Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) berencana melakukan pengembangan sejumlah proyek untuk meningkatkan omzet di segmen real estate. Sejauh ini, kontribusi pendapatan KOTA masih berasal dari bisnis perhotelan.

    Direktur Utama DMS Propertindo Mohammad Prapanca menyampaikan KOTA memiliki sejumlah portofolio properti di segmen perhotelan dan real estate.

    Jasa/layanan perhotelan KOTA dilakukan melalui entitas anak usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi (hotel), yaitu PT Accola Hotel Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 3 hotel yang dimiliki dan dikelola, yaitu ZEST HOTEL di Yogyakarta, INDIES HERITAGE HOTEL di Yogyakarta, dan INDIES BANDUNG di Bandung.

    “Di bidang real estate, KOTA mengembangkan 3 kawasan pemukiman rumah tapak, yaitu Accola Park Serpong, Accola Residence, dan Padjadjaran City,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (23/6/2025).

    Accola Park Serpong, lokasinya berpusat di Kawasan yang sedang tumbuh dengan pesat yaitu Serpong, Tangerang Selatan. Kawasan seluas 1,8 hektare (ha) ini dikelilingi oleh pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, gedung perkantoran, kantor pemerintahan, jalan tol JORR BSD, dan stasiun kereta api Rawa Buntu.

    Accola Residence terdiri dari 7 menara hunian vertical ditargetkan untuk konsumen berpenghasilan menengah ke atas dengan lahan sekitar +14.493 m2 yang terletak di Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan. Accola Residence merupakan sebuah apartemen eksklusif dan asri, dirancang secara detail dan artistik untuk mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas.

    Terakhir, di Padjadjaran City, Perusahaan saat ini masih melakukan pengembangan proyek seluas +9,8 ha dengan total area mencapai +63 ha di Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi rumah tapak dan area komersial dengan konsep kota yang memiliki kenyamanan, keterhubungan, dan ramah lingkungan.

    “Daerah ini nantinya akan dibangun beberapa kluster hunian serta fasilitas umum penunjang yang terintegrasi dengan transportasi publik. Kawasan tersebut dipilih sebagai lokasi karena berdekatan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Jawa Barat,” jelas Mohammad Prapanca.

    Dari sisi kinerja, Mohammad Prapanca menilai cukup positif dengan pendapatan usaha Rp29,38 miliar pada 2024, naik 5,4% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27,88 miliar. Pertumbuhan ini terutama berasal dari segmen hotel yang masih menjadi sumber utama pendapatan perusahaan.

    “Pertumbuhan ini mencerminkan hasil dari strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan okupansi pada segmen perhotelan, serta kontribusi awal dari proyek-proyek properti yang mulai menunjukkan potensi,” jelasnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kinerja keuangan juga menunjukkan arah perbaikan dari sisi efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari penurunan beban usaha dari Rp30,80 miliar di tahun 2023 menjadi Rp27,75 miliar di tahun 2024.

    Meskipun belum mampu menghasilkan laba bersih, rugi tahun berjalan berhasil ditekan secara signifikan dari Rp24,68 miliar pada 2023 menjadi Rp18,07 miliar pada 2024, atau membaik sebesar 26,8%.

    Mohammad Prapanca menyampaikan secara keseluruhan, kinerja tahun 2024 mencerminkan keberhasilan langkah strategis Perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis, memperbaiki efisiensi operasional, dan memitigasi tekanan keuangan. Hal ini menjadi pijakan penting bagi KOTA untuk memasuki fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

    Memasuki tahun 2025, Perseroan memandang prospek perekonomian nasional dan sektor-sektor usaha utama yang digeluti dengan optimisme yang terukur.

    Meskipun dinamika global masih terus berlangsung, stabilitas makroekonomi Indonesia—yang ditopang oleh konsumsi domestik, pengendalian inflasi, serta kesinambungan kebijakan fiskal—diperkirakan tetap menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan berbagai sektor, termasuk properti dan perhotelan.

    Oleh karena itu, KOTA menargetkan pertumbuhan yang selaras dengan arah perkembangan industri, dengan mengoptimalkan momentum pemulihan dan pertumbuhan yang telah tercipta sepanjang 2024.

    “Salah satu fokus utama kamiadalah memperkuat kontribusi dari sektor properti guna menyeimbangkan portofolio bisnis yang selama ini masih ditopang oleh segmen perhotelan,” jelas Mohammad Prapanca.

    Di sektor properti, potensi permintaan terhadap hunian dan kawasan terpadu diperkirakan meningkat, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi yang berkelanjutan. Selain itu, ada dukungan kebijakan insentif pemerintah, termasuk perpanjangan insentif PPN untuk pembelian rumah tertentu.

    Perseroan meyakini bahwa proyek Padjadjaran City di Bandung akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pendapatan jangka menengah, seiring dengan meningkatnya daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Sementara itu, industri perhotelan diperkirakan akan terus menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata domestik, dan membaiknya tingkat hunian di kota-kota tujuan wisata utama.

    Perseroan melihat peluang untuk memperkuat kinerja unit hotel melalui peremajaan fasilitas, inovasi layanan, serta penerapan strategi pemasaran digital yang lebih adaptif dan berbasis data.

    “Kami juga akan melanjutkan evaluasi atas seluruh portofolio aset properti dan perhotelan untuk memastikan kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Mohammad Prapanca.

  • DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) berencana melakukan pengembangan sejumlah proyek untuk meningkatkan omzet di segmen real estate. Sejauh ini, kontribusi pendapatan KOTA masih berasal dari bisnis perhotelan.

    Direktur Utama DMS Propertindo Mohammad Prapanca menyampaikan KOTA memiliki sejumlah portofolio properti di segmen perhotelan dan real estate.

    Jasa/layanan perhotelan KOTA dilakukan melalui entitas anak usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi (hotel), yaitu PT Accola Hotel Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 3 hotel yang dimiliki dan dikelola, yaitu ZEST HOTEL di Yogyakarta, INDIES HERITAGE HOTEL di Yogyakarta, dan INDIES BANDUNG di Bandung.

    “Di bidang real estate, KOTA mengembangkan 3 kawasan pemukiman rumah tapak, yaitu Accola Park Serpong, Accola Residence, dan Padjadjaran City,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (23/6/2025).

    Accola Park Serpong, lokasinya berpusat di Kawasan yang sedang tumbuh dengan pesat yaitu Serpong, Tangerang Selatan. Kawasan seluas 1,8 hektare (ha) ini dikelilingi oleh pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, gedung perkantoran, kantor pemerintahan, jalan tol JORR BSD, dan stasiun kereta api Rawa Buntu.

    Accola Residence terdiri dari 7 menara hunian vertical ditargetkan untuk konsumen berpenghasilan menengah ke atas dengan lahan sekitar +14.493 m2 yang terletak di Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan. Accola Residence merupakan sebuah apartemen eksklusif dan asri, dirancang secara detail dan artistik untuk mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas.

    Terakhir, di Padjadjaran City, Perusahaan saat ini masih melakukan pengembangan proyek seluas +9,8 ha dengan total area mencapai +63 ha di Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi rumah tapak dan area komersial dengan konsep kota yang memiliki kenyamanan, keterhubungan, dan ramah lingkungan.

    “Daerah ini nantinya akan dibangun beberapa kluster hunian serta fasilitas umum penunjang yang terintegrasi dengan transportasi publik. Kawasan tersebut dipilih sebagai lokasi karena berdekatan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Jawa Barat,” jelas Mohammad Prapanca.

    Dari sisi kinerja, Mohammad Prapanca menilai cukup positif dengan pendapatan usaha Rp29,38 miliar pada 2024, naik 5,4% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27,88 miliar. Pertumbuhan ini terutama berasal dari segmen hotel yang masih menjadi sumber utama pendapatan perusahaan.

    “Pertumbuhan ini mencerminkan hasil dari strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan okupansi pada segmen perhotelan, serta kontribusi awal dari proyek-proyek properti yang mulai menunjukkan potensi,” jelasnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kinerja keuangan juga menunjukkan arah perbaikan dari sisi efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari penurunan beban usaha dari Rp30,80 miliar di tahun 2023 menjadi Rp27,75 miliar di tahun 2024.

    Meskipun belum mampu menghasilkan laba bersih, rugi tahun berjalan berhasil ditekan secara signifikan dari Rp24,68 miliar pada 2023 menjadi Rp18,07 miliar pada 2024, atau membaik sebesar 26,8%.

    Mohammad Prapanca menyampaikan secara keseluruhan, kinerja tahun 2024 mencerminkan keberhasilan langkah strategis Perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis, memperbaiki efisiensi operasional, dan memitigasi tekanan keuangan. Hal ini menjadi pijakan penting bagi KOTA untuk memasuki fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

    Memasuki tahun 2025, Perseroan memandang prospek perekonomian nasional dan sektor-sektor usaha utama yang digeluti dengan optimisme yang terukur.

    Meskipun dinamika global masih terus berlangsung, stabilitas makroekonomi Indonesia—yang ditopang oleh konsumsi domestik, pengendalian inflasi, serta kesinambungan kebijakan fiskal—diperkirakan tetap menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan berbagai sektor, termasuk properti dan perhotelan.

    Oleh karena itu, KOTA menargetkan pertumbuhan yang selaras dengan arah perkembangan industri, dengan mengoptimalkan momentum pemulihan dan pertumbuhan yang telah tercipta sepanjang 2024.

    “Salah satu fokus utama kamiadalah memperkuat kontribusi dari sektor properti guna menyeimbangkan portofolio bisnis yang selama ini masih ditopang oleh segmen perhotelan,” jelas Mohammad Prapanca.

    Di sektor properti, potensi permintaan terhadap hunian dan kawasan terpadu diperkirakan meningkat, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi yang berkelanjutan. Selain itu, ada dukungan kebijakan insentif pemerintah, termasuk perpanjangan insentif PPN untuk pembelian rumah tertentu.

    Perseroan meyakini bahwa proyek Padjadjaran City di Bandung akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pendapatan jangka menengah, seiring dengan meningkatnya daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Sementara itu, industri perhotelan diperkirakan akan terus menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata domestik, dan membaiknya tingkat hunian di kota-kota tujuan wisata utama.

    Perseroan melihat peluang untuk memperkuat kinerja unit hotel melalui peremajaan fasilitas, inovasi layanan, serta penerapan strategi pemasaran digital yang lebih adaptif dan berbasis data.

    “Kami juga akan melanjutkan evaluasi atas seluruh portofolio aset properti dan perhotelan untuk memastikan kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Mohammad Prapanca.

  • Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez. 

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal. 

    Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu. 

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa memengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya.

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. 

    “Dengan kebijakan tarif Trump saja selama ini sudah mengganggu dari sisi rantai pasok karena terjadi hambatan congestion di pelabuhan-pelabuhan besar,” ujarnya. 

    Dia tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal.

    Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik. 

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya.

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal. 

    Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada. 

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

    Dengan situasi yang terus berkembang, para pelaku usaha dan pembuat kebijakan disarankan untuk waspada terhadap potensi lonjakan biaya energi dan logistik. 

    Pengalihan jalur pelayaran serta meningkatnya ketidakpastian global menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan rantai pasok internasional.

    Ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Teluk Persia, dinilai berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok global, khususnya dalam sektor energi. 

    Wilayah ini dikenal sebagai jalur penting perdagangan minyak dunia sehingga konflik yang terjadi di sana menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pelaku ekonomi global.

    “Kalaupun ada gangguan dalam hal kelancaran rantai pasok global, ini lebih yang terkait dengan minyak sebetulnya. Karena konfliknya melibatkan wilayah Timur Tengah, khususnya adalah di sekitar Teluk Persia,” jelasnya

    Terlebih, menekankan bahwa Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur vital dalam distribusi minyak bumi dunia.

    Dampak dari ketegangan tersebut sudah mulai terasa dengan naiknya harga minyak di pasar global. 

    “Kondisi perang tentu saja akan mempengaruhi suplai transportasi dari perdagangan minyak. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap peningkatan harga minyak,” ujarnya. 

    Harga minyak, menurutnya, telah naik dari level US$60 per barel menjadi sekitar US$75 per barel dan masih berpotensi terus meningkat hingga US$80 per barel apabila situasi tak kunjung mereda.

    Kenaikan harga minyak ini otomatis meningkatkan biaya energi secara keseluruhan. Meskipun komoditas substitusi seperti gas juga terdampak, skalanya tidak sebesar minyak bumi. 

    “Bagaimana dengan komoditas substitusinya seperti gas dan lain-lain ini juga berpotensi untuk naik, walaupun kenaikannya tidak sebesar minyak buminya,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHAP, Siap Dibawa ke DPR

    Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHAP, Siap Dibawa ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP, Senin (23/6/2025). Dengan demikian, DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas.

    DIM terkait dengan revisi KUHAP itu ditandatangani sore hari ini oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Wakik Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyebut penyusunan DIM atas rancangan revisi KUHAP itu telah melalui koordinasi yang baik antara lima lembaga. 

    Supratman menyebut UU KUHAP yang saat ini berlaku yakni UU No.8/1981 sudah tidak lagi relevan dengan paradigma yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, yakni UU No.1/2023. Dia berharap agar revisi UU KUHAP bisa segera tuntas dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yakni 1 Januari 2025. 

    “Sebuah harapan besar Insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1/2023  di 1 Januari 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundang-undangan atau Dirjen PP Kementerian Hukum, Dhanana Putra menyampaikan bahwa proses penyusunan DIM atas RUU KUHAP juga telah mencakup keterlibatan berbagai pihak di luar kementerian/lembaga.

    Misalnya, akademisi, pakar hukum pidana, masyarakat sipil, advokat serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. 

    Dhahana juga menyebut, dengan tuntasnya penyusunan DIM RUU KUHAP, maka kini pembahasan bisa segera dilanjutkan dengan Komisi III DPR selaku inisiator dari revisi undang-undang tersebut. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut revisi KUHAP harus cepat dilakukan karena saat ini sudah masuk masa genting (emergency).

    Menurutnya, semakin lama berdebat tanpa menghasilkan sesuatu yang signifikan, semakin banyak pula orang yang menderita karena masih berlakunya KUHAP yang ada saat ini.

    “Ini sudah situasi emergency harusnya teman-teman paham. Banyak sekali Pak yang client kita yang berduit aja di perlakukan tidak adil apalagi yang tidak berduit yang orang orang susah itu gak bisa didampingi, ketika didampingi advokat nya enggak bisa debat gak bisa ngomong, ya karena itu kita perlu segera,” terangnya, Rabu (18/6/2025). 

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Hampir Rampung, Kapan Beroperasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih akan rampung pada Agustus 2025 dan bakal langsung beroperasi.

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat terbatas secara tertutup yang dilangsungkan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Senin (23/6/2024).

    “Oh saya [dan menteri lainnya membahas] koperasi, InsyaAllah kopdes dalam waktu satu bulan setengah selesai semuanya,” kata Zulhas kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan setidaknya ada 12 menteri yang mengikuti rapat meski tidak membeberkan detailnya. Namun, turut hadir dalam rapat itu Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan Dan Perikanam Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa pembahasan difokuskan pada kelanjutan tahap kedua program Kopdes Merah Putih, yakni pembangunan fisik dan pengoperasian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

    “Ya, betul saya diundang untuk rapat di Hambalang membicarakan perwujudan pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih,” kata Budi kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (23/6/2025).

    Menurutnya, tahap pertama yang mencakup pembentukan kelembagaan koperasi telah selesai dilakukan sesuai target. Total sebanyak 80.133 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

    “Iya, sudah dibentuk semua sesuai target. Tinggal pembangunan dan pengoperasian. Jadi ada tiga tahap. Satu, tahap pembentukan. Kedua, pembangunan dan pengoperasian. Ketiga, monitoring dan evaluasi,” jelas Budi.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak cepat dan tidak akan setengah hati dalam menjalankan program ini.

    “Pemerintah akan bergerak cepat dan trengginas untuk urusan rakyat. Kami tidak mau main-main untuk urusan rakyat. Program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini harus kita jaga kredibilitasnya,” ujarnya.

    Budi menambahkan, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi rakyat.

    “Saatnya rakyat membuat sejarah dengan membentuk Lembaga Usaha Rakyat yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Budi.

  • Prabowo Bakal Groundbreaking Proyek Baterai Antam-CATL Akhir Pekan Ini

    Prabowo Bakal Groundbreaking Proyek Baterai Antam-CATL Akhir Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) pertama di Indonesia pada Minggu (29/6/2025).

    Proyek yang berlokasi di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara itu digarap oleh konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).

    Berdasarkan undangan yang diterima Bisnis, Prabowo bakal meresmikan proyek tersebut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] akan mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan Proyek Ekosistem Baterai Listrik IBC-Antam-CATL di Provinsi Maluku Utara,” demikian tulis undangan tersebut dikutip Senin (23/6/2025).

    Adapun, informasi terkait jadwal groundbreaking proyek ekosistem baterai EV itu sebelumnya telah dibocorkan oleh Bahlil. Dia mengatakan, proyek tersebut akan mencakup smelter high pressure acid leach (HPAL), prekursor, katoda, hingga sel baterai.

    Proyek itu pun disebut memiliki nilai investasi senilai US$7 miliar atau setara Rp115,58 triliun (asumsi kurs Rp16.512 per US$).

    “Kita bulan Juni besok kita akan bikin groundbreaking pertama, investasi sekitar US$6–US$7 miliar, ekosistem baterai mobil pertama di dunia dari hulu ke hilir,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (3/6/2025). 

    Dia memastikan proyek ini akan menjaga nilai tambah dari komoditas mineral, utamanya nikel dapat terserap ke dalam negeri. 

    “Juni itu peresmian, groundbreaking ya, memulai pabrik dibangun. Untuk ekosistem yang terintegrasi di satu tempat, itu mulai Juni, mungkin minggu ketiga Juni,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terkait proyek ini Antam bersama Hong Kong CBL Limited (HKCBL) resmi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture (JV) baru dengan nama PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO). 

    HKCBL merupakan anak usaha Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) atau cucu usaha dari CATL. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pendirian entitas ini dilakukan berdasarkan joint venture agreement (JVA) yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 dan disahkan melalui akta notaris pada 10 Juni 2025. 

    HPAL JVCO tercatat memiliki modal dasar senilai Rp10 miliar, dengan setoran awal dari Antam mencapai Rp3 miliar atau setara 30% kepemilikan saham. Adapun, sisanya dikuasai oleh HKCBL sebesar 70%. 

    Manajemen Antam menegaskan bahwa pendirian HPAL JVCO merupakan bagian dari pengembangan proyek baterai EV yang digagas melalui kerja sama antara Antam, IBC, dan CBL. Proyek tersebut mencakup enam subproyek terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan nikel, produksi baterai, hingga daur ulang. 

    “Keikutsertaan perseroan dalam proyek baterai EV sangat esensial untuk pertumbuhan jangka panjang,” ungkap manajemen Antam.  

    Sementara itu, berdasarkan hasil studi kelayakan, entitas baru tersebut memiliki potensi net present value (NPV) sebesar US$519,28 juta dengan internal rate of return (IRR) mencapai 15,52% dan profitability index 1,41 kali. Hasil ini berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR).

  • Simak! Ramalan Terbaru Bank Dunia soal Ekonomi dan Investasi RI

    Simak! Ramalan Terbaru Bank Dunia soal Ekonomi dan Investasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) memprediksi portofolio investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia bakal terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut didorong oleh pelaksanaan program 3 juta rumah hingga implementasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Country Director World Bank Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk menjelaskan bahwa proyeksi kenaikan investasi itu bakal membuat fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Di mana, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,8%.

    “Dalam situasi yang sangat volatil seperti ini atau rentan seperti ini, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanannya. Dan kami telah melihat adanya pertumbuhan PDB yang mungkin lebih rendah dari 5%,” kata Turk dalam Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2025, di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Meski demikian, Carolyn memastikan proyeksi pertumbuhan tersebut masih melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara berpenghasilan menengah yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

    Lebih lanjut, Carolyn juga menjelaskan temuannya yang tertuang dalam laporan IEP Edisi Juni 2025. Dalam laporan tersebut, World Bank menyoroti bahwa sektor properti bakal menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. 

    “Sektor konstruksi perumahan merupakan mesin pertumbuhan. Sektor ini menyumbang 10% terhadap PDB Indonesia dan menyediakan 7% dari total lapangan kerja,” ujarnya.

    Target pemerintah untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun itu diperkirakan bakal mendatangkan investasi publik sebesar US$3,8 miliar per tahun atau sekitar Rp62,64 triliun (asumsi kurs: Rp16.490).

    Serta menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja dan memobilisasi investasi swasta sebesar US$2,8 miliar atau sekitar Rp46,15 triliun.

    Selain itu, Bank Dunia juga memperkirakan portofolio investasi Indonesia tetap akan meningkat didorong oleh peluncuran BPI Danantara.

    Namun, Bank Dunia juga menyoroti adanya risiko dari tantangan terkait perdagangan global dan fluktuasi harga komoditas yang perlu jadi perhatian pemerintah. Sejalan dengan hal itu, World Bank meminta agar pemerintah dapat segera melakukan deregulasi guna menjaga iklim usaha tetap kondusif. 

    “Seluruh reformasi struktural ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang lebih baik, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

  • Mimpi Menkop Budi, Setengah Penduduk Desa jadi Anggota Kopdes Merah Putih

    Mimpi Menkop Budi, Setengah Penduduk Desa jadi Anggota Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta agar separuh dari masyarakat desa menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Ini menjadi salah satu syarat agar setiap desa mendapatkan akses pendanaan untuk bisa membuka gerai bisnis KopDes Merah Putih.

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan menjalankan sederet outlet bisnis, mulai dari outlet atau gerai sembako, outlet gerai obat murah, apotek desa, outlet kantor koperasi, outlet usaha pinjam koperasi, outlet klinik desa, cold storage, dan distribusi logistik.

    “Saya sudah mengimbau sebisa mungkin, seharus mungkin, itu Koperasi Desa [Merah Putih] itu basisnya partisipasi masyarakat,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Untuk itu, Budi menekankan setidaknya separuh dari warga desa didorong untuk menjadi anggota KopDes Merah Putih agar kepemilikan koperasi dimiliki oleh rakyat desa.

    “Jadi KopDes-KopDes yang anggotanya sudah setengah penduduk desa, karena saya sudah minta minimal setengah penduduk desa. Misalnya desa kamu [ada] 4.000 [warga desa], itu minimal 2.000 [warga desa] jadi anggota KopDes di desa itu,” terangnya.

    Dia juga optimistis warga desa bersedia menjadi anggota KopDes Merah Putih ke depan. “Nanti setelah lihat manfaatnya, pasti mau [menjadi anggota KopDes Merah Putih]. Kamu nggak boleh pesimis. Pasti mau,” tuturnya.

    Selain itu, Budi menambahkan bahwa syarat lain untuk mendapatkan akses pendanaan adalah harus bersih dari riwayat sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

    Lebih lanjut, nantinya seluruh skema pendanaan terhadap 80.000 KopDes Merah Putih akan berbasis pada rencana bisnis. Maksudnya, setiap KopDes Merah Putih akan menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan desa.

    “Jadi setiap desa bisa mengajukan pinjaman kepada perbankan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing,” terangnya.

    Namun, jika rencana bisnis itu tidak diterima perbankan, Budi Arie akan mendorong agar desa tersebut mendapatkan pendanaan. “Diperbaiki lagi. Harus semuanya [dapat pembiayaan],” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Kemenkop mencatat telah terdapat 80.133 KopDes Merah Putih. Namun, baru sekitar 77% atau 61.000 KopDes Merah Putih yang sudah mengantongi legalitas dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

  • Bea Cukai & BNN Ungkap Hasil Temuan 683,9 Kg Narkotika dan TPPU Rp26,18 Miliar

    Bea Cukai & BNN Ungkap Hasil Temuan 683,9 Kg Narkotika dan TPPU Rp26,18 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bersama Badan Narkotika Nasional mengungkapkan hasil penindakan terhadap 683,9 kg narkotika sepanjang April hingga Juni 2025. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika oleh Bea Cukai tidak lagi terbatas pada pengawasan di titik-titik masuk negara (entry point) seperti pelabuhan dan bandara. 

    Kini, Bea Cukai turut bergerak aktif membongkar jaringan narkotika yang memanfaatkan jalur perlintasan domestik antarprovinsi sebagai sarana distribusi. 

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk menutup seluruh celah peredaran, dari hulu hingga hilir, demi melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang semakin tersembunyi dan terorganisir,” ujarnya, Senin (23/6/2025). 

    Penindakan tersebut turut bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya di bawah koordinasi Desk Pemberantasan Narkoba, dan terus berupaya memperluas cakupan penindakan hingga ke wilayah-wilayah dalam negeri yang dijadikan hub oleh sindikat narkoba.

    Berdasarkan data BNN, selama periode April hingga Juni 2025 terdapat 172 Laporan Kasus Narkotika (LKN) dan mengamankan 285 tersangka, yang terdiri dari 256 laki-laki dan 29 perempuan dengan total berat barang bukti mencapai 683.885,79 gram (683,9 kg). 

    Adapun barang bukti tersebut terdiri dari sabu 308.631,73 gram, ganja 372.265,9 gram, ekstasi 6.640 butir atau setara 2.663,21 gram, Tetrahidrokanabinol (THC) 179,42 gram, hashish 104,04 gram, dan amfetamine 41,49 gram. 

    Bukan hanya itu, pada periode yang sama juga terungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dua jaringan sindikat narkotika, dengan nilai aset sitaan mencapai Rp26.175.000.000 (Rp26,18 miliar). 

    Temuan ini pun bukan hanya berasal dari pengedar domestik, namun juga level internasional.

    Salah satunya, pada tanggal 27 mei 2025 lalu petugas BNN dan Bea Cukai mengamankan seorang perempuan berinisial KT di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.031,80 gram. Pelaku menyelundupkan narkotika tersebut dari Kuala Lumpur, Malaysia. 

    Selain itu, pada 2 Mei 2025, BNN dan Bea Cukai Soekarno-Hatta mengungkap kasus pengiriman paket narkoba dari Malaysia. Petugas mendeteksi adanya paket shockbreaker motor berisi sabu yang dikirim dari Johor Baru, Malaysia, melalui perusahaan jasa ekspedisi. 

    Pada tanggal 5 Mei 2025, tim gabungan kemudian melakukan controlled delivery ke alamat penerima di Jakarta Timur. Paket diterima oleh MA yang langsung diamankan di lokasi. Barang bukti berupa sabu seberat ±867,2 gram. 

    Para tersangka tersebut terancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

    Nirwala menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus narkotika oleh Bea Cukai dan BNN menjadi bukti nyata bahwa sinergi antarlembaga adalah kunci dalam memerangi peredaran narkotika yang semakin kompleks. 

    “Bea Cukai berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi strategis, dengan BNN RI dan aparat penegak hukum lainnya, baik dari sisi intelijen, pengawasan, maupun penindakan. Harapan kami, sinergi ini dapat semakin solid dan adaptif terhadap tantangan ke depan, demi menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika,” tutupnya.

  • Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.

    Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.

    “Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.

    Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.