaan penerbangan tertua di Tanah Air itu.

    Mandala Airlines sendiri telah berada dalam status pailit sejak Februari 2015 dan menyelesaikan pembagian harta pailit pada Februari 2017.

    Penetapan pembubaran perusahaan ini berdasarkan akta keputusan rapat PT Mandala Airlines (dalam likuidasi) tertanggal 28 Mei 2025.

    Meski demikian, dalam keputusan yang dicatatkan oleh kantor notaris Sulchiah Ulfah itu bahwa pembubaran dan likuidasi perseroan efektif sejak 17 Januari 2025. Pemegang saham juga mengangkat Mohamad Zaky Achtar sebagai likuidator.

    “Sebungan dengan keputusan perseroan di atas, bagi para pihak yang memiliki kepentingan ataupun tagihan terhadap perseroan dan ingin mengajukan tagihan tersebut dapat mengajukan tagihan tertulis kepada likuidator perseroan,” tertulis dalam pengumuman di media Neraca bertanggal 12 Juni 2025.

    Dalam catatan Bisnis, PT Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menilai sudah tidak ada potensi dari bisnis maskapainya yang bisa dikembangkan pada 2014. Perusahaan sebelumnya menghentikan bisnis penerbangan sejak 1 Juli 2014.

    Saat itu, kuasa hukum direksi PT Mandala Airlines Zaky Tandjung mengatakan kliennya sudah tidak sanggup melanjutkan operasional bisnis perusahaan.

    Selain itu, utang perusahaan kepada kreditur dan pemegang saham sudah terlalu banyak. “Beban operasional bisnis kami cukup besar dan utang kreditur juga besar. Kami minta supaya pengadilan menyatakan dalam keadaan pailit juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan kreditur dan pemegang saham,” kata Zaky kepada Bisnis 11 tahun lalu.

    Dalam periode penghentian operasi tersebut perusahaan masih mencoba mencari potensi bisnis usahanya. Namun, lanjutnya, beban operasional yang dikeluarkan terlalu besar membuat perusahaan memutuskan membubarkan perusahaan.

  • Kontroversi Kemendagri Nyatakan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut

    Kontroversi Kemendagri Nyatakan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meyakini 4 pulau yang dinyatakan sebagai wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah tetap milik Provinsi Aceh.

    Dia mengatakan persoalan dokumentasi terhadap kepemilikan 4 pulau di Aceh yang disengketakan itu belum sepenuhnya selesai, meskipun Kemendagri telah menyatakan 4 pulau itu kini milik Sumatera Utara.

    “Soal dokumentasi itupun masih diperdebatkan. Tapi saya yakin bahwa empat pulau itu adalah bagian dari Provinsi Aceh,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Sebab itu, legislator asal Dapil Aceh II ini mendorong pemerintah daerah Aceh untuk segera melakukan tindakan strategis untuk mengambil alih kembali 4 pulau tersebut.

    Meski secara administratif 4 pulau itu dinyatakan milik Sumatera Utara, namun dalam berbagai catatan agraria, data kepemilikan lahan hingga peta batas wilayah menunjukkan keempat pulau itu merupakan bagian dari Aceh. 

    “Adanya peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui Keputusan Mendagri,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Nasir menyoroti masalah sengketa 4 pulau Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.

    “Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah,” sindirnya.

    Lebih jauh, legislator ini menilai seharusnya ada badan yang memiliki otoritas untuk mengukur batas wilayah atau mengundang ahli dan narasumber yang lihai di bidang tersebut untuk mencari solusi, agar masalah ini cepat selesai. 

    “Saya mengusulkan kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendatangkan narasumber yang kredibel, sekaligus memiliki kompetensi saat membahas empat pulau bersama Gubernur Aceh,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, hubungan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tegang imbas keputusan Kemendsgri terkait sengketa 4 pulau. 

    Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memasukan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke Sumatera Utara.

    Wilayah ini juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Keputusan Mendagri Tito memicu kemarahan warga Aceh. Mereka, kalau melihat rekaman yang banyak beredar, berbondong-bondong menuju ke empat pulau tersebut. Para pejabat dan warga juga menghimbau kepada pemerintah pusat, supaya tidak mengusik wilayah Aceh, khususnya sengketa 4 wilayah. 

    Di sisi lain, upaya pembicaraan antara kedua pemerintah daerah juga tidak banyak menurunkan tensi ketegangan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, bahkan hanya sebentar menemui Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Dia meninggalkan Bobby karena akan menghadiri agenda lain.

  • KPK Berhasil Lelang 46 Lot Hasil Rampasan Korupsi, Tanah di Sentul Terjual Rp11 Miliar

    KPK Berhasil Lelang 46 Lot Hasil Rampasan Korupsi, Tanah di Sentul Terjual Rp11 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lelang serentak hasil rampasan tindak pidana korupsi, Kamis (12/6/2025). Dari 82 lot total barang lelang berupa barang bergerak dan tidak bergerak, KPK berhasil melelang sebanyak 46 lot barang rampasan. 

    Syarkiah, Jaksa Eksekusi KPK, menyebut lelang barang hasil rampasan perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu meliputi 45 lot barang bergerak, serta 37 lot barang tidak bergerak untuk Juni 2025. 

    Dari hasil kegiatan lelang secara serentak di 13 lokasi itu, sebesar 57% total lot berhasil dilelang ke para pembeli. 

    “Nah dari total 82 lot ini yang laku untuk barang bergeraknya ada 39 lot dan yang tidak bergerak kita laku ada 7 lot,” ungkap Syarkiah kepada wartawan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta, Kamis (12/6/2025). 

    Beberapa barang bergerak yang belum laku dilelang, terang Syarkiah, adalah tiga buah tas, 2 sepeda, 1 sepeda motor Vespa. Sementara itu, salah satu barang tidak bergerak yang belum laku berupa aset properti di Yogyakarta senilai Rp16 miliar. 

    Adapun barang lelang termahal yang telah berhasil dijual adalah aset tanah senilai Rp11 miliar milik terpidana perkara korupsi pengadaan helikopter AW-101, yakni John Irfan Kenway. Lokasi tanah itu berada di Sentul, Bogor. 

    “Untuk yang paling murah sendiri yang nominalnya yang paling kecil itu di harga Rp5.700 dan laku di harga Rp5 juta-an. Itu baju sutera dengan perkara Liberato L Arif,” terang Syarkiah. 

    Secara total, petugas jaksa eksekusi KPK berhasil meraup sekitar Rp20 miliar hasil lelang dari 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pembayaran barang hasil lelang itu harus dilunasi dalam lima hari kerja. 

    “Setelah pelunasan kita nanti baru tau berapa total yang kita sotor ke Kas Negara,” ujar Syarkiah. 

    Ke depan, barang-barang rampasan yang belum lalu dilelang akan tetap dilelang lagi pada kesempatan berikutnya. Itu bergantung dari hasil penilaian atas valuasi barang lelang dimaksud.

    Syarkiah menyebut, pihaknya berencana untuk melaksanakan lelang lagi pada sekitar September maupun Desember 2025. 

    Adapun syarat untuk melakukan penawaran pada kegiatan lelang KPK adalah hanya dengan memiliki akun lelang, serta menyetorkan uang jaminan. Barang akan langsung diberikan kepada pemenang lelang setelah pembayaran dilunasi beserta bukti. 

  • TikTok-Tokopedia Buka Suara soal Pencairan Dana Lama Usai Migrasi ke Seller Center

    TikTok-Tokopedia Buka Suara soal Pencairan Dana Lama Usai Migrasi ke Seller Center

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa e-commerce, TikTok – Tokopedia buka suara usai ramai para penjual (seller) yang mengeluhkan proses migrasi ke dalam satu platform TikTok & Tokopedia Seller Center, yang salah satu isu yang disorot adalah penarikan dana yang terlambat.

    Untuk diketahui, pusat penjual terintegrasi Tokopedia & TikTok Shop Seller Center resmi meluncur pada 11 Juni 2025, diharapkan seller bisa mulai memaksimalkan pengalaman berjualan melalui Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center.

    Jika menengok ulasan di aplikasi Tokopedia & TikTok Shop Seller, sejumlah pengguna mengeluhkan usai melakukan migrasi. Salah satunya terkait pencairan dana yang semakin lama.

    Head of Communication Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan mengakui bahwa migrasi para penjual (seller) ke Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center memang bukan suatu hal yang mudah.

    Dia juga mengakui pihaknya menerima beragam komentar terkait keterlambatan pembayaran yang diterima para penjual usai melakukan integrasi.

    “Nah ini juga kalau pembayaran masuk lebih lama. Ini lumayan jadi banyak yang masuk juga konten-konten atau komentar-komentar di social media mengenai ini,” kata Aditia dalam Media Interview Seller Integration Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia di Millennium Centennial Center (MCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Meski begitu, Aditia menuturkan bahwa pihaknya terus memberikan bantuan kepada para penjual terkait proses migrasi untuk menggunakan Seller Center.

    “Makanya kan namanya perubahan kan selalu susah ya. Makanya dari kami selalu memberikan sebisa mungkin support atau bantuan untuk memandu seller-seller tadi untuk pindah dan menggunakan Seller Center yang baru,” ujarnya.

    Menurutnya, ada kesalahpahaman dari para penjual terkait pencairan dana yang tertahan usai melakukan integrasi ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    “Kami juga perlu lihat ada misconception juga kan sebenarnya terkait settlement dana yang isunya diperpanjang. Tapi sebenernya biasanya untuk seller-seller yang sudah lama di Tokopedia dan kredibilitasnya juga tinggi, itu dia akan masuk ke dalam express settlement, jadi tiga hari,” tuturnya.

    Namun, Aditia menjelaskan bahwa ketika para pembeli telah menyelesaikan pesanan, maka dana tersebut bakal langsung masuk ke akun penjual.

    Dia menjelaskan bahwa Tokopedia—TikTok Shop Seller Center memberikan tiga opsi pembayaran kepada penjual dalam integrasi ini, yakni pembayaran ekspres, standar, dan extended.

    “Biasanya memang kalau yang standar sama extended itu untuk seller-seller yang mungkin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lah, ada yang pernah ada pelanggaran dan segala macam, biasanya kami lihat dulu makanya ini agak diperpanjang pembayarannya,” pungkasnya.

  • Di NTT Warga Bergadang, Malut Kirim Foto Butuh 2 Menit

    Di NTT Warga Bergadang, Malut Kirim Foto Butuh 2 Menit

    Bisnis.com, KUPANG — Warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan di Maluku Utara berharap adanya peningkatan kapasitas internet, yang saat ini telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat di tengah era digitalisasi. Keterbatasan kapasitas cukup menyulitkan kehidupan masyarakat. 

    Warga Desa Kalali, Kupang, NTT, Yahfed Lasena mengatakan layanan internet di desa kurang cepat. Dia menduga hal tersebut disebabkan makin banyaknya orang yang menggunakan internet. 

    Jika 2 tahun lalu satu rumah hanya memiliki satu smartphone, sekarang satu rumah memiliki empat smartphone. Sementara itu di Desa Kalali hanya terdapat satu pemancar internet dengan kecepatan 4 Mbps dan jangkauan 200 meter.

    Pemancar tunggal itu menjadi rebutan ratusan warga yang ingin belajar, bekerja, dan beraktivitas dari jarak jauh. Alhasil, sebagian dari warga Desa Kalali harus bergadang hingga jam 1 malam untuk bergantian, sekaligus menunggu trafik internet sepi pengguna. Jika sepi, warga dapat mengirim file hingga mendaftar untuk masuk sekolah. Internet berjalan lebih cepat ketika yang menggunakan internet hanya 2-4 orang saja.

    “Mereka bergadang kadang hingga jam 2 malam hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online. Mereka datang dari jauh ke sini malam-malam,” ungkap Yahfed kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Yahfed kondisi ini membaik ke depan, agar tidak ada masyarakat yang berebut internet dan seluruh aktivitas di tengah era digital yang cepat ini, berjalan lebih mulus. 

    Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Kepala Desa Sasur Inkaryanto Saba menyampaikan apresiasi kepada Bakti yang telah membawa akses internet ke Desa Sasur. 

    Namun, dia juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi warganya akibat keterbatasan kapasitas jaringan yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna.

    Desa Sasur dan Sasur Pantai saat ini hanya dilayani oleh satu menara telekomunikasi. 

    Jarak antara kedua desa sekitar 300 hingga 400 meter, namun kualitas jaringan di Sasur Pantai sangat lemah. Inkaryanto mencontohkan, untuk mengirim foto lewat WhatsApp, warga harus menunggu hingga dua menit hanya untuk mendapatkan tanda centang satu dan dua. Sementara untuk panggilan telepon, suara yang terdengar sering kali berisik dan tidak jelas. 

    “Ketika kita browsing itu selalu lemot,” tambahnya.

    Internet di Desa Sasur umumnya digunakan untuk mencari informasi dan bermain media sosial. Namun, keterbatasan jaringan membuat pemanfaatan internet belum optimal, termasuk untuk pengelolaan administrasi desa.

    Desa Sasur sebenarnya telah memiliki website desa, namun belum dapat digunakan secara maksimal akibat keterbatasan jaringan. Inkaryanto berharap ada peningkatan kapasitas jaringan agar pelayanan publik dan digitalisasi desa bisa berjalan lebih baik.

    “Kami harapkan kepada Komdigi bisa meningkatkan kualitas jaringan,” kata Inkaryanto.

  • Greenpeace Minta Pemerintah Buat Kerangka Hukum usai Cabut IUP Raja Ampat

    Greenpeace Minta Pemerintah Buat Kerangka Hukum usai Cabut IUP Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia meminta pemerintah membuat aturan yang mengikat atau hukum terkait dengan pencabutan izin usaha tambang IUP (IUP) di Raja Ampat.

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan kerangka hukum itu harus dikeluarkan pemerintah agar perusahaan yang sudah dicabut IUP-nya tidak bisa kembali mengelola pertambangan.

    “Ini perlu ada kekuatan hukum yang mengikat. Karena yang tadi saya sampaikan itu pengadilan itu sedang berproses dan itu bisa mengembalikan izin-izin yang sudah mati,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus membentuk tim independen agar implementasi pencabutan izin tambang benar-benar dipatuhi perusahaan yang berupaya kembali mengelola tambang tersebut.

    “Karena bagi kami Greenpeace dan bersama ada 60 ribu orang yang sudah menandatangani petisi ini terus memantau supaya Raja Ampat ini bisa betul-betul dilindungi,” tambahnya.

    Di samping itu, Arie juga menduga bahwa pencabutan IUP yang diumumkan pemerintah itu hanya meredam tuntutan dari publik soal dugaan perusakan kawasan pariwisata Raja Ampat oleh aktivitas tambang.

    Dengan demikian, pengawasan usai IUP diumumkan itu harus diperkuat agar dugaan pengrusakan alam di Raja Ampat bisa dihentikan secara seluruhnya.

    “Jadi kami khawatir ini hanya untuk meredam tuntutan-tuntutan meredam kehebohan kemudian mengambil keputusan,” pungkas Aries.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).