Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Harga Pangan 14 Juni: Gula Konsumsi, Cabai Rawit Merah, hingga Ikan Kembung Kompak Naik

    Harga Pangan 14 Juni: Gula Konsumsi, Cabai Rawit Merah, hingga Ikan Kembung Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, sejumlah mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga pagi ini.

    Kendati demikian, komoditas seperti beras premium, kedelai biji kering impor, cabai rawit merah, gula konsumsi, ikan kembung, dan garam konsumsi terpantau naik.

    Merujuk data Panel Harga Bapanas, Sabtu (14/6/2025), pukul 08.57 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen dibanderol sebesar Rp15.750 per kilogram (kg). Jumlah tersebut naik 0,17% dari hari sebelumnya.

    Harga kedelai biji kering impor naik 0,79% menjadi Rp10.915 per kg, cabai rawit merah naik 0,6% menjadi Rp52.172 per kg, dan gula konsumsi tercatat naik 0,36% menjadi Rp18.549 per kg.

    Selanjutnya, harga ikan kembung pagi ini naik signifikan 3,72% menjadi Rp42.243 per kg dan garam konsumsi naik 0,44% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp11.695 per kg.

    Sementara itu, terdapat sejumlah komoditas pangan yang menunjukkan penurunan harga. Bapanas mencatat, harga beras medium secara rata-rata turun 0,4% menjadi Rp13.936 per kg dan beras SPHP turun 0,37% menjadi Rp12.519 per kg.

    Kemudian, harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 5,33% dari hari sebelumnya, menjadi Rp5.856 per kg, bawang merah turun 3,87% menjadi Rp39.430 per kg, dan bawang putih bonggol turun 1,31% menjadi Rp39.521 per kg.

    Bapanas melaporkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan harga, kecuali cabai rawit merah. Tercatat harga cabai merah keriting turun 3,45% menjadi Rp42.942 per kg dan cabai merah besar turun 3,26% menjadi Rp45.101 per kg.

    Harga daging sapi murni turun 0,49% menjadi Rp134.427 per kg, daging ayam ras turun 0,88% menjadi Rp34.735 per kg, dan telur ayam ras turun 0,32% menjadi Rp29.128 per kg.

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun 1,11% menjadi Rp20.603 per liter, minyak goreng curah turun 1,55% menjadi Rp17.404 per liter, dan minyakita turun 0,66% menjadi Rp17.418 per liter.

    Harga tepung terigu curah turun signifikan 2,02% menjadi Rp9.589 per kg, dan tepung terigu kemasan turun 1,29% dari hari sebelulmnya, menjadi Rp12.837 per kg.

    Di tingkat konsumen, harga ikan tongkol turun 0,6% menjadi Rp33.749 per kg, ikan bandeng turun signifikan 3,93% menjadi Rp33.010 per kg, daging kerbau beku impor turun 7,07% menjadi Rp97.948 per kg, dan daging kerbau segar turun 3,02% menjadi Rp136.250 per kg. 

  • Tak Ada Penebalan Bansos Meski Garis Kemiskinan Direvisi

    Tak Ada Penebalan Bansos Meski Garis Kemiskinan Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tidak akan mempertebal atau menambah bantuan sosial alias bansos, meskipun jumlah penduduk miskin bisa bertambah akibat adanya revisi garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa pemerintah sedang menggodok metode perhitungan garis kemiskinan nasional yang baru.

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (14/6/2025).

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif.

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.

    Senada, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengungkapkan bahwa program-program jaminan sosial sudah siap menangkap peningkatan jumlah penduduk kategori miskin apabila metode perhitungan garis kemiskinan diperbaharui.

    Dia pun mengutip pernyataan anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf yang mengusulkan Indonesia mengikuti standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah versi Bank Dunia sebesar US$4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan. Dengan standar itu, maka penduduk miskin akan naik dari 8,57% enjadi 20% dari total populasi pada 2024.

    Sementara itu, jaminan sosial sudah mencakup hingga 40% rumah tangga termiskin dengan variasi program dan anggaran. Oleh sebab itu, kenaikan jumlah penduduk kategori miskin tidak akan terlalu berdampak ke bansos.

    “Mungkin yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa data yang ada ter-update [diperbaharui] dengan baik sehingga sasaran program lebih akurat dan lebih baik,” ujar Wisnu kepada Bisnis.

    Selain itu, dia mendorong dipikirkan alternatif selain bansos untuk mengurangi angka kemiskinan. Wisnu mengingatkan bahwa bansos hanya sekadar jaringan pengaman yang sifatnya sementara.

    “Sudah mulai harus dipikirkan, [bagaimana] mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata sehingga menarik RTSM [rumah tangga sangat miskin] dari garis kemiskinan absolut yang baru,” tutupnya.

    Urgensi Revisi Garis Kemiskinan

    Sementara itu, Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan nasional belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercerminkan dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas.

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki.

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tercermin dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah meng-update [membarui] garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

  • Tak Ada Penebalan Bansos Meski Garis Kemiskinan Direvisi

    Revisi Garis Kemiskinan Punya ‘Efek Samping’, Ini Strategi Mengatasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tidak akan mempertebal atau menambah bantuan sosial alias bansos, meskipun jumlah penduduk miskin bisa bertambah akibat adanya revisi garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa pemerintah sedang menggodok metode perhitungan garis kemiskinan nasional yang baru.

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (14/6/2025).

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif.

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.

    Senada, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengungkapkan bahwa program-program jaminan sosial sudah siap menangkap peningkatan jumlah penduduk kategori miskin apabila metode perhitungan garis kemiskinan diperbaharui.

    Dia pun mengutip pernyataan anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf yang mengusulkan Indonesia mengikuti standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-bawah versi Bank Dunia sebesar US$4,2 PPP per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan. Dengan standar itu, maka penduduk miskin akan naik dari 8,57% enjadi 20% dari total populasi pada 2024.

    Sementara itu, jaminan sosial sudah mencakup hingga 40% rumah tangga termiskin dengan variasi program dan anggaran. Oleh sebab itu, kenaikan jumlah penduduk kategori miskin tidak akan terlalu berdampak ke bansos.

    “Mungkin yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa data yang ada ter-update [diperbaharui] dengan baik sehingga sasaran program lebih akurat dan lebih baik,” ujar Wisnu kepada Bisnis.

    Selain itu, dia mendorong dipikirkan alternatif selain bansos untuk mengurangi angka kemiskinan. Wisnu mengingatkan bahwa bansos hanya sekadar jaringan pengaman yang sifatnya sementara.

    “Sudah mulai harus dipikirkan, [bagaimana] mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata sehingga menarik RTSM [rumah tangga sangat miskin] dari garis kemiskinan absolut yang baru,” tutupnya.

    Urgensi Revisi Garis Kemiskinan

    Sementara itu, Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan nasional belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercerminkan dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas.

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki.

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tercermin dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah meng-update [membarui] garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

  • Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik terkait kemungkinan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

    Sebagaimana diketahui, ruangan kerja Perry Warjiyo menjadi salah satu lokasi penggeledahan tim penyidik KPK pada akhir Desember 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, penyidik belum menjadwalkan permintaan keterangan kepadanya ihwal bukti yang ditemukan di ruangan kerjanya.

    Setyo mengatakan, tim penyidiknya akan memutuskan apabila perlu untuk memeriksa Perry setelah pemeriksaan saksi-saksi lain dituntaskan.

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Setyo membantah apabila rencana pemanggilan Perry terkendala lantaran sampai dengan saat ini belum dijadwalkan. Dia menyebut kebutuhan untuk memeriksa gubernur bank sentral itu akan disesuaikan.

    Perwira tinggi Polri bintang tiga itu juga memastikan independensi tim penyidiknya yang menangani kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

    “Enggak ada [kendala], sementara tidak ada. Cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik. Penyidik independen,” tegasnya.

    Adapun belakangan ini penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat bank sentral sebagai saksi pada kasus tersebut. Pada pekan lalu, Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI.

    Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut.

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK.

    Saat ditanya mengenai alasan pemanggilan saksi-saksi tersebut, lembaga antirasuah masih enggan memberikan jawaban secara terperinci. Pasal yang digunakan untuk kasus tersebut pun belum diungkap.

    “Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena penyidik masih fokus untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Stimulus Tol Tak Sentuh Akar Masalah, Pelaku Logistik Soroti Pajak & Infrastruktur

    Stimulus Tol Tak Sentuh Akar Masalah, Pelaku Logistik Soroti Pajak & Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha di sektor logistik menilai kebijakan insentif di sektor transportasi yang diberikan oleh pemerintah baru-baru ini belum sepenuhnya menyentuh permasalahan mendasar di sektor logistik nasional.

    Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Aptrindo Agus Pratiknyo mengatakan pihaknya menyambut baik langkah diskon tarif tol, tetapi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat jangka pendek dan belum menjawab tantangan riil yang mereka hadapi saat ini.

    “Diskon tarif tol memang membantu secara sementara, tapi tidak mencerminkan beban yang sedang kami tanggung di mana selama 3–4 bulan terakhir, sektor angkutan barang mengalami penurunan aktivitas karena sepinya permintaan dari industri manufaktur dan sektor lain,” ujar Agus kepada Bisnis, dikutip, Jumat (13/6/2025).

    Lebih jauh, dia juga mengeluhkan adanya kebijakan yang baru diterapkan terkait dengan opsen pajak kendaraan bermotor. Hal ini, sebutnya, membuat beban pajak kendaraan naik drastis yang menambah beban pengusaha.

    Tak hanya itu, Agus juga memaparkan bahwa mayoritas kendaraan logistik—sekitar 75–80% masih bergantung pada jalan nasional atau jalan arteri, bukan jalan tol. Tarif tol yang tinggi membuat mereka tak bisa sepenuhnya mengandalkan akses tol.

    Ironisnya, sejumlah pemerintah daerah justru membatasi akses jalan nasional dan mengarahkan kendaraan logistik masuk ke tol dengan biaya tinggi. Terkait hal ini, Aptrindo pernah bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan keberatan atas penutupan akses jalan nasional oleh pemerintah daerah karena apabila harus melalui tol, beban operasional makin berat.

    Ia juga menyinggung ketidakadilan dalam sistem penggolongan kendaraan di jalan tol.

    “Angkutan barang dibedakan berdasarkan jumlah sumbu, semakin banyak sumbu, makin mahal tarifnya. Ini tidak proporsional,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, tarif tol rutin mengalami kenaikan setiap 2 tahun sekali sedangkan pelaku usaha angkutan tidak serta-merta bisa menaikkan ongkos angkut kepada pembeli.

    Pasalnya, di dalam dunia angkutan barang, penaikan tarif hanya bisa dilakukan apabila ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.

    Pelaku usaha meminta pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang lebih konkret dan berkelanjutan. Di antaranya, peninjauan ulang tarif tol bagi angkutan barang agar disamakan dengan angkutan orang, penghapusan opsen pajak kendaraan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat mendorong efisiensi logistik.

    Terakhir, ia mengungkapkan bahwa asosiasi pelaku logistik juga diminta mendukung program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Namun ia menekankan bahwa solusi penertiban Odol tidak cukup dengan imbauan normalisasi kendaraan saja, melainkan harus dibarengi dengan insentif yang mengimbangi biaya tinggi yang harus mereka keluarkan.

    “Makanya kami minta supaya ya dukungan daripada regulator ini dalam membuat aturan-aturan ini adalah yang benar-benar membumi.Bukan hanya sekedar narasi-narasi atau retorika yang nantinya dalam pelaksanaannya itu memunculkan biaya-biaya yang akhirnya berdampak pada biaya logistik,” tekannya.

    Sementara itu, Ketua Bidang angkutan multimoda Organisasi Angkutan Darat, Ivan Kamadjaja menilai kebijakan pemerintah tersebut masih terlalu fokus pada pengurangan biaya, bukan peningkatan pendapatan pelaku usaha.

    Meski demikian, dia menilai apapun yang dilakukan pemerintah dalam situasi seperti ini patut diapresiasi karena meski bersifat jangka pendek seperti diskon biaya dan insentif selama dua hingga enam bulan, tetap membantu meringankan beban pelaku usaha.

    Namun, Ivan menekankan bahwa akar persoalan harus ditangani dengan pendekatan yang lebih strategis.

    Dia membeberkan sebanyak delapan dari sepuluh pengusaha yang ditemuinya mengeluhkan penurunan volume usaha karena ketatnya persaingan, dan tekanan harga. Banyak yang terpaksa gulung tikar. Ia bahkan meyakini bahwa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan terus berlanjut.

    Menurutnya dengan melihat kondisi tersebut pemerintah perlu mulai bergeser dari kebijakan berbasis pengurangi biaya ke pendekatan yang mendukung peningkatan pendapatan.

    “Misalnya, insentif yang mendorong orang untuk tetap berusaha seperti kemudahan perizinan atau akses permodalan. Untuk yang lebih spesifik lagi misalnya bunga kredit yang lebih rendah bagi pengusaha angkutan barang. Ini sangat membantu kami untuk tetap tumbuh, apalagi transportasi darat termasuk yang paling tertekan saat ini,” jelasnya.

  • Menkomdigi Minta Netflix Cs Terlibat dalam Produksi dan Pembiayaan Ekosistem Lokal

    Menkomdigi Minta Netflix Cs Terlibat dalam Produksi dan Pembiayaan Ekosistem Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta platform over-the-top (OTT) asing untuk mendukung keberlangsungan industri penyiaran nasional.

    Dalam pertemuan dengan Presiden MPA Asia Pasifik, Meutya meminta OTT lebih aktif mendukung produksi lokal dan membiayai ekosistem penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan digital Indonesia.

    “Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran,” kata Meutya dalam audiensi dengan Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Diketahui, Over-the-top (OTT) adalah layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menonton konten, seperti film, acara TV, dan video lainnya, melalui internet tanpa memerlukan langganan televisi kabel atau satelit tradisional.

    Contoh layanan OTT populer antara lain: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube Premium hingga Apple TV+. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan OTT telah menjadi semakin populer dan telah mengubah cara orang menonton konten media.

    Menurut Meutya, industri penyiaran masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. Namun tantangan berat dihadapi industri ini karena beban investasi dan biaya operasional yang tinggi, sementara tren masyarakat bergeser ke konten digital melalui OTT.

    “Prinsip dasarnya adalah bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT,” tegas Meutya.

    Dia menyambut baik komitmen sejumlah platform OTT yang telah mulai melibatkan konten lokal dalam layanannya, namun menegaskan bahwa keberpihakan terhadap penyiaran nasional juga harus menjadi bagian dari strategi kolaboratif ke depan.

    “Anda mengatakan bagaimana Anda ingin melibatkan dan memberdayakan produksi lokal juga, itu sangat bagus. Kami menyukai ide itu. Namun pada saat yang sama, kami juga perlu membuat industri penyiaran kami bertahan,” lanjutnya.

    Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan merespons positif dan menawarkan berbagi praktik terbaik dari berbagai negara, termasuk Australia, di mana penyiar lokal justru mendorong deregulasi dan efisiensi alih-alih memberatkan OTT.

    “Termasuk film dan acara televisi yang diproduksi di negara Anda—yang dikonsumsi oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan populasi internet terbesar keempat di dunia,” ujarnya.

    MPA menyatakan komitmen untuk berinvestasi dalam bakat lokal dan cerita Indonesia. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memblokir situs-situs pembajakan, sebagai upaya perlindungan konten digital yang berkembang pesat di era internet.

    “Kami sangat menghargai kolaborasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu mempromosikan dan melindungi konten digital,” ungkapnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Shah, serta jajaran pimpinan dan perwakilan MPA Indonesia.

  • Menko Airlangga Sebut Program Diskon Libur Sekolah Incar Omzet Rp60 Triliun

    Menko Airlangga Sebut Program Diskon Libur Sekolah Incar Omzet Rp60 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mendukung insentif diskon pada periode libur sekolah untuk mendorong konsumsi masyarakat yang dilaporkan turun pada Mei 2025.

    Airlangga menyebut di tengah perlambatan ekonomi global, masyarakat melakukan pengaturan pengeluarannya sehingga konsumsi tertahan. 

    Untuk memuluhkan daya beli masyarakat di tengah situasi tersebut, pemerintah meluncurkan program diskon selama masa libur sekolah selain stimulus ekonomi yang sudah berjalan. 

    “Makanya tadi pagi kami dorong [konsumsi] dengan [meluncurkan] program diskon dari Hippindo dan Aprindo, diskon selama masa liburan sekolah ini,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/6/2025). 

    Adapun, Airlangga baru saja meluncurkan Program Belanja Nasional Holiday Sale yang diselenggarakan selama Juni dan Juli tahun ini yang ditargetkan dapat menarik penjualan hingga Rp60 triliun. 

    Seperti diketahui, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan optimisme masyarakat untuk melakukan spending atau belanja yang tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen terhadap kondisi ekonomi turun per Mei 2025. 

    Secara perinci, keyakinan konsumen pada Mei 2025 kompak menurun pada seluruh kelompok pengeluaran. Penurunan terdalam pada responden dengan pengeluaran (spending) Rp4,1 juta hingga Rp5 juta dengan IKK yang susut 7,5 poin menjadi 117,7. 

    Masyarakat yang termasuk kategori pengeluaran terendah, yakni Rp1 juta higga Rp2 juta, justru mengalami penurunan IKK yang lebih tipis sebesar 2,4 poin ke level 112,3. 

  • Pertamina Proyeksi Kinerja Keuangan 2025 Melandai, Ada Apa?

    Pertamina Proyeksi Kinerja Keuangan 2025 Melandai, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memprediksi kinerja keuangan tahun ini akan melandai seiring dengan melemahnya harga minyak mentah global sejak tahun lalu. 

    Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, Perseroan tengah menggodok strategi untuk mengantisipasi tren penurunan kinerja tersebut yang segera diimplementasikan pada semester kedua tahun ini. 

    “Namun, kita lihat bahwa ini terhindarkan dari sisi ICP [Indonesian crude price], kalau kita lihat dari posisi year to date saja sekarang di level sudah di US$70 dan saat ini Mei itu levelnya sudah di US$62,” kata Emma dalam konferensi pers, Jumat (13/6/2025). 

    Tak hanya dari segi harga, kinerja Pertamina juga berpotensi melemah lantaran bisnis upstream atau hulu yang sedang tertekan. Emma juga menyinggung dari sisi investasi yang berpotensi terhambat. 

    “Jadi kalau kita lihat ini di samping investasi akan menjadi terhambat karena kalau tidak disikapi dengan regulasi yang harus ada breakthrough secara fundamental,” tuturnya. 

    Untuk itu, Pertamina akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah untuk menyikapi volatilitas dari harga minyak mentah agar tidak berdampak pada produksi dan lifting. 

    “Ini yang ke depan kita akan sikapi betul bagaimana reform dari regulatory framework dari sisi upstream dan oil and gas sektor ini yang harus kita sikapi betul untuk tidak menghambat percepatan dan target pemerintah 1 juta barel di tahun 2028 ini ke depan,” jelasnya. 

    Adapun, tren pelemahan kinerja dan parameter global di sektor migas juga terjadi pada tahun lalu. Kendati demikian, Pertamina masih membukukan net profit yang positif. 

    Pertamina membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sekitar US$3,13 miliar atau Rp49,5 triliun. Pencapaian tahun lalu tercatat turun 34,38% yoy dibandingkan laba tahun 2023 yang tercatat sebesar US$4,77 miliar. 

    “Dan revenue di US$75 miliar dan juga di EBITDA di level US$10,7 miliar. Ini sudah memperhitungkan angka impairment kilang. Tadi yang disampaikan karena crack spread-nya tidak memungkinkan untuk kita bisa membukukan positif di some holding kilang,” ujarnya. 

  • Pertamina Cari Rute Aman, Antisipasi Dampak Konflik Panas Israel-Iran

    Pertamina Cari Rute Aman, Antisipasi Dampak Konflik Panas Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) akan memitigasi dampak dari konflik Israel dan Iran yang tengah memanas dengan melakukan pengalihan rute jalan yang lebih aman. 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga saat ini dampak langsung yang dirasakan terhadap harga maupun pasokan minyak belum terpengaruh. 

    “Itu kita mitigasi kan Timur Tengah memang selalu fluktuatif di sana dan sudah terjadi beberapa kali jadi kita mitigasi dengan biasanya kalau kapal kita re-route melalui rute-rute yang aman,” kata Fadjar kepada wartawan, Jumat (13/6/2025). 

    Dalam hal ini, dia menyebut Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga yang akan menganalisis dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah tersebut. 

    “Biasanya kalau kemaren kemaren yang beberapa konflik, biasanya caranya reroute, cari jalur pelayanan distribusi yang aman, kemudian mencari sumber-sumber negara lain yang bisa kita impor,” jelasnya. 

    Selain mitigasi dengan mengambil rute perjalanan impor minyak yang lebih aman, menurut dia, saat ini impor minyak mentah juga terbilang lebih fleksibel sehingga tidak terlibat dengan kontrak panjang. 

    “Jadi kita tidak terlibat kontrak panjang, kita bisa modifikasi kalau ada gangguan di satu titik, bisa shift misalnya dari Afrika,” ujarnya. 

    Diberitakan Bisnis, harga minyak mentah melonjak lebih dari 12% pada Jumat (13/6/2025), setelah serangan Israel ke Iran yang meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. 

    Melansir Reuters, harga minyak berjangka Brent melonjak 11,66% atau US$8,09 ke level US$77,45 per barel pada pukul 10.03 WIB, tertinggi sejak Februari 2025. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik US$8,47 atau 12,45% menjadi US$76,51 per barel.

    Reli harga minyak dipicu oleh serangan Israel pada Jumat dini hari waktu setempat terhadap Iran. Media Iran juga melaporkan adanya ledakan di ibu kota Teheran. 

    Ketegangan meningkat seiring upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan agar Iran menghentikan produksi material nuklir yang berpotensi digunakan untuk senjata atom. 

  • 53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    53% Kopdes Merah Putih Belum Berbadan Hukum Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap, sebanyak 37.300 dari total 79.882 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum. Jumlah tersebut setara dengan 47% dari total koperasi. Sisanya 53% belum berbadan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan, per 13 Juni 2025 sudah ada sekitar 37.300 Kopdes/Kelurahan Merah Putih telah mendapatkan legalitas Badan Hukum Koperasi.

    “Dari 79.882 [Kopdes] itu, hari ini 37.300 legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Berarti sudah hampir 47% [berbadan hukum],” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Zulhas menyebut bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. 

    Rencananya, seremoni peluncuran Kopdes/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan di empat wilayah di Indonesia. Kendati begitu, Zulhas belum dapat mengungkap empat daerah tersebut lantaran hal itu akan dibahas dalam rapat pekan depan.

    Dia juga mengungkap, sejauh ini sudah ada sekitar 140 unit yang mengajukan sebagai mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menetapkan 80 mock up Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi percontohan secara nasional.

    Percontohan ini meliputi bangunan fisik koperasi, ekosistem koperasi, hingga skema bisnis yang dijalankan. 

    “Jadi sudah banyak sekali yang mengajukan mock up, sudah 140. Nanti kita akan tampung semua,” ujarnya. 

    Pemerintah sebelumnya menargetkan pengesahan badan hukum koperasi di seluruh wilayah dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Fery Juliantono mengatakan, salah satu solusi percepatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk posko khusus guna memfasilitasi segala permasalahan di tingkat desa/kelurahan yang dimoderasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam mengakselerasi itu, saya kira butuh dukungan dari Kemendagri untuk menginstruksikan perangkat di wilayah untuk membentuk posko,” kata Ferry dalam rapat koordinasi pekan lalu.