Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada 27 pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. 

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin menyampaikan, SP1 telah dikirim dengan batas waktu terhitung 30 hari sejak diterima oleh perusahaan.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” kata Doni kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, KKP mencatat sebanyak 27 diantaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan.

    Dari daftar perusahaan yang dirilis KKP, terdapat nama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT XL Axiata Tbk., PT Mora Telematika Indonesia.

    Doni menjelaskan setelah diumumkannya daftar perusahaan segmentasi SKKL yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan KKPRL ke publik, sudah ada sejumlah perusahaan yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KKP.

    Kendati begitu, Doni enggan untuk mengungkap nama-nama perusahaan tersebut. “Lagi dikompilasi dulu datanya,” ujar Doni.

    Dia juga masih menunggu para pemegang dokumen KKPRL yang belum atau terlambat melapor untuk segera menjalankan kewajibannya. 

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Penyampaian laporan tahunan dilaksanakan setiap tahun. Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Afiffah terbit pada 24 Juli 2022. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Juli setiap tahunnya.

    Pemegang dokumen KKPRL akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat atau tidak menyerahkan dokumen laporan tahunan KKPRL. Hal ini sesuai Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

  • Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap Indonesia telah mengekspor telur hingga daging ayam olahan ke Timur Tengah hingga Singapura. Namun untuk ke Amerika Serikat (AS) pemerintah sedikit kesulitan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya terus mendorong untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    Dalam hal ini, Kementan akan mendorong perusahaan integrator yang siap dan memenuhi sejumlah syarat teknis untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    “Kita saat ini sudah mengekspor telur, daging ayam olahan kita ke Timur Tengah, cuma ke Arab Saudi yang belum. Oman, Dubai, UAE, dan sebagainya sudah kita kirim, termasuk Singapura,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Adapun, Agung mengungkap Indonesia juga rutin mengekspor telur ke Singapura hampir setiap pekan.

    Di samping itu, Kementan juga mendorong agar telur daging ayam olahan masuk ke pasar Timor Leste. Agung menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga mencoba menjajaki ekspor telur ke AS Serikat (AS) seiring Negeri Paman Sam yang tengah dilanda krisis telur.

    Namun, Agung menjelaskan ekspor telur juga membutuhkan riset agar kualitas telur tidak menurun, mengingat jauhnya perjalanan menuju negara tujuan ekspor.

    “Tetapi kan dengan pengapalan yang cukup lama ini, umur telur kan juga ada batasnya. Sehingga risetnya atau studinya untuk menjaga agar telur bisa sampai ke sana dalam waktu yang cukup lama dan tidak turun kualitasnya, ini butuh waktu,” terangnya.

    Agung menuturkan bahwa saat ini beberapa negara produsen ayam tengah dilanda wabah flu burung yang berdampak pada melonjaknya harga komoditas ini.

    Di sisi lain, Agung menuturkan bahwa saat ini kondisi produksi ayam di Indonesia yang melimpah alias surplus. Meski begitu, persoalan yang tengah dihadapi ada pada pendistribusian agar harga yang diterima konsumen tetap terjangkau.

    “Di Indonesia, alhamdulillah kita tidak terganggu dengan flu burung, produksinya bagus, justru masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatur tata niaganya agar kelebihan ini tidak menjadikan masalah, tetapi justru memberikan manfaat harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih terjangkau,” pungkasnya.

  • AS dan Uni Eropa Beda Arah, Negosiasi Tarif Terancam Gagal Total

    AS dan Uni Eropa Beda Arah, Negosiasi Tarif Terancam Gagal Total

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tak kunjung mencapai kesepakatan terkait tarif perdagangan, dengan sejumlah perbedaan mendasar yang berpotensi menggagalkan pembicaraan.

    Melansir CNBC International pada Kamis (19/6/2025), negosiasi antara kedua pihak berjalan lambat sejak kedua pihak menyepakati pemangkasan tarif sementara yang akan berakhir pada 9 Juli 2025. 

    Jika kesepakatan permanen tidak tercapai sebelum tenggat waktu tersebut, maka tarif impor timbal balik sebesar 50% atas barang-barang dari Uni Eropa akan diberlakukan kembali, disertai dengan langkah balasan luas dari blok tersebut.

    “Kami masih berdiskusi, tetapi saya tidak merasa mereka menawarkan kesepakatan yang adil,” ujar Presiden AS Donald Trump pada Selasa (17/6/2025) waktu setempat, menurunkan ekspektasi tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.

    Adapun nilai hubungan dagang AS–Uni Eropa pada 2024 tercatat mencapai 1,68 triliun euro atau setara US$1,93 triliun.

    Salah satu isu utama yang menghambat progres negosiasi kedua pihak adalah regulasi Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi besar (big tech), termasuk aturan ketat soal transparansi, persaingan, dan moderasi konten.

    Alberto Rizzi, peneliti di European Council on Foreign Relations mengatakan pemerintahan Trump secara aktif menggunakan negosiasi dagang untuk menekan Uni Eropa agar melemahkan regulasi digitalnya. 

    Namun, Uni Eropa menilai intervensi terhadap kebijakan domestik dalam mengatur platform digital tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan komitmen mereka dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian.

    Persoalan Pajak

    Perselisihan juga mencuat soal sistem pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) yang diterapkan Uni Eropa. Trump menilai PPN sebagai hambatan perdagangan tidak adil bagi perusahaan dan produk AS, meskipun PPN di Eropa diterapkan secara merata pada barang lokal dan impor.

    “Bagi Uni Eropa, pajak adalah isu kedaulatan domestik dan tidak seharusnya dibawa dalam perundingan dagang. Ini adalah garis merah bagi kami,” tegas Rizzi.

    Sementara itu, isu yang lebih luas menurut para analis adalah kurangnya keselarasan visi dan kepercayaan antara Washington dan Brussel.

    “Secara sederhana, masalah utamanya adalah Trump ingin tetap menerapkan tarif terhadap UE, dan UE tidak mau tunduk,” kata Jacob Kirkegaard, peneliti senior Peterson Institute for International Economics.

    Menurut Philip Luck dari CSIS, AS memandang negosiasi sebagai ajang pemberian konsesi sepihak kepada Washington, bukan dialog dagang timbal balik. Sementara itu, UE justru mengusulkan pendekatan nol-tarif dari kedua sisi, yang ditolak Gedung Putih.

    Selain itu, tidak seperti Inggris yang bersedia menerima kuota dan tarif untuk sektor tertentu dalam kesepakatan dengan AS, Uni Eropa tampaknya tidak akan menyetujui ketentuan serupa.

    Meski begitu, beberapa analis membuka peluang akan tercapainya kesepakatan terbatas, seperti pembekuan tarif di sektor-sektor tertentu. Meski demikian, Rizzi menegaskan, hal tersebut tidak berarti kesepakatan menyeluruh sudah dekat.

    Senada, Kirkegaard juga skeptis terkait prospek tercapainya kesepakatan dagang antara kedua pihak. “Kemungkinan besar tidak ada kesepakatan, Uni Eropa melakukan pembalasan, lalu Trump membalas lagi, seperti yang terjadi dengan China,” ujar Kirkegaard.

    Dia menambahkan, kemungkinan deeskalasi atau tercapainya kesepakatan baru akan muncul jika tekanan ekonomi mencapai titik yang sangat menyakitkan bagi kedua pihak.

  • Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA —  Microsoft dikabarkan siap mundur dari pembicaraan penting dengan OpenAI soal kelanjutan kemitraan strategis bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

    Ini menyusul rencana OpenAI yang ingin mengubah struktur organisasinya dari lembaga nirlaba menjadi perusahaan berbasis profit. 

    Melansir laman Financial Times pada Kamis (19/6/2025) Microsoft disebut tengah mempertimbangkan untuk menghentikan negosiasi jika kedua pihak tidak dapat menyepakati sejumlah isu krusial, termasuk besaran kepemilikan saham Microsoft di OpenAI ke depan.

    Meski demikian, Microsoft masih memiliki kontrak komersial yang berlaku hingga 2030, yang menjamin aksesnya terhadap teknologi OpenAI. 

    Microsoft pun diperkirakan tetap pada kontrak kecuali ada penawaran lebih menguntungkan. Kedua pihak masih bernegosiasi intensif dan optimistis mencapai kesepakatan.

    “Kami memiliki kemitraan jangka panjang yang produktif dan telah menghadirkan berbagai alat AI luar biasa. Pembicaraan masih berlangsung dan kami optimistis akan terus membangun bersama di masa depan,” demikian pernyataan bersama Microsoft dan OpenAI.

    Langkah konversi menjadi perusahaan profit penting bagi OpenAI untuk mengakses pendanaan yang lebih besar dan membuka peluang untuk melantai di bursa saham. 

    Microsoft perlu menyetujui perubahan ini sebelum akhir tahun. Jika tidak, OpenAI berisiko kehilangan pendanaan bernilai miliaran dolar dari investor lain, termasuk SoftBank.

    Selama setahun terakhir, kedua pihak berselisih soal besaran saham Microsoft di struktur baru OpenAI, yang berkisar antara 20% hingga 49%, sebagai imbal balik atas total investasi Microsoft lebih dari US$13 miliar atau mencapai Rp212,73 triliun sejak 2019. 

    Mereka juga tengah menegosiasikan ulang kontrak eksklusif awal yang memberikan Microsoft hak jual eksklusif atas teknologi OpenAI serta pembagian keuntungan 20% hingga total pendapatan mencapai US$92 miliar atau sekitar Rp1.505,49 triliun.

    Microsoft Menolak …

  • KKP Sidak Tambang di Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Lingkungan

    KKP Sidak Tambang di Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan temuan kerusakan lingkungan yang masif pada lokasi tambang di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. 

    Dalam sidak yang dilakukan KKP di Pulau Citlim beberapa waktu lalu, ditemukan satu perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif melakukan penambangan pasir, sedangkan dua perusahaan lainnya sudah tidak beroperasi lantaran masa berlaku IUP sudah berakhir.

    “KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai,” jelas KKP dalam keterangannya, Rabu (19/6/2025).

    Menindaklanjuti temuan tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan, sebagai langkah penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan terhadap eksploitasi ilegal.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menegaskan bahwa pertambangan bukan kegiatan prioritas di pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 1/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Aktivitas penambangan mineral bahkan dilarang dilakukan, jika menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan merugikan masyarakat.

    “Aktivitas tambang yang berdampak secara ekologis, terlebih yang ilegal, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan, merusak ekosistem laut, dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir,” tutur Koswara.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan bahwa Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer (km) persegi.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan bahwa Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer (km) persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 km persegi.

    Dia menuturkan, KKP memiliki wewenang memberikan izin dalam pemanfaatan pulau kecil pada areal penggunaan lainnya (APL), baik bagi penanam modal asing maupun rekomendasi bagi penanaman modal dalam negeri.

    Kendati begitu, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya memiliki persyaratan ketat yang harus dipatuhi. 

    “Diantaranya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” ujar Aris.

    Adapun, pembatasan penambangan di pulau kecil semakin ketat dengan terbitnya putusan perkara No. 35/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada 21 Maret 2024.

  • Pengusaha Waswas Biaya Logistik Melonjak Imbas Konflik Iran vs Israel

    Pengusaha Waswas Biaya Logistik Melonjak Imbas Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute) mengungkapkan risiko lonjakan biaya logistik global seiring dengan adanya perang Iran vs Israel yang membuat konflik di Timur Tengah kian memanas.

    Ketua ALFI Institute Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah kemungkinan blokade Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah menuju kawasan Asia Pasifik.

    Alhasil, pelaku usaha sektor transportasi dan logistik kini tengah mencermati secara serius eskalasi konflik tersebut, khususnya jika Selat Hormuz tidak lagi dapat diakses secara bebas. Jalur ini disebut sebagai urat nadi distribusi energi global.

    “Saat ini para pelaku usaha logistik rantai pasok internasional dan nasional telah melakukan kalkulasi risiko melewati wilayah perairan yang berdekatan dengan Selat Hormuz,” ujar Yukki dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, dengan mitigasi risiko tersebut, akses dan ketersediaan logistik yang melewati perairan tersebut dapat berkurang sehingga mengganggu rantai pasok global.

    Sebagai catatan, Selat Hormuz memegang peranan vital dalam perdagangan energi dunia. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), sekitar 20 juta barel minyak mentah melintasi jalur ini setiap hari, atau setara 30% dari total volume perdagangan global. Selain itu, 20% perdagangan gas alam cair (LNG) dunia juga bergantung pada jalur ini.

    Yukki menambahkan, potensi gangguan di Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga energi. Hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya logistik secara keseluruhan, yang pada akhirnya menekan efektivitas kegiatan ekspor-impor dan daya saing produk nasional.

    Kekhawatiran kian meningkat karena potensi respons berantai di kawasan lain, termasuk Laut Merah, yang dapat memperburuk disrupsi perdagangan global.

    Artinya, jika blokade Selat Hormuz dilakukan sebagai retaliasi Iran terhadap Israel, kenaikan harga biaya logistik nantinya tidak hanya didorong oleh perubahan jalur perdagangan, namun juga kenaikan cost of operations akibat dari kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak mentah. 

    “Di tengah perlambatan permintaan perekonomian global akibat perang tarif sepanjang tahun 2025 ini, kenaikan biaya logistik akan memberi tekanan tambahan bagi pelaku usaha ekspor-impor,” jelas Yukki.

    Dia pun mengingatkan, jika berkaca dari konflik di Laut Merah pada akhir 2023 hingga awal 2024 menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik dapat memicu lonjakan biaya angkut dan memperpanjang waktu transit.

    Menurutnya, para pelaku usaha nasional perlu waspada dan antisipatif terhadap kenaikan ongkos logistik, khususnya melihat jika eskalasi Perang Israel-Iran berlangsung lebih lama dan spill-over pada jalur perdagangan utama lainnya, seperti Laut Merah. 

    “Selain itu, rantai pasok kebutuhan nasional juga dipastikan dapat terganggu akibat penyesuaian yang dilakukan pelaku usaha akibat hambatan logistik,” pungkas Yukki.

  • Iran Minta Warganya Hapus Whatsapp, Meta Bantah Terafiliasi dengan Israel

    Iran Minta Warganya Hapus Whatsapp, Meta Bantah Terafiliasi dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Iran melalui televisi nasional pada Selasa sore (18/6) mengimbau seluruh warga untuk menghapus aplikasi pesan instan WhatsApp dari ponsel mereka.

    Seruan ini disertai tuduhan bahwa WhatsApp diduga mengumpulkan informasi pengguna dan mengirimkannya ke Israel.

    WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta Platforms (induk Facebook dan Instagram), segera membantah tuduhan tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, WhatsApp menyatakan kekhawatiran bahwa laporan palsu ini akan dijadikan alasan untuk memblokir layanan mereka, terutama di saat masyarakat Iran sangat membutuhkan akses komunikasi yang aman di tengah situasi konflik.

    WhatsApp menegaskan mereka menggunakan sistem enkripsi end-to-end, yang berarti pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. 

    “Kami tidak melacak lokasi Anda secara presisi, tidak menyimpan log siapa saja yang saling berkirim pesan, dan tidak melacak pesan pribadi antar pengguna. Kami juga tidak memberikan data massal ke pemerintah mana pun,” tulis Meta dikutip dari Aljazeera Kamis (19/6/2025).

    Enkripsi end-to-end membuat pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan itu sendiri. Jika pesan dicegat, isinya hanya akan berupa kode acak yang tidak bisa dipecahkan tanpa kunci khusus.

    Sementara itu AN melaporkan bahwa Asisten Profesor teknik dan pakar keamanan siber dari Cornell University, menyatakan meski pesan di WhatsApp terenkripsi, metadata seperti pola penggunaan aplikasi tetap bisa dikumpulkan. 

    “Anda bisa mengetahui bagaimana orang menggunakan aplikasi, dan itu sudah lama menjadi isu yang membuat sebagian orang enggan menggunakan WhatsApp,” ujar Falco.

    Falco juga menaruh perhatian pada isu kedaulatan data (data sovereignty), di mana data pengguna dari suatu negara belum tentu disimpan di pusat data dalam negeri. “Negara-negara perlu menyimpan dan memproses data mereka sendiri dengan algoritma mereka sendiri, karena semakin sulit mempercayai infrastruktur data global,” tambahnya.

    Iran berupaya melakukan pemblokiran terhadap berbagai platform media sosial, terutama saat terjadi gejolak politik atau konflik. WhatsApp dan Google Play sempat diblokir pada 2022 selama aksi protes massal atas kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi moral. Pemblokiran tersebut baru dicabut akhir tahun lalu.

    Meski demikian, banyak warga Iran tetap menggunakan aplikasi terlarang dengan memanfaatkan proxy dan VPN untuk mengakses layanan yang diblokir pemerintah. WhatsApp sendiri menjadi salah satu aplikasi pesan paling populer di Iran, bersaing dengan Instagram dan Telegram.

  • Agenda Kunjungan Prabowo di Rusia: Temui Putin hingga Hadiri Forum Ekonomi

    Agenda Kunjungan Prabowo di Rusia: Temui Putin hingga Hadiri Forum Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani sejumlah agenda dalam kunjungan resmi selama dua hari di Rusia.

    Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya kepada media mengungkapkan bahwa kunjungan ini menjadi bagian penting dari diplomasi bilateral Indonesia-Rusia, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam isu-isu global.

    Presiden Ke-8 RI itu, kata Sugiono, dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky pada Kamis (19/62025) 

    “Presiden direncanakan akan melaksanakan kunjungan kepada Presiden Vladimir Putin,” ujar Menlu Sugiono kepada awak media dalam keterangannya di St. Petersburg, pada Rabu (18/6/2025) waktu setempat

    Sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo akan memulai agenda dengan melakukan peletakan karangan bunga di Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan.

    Agenda kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan diakhiri dengan jamuan makan siang.

    Terkait topik yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral, Menlu Sugiono memastikan bahwa pembahasan tidak hanya menyangkut isu bilateral. Pertemuan kedua kepala negara juga akan mencakup isu-isu regional dan global.

    “Saya yakin kedua pemimpin juga akan berbicara mengenai masalah-masalah baik itu regional maupun global,” tutur Sugiono.

    Pada Jumat (20/6/2025), Kepala Negara dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global.

    “Bapak Presiden akan diundang untuk berbicara di Sidang Pleno St. Petersburg International Economic Forum 2025 yang merupakan pamungkas dari rangkaian kunjungan Presiden ke Rusia,” jelas Sugiono.

  • EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons positif investasi besar senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun oleh perusahaan EDGNEX dari Dubai untuk pembangunan pusat data (data center) berskala jumbo di Indonesia. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, investasi ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital nasional. Terlebih, data center merupakan bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di Tanah Air,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis, (19/6/2025).

    Secara terperinci, investasi EDGNEX akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028.

    Adapun, kapasitas pusat data nasional pada awal masa kerja pemerintahan ini masih berada di angka 180 megawatt (MW). Kini telah meningkat menjadi 290 MW. 

    Sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. Namun, Indonesia berpotensi tumbuh lebih cepat, berdasarkan data lahan siap bangun (land clearing) yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” katanya.

    Pemerintah akan terus membuka seluas-luasnya peluang investasi baru, mengingat proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. 

    Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asean.

    Meutya berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif. Selain itu, Komdigi juga mengingatkan pentingnya dampak sosial dari setiap investasi.

    “Kami mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan [AI] di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Selasa (3/6/2025), Komdigi juga telah meresmikan pusat data berbasis AI tercanggih di Asean yang dibangun oleh perusahaan lokal, DCI Indonesia, di kawasan Cibitung. Adapun, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) merupakan emiten yang terafiliasi konglomerat Toto Sugiri.

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.

  • Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bisnis.com, JAKARTA— Kelompok peretas anti-Iran yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel mengklaim telah menyerang salah satu bursa kripto terbesar di Iran, Nobitex, pada 18 Juni kemarin. 

    Kelompok bernama Gonjeshke Darande, atau dikenal sebagai Predatory Sparrow, disebut sebagai pihak dibalik serangan tersebut.

    Melansir laman Reuters pada Kamis (19/6/2025) sekitar US$90 juta atau setara Rp1,47 triliun (kurs Rp16.345 per dolar AS) dilaporkan musnah dalam serangan siber tersebut. Para peretas juga mengancam akan membocorkan kode sumber (source code) dari platform tersebut.

    Ini adalah serangan kedua yang diklaim kelompok tersebut dalam dua hari terakhir, setelah sebelumnya mereka menyatakan telah menghancurkan data milik Bank Sepah, bank milik negara Iran, di tengah meningkatnya ketegangan dan serangan rudal antara Israel dan Iran.

    Sasaran mereka kali ini adalah Nobitex, bursa kripto yang disebut-sebut mendukung pemerintah Iran dalam menghindari sanksi internasional serta membiayai operasi ilegal di berbagai belahan dunia. 

    Dalam pernyataannya di media sosial, kelompok peretas itu menuduh Nobitex membantu aktivitas yang berkaitan dengan Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC).

    Hingga Rabu, situs web Nobitex tidak dapat diakses, dan pesan yang dikirim ke saluran bantuan mereka di Telegram belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Gonjeshke Darande juga belum merespons permintaan komentar.

    Dalam pernyataan di platform X, Nobitex mengungkapkan bahwa mereka sengaja menonaktifkan situs dan aplikasi mereka guna meninjau akses tidak sah ke sistem internal mereka.

    Gonjeshke Darande dikenal sebagai kelompok peretas yang kerap meluncurkan serangan siber canggih terhadap Iran. Pada 2021, mereka mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menyebabkan pom bensin di seluruh Iran lumpuh. 

    Lalu pada 2022, mereka menyerang sebuah pabrik baja yang memicu kebakaran besar dan menyebabkan kerusakan fisik yang nyata.

    Meski pemerintah Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterkaitan dengan Gonjeshke Darande, sejumlah media Israel secara luas menyebut kelompok ini terkait dengan Israel.

    Menurut perusahaan analisis blockchain TRM Labs, serangan kemarin dimulai sejak dini hari dengan pemindahan dana dari Nobitex ke dompet kripto yang dikendalikan peretas. 

    Dompet tersebut juga memuat pesan-pesan anti-IRGC. Menurut analis dari Elliptic, struktur dompet kripto yang digunakan menunjukkan bahwa peretas tersebut tampaknya tidak dapat mengakses dana yang dicuri, sehingga aksi ini lebih merupakan pesan politik kepada Nobitex daripada motivasi finansial. 

    Elliptic juga menyampaikan bukti bahwa Nobitex pernah mentransfer dana ke dompet kripto milik kelompok-kelompok yang bermusuhan dengan Israel seperti Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Houthi di Yaman.

    Kekhawatiran terhadap peran Nobitex dalam membantu Iran menghindari sanksi internasional sudah pernah disampaikan sebelumnya. 

    Dalam surat pada Mei 2024, Senator AS Elizabeth Warren dan Angus King menyoroti temuan Reuters pada 2022 yang menyebut Nobitex sebagai sarana evasi sanksi, dan meminta pemerintah AS mengambil tindakan.

    Kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis, Andrew Fierman, membenarkan kepada Reuters bahwa serangan ini bernilai sekitar US$90 juta dan sangat mungkin bermotif geopolitik, mengingat dananya tidak diambil, melainkan dimusnahkan.

    “Chainalysis sebelumnya telah mengamati aktor ransomware yang berafiliasi dengan IRGC menggunakan Nobitex untuk mencairkan hasil kejahatan, dan kelompok proksi IRGC lainnya juga memanfaatkan platform tersebut,” katanya.