Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Kasus Suap Dana Hibah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Tak Hadir di KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022.

    Khofifah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Jumat (20/6/2025). Dia dipanggil bersama satu orang saksi lainnya yaitu Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jati, Anik Maslachah. 

    “Hari ini Jumat (20/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama KIP Gubernur Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Adapun sampai siang hari, Khofifah terkonfirmasi tidak hadir. Budi lalu menyebut Gubernur Jatim yang terpilih dua periode itu meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang di waktu lain. 

    Dia mengatakan surat pemanggilan kepada Khofifah sudah disampaikan pada 13 Juni 2025. Artinya, surat sudah dikirim penyidik KPK sekitar satu pekan sebelum waktu pemeriksaan. 

    “Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang. Ada keperluan lainnya,” terang Budi.

    Untuk diketahui, ruangan kerja Khofifah, Wakil Ketua DPRD Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono digeledah penyidik KPK pada 2022 lalu. Saat itu, KPK baru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus tersebut.

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim. 

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.  

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.  

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Toyota dan Tokio Marine Gugat Pemerintah di Afsel Karena Tak Antisipasi Banjir

    Toyota dan Tokio Marine Gugat Pemerintah di Afsel Karena Tak Antisipasi Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA – Toyota South Africa Motors, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance mengajukan gugatan hukum sebesar 6,5 miliar rand (US$361 juta) ke pengadilan Afrika Selatan atas kerusakan akibat banjir 2022. Kala itu, pabrik Toyota di Afrika Selatan di dekat Durban harus tutup lama akibat banjir. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (20/6/2025), gugatan oleh Toyota dan perusahaan asuransi yang mendukungnya dilakukan terhadap Transnet SOC Ltd., Departemen Transportasi KwaZulu-Natal, dan Kotamadya eThekwini.

    Dalam gugatan disebutkan akibat banjir pabrik Prospecton tutup selama 4 bulan. Kondisi ini disebut merugikan perusahaan 4,5 miliar rand untuk perbaikan dan rehabilitasi pabrik. Selanjutnya terdapat kerugian 2 miliar rand untuk gangguan bisnis.

    Pengajuan gugatan didasari keyakinan Toyota bahwa pemerintah tidak memelihara saluran air dan sistem drainase yang mengakibatkan bajir. Ketiga pihak yang dituntut diminta berbagi tanggung jawab atas kerusakan tersebut.

    “Kasus yang berhasil atas nama Toyota dapat mendorong pihak lain untuk mencari kompensasi dari pemerintah kota dan perusahaan milik negara yang mengalami kerugian akibat kegagalan mereka dalam memenuhi kewajiban,” Ulas seorang pengacara yang tidak terkait dengan kasus tersebut.

    Segera setelah banjir, Toyota memperkirakan penurunan produksi kendaraan yang direncanakan sebesar 33% pada 2022 dan potensi kerugian pendapatan penjualan lebih dari 27 miliar rand tulis Bloomberg mengutip Business Day.

    Prospecton membangun truk pikap Hilux, SUV Fortuner, mobil Quest dan Corolla Cross, minibus HiAce, serta truk dan bus Hino. Sekitar setengah dari produksi diekspor, terutama ke Eropa.

    Banjir dan tanah longsor KwaZulu-Natal tahun 2022 dinyatakan sebagai bencana nasional dan menewaskan lebih dari 400 orang.

  • MoU dengan Rusia, RI Punya Alternatif PilihanTeknologi di Luar China dan AS

    MoU dengan Rusia, RI Punya Alternatif PilihanTeknologi di Luar China dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) mengungkap nota kesepahaman (MoU) yang dijajaki antara Indonesia dan Rusia akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar. Di sisi lain, memberi pilihan alternatif yang lebih bervariasi bagi perusahaan dalam negeri.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan nota kesepahaman yang dilakukan hari ini masih bersifat administratif. Kedepannya, Rusia dan pemerintah Indoensia akan berkoordinasi untuk mengkaji peluang-peluang implementasi pada masing-masing sektor seperti 5G, internet of things (IoT), hingga keamanan siber. 

    Wayan juga mengungkap MoU akan membuat perusahaan Rusia menjajaki kerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam skema business to business (B2B).  

    “Bentuknya apa? cenderung B2B. Semua masih dalam penjajakan namun diikat dengan MoU” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (20/6/2025).

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan kerja sama dengan rusia sangat menarik khususnya terkait 5G.

    Kerja sama akan membuat Indonesia memiliki alternatif teknologi dan komponen hardware/software, serta tidak bergantung pada China dan Amerika Serikat. 

    Untuk keamanan siber dan IoT, kata Ian, keduanya dapat bekerja sama membuat platform Rusia-Indonesia. 

    “Indonesia tidak kalah untuk produk 5G, keamanan atau IoT, kita bisa saling bertukar teknologi yang saling menguntungkan. Peluangnya dapat menjual produk bersama atau membagi pasar teknologi 5G, keamanan siber dan IoT,” kata Ian. 

    Adapun mengenai tantangan MoU ini adalah memberi ruang bagi perusahaan Rusia untuk masuk ke Indonesia, di tengah kompleksitas antar vendor perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. 

    Ian menekankan bahwa Indonesia adalah negara non blok, sehingga dapat bekerja sama dengan produsen teknologi manapun baik China, Amerika Serikat, atau Rusia. 

    “Langkah ini tentu saja baik, sambil membuktikan bahwa sikap Indonesia netral,” kata Ian. 

    Sebelumnya,  Indonesia dan Rusia menekan nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia.

    Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah MoU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan.

    “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya dikutip, Jumat (20/6/2025).

  • Putusan Hakim Perkara Agnez Mo Diduga Langgar UU, DPR Desak 2 Hal Ini ke MA

    Putusan Hakim Perkara Agnez Mo Diduga Langgar UU, DPR Desak 2 Hal Ini ke MA

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Advokat Pemantau Peradilan menduga adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Saat ini, mereka melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA).

    Sebagai informasi, perkara tersebut merupakan gugatan pelanggaran hak cipta antara Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) melawan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dan PT Aneka Bintang Gading. Setelah diputuskan hakim, Agnez Mo dinyatakan bersalah dan didenda Rp1,5 miliar.

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta kepada Badan Pengawasan (Bawas) MA untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan ke MA tersebut.

    “Yang diduga pemeriksaan dan keputusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya seusai rapat tertutup dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum, Bawas MA, dan koalisi tersebut, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2025).

    Selanjutnya, legislator Gerindra ini juga meminta MA untuk membuat surat edaran atau pedoman guna menerapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya dengan komprehensif.

    “Sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta merugikan orkestrasi dunia seni dan musik Indonesia,” bebernya.

    Selain mendesak dua hal tersebut ke MA, Komisi III DPR juga meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum untuk dapat menyosialisasikan secara luas mengenai mekanisme lisensi dan pengelolaan royalti yang dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

    “Dan pemahamannya terhadap filosofi dan tujuan Undang-Undang No. 28 tahun 2015 tentang hak cipta dan ketentuan perundang-Undang terkait, sehingga tidak ada lagi sengketa, gugatan, putusan, peradilan yang dapat merugikan seluruh artis atau pelaku industri musik Indonesia seperti dalam perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bawas MA juga mengaku sudah menerima laporan dari Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait hal tersebut.

    “Memang benar, kemarin kami menerima pengaduan dari Koalisi Advokat Pemantau Peradilan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perlikau hakim,” ucap Inspektur Wilayah II Bawas MA, Suradi.

    Suradi memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab itu, dia menegaskan hingga sejauh ini masih berupa dugaan saja, bukan sudah pasti ada pelanggaran yang dilakukan hakim.

  • Rusia Segera Luncurkan Satelit LEO Pesaing Starlink Elon Musk

    Rusia Segera Luncurkan Satelit LEO Pesaing Starlink Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA —  Badan antariksa Rusia, Roscosmos, berencana meluncurkan batch pertama terminal internet satelit pada akhir 2025 guna menyaingi jaringan Starlink Elon Musk. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Roscosmos Dmitry Bakanov pada Kamis (19/6/2025).

    Mengutip The Moscow Times, Bakanov mengatakan misi tersebut akan membawa 16 satelit, sama dengan bagaimana Starlink diluncurkan. “Peluncuran pertama dijadwalkan pada akhir tahun ini,” kata Bakanov seperti dikutip Bisnis pada Jumat (20/6/2025).

    Rassvet, sebagaimana satelit orbit rendah tersebut dijuluki, dikembangkan oleh perusahaan kedirgantaraan Rusia Bureau 1440 serta dirancang untuk menyediakan cakupan internet broadband.

    Lebih dari 900 satelit diperkirakan akan diluncurkan hingga 2035, dengan layanan komersial yang melibatkan lebih dari 250 satelit dimulai pada 2027.

    Bakanov mengungkapkan Roscosmos akan secara rutin meluncurkan satelit-satelit tersebut pada Desember tahun ini.

    Sebagai informasi, Rassvet merupakan bagian dari program pengembangan antariksa Rusia yang lebih luas senilai 4,4 triliun rubel (setara US$57 miliar), dan telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin pekan lalu.

    Putin pertama kali mengumumkan proyek pesaing Starlink, bernama Sfera, pada tahun 2018. Namun, proyek tersebut dibatalkan akibat sanksi terhadap Roscosmos.

    Roscosmos juga meluncurkan 3 satelit di bawah proyek Rassvet-1 pada Juni 2023, di bawah kepemimpinan direktur sebelumnya Yury Borisov, yang diberhentikan pada Februari lalu menyusul serangkaian kegagalan dan program yang mandek.

    Kekuatan Militer

    Adapun Starlink saat ini kerap terlibat dalam menjaga konektivitas di sejumlah konflik mulai dari konflik Rusia versus Ukraina, hingga konflik Iran dan Israel.

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

  • SBY Ngaku Was-was Konflik Iran vs Israel Picu Perang Dunia Ketiga

    SBY Ngaku Was-was Konflik Iran vs Israel Picu Perang Dunia Ketiga

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku cemas bakal terjadi Perang Dunia ketiga setelah Israel dan Iran saling serang. 

    Kendati demikian, kata SBY, kecemasannya itu bisa dikurangi oleh pemimpin dunia yang seharusnya melakukan diplomasi dan tidak tersulut dengan perang yang terjadi antara Israel dan Iran.

    Dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melobi semua pemimpin dunia saat ini untuk berdamai dan tidak terlibat dalam perang Iran vs Israel.

    “Saya hanya seorang mantan [Presiden], tetapi saya masih peduli, jadi kurangilah perang di asia maupun di dunia,” tuturnya di Channel Youtube Gita Wirjawan yang diakses Jumat (20/6).

    SBY mengatakan bahwa perang dunia ke 3 bisa saja terjadi jika para pemimpin dunia ini tersulut dengan konflik yang terjadi antara Iran-Israel.

    Maka dari itu, Pendiri Partai Demokrat itu mengusulkan pemimpin dunia untuk membuat forum khusus untuk meminimalisir keterlibatan negara lainnya di dalam konflik Iran-Israel.

    “Gunanya forum itu untuk mencegah para pemimpin dunia melakukan tindakan yang sepihak,” katanya.

    Selain itu, fungsi dari forum pemimpin dunia bermanfaat untuk mengurangi miskalkulasi atau salah perhitungan yang diambil oleh perdana menteri maupun presiden.

    Jika terjadi miskalkulasi, menurut SBY, maka bisa dipastikan negara lain juga akan ikutan berperang.

    “Selama 30 tahun saja menjadi prajurit, ini yang saya khawatirkan. Jika terjadi salah perhitungan, maka kita akan perang,” ujar SBY.

  • Menkopolkam Pastikan Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari ini

    Menkopolkam Pastikan Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari kota Teheran mulai hari ini.

    Evakuasi para WNI itu, lanjut Budi, akan menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman. Budi melanjutkan, mereka akan bergerak menuju Baku, Azerbaijan.

    “Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Jumat (20/6/2025).

    Setelah itu, Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya.

    Pria yang akrab disapa BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik.

    Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan lancar.

    “Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan,” kata BG.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan sebanyak 115 WNI dari Iran dan 11 WNI dari Israel bersedia untuk dievakuasi.

    “Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam kategori rawan,” kata Kristomei, Kamis (19/6).

    Nantinya, kata dia, WNI dari Iran akan berangkat menuju Baku pada Jumat (20/6) pukul 07.00 waktu setempat (11.00 WIB).

    Sesampainya di Baku, para WNI akan transit selama dua malam sebelum melanjutkan penerbangan pulang ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu, 22 Juni 2025.

    Sedangkan rencana evakuasi WNI dari Israel direncanakan akan melalui Amman (Yordania), sebelum diberangkatkan melalui jalur udara ke Indonesia.

    Kristomei sendiri mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 34 personel TNI yang tergabung dalam tim khusus untuk menjalankan misi evakuasi WNI.

    Namun demikian, Kristomei belum bisa menjelaskan secara rinci kapan 34 personel itu berperan dalam proses evakuasi. Pasukan itu dipastikan siap bergerak jika mendapat perintah langsung dari Panglima TNI ataupun Presiden.

    Kristomei melanjutkan, para personel TNI itu siap jika harus diberangkatkan ke wilayah rawan konflik untuk mengevakuasi WNI.

    “TNI menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri adalah bagian dari tugas konstitusional yang diemban, dan akan terus dilaksanakan secara maksimal dalam kerangka kepentingan nasional,” jelas Kristomei.

  • SpaceX Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa dalam Ledakan Starship

    SpaceX Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa dalam Ledakan Starship

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan antariksa Elon Musk, SpaceX, mengumumkan tidak ada korban jiwa dalam ledakan yang dialami salah satu roket Starship pada Rabu malam (18/6/2025) di landasan uji coba Texas, Amerika Serikat (AS).

    SpaceX mengatakan seluruh personel dalam keadaan selamat dan telah terdata dalam sebuah unggahan di platform X. “Tidak ada bahaya bagi warga di komunitas sekitar,” kata pihak perusahaan seperti dikutip dari TechCrunch, Jumat (20/6/2025).

    Perusahaan juga menyatakan analisis awal menunjukkan ledakan disebabkan oleh kegagalan pada tangki bertekanan yang dikenal sebagai COPV atau composite overwrapped pressure vessel di bagian hidung (nosecone) Starship.

    Menurut SpaceX, ledakan besar tersebut disebut menyebabkan kerusakan di area di sekitar landasan uji. Kendati demikian, perusahaan menyatakan tidak terdapat laporan mengenai korban luka.

    Sebagai informasi, menjelang ledakan SpaceX tengah bersiap melakukan uji bakar statis (static fire) pada 6 mesin Raptor Starship, sehingga area di sekitar roket telah dikosongkan sebelum ledakan terjadi.

    Belum jelas apa dampak langsung dari insiden ini terhadap pengembangan sistem roket Starship oleh SpaceX. Sebuah pemberitahuan terbaru dari Badan Penerbangan Federal AS (FAA) menyebutkan bahwa uji terbang kesepuluh bisa saja dilakukan paling cepat pada 29 Juni 2025.

    Namun, jadwal tersebut kemungkinan besar akan tertunda seiring perusahaan menyelidiki apa yang salah pada Rabu malam. CEO SpaceX Elon Musk dalam sebuah unggahan di media sosial setelah insiden menuliskan “Hanya goresan kecil.”

    Selama beberapa tahun terakhir, SpaceX telah secara agresif mengembangkan Starship setinggi 171 kaki dan booster Super Heavy raksasa setinggi 232 kaki yang mendorongnya ke luar angkasa.

    Perusahaan memulai tahun 2025 dengan menyatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang transformasional bagi program tersebut, dan FAA baru-baru ini meningkatkan batas peluncuran Starship di Texas dari 5 menjadi 25 kali.

    Namun, Starship secara khusus mengalami sejumlah masalah tahun ini. Roket tersebut meledak secara tak terduga selama uji terbang ketujuh pada Januari, lalu kembali meledak pada Maret. Gagal lagi saat uji terbang kesembilan pada Mei.

    Namun, Musk tetap menyatakan SpaceX berada di jalur yang tepat untuk mencoba mengirim Starship ke Mars pada tahun 2026, dengan peluang keberhasilan lima puluh – lima puluh.

    Perusahaan juga tengah mengembangkan versi yang lebih besar, yaitu Starship Versi 3 yang menurut klaim Musk, bisa saja terbang tahun ini.

  • Eks Ketua DPRD Jatim Sindir Khofifah di Kasus Dana Hibah: Masa Dia Gak Tahu?

    Eks Ketua DPRD Jatim Sindir Khofifah di Kasus Dana Hibah: Masa Dia Gak Tahu?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi blak-blakan menyebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengetahui soal dana hibah bersumber dari APBD, yang saat ini diperkarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hal itu disampaikan oleh Kusnadi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai pemeriksaan, Kamis (19/6/2025). Dia merupakan satu dari 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada pengembangan perkara suap dana hibah APBD Jatim itu. 

    Kusnadi mengaku pemeriksaannya kemarin dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebaga tersangka. Dia menyampaikan, proses pembahasan soal dana hibah bersumber APBD dibicarakan oleh DPRD serta kepala daerah. 

    “Jadi ya kalau dana hibah itu, ya dana hibah itu ya dua-dua dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Kusnadi lalu ditanya apabila Gubernur Jatim saat itu, Khofifah Indar Parawansa, juga mengetahui soal dana hibah itu. Termasuk, soal penyaluran dana hibah itu ke sejumlah kelompok masyarakat (pokmas).

    “Orang dia [Khofifah] yang mengeluarkan masa dia enggak tahu? Ya tahu lah” kata Kusnadi.

    Selain Khofifah, Kusnadi turut buka-bukaan soal keterlibatan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, terkait dengan kasus dugaan suap dana hibah itu. Sebagaimana Kusnadi, Anwar yang kini menjabat anggota DPR Fraksi Partai Gerindra 2024-2029, juga ditetapkan sebagai tersangka. 

    Menurut Kusnadi, rekannya sesama pimpinan DPRD periode lalu itu ‘melakukan hal yang sama’ dengan anggota legislatif daerah yang lain. Dia menjelaskan, alokasi dana hibah tidak boleh melebihi 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, ungkap dia, alokasi dana hibah bisa mencapai 30%. 

    “Faktanya itu bisa 30%, tapi untuk alokasi DPRD cuma 10%. Yang 20% lagi siapa? Ya enggak tahu,” ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

    Kusnadi lalu menyebut kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi APBD. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah bersumber dari APBD Jatim. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.  

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.  

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Bisnis.com, JEDDAH — Di antara ratusan jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, terselip mereka yang pergi tanpa pendamping, sehingga hanya koper berisi barang-barang pribadi yang mewakili kepulangannya. 

    Satu orang di antaranya yaitu Faisal Zainal Tuba (71), jemaah asal kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) meninggal pada 7 Juni 2025 di Mina. 

    Endah Warozah Putri, Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang mendampingi Faisal menceritakan bahwa jemaah asal Jailolo, Halmahera Barat itu, mengembuskan napas terakhir setelah didiagnosa menderita sakit jantung di Rumah Sakit Saudia National Hospital, Makkah, Arab Saudi. 

    “Almarhum sempat dipasangkan ring tapi tidak bisa tertolong lagi,” ujar Endah ditemui sebelum kepulangannya di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). 

    Endah melanjutkan, Faisal termasuk jemaah risiko tinggi (risti) karena ada riwayat darah tinggi dan diabetes. 

    Sebelum meninggal, Faisal sempat mengeluhkan sakit di dada selepas umrah wajib dan tawaf sunah yang dijalaninya di Masjidil Haram, Makkah. Setelah itu, Faisal dibawa ke Rumah Sakit Saudi National Hospital.  

    Dari sana, Endah mengaku tak bisa mendampingi Faisal sampai pria itu mengembuskan napas terakhirnya. 

    “Kami tidak bisa melihat sampai titik terakhirnya beliau, dan sampai dikebumikan pun kami tidak melihat jenazahnya,” ujar Endah. 

    Otoritas Arab Saudi memang telah menetapkan prosedur resmi untuk pengurusan jenazah seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Pengurusan jenazah sampai pemakaman, seluruhnya ditangani pihak Arab Saudi. 

    Meski meninggal di tengah prosesi ibadah haji, Faisal sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah saat dilarikan ke rumah sakit. Andaipun tidak, petugas badal haji akan mewakilkan ibadah haji jemaah yang berhalangan, sakit, atau meninggal. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada jemaah haji tahun ini yang tidak melaksanakan haji. Dua orang jemaah haji yang masih hilang, ibadahnya dibadalkan. 

    Di Bandara King Abdulaziz Jeddah, petugas tampak menenteng satu koper kabin milik Faisal yang akan mewakili kepulangannya ke Tanah Air. Koper itu akan diserahkan langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota terdekat untuk diserahkan kepada keluarga Faisal. 

    “Ini kami semua yang bawa ke sana. Nanti teknisnya akan diberikan ke daerah untuk selanjutnya diberikan ke keluarga almarhum,” tuturnya. 

    Selain Faisal, ada pula 3 jemaah lain di UPG-13 yang juga berpulang di Tanah Suci, antara lain atas nama Muin Puasa Habib, Norma Abdul Latif dan Ahmad Adam. 

    Hingga Jumat (20/6/2025) pukul 11:30 Waktu Arab Saudi (WAS) terdapat 341 jemaah Indonesia yang meninggal di Tanag Suci, terdiri atas 206 laki-laki dan 135 perempuan. Sebanyak 214 diantaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun, sedangkan 127 lainnya berkisar 41 hingga 64 tahun. 

    Angka kematian itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 461 jemaah.