Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • BMKG Peringatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia

    BMKG Peringatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di Pesisir Selatan Indonesia.

    Berdasarkan siaran pers yang diunggah akun Instagram @infobmkg, lembaga yang mengurusi cuaca ini mengungkap adanya siklon tropis Grant pada 07.00 WIB di Samudra Hindia barat daya Lampung atau 1.000 Km dari Tanjung Karang-Lampung. 

    “Siklon ini merupakan penguatan dari Bibit Siklon Tropis 93S yang pertama kali teridentifikasi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur sejak 11 Desember 2025 pukul 07.00 WIB lalu,” tulis BMKG di akun Instagram-nya, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, siklon tropis Grant saat ini berada pada kategori 1 dengan kecepatan angin hingga 65 km per jam. Untungnya, kata BMKG, siklon ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia, sehingga tidak berdampak langsung pada cuaca daratan.

    “Namun demikian, BMKG memperingatkan bahwa siklon tropis Grant bisa memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang laut di pesisir selatan Indonesia,” imbuhnya.

    Kemudian, BMKG menjelaskan gelombang laut dari kategori sedang sekitar 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi di sejumlah seperti; Perairan barat Lampung; Selat Sunda bagian selatan; Perairan selatan Pulau Jawa; dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga selatan Jawa.

    Adapun, BMKG juga mengemukakan bahwa selama 24 jam ke depan, gelombang laut di lokasi itu bakal menguat menjadi kategori dua dan terus bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi Indonesia.

    “BMKG mengimbau pelaku pelayaran dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap perubahan kondisi laut dan terus memantau informasi resmi BMKG,” pungkasnya.

  • ICW Nilai Besarnya Modal Politik Jadi Sebab Korupsi di Kalangan Bupati

    ICW Nilai Besarnya Modal Politik Jadi Sebab Korupsi di Kalangan Bupati

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai biaya politik menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal ini di latar belakangi sejumlah bupati yang terjadi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Jadi, fenomena yang sekarang terjadi, banyaknya bupati atau kepala daerah yang tertangkap, itu memperlihatkan bahwa satu hal, modal politik bagi kepala daerah itu nilainya sangat mahal,” Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wanna Alamsyah, Selasa (23/12/2025).

    Alhasil, katanya, anggota partai politik berupaya mengembalikan modal politik yang salah satu caranya ada melakukan korupsi.

    Selain itu, Wanna menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia tidak memberikan transparansi terkait laporan keuangan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran.

    Kondisi tersebut membuka celah masuknya pihak-pihak untuk kepentingan tertentu sehingga saat anggota partai politik memiliki jabatan, dia perlu berbalas Budi kepada para pemodal.

    “Banyak pemodal-pemodal atau orang-orang yang memiliki kepentingan di suatu daerah itu memberikan dana kampanye yang dengan harapan bahwa akan ada timbal balik. Jadi salah satu hal yang kami lihat,” jelasnya.

    Wanna mengimbau kepada KPK agar penindakan juga bersamaan dengan perbaikan sistem sehingga menekan angka korupsi. Begitupun partai politik memiliki peran penting bagi kadernya agar tidak melakukan kegiatan rasuah.

    “Kemudian KPK melakukan penindakan tanpa disertai dengan adanya proses perbaikan, maka kita selamanya akan melihat lingkaran setan tersebut akan terjadi,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo yang mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

    “Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

    Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

    Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

    “Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai,” ujar Budi.

    Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

  • Ternyata Ini Alasan KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Kuota Haji

    Ternyata Ini Alasan KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Salah satu faktornya adalah alat bukti yang belum cukup kuat.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menanggapi sejumlah kasus yang belum tuntas di tahun 2025, salah satunya adalah kasus kuota haji.

    Namun, dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

    “Mudah-mudahan untuk perkara penyelidikan kasus Kuota Haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi, teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara,” katanya dikutip Selasa (23/12/2025).

    Menurutnya, penyidik masih KPK mengumpulkan barang bukti yang cukup dan tidak terburu-buru. Sebab, penetapan tersangka berkaitan dengan hak asasi manusia.

    “Jadi lambat sedikit tapi harus pasti, jangan cepat kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut asasi manusia juga. Tapi KPK concern dulu itu dan pasti akan menyelesaikannya,” ujar Fitroh.

    Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

    Selain itu KPK telah memeriksa lebih dari 350 Penyelenggara Kuota Haji Khusus (PIHK). Terbaru, penyidik lembaga antirasuah telah memeriksa Yaqut untuk ketiga kalinya, di mana dalam pemeriksaan terbaru, Yaqut dimintai keterangan terkait perhitungan kerugian negara.

  • Lagi, Pertamina Kirim 6.720 Tabung LPG 3 Kg ke Aceh Tengah Pascabencana

    Lagi, Pertamina Kirim 6.720 Tabung LPG 3 Kg ke Aceh Tengah Pascabencana

    Bisnis.com, TAKENGON – PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor cukup parah, salah satunya Kabupaten Aceh Tengah. Di tengah kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya pulih pascabencana, Pertamina kembali menyalurkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kg untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat.

    Sebanyak 6.720 tabung LPG 3 kg tiba di Takengon, Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah, pada Senin (22/12). Pasokan tersebut diangkut dari Bireuen menuju Takengon dengan menggunakan 12 unit truk.

    Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan BBM dan LPG tetap tersedia bagi masyarakat Aceh Tengah, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

    “Penyaluran LPG 3 kg ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar distribusinya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Fahrougi.

    Setelah tiba di Takengon, Pertamina bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Dinas Perdagangan, akan mendistribusikan LPG 3 kg tersebut kepada masyarakat pada Selasa (23/12) melalui mekanisme pasar murah pada 12 titik yang tersebar di enam kecamatan. Rinciannya, empat titik di Kecamatan Bebesen, tiga titik di Kecamatan Lut Tawar, dua titik di Kecamatan Kebayakan, serta masing-masing satu titik di Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bies, dan Kecamatan Silih Nara.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan ketersediaan LPG tersebut secara tertib.

    “Mari kita manfaatkan ketersediaan gas ini dengan baik. Masyarakat diharapkan tertib saat mengantri, dan semoga kondisi kita ke depan semakin membaik,” ujar Mustafa.

    Penyaluran LPG 3 kg ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pertamina, termasuk surat resmi Bupati Aceh Tengah kepada Pertamina pada 4 Desember lalu, serta pertemuan lanjutan antara tim Pemkab Aceh Tengah dengan Sales Branch Manager Gas IV Pertamina dan para agen LPG di Bireuen. Pertamina menyanggupi tambahan pasokan LPG 3 kg tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

    “Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan dan akan melakukan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi,” tandas Fahrougi.

    Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menambahkan, Pertamina fokus pada pendistribusian energi terutama BBM dan LPG, serta pemberian bantuan kemanusiaan, di wilayah terdampak bencana Sumatra. Hal ini sebagai langkah Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana, dan wujud kehadiran Pertamina melayani masyarakat.

    “Berbagai upaya yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM dan LPG sebagai komitmen kami agar layanan energi hadir di tengah masyarakat,” jelas Baron.

  • Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Kapolri Tidak Izinkan Pesta Kembang Api saat Puncak Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan untuk tidak memberikan izin terkait dengan pesta kembang api pada malam puncak tahun baru 2026.

    Sigit menyampaikan alasan penggunaan kembang api tidak direkomendasikan karena saat ini Indonesia tengah berduka akibat bencana banjir yang melanda Sumatra.

    Dengan demikian, Sigit berharap agar masyarakat juga memiliki kondisi kebatinan yang sama dengan korban Sumatra.

    “Yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Sigit di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, sebaiknya masyarakat bisa merayakan pergantian tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berdoa untuk korban bencana di Sumatra.

    “Kita imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan soal pelaksanaan teknis maupun imbauan terhadap pemberian izin kembang api bakal diserahkan ke Polda jajaran.

    “Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau,” pungkasnya.

    Sebelumnya,  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa perayaan Tahun Baru 2026 di Ibu Kota digelar secara sederhana tanpa pesta kembang api. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati atas duka bencana yang dialami masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Yang pertama, yang paling utama, menyambut tahun baru itu bagaimana? Adalah nggak ada kemeriahan yang berlebihan,” ujar Pramono melalui akun Instagram.

    Menurut dia, perayaan Tahun Baru di Jakarta akan diarahkan pada kegiatan yang lebih bermakna, termasuk menyediakan ruang khusus bagi masyarakat untuk merenung dan berdoa.

    “Yang kedua, pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa. Terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” kata Pramono.

  • Kejagung Periksa Eks Menteri ESDM Sudirman Said di Kasus Minyak Mentah

    Kejagung Periksa Eks Menteri ESDM Sudirman Said di Kasus Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

    “Iya [Eks Menteri ESDM, Sudirman Said diperiksa],” ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).

    Dia menambahkan, Sudirman Said diperiksa atas pengetahuannya terkait pengadaan minyak mentah saat menjadi Menteri ESDM 2014-2016.

    Anang juga menegaskan bahwa Sudirman Said masih berstatus saksi dalam perkara pengadaan minyak di Petral itu.

    “Ya dimintai keterangan sebagai saksi dan pengetahuannya [menjadi Menteri ESDM] saat itu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus Petral sudah naik penyidikan pada Oktober 2025. Kasus dugaan rasuah ini merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    Adapun, korps Adhyaksa mengendus adanya keterlibatan saudagar minyak tersohor Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di ini. Namun, Kejagung belum menjelaskan secara detail keterkaitan kasus Petral dengan tersangka di kasus tata kelola minyak itu.

  • Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Bisnis.com, JAKARTA —  Industri telekomunikasi Indonesia semakin dinamis dengan masuknya PT Indosat Tbk. (ISAT) ke bisnis fiber optik independent bekerja sama dengan Arsari Group dan Northstar Group. Meski demikian, langkah tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi industri yang menantang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah ini membuka peluang ekspansi pasar yang signifikan, terutama di segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus akan koneksi cepat. Namun, tantangan seperti investasi mahal dan kompetisi ketat tetap menjadi batu sandungan.

    Heru menjelaskan bahwa model bisnis fiber optik independent memungkinkan diversifikasi pendapatan melalui penjualan grosir (wholesale) ke operator lain.

    “Perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang masuk ke bisnis fiber optik independent punya peluang besar, seperti ekspansi pasar ke segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus koneksi cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

    Selain itu, lanjutnya, partnership dengan investor seperti Arsari Grup memberikan dana segar dan teknologi baru, yang dapat mendorong penetrasi Fiber to the Home (FTTH) yang masih rendah di Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan, mengingat permintaan koneksi broadband terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi digital.

    Dia juga mengatakan peta persaingan di industri serat optik Indonesia telah berubah drastis. Dahulu, pasar dikuasai oleh pemain besar seperti Telkom melalui layanan IndiHome. Kini, model open access yang diadopsi oleh Infranexia Telkom dan ekspansi Indosat membuka pintu bagi kolaborasi lintas operator.

    Menurutnya, pendekatan ini mengurangi duplikasi infrastruktur, menekan biaya pembangunan, dan mendorong penetrasi broadband lebih luas, khususnya di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau. Persaingan tak lagi hanya soal monopoli jaringan, melainkan bergeser ke inovasi layanan dan partnership.

    Contohnya, kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler (APJATEL) dengan Indonesia Fiber Association (IFA) yang memaksimalkan penggunaan serat optik bersama.

    “Harapannya adalah kompetisi lebih sehat,” tambah Heru.

    Dia menekankan strategi Indosat yang menggandeng investor seperti Northstar dan Arsari Grup dinilai sebagai langkah cerdas untuk memperkuat posisi di tengah tren ini.

    Partnership semacam ini membuat pasar lebih dinamis dan inklusif, memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur tanpa kehilangan daya saing.

    Di sisi lain, model open access terbukti lebih efisien dalam menghadapi tekanan trafik data yang tinggi, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi operator independent.

    Pakar Telekomunikasi dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan tantangan Indosat dan Telkom dalam bermain di industri fiber optik independent adalah investasi.Menggelar fiber optik butuh modal besar, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    “Jumlah operator di beberapa daerah sudah banyak. Peluangnya besar karena penetrasi fixed broadband di Indonesia relatif masih rendah. Peluang lain adalah semakin masifnya penggunaan IoT dan AI yang butuh jaringan yang berkualitas tinggi,” kata Agung.

  • Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Strategi Indosat dan Arsari Group Hashim Usai Bentuk JV FiberCo Rp14,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) bersama Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, dan Northstar Group mengungkap langkah strategis lanjutan setelah resmi membentuk perusahaan patungan FiberCo dengan nilai investasi Rp14,6 triliun. 

    Fokus utama pascapembentukan entitas ini adalah penguatan infrastruktur serat optik sebagai fondasi konektivitas digital nasional, sekaligus membuka akses pemanfaatan jaringan bagi ekosistem telekomunikasi yang lebih luas.

    President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menegaskan strategi Indosat ke depan bertumpu pada peran fiber sebagai tulang punggung infrastruktur digital Indonesia.

    “Yang paling penting bagian belakang infrastruktur digital adalah fiber,” kata Vikram di Kantor Indosat pada Selasa (23/12/2025).  

    Dia menjelaskan, melalui kemitraan strategis ini, Indosat mengandalkan kekuatan eksekusi dan pengembangan platform untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional gross domestic product (GDP) 8%. Menurut Vikram, strategi FiberCo juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan broadband rumah, pengembangan 5G, hingga kesiapan adopsi AI.

    Komisaris Utama Indosat Nezar Patria menyampaikan, pembentukan FiberCo merupakan bagian dari strategi struktural Indosat mengikuti tren global industri telekomunikasi, khususnya pemisahan fungsi infrastruktur dan layanan.

    Dia menilai langkah ini akan memperkuat sisi infrastruktur sekaligus mendorong konsumsi digital di Indonesia. “Saya kira adalah satu strategic partnership yang akan memberikan dampak cukup besar dalam konsumsi digital kita ke depan,” katanya.

    Dari sisi mitra strategis, Deputy CEO and COO Arsari Group Aryo P.S. Djojohadikusumo mengatakan, investasi di FiberCo merupakan bagian dari strategi jangka panjang Arsari dalam membangun ekosistem AI yang terintegrasi.

    Dia menegaskan infrastruktur fiber menjadi komponen kunci dalam pengembangan AI nasional. Aryo menambahkan, strategi tersebut akan disinergikan dengan investasi Arsari di energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan. 

    “Ini juga akan kami padukan dengan investasi Arsari di clean energy, atau energi terbarukan yang nanti akan kami bangun di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Adapun, FiberCo akan mengelola jaringan serat optik sepanjang lebih dari 86.000 kilometer dengan komposisi sekitar 45% di Pulau Jawa dan 55% di luar Jawa. Dengan model open-access, entitas ini disiapkan sebagai platform infrastruktur netral yang dapat dimanfaatkan berbagai penyedia layanan telekomunikasi untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital nasional.

  • Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Hampir 70% Gas Bumi RI Diserap Domestik, Industri Konsumen Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 3.895,85 billion British thermal unit per day (BBtud) sepanjang Januari-September 2025.

    Angka tersebut mencapai 69% dari total konsumsi gas bumi yang mencapai 5.594,52 BBtud, sedangkan 1.698 BBtud lainnya disalurkan untuk ekspor.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan menuturkan, serapan gas bumi untuk sektor domestik hingga kuartal ketiga tahun ini telah jauh melampaui angka ekspor.

    “Sampai dengan bulan September 2025, rata-rata pemanfaatan gas bumi sebesar 5.594 BBtud, gas yang diserap domestik sebesar 3.895 BBtud, dan ekspor sebesar 1.698 BBtud sehingga pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 69,65%,” ucapnya dalam acara Seminar Nasional ‘Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional’ yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Perinciannya, pemanfaatan gas bumi dialokasikan ke beberapa sektor dalam negeri. Alokasi itu seperti untuk bahan bakar gas (BBG) sebanyak 8,47 BBtud, city gas sebesar 12,72 BBtud, industri sebesar 1.419,10 BBtud, dan pupuk sebesar 680,65 BBtud.

    Lalu, kelistrikan sebesar 740,17 BBtud, domestik LNG sebesar 745 BBtud, lifting minyak sebesar 203,22 BBtud, serta domestik LPG sebesar 86,51 BBtud.

    Sementara itu, ekspor gas pipa tercatat mencapai sebesar 412,82 BBtud dan ekspor gas alam cair (LNG) sebesar 1.285,82 BBtud.

    “Sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar, yang kedua ekspor LNG, urutan ketiga adalah domestik LNG, dan kelistrikan berada di urutan ke empat,” tutur Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa kebijakan energi ke depan akan terus memprioritaskan alokasi gas untuk kebutuhan domestik, terutama sektor industri yang menjadi konsumen terbesar.

    Adapun, strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui percepatan produksi dan eksplorasi, sembari menjaga iklim investasi yang positif dan keekonomian proyek.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri dan kebutuhan ekspor akan diturunkan secara bertahap,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus mengembangkan blok-blok migas raksasa baru serta pembangunan infrastruktur pipa transmisi seperti Cirebon-Semarang (Cisem) II dan Dumai-Sei Mangkei untuk menjaga ketahanan pasokan dalam negeri.

    “Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah terjadinya natural decline di beberapa lapangan, yang menyebabkan penurunan ke pasaran gas pipa domestik. Kami berharap produksi gas bumi dari WK [Wilayah Kerja] South Andaman, WK Masela, WK Genting, dan lainnya nanti dapat memberikan penambahan produksi yang signifikan,” ucap Hendra.

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot, Buruh Tuntut Kenaikan Segini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

    Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso berujar bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

    “Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Apabila dirupiahkan, dia berujar bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

    Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta. 

    Menurutnya, bola penentuan besaran UMP 2026 saat ini ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pasalnya, sidang Dewan Pengupahan Provinsi terkait pembahasan UMP DKI Jakarta telah berakhir kemarin. Dewan Pengupahan diperkirakan akan kembali menggelar sidang terkait besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta besok.

    “Konsep notulensi yang kemarin disidangkan sudah sampai ke Balai Kota, tinggal Gubernur mengambil kira-kira angka mana yang akan ditetapkan,” ujar Winarso.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).