Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji yang tidak mendapat katering makanan di hotel Makkah usai puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mendapatkan kompensasi uang dari BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi yang mengurusi konsumsi jemaah. Sekitar 20.000 jemaah menerima kompensasi uang tunai yang mulai diserahkan di Hotel 614 Makkah, Kamis (12/6/2025).

    Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.

    Direktur BPKH Limited Imam Nikmatullah menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaah sekaligus menjanjikan semua jemaah yang terdampak keterlambatan tersebut akan mendapat ganti rugi.

    “Kami akan bertahap kepada hotel-hotel lain kami akan bagikan langsung kepada jemaah. Namun apabila jemaah tidak ada waktu dan bersiap untuk pulang kami insyaallah akan kirimkan melalui rekening masing-masing,” ujar Imam.

    Imam menyebut BPKH Limited telah berupaya menyalurkan makanan siap saji ke jemaah pada 14 dan 15 Dzulhijah. Pihaknya juga menambah dapur lain sehingga masalah keterlambatan makanan bisa diatasi.

    “Kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, kami sudah menambah dapur reguler kemarin, sehingga di hari kedua lebih cepat dan tertib,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan BPKH Limited akan mengambil langkah hukum terhadap dapur yang bermasalah. Iman pun menyebut ada dua hingga empat dapur yang akan dimintai tanggung jawab dan bakal masuk daftar hitam BPKH Limited. Adapun, total kompensasi yang disiapkan berjumlah sekitar 900.000 riyal hingga 1,5 juta riyal.

    “Tentu akan kami black list kami akan berikan surat peringatan dan juga akan kami minta tangung jawab atas wanprestasi,” ujarnya.

    Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2025, Ali Machzumi, mengatakan pemberian kompensasi ini dilakukan sesuai perintah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia menjamin hak-hak jemaah akan dipenuhi.

    “Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjan PHU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji kita. Kita juga mengapresiasi kepada BPKH Limited yang berkomitmen memberi kompensasi kepada jemaah haji kita,” ucapnya.

  • Bahlil Restui Ekspor Listrik ke Singapura, Perusahaan Mana yang Terlibat?

    Bahlil Restui Ekspor Listrik ke Singapura, Perusahaan Mana yang Terlibat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa implementasi kerja sama ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura akan dilakukan oleh perusahaan swasta. Meskipun demikian, deretan perusahaan yang terlibat belum terungkap. 

    “Perusahaan yang terlibat swasta. Ya, PLN bisa iya, bisa tidak. PLN ini kan perusahaan listrik negara yang tanggung jawabnya besar,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Dia membuka peluang bagi PLN untuk ikut berperan, kendati tak memungkiri tanggung jawab perusahaan pelat merah itu cukup besar untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi. 

    Apalagi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN disebutkan bahwa PLN ditargetkan dapat membangun 69 gigawatt (GW) sampai dengan 2034 dan membangun jaringan 48.000 km sirkuit atau 8.000 kilometer. 

    “Jadi kita lihat kemampuannya dulu, kalau kemampuannya bagus, ya oke. Kalau tidak, kita harus fokuskan dulu pada kebutuhan pelayanan publik,” tuturnya. 

    Sementara itu, dalam perjanjian kerja sama ekspor listrik hijau antara Indonesia-Singapura yang dilakukan pada September 2024 lalu dalam agenda Indonesia International Sustainability Forum (ISF) terdapat tujuh perusahaan yang mendapatkan mandat. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah Singapura kala itu mengumumkan dua perusahaan yang baru direstui oleh Energy Market Authority (EMA) untuk mengimpor listrik dari Indonesia, yaitu TotalEnergies & RGE serta konsorsium Shell Vena Energy.  

    Perusahaan-perusahaan Singapura tersebut akan memanfaatkan tenaga surya dari Indonesia untuk menghasilkan energi bersih yang akan dipasok ke Singapura. Mereka juga akan memasok tenaga surya PV untuk penggunaan domestik di kompleks industri hijau di Provinsi Riau, Indonesia.

    Sebelum itu, terdapat lima perusahaan yang sudah lebih dulu mendapatkan persetujuan impor listrik dari Indonesia, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    Namun, Bahlil enggan menjelaskan kelanjutan dari penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut. Justru, dia memberikan sinyal bahwa kerja sama yang terjadi tahun lalu tidak lagi berlaku. 

    “Mulai hari ini kita masuk babak baru, karena itu yang lalu-lalu udah lah tinggalkan. Biasa orang akan mau maju, itu berangkat pada pengalaman, yang pengalaman bagus kita pertahankan, kita jaga. Yang pengalaman belum sempurna, kita sempurnakan bersama-sama untuk bergandengan tangan, dalam rangka mencapai kesuksesan bersama,” terangnya. 

    Adapun, kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan dibutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.

    Potensi investasi diestimasi mencapai US$30-50 miliar untuk pembangkit panel surya dan US$2,7 miliar untuk manufaktur panel surya dan battery energy storage system (BESS). 

    Perdagangan listrik lintas batas ini juga diperkirakan dapat mendatangkan potensi penambahan devisa US$4-6 miliar per tahun dan penambahan penerimaan negara US$210-600 juta per tahun, serta lapangan kerja baru 418.000 pekerja dari manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan panel surya dan BESS.

    “Investasi dari total ini diperkirakan di atas US$10 miliar dari tiga proyek ini, namun itu kan ada tahapannya. Nah, tahapannya ini kita lagi breakdown. Nanti tim kami dari Kementerian ESDM dengan tim dari pemerintah Singapura dari MOTI-nya ini yang lagi mendiskusikan karena ini kan baru payungnya,” kata Bahlil.

  • Ilmuwan Temukan Sel Tumor di Dinosaurus, Pengobatan Kanker Masuk Babak Baru

    Ilmuwan Temukan Sel Tumor di Dinosaurus, Pengobatan Kanker Masuk Babak Baru

    Bisnis.com, JAKARTA  —  Para peneliti dari Inggris dan Rumania melakukan penelitian terhadap sisa-sisa fosil dinosaurus Telmatosaurus transsylvanicus, sejenis kadal rawa seukuran sapi yang hidup sekitar 66-70 juta tahun lalu. Mereka menemukan struktur menyerupai sel darah merah atau eritrosit yang terkait dengan tumor di rahang dinosaurus itu.

    Ahli onkologi dari Universitas Anglia Rusklin di Inggris Justin Stebbing mengatakan, penemuan ini menunjukkan bercak-bercak kecil jaringan lunak yang mungkin terawetkan dalam fosil lebih sering daripada yang diduga. Itu berarti, kata dia, masih banyak lagi yang dapat diketahui tentang makhluk purba ini, termasuk penyakit apa saja yang mereka derita.

    “Tidak seperti struktur rangka saja, jaringan lunak mengandung protein yang menyediakan informasi molekuler yang dapat mengungkap mekanisme biologis yang mendasari penyakit,” jelas Justin, melansir Science Alert, Jumat (13/6/2025).

    Dia mengatakan penelitian yang dilakukan oleh timnya menggunakan metode yang relatif jarang digunakan. 

    Hal ini mengundang eksplorasi lebih lanjut yang dapat menjadi kunci penemuan masa depan yang dapat bermanfaat bagi manusia.

    “Misalnya, menemukan fragmen jaringan lunak dinosaurus seperti yang dijelaskan di sini dapat terbukti penting dalam memahami mekanisme kanker dan bagaimana mereka berevolusi,” ujarnya.

    Justin menuturkan, hewan besar seperti paus dan gajah telah mengembangkan cara untuk melindungi diri terhadap kanker, dan ada kemungkinan dinosaurus juga demikian.

    Menurutnya, memahami adaptasi biologis purba ini kemungkinan dapat memberikan informasi pendekatan baru terhadap pencegahan atau pengobatan kanker pada manusia.

    “Pelestarian sampel-sampel ini secara cermat merupakan kuncinya: kita dapat berasumsi bahwa kemajuan ilmiah di masa depan akan terjadi pada peralatan analisis, tetapi peningkatan tersebut tidak akan begitu signifikan tanpa adanya jaringan dinosaurus untuk dipelajari,” tuturnya.

    Adapun, dinosaurus yang menjadi fokus penelitian ini memiliki tumor ameloblastoma, jenis tumor yang masih ditemukan pada manusia saat ini.

    Fakta bahwa dinosaurus menjelajahi Bumi selama jutaan tahun berarti ada potensi untuk melihat bagaimana kanker mungkin telah berubah selama kurun waktu tersebut – dan bagaimana spesies yang terdampak mungkin telah beradaptasi.

    Meskipun tampaknya mustahil bahwa sesuatu yang organik dapat bertahan selama itu, hal itu mungkin – seperti yang ditunjukkan oleh studi baru ini – sehingga kita dapat melihat bagaimana genetika, biologi, dan tekanan lingkungan membantu menyebabkan kanker pada Zaman Kapur Akhir.

    “Protein, terutama yang ditemukan dalam jaringan terkalsifikasi seperti tulang, lebih stabil daripada DNA dan kurang rentan terhadap degradasi dan kontaminasi. Hal ini menjadikan mereka kandidat ideal untuk mempelajari penyakit purba, termasuk kanker, pada spesimen paleontologi,” pungkasnya. 

  • Kemendagri Kaji Ulang 4 Pulau yang jadi Sengketa Aceh vs Sumut

    Kemendagri Kaji Ulang 4 Pulau yang jadi Sengketa Aceh vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan memberi perhatian penuh terhadap sengketa wilayah 4 pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa 4 pulau Aceh vs Sumut ini tak bisa hanya mengandalkan peta geografis semata, melainkan harus mempertimbangkan dimensi historis dan realitas kultural yang berkembang di lapangan. 

    “Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak terkait. Penting untuk tidak saja melihat peta geografis tetapi juga sisi historis dan realita kultural,” ujar Bima kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Bima mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan menggelar kajian ulang menyeluruh pada Selasa (17/6/2025). 

    Menurutnya, pertemuan itu akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan unsur internal Kemendagri yang menangani penataan wilayah dan batas administratif

    Bima meyakini bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya penyusunan solusi berbasis legalitas spasial yang kuat, sekaligus menghindari konflik sosial di tingkat akar rumput. 

    Setelah kajian teknis dilakukan, Mendagri Tito Karnavian berencana untuk mengundang para kepala daerah, anggota DPR, serta tokoh masyarakat dari kedua provinsi yang bersengketa. 

    “Kemudian Menteri Dalam Negeri setelah itu, mungkin pada hari berikutnya berencana akan mengundang para kepala daerah, anggota DPR, tokoh masyarakat dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk mendengar pandangan, saran dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak,” pungkas Bima.

  • Kemenkes Janji Perketat Seleksi Kesehatan Jemaah Haji Tahun Depan

    Kemenkes Janji Perketat Seleksi Kesehatan Jemaah Haji Tahun Depan

    Bisnis.com, JEDDAH — Seleksi kemampuan jemaah haji dari segi kesehatan, perlu diperketat mengingat banyaknya kategori lanjut usia (lansia) dan mereka yang berisiko tinggi (risti) yang berangkat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dari sebanyak 203.152 jemaah haji reguler yang berangkat tahun ini, sebanyak 44.100 atau 21,70% di antaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro mengatakan, ke depan pihaknya akan lebih memperketat seleksi kesehatan jemaah haji, atau yang dikenal dengan istilah isthita’ah. Ibadah haji tak hanya membutuhkan fisik yang prima sebelum pelaksanaan ibadah, tetapi juga keterampilan menjaga kondisi tubuh selama rangkaian ibadah yang panjang dan melelahkan.

    “Ada diantara teman-teman kami yang memeriksa kesehatan jemaah haji kita itu, merasa barangkali kasihan, atau barangkali memang dari pihak keluarganya pun minta supaya diloloskan saja. Sehingga bisa jadi hasil pemeriksaannya pun, misalnya tingkat safety level-nya 2 dijadikan 1. Akan tetapi ini yang sedang kami amati sebenarnya,” kata Liliek, ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

    Menurut Siskohat, hingga Jumat (13/6/2025) pukul 11:25 Waktu Arab Saudi (WAS), sudah sebanyak 260 jemaah haji wafat di Tanah Suci. Sebanyak 165 di antaranya adalah laki-laki, dan 95 lainnya perempuan.

    Dari segi profil usia, 152 jemaah wafat merupakan lansia berusia di atas 64 tahun. Sisanya 108 orang yang meninggal berada pada rentang usia 41 hingga 64 tahun.

    Liliek menjelaskan jarak waktu antara pemeriksaan kesehatan jemaah dengan waktu keberangkatan cukup jauh sehingga memungkinkan perubahan kondisi terjadi. Untuk pemberangkatan tahun ini saja, misalnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai Desember 2024, sedangkan jemaah diberangkatkan baru mulai 2 Mei 2025.

    Selama rentang waktu tersebut, banyak terjadi perubahan dan perkembangan pada kesehatan jemaah haji. “Ada yang ternyata sakit harus dioperasi, ada yang ternyata sakit harus dirawat gitu. Nah, sampai di situ pada saat jemaah berangkat, akhirnya kan kondisinya ada juga yang memang dari Tanah Air sudah kurang bagus,” jelasnya.

    Liliek mengatakan perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesehatan dan ketahanan fisik jemaah haji Indonesia sejak jauh-jauh hari. Rentang yang sedang dan telah diupayakan Kemenkes sejauh ini adalah pemberitahuan setahun sebelum keberangkatan.

    Namun, dia berharap rentang waktu itu bisa diperlebar lagi menjadi 3 tahun sebelum keberangkatan, agar jemaah lebih leluasa mempersiapkan kesehatannya dan pemerintah pun dapat melakukan pemantauan.

    “Nanti tahun depan kami coba ketatkan lagi. Supaya benar-benar yang ke sini memang orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata tidak hanya ibadah haji, waktu disini kan cukup lama. Nah, ini yang mestinya juga kami lihat kekuatannya, harus bisa mereka bertahan selama kurun waktu mereka berada di Arab Saudi,” kata Liliek.

  • Agar Jemaah Haji Tetap Bugar Sampai Tanah Air, Ini Tipsnya

    Agar Jemaah Haji Tetap Bugar Sampai Tanah Air, Ini Tipsnya

    Bisnis.com, JEDDAH — Setelah melalui rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan, sebagian jemaah Indonesia kini telah tiba di Tanah Air. Kondisi fisik lelah usai rangkaian ibadah haji langsung dilanjutkan penerbangan panjang ke Indonesia. Perlu siasat untuk mengembalikan agar stamina tetaap terjaga hingga tiba di Tanah Air.

    Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro mengimbau kepada jemaah yang akan kembali ke Tanah Air untuk berkonsultasi kepada petugas kesehatan, khususnya bagi mereka yang merasa kurang fit.

    “Bagi yang mau pulang, kalau dia tidak enak badan, konsultasi dulu ke dokter atau petugas kesehatan yang ada di kloternya,” ujar Liliek saat ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyarankan kepada jemaah untuk mengikuti arahan dari petugas terkait waktu makan dan istirahat. Sehingga kesehatan jemaah akan lebih baik saat berangkat dari Arab Saudi dan tiba di Tanah Air.

    “Ini kan orang (jemaah) pada pengin cepet berangkat atau mungkin takut ketinggalan. Nah akhirnya mereka tuh nervous. Tidak bisa istirahat. Sebenernya kalau mau, sami’na instruksi dari petugas. Suruh istirahat, istirahat, suruh makan, makan,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan banyak di antara jemaah haji yang gelisah saat hendak naik pesawat. Perasaan gelisah dan khawatir tersebut juga perlu ditanggulangi oleh jemaah agar tak menimbulkan sakit fisik saat dan setelah perjalanan.

    “Banyak nervous itu kan bisa sakit perutlah, sakit apalah, takut terbang,” kata Liliek.

    Fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dimulai pada 11 Juni dan akan berakhir pada 25 Juni 2025. Total terdapat 266 kelompok terbang (kloter) yang akan dipulangkan pada gelombang pertama ini. Terdiri dari 258 kloter pulang melalui Bandara Jeddah dan 8 kloter melalui Bandara Amir Muhammd bin Abdulaziz Madinah, Arab Saudi.

    Berdasarkan Sistem Komputerisasi Data Terpadu (Siskohat), hingga Jumat (1236/2025) pukul 11.03 Waktu Arab Saudi, sudah 22 kloter tiba di Indonesia dengan rincian 8.562 jemaah haji.

    Sementara itu sebanyak 259 kloter lainnya masuk dalam pemulangan gelombang kedua yang akan berlangsung pada 26 Juni sampai 12 Juli 2025. Kloter gelombang kedua seluruhnya akan diberangkatkan dari Bandara Madinah.

  • Bobby Nasution Blak-blakan soal 4 Pulau Sengketa Sumut vs Aceh

    Bobby Nasution Blak-blakan soal 4 Pulau Sengketa Sumut vs Aceh

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkap keempat pulau yang kini jadi sengketa antara Sumut dan Aceh memiliki potensi yang dapat dikelola daerah.

    Secara geografis keempat pulau di perbatasan Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah itu disebut Bobby berpeluang untuk menjadi daerah wisata.

    “Secara geografis, dari sektor pariwisata pasti bagus,” kata Bobby di Medan, Kamis (12/6/2025).

    Disinggung soal potensi migas dari keempat pulau tersebut yang disinyalir jadi pemicu sengketa Sumut dan Aceh, Bobby mengaku pihaknya tidak memiliki data penunjang.

    Dia menegaskan bahwa penentuan kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang kini masuk wilayah Sumatra Utara di Tapanuli Tengah didasarkan pada keputusan pemerintah pusat.

    Bobby pun membantah tegas narasi yang beredar dan menyebut Sumut ‘mencuri’ pulau dari wilayah Aceh. Menurutnya, pembahasan soal tapal batas Aceh-Sumut termasuk keempat pulau ini telah melalui proses panjang dan berlangsung puluhan tahun hingga kemudian keempat pulau tersebut ditetapkan Kementerian Dalam Negeri masuk ke wilayah Sumatra Utara.

    “Jadi kalau bilang ada potensinya saya tidak pegang data, saya tidak berani sampaikan. Cuma, kalau memang ada potensinya ayo sama-sama [kita kelola], [dengan catatan] kalau [keempat pulau itu] tetap dijadikan milik pemerintah provinsi Sumatra Utara,” jelasnya.

    Sebagai informasi, polemik kepemilikan 4 (empat) pulau yang jadi sengketa antara Sumut dan Aceh kian meruncing pasca Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan keempat pulau di perbatasan Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah itu masuk ke wilayah Sumatra Utara per April 2025. Wilayah ini juga diklaim oleh Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

    Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, di tengah polemik muncul dugaan bahwa kawasan perairan di keempat pulau sengketa itu kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi (migas).

    Anggota DPR RI Muslim Ayub, misalnya, bahkan mengaitkan keputusan pusat itu dengan cadangan migas dan rencana investasi Uni Emirat Arab di Aceh Singkil yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, pada tahun 2021 silam.

    Keputusan Kemendagri tersebut kemudian menyulut amarah masyarakat Aceh. Tak sedikit video-video pendek beredar di media sosial yang menunjukkan ekspresi kemarahan masyarakat Aceh atas keputusan tersebut.

    Dalam potongan video yang didapat Bisnis, mereka yang mengatasnamakan masyarakat Aceh menolak keras opsi kelola bersama atas keempat pulau seperti yang ditawarkan Bobby saat menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh beberapa waktu lalu.

    Menanggapi hal itu, Bobby pun menyebut pihaknya terbuka untuk membahas ulang status kepemilikan keempat pulau.

    “Konflik ini kan masalah kepemilikan. Kalau mau diselesaikan, bahas di Jakarta [Kemendagri]. Kalau belum diundang [oleh Kemendagri], kitalah yang inisiatif [mendatangi],” tegasnya. 

  • AS Sebut Huawei China Hanya Sanggup Produksi 200.000 Chip AI Tahun Ini

    AS Sebut Huawei China Hanya Sanggup Produksi 200.000 Chip AI Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat tinggi pengawasan ekspor Amerika Serikat (AS) mengatakan, Huawei Technologies, perusahaan teknologi multinasional asal China hanya mampu memproduksi 200.000 chip AI tahun ini.

    Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat tersebut kepada para anggota parlemen pada Kamis (12/6/2025) waktu setempat, dengan peringatan bahwa meski jumlah tersebut di bawah permintaan perusahaan, China dengan cepat mengejar kemampuan AS dalam hal kecerdasan buatan. 

    Sejak 2019, AS membuat serangkaian aturan ekspor untuk mengekang kemajuan teknologi dan militer China. Kebijakan ini telah membatasi akses Huawei dan perusahaan China lainnya ke chip AS kelas atas dan peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Hal ini membuat hubungan AS-China kian memanas.

    Menghadapi pembatasan tersebut, Huawei bermaksud mengirimkan chip AI Ascend 910C ke pelanggan China sebagai alternatif chip buatan Nvidia dari AS.

    “Penilaian kami adalah bahwa kapasitas produksi chip Huawei Ascend untuk 2025 akan berada pada atau di bawah 200.000 dan kami memproyeksikan bahwa sebagian besar atau semua itu akan dikirimkan ke perusahaan-perusahaan di China,” kata  Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan di Departemen Perdagangan AS Jeffrey Kessler, dalam sidang kongres, melansir Reuters, Jumat (13/6/2025).

    Kendati begitu, Kessler mengimbau AS untuk tidak merasa ‘aman’ dengan hal tersebut. Pasalnya, China dapat mengejar ketertinggalan dengan cepat dalam hal AI mengingat negara ini menginvestasikan dana yang sangat besar untuk menggenjot produksi chip AI, serta kemampuan chip yang diproduksinya.

    Kepala AI Gedung Putih David Sacks mengatakan pada Selasa bahwa China hanya tertinggal 3-6 bulan di belakang AS dalam hal AI. 

    Gedung Putih kemudian mengatakan bahwa yang dia maksud adalah model AI China, seraya menambahkan bahwa chip AI China tertinggal satu hingga dua tahun di belakang chip AI Negeri Paman Sam.

    Kepada media pemerintah China, CEO Huawei Ren Zhengfei mengatakan bahwa chip buatan perusahaan itu tertinggal satu generasi dari pesaing AS, tetapi perusahaan itu berinvestasi lebih dari US$25 miliar setiap tahunnya untuk meningkatkan kinerja.

    Meski chip AI Nvidia lebih canggih daripada Huawei tetapi kontrol ekspor Washington terhadap chip tercanggihnya telah menyebabkannya kehilangan pangsa pasar.

    AS dan China mencapai gencatan senjata perdagangan sementara dalam pembicaraan di London pekan ini setelah kesepakatan sebelumnya gagal karena pembatasan berkelanjutan China terhadap ekspor mineral.

    Hal itu mendorong pemerintahan Trump untuk menerapkan kontrol ekspor tambahan pada pengiriman perangkat lunak desain semikonduktor, mesin jet untuk pesawat buatan China, dan barang-barang lainnya.

    Perwakilan Demokrat Greg Meeks menyatakan kekhawatirannya bahwa pemerintahan Trump telah mencampuradukkan kontrol ekspor AS dengan diskusi yang lebih luas tentang perdagangan.

    “Yang ingin saya katakan adalah pengendalian ekspor sudah kuat dan saya yakin pengendalian tersebut akan tetap kuat,” kata Kessler.

    Kessler mengatakan dia tidak berencana untuk segera memberlakukan pembatasan baru terhadap semikonduktor AS yang dijual ke China, tetapi Departemen Perdagangan akan tetap aktif dalam bidang ini.

    “Ini adalah lanskap yang terus berkembang, dan kami perlu memastikan bahwa pengendalian kami tetap efektif,” pungkasnya.

  • Kemenhut Telisik Potensi Pelanggaran Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Kemenhut Telisik Potensi Pelanggaran Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemhut) sedang menelisik dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan penambang nikel di sekitar kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pihaknya masih berproses untuk mengecek pemenuhan kewajiban perusahaan nikel di Raja Ampat itu. 

    Adapun pemenuhan kewajiban yang dimaksud berkaitan dengan izin yang perusahaan-perusahaan tersebut dapatkan dari Kemenhut, berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    “Dalam hal ini izin, tentu ada kewajiban-kewajiban. PNBP, kewajiban-kewajiban lain coba kami teleisik ke sana dan tentu tidak menutup kemungkinan kalau memang terjadi pelanggaran-pelanggaran serius, walaupun sudah dicabut [IUP oleh ESDM], tidak menggugurkan konsekuensi hukum lain dengan perdata, atau mengaktifkan gugatan-gugatan lainnya untuk kerusakan lingkungan,” ujar Dwi di acara tersebut, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Dwi menyatakan pihaknya tetap berkomitmen mengawal hal tersebut kendati empat perusahaan itu sudah tidak lagi memiliki izin pertambangan dari ESDM. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sudah sampai mana proses yang dia maksud sedang bergulir di Kemenhut. 

    “Kami komitmen mengawal ke sana, dan saat ini sedang berproses,” kata Dwi. 

    Adapun berdasarkan pemaparannya, dari lima perusahaan nikel di Raja Ampat itu, ada yang sudah mengantongi PPKH dan ada yang belum. 

    Pertama, PT Gag Nikel, yang sahamnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam. Perusahaan itu sudah memiliki PPKH dan IUP. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan nikel di daerah tersebut yang izinnya tidak dicabut oleh pemerintah. Data Kemenhut menunjukkan tambang PT Gag berlokasi di Hutan Lindung (HL). 

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining. Perusahaan tambang yang terafiliasi dengan keluarga konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dan petinggi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. itu sudah memiliki PPKH dan IUP. Namun, IUP PT Kawei dicabut. Tambang nikel perusahaan itu berada di Hutan Produksi (HP). 

    Ketiga, PT Anugerah Surya Pratama. Perusahaan itu tercatat sudah memiliki IUP, tanpa PPKH. IUP PT Anugerah juga dicabut oleh ESDM. Perusahaan itu beroperasi pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Keempat, PT Mulia Raymond Perkasa. Perusahaan itu tercatat memiliki IUP, namun belum memiliki PPKH. Tambangnya berlokasi di kawasan Hutan Produksi (HP).

    Kelima, PT Nurhan tercatat memiliki IUP namun belum memiliki PPKH. Tambangnya berkokasi di Kawasan Hutan Produksi (HP). 

    Sebelumnya, pemerintah berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto telah mencabut IUP PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa serta PT Nurham. Hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan empat IUP ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

  • Kapasitas Satelit Satria-1 Tersisa 30% Juni 2025

    Kapasitas Satelit Satria-1 Tersisa 30% Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkap kapasitas Satelit Satria-1 telah terpakai 70% untuk menyalurkan internet ke puluhan ribu titik. Tersisa 30% yang bakal digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan menjaga layanan. 

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini.

    Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” kata wanita yang akrab disapa Indah, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Selain berdampak pada pelayanan yang makin optimal, Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 mengungkap bahwa digiltalisasi di 3T meningkatkan daya saing digital Indonesia secara keseluruhan. 

    Indek skor daya saing digital Indonesia berada pada skor 38,8 atau naik 70 basis points (Bps). Lebih tinggi dibandingkan dengan 2024 yang naik 40 bps menjadi sebesar 38,1. 

    Peningkatan paling signifikan terjadi di provinsi yang terletak di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 4G di desa-desa, termasuk di 3T. 

    Kepala Divisi Humas Bakti Komdigi Sudarmanto mengatakan peningkatan daya saing digital di wilayah 3T menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

    Pembangunan BTS 4G oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi telah membuka akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi digital. 

    “Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan teknologi sebagai jembatan penghubung dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mengatasi kesenjangan digital,” kata Sudarmanto kepada Bisnis. 

    Dia mengatakan hingga Mei 2025, BAKTI telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.196 BTS 4G di wilayah 3T. Selain itu, Bakti juga telah menyediakan akses internet di lebih dari 27.858 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Sebelumnya, BAKTI sudah membangun jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer.

    Sesuai dengan rencana, kapasitas SATRIA-1 akan membagi 150 Gbps total kapasitasnya untuk menyediakan kapasitas 5 Mbps per titik layanan, sehingga akan menghasilkan sekitar 37.000 titik layanan. 

    “Maka kapasitasnya untuk saat ini masih tersedia untuk menambah titik layanan,” kata Sudarmanto.