Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Fakta Seputar Proses Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil di Rinjani

    Fakta Seputar Proses Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil di Rinjani

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan SAR Nasional atau Basarnas resmi menghentikan pencarian terhadap pendaki asal Brasil berinisial JDSP yang jatuh di jurang Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan bahwa bahwa JDSP (27) yang terjatuh di Gunung Rinjani ditemukan tim SAR gabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

    Hariyadi menuturkan bahwa salah satu personel berhasil mencapai lokasi korban di jurang pada Selasa (24/6) sekitar pukul 18.00 WITA. Jenazah JDSP ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter.

    “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” kata Hariyadi dilansir dari Antara.

    Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personel lainnya menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung dibungkus untuk persiapan evakuasi.

    “Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di Last Known Position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi,” ucapnya.

    Personel Flying Camp

    Tujuh personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

    Keputusan untuk menunda evakuasi dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan visibilitas yang sangat terbatas. Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu (25/6), dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP).

    “Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata dia, dari Posko Sembalun, jenazah akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut. “Seluruh tim berharap proses evakuasi yang akan dilaksanakan pagi ini dapat berjalan lancar dan aman sesuai rencana,” katanya.

    Akun Instagram Prabowo Diserbu

    Sementara itu, warganet atau netizen asal Brasil tengah menyerbu akun instagram pribadi milik Presiden Prabowo Subianto dengan banjir komentar guna menyuarakan permintaan agar pemerintah Indonesia segera menyelamatkan Juliana Marins, warga negara Brasil yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani.

    Juliana dilaporkan terjatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 200 meter di jalur pendakian menuju Puncak Gunung Rinjani, yang berada di wilayah Lombok Timur.

    Misalnya akun @pancsoliveira dan @andressa.ffreitas yang menggaungkan tagar #savejuliana dan menggunggah komen “Salvem a Juiana” atau berarti “Selamatkan Juliana”.

    Salah satu akun milik @anapaulappasos pun juga meminta agar penyelamatan juga segera dilakukan.

    “Itu adalah nyawa seseorang, tolong selamatkan dia [Juliana]! Tempat ini [Rinjani] ini harus ditutup sampai dia diselamatkan. Sayangnya, taman itu beroperasi secara normal. Ini tidak ada yang benar! saya ingin tahu presiden @prabowo apakah mereka perlu waktu selama ini untuk mencarinya,” pungkas akun dari warganet Brasil itu.

    Sekadar informasi, pada Senin (23/6/2025) Tim SAR Gabungan telah melanjutkan operasi penyelamatan terhadap Juliana yang terjatuh di kawasan tebing sekitar Cemara Nunggal, salah satu jalur menuju puncak Rinjani.

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani masih menunggu pengajuan resmi Presiden RI Prabowo Subianto soal calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Muzani membenarkan memang posisi dubes RI untuk beberapa negara penting, termasuk AS masih kosong hingga saat ini. Dia yakin bahwa Prabowo pastinya sudah mempertimbangkan pengisian posisi tersebut.

    “Kami pun di DPR, di Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden soal siapa yang akan ditunjuk menjadi calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, dia juga mengaku belum mendengar nama siapapun yang sekiranya akan diajukan Prabowo. Meskipun, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

    Sebelumnya, Dasco mengemukakan saat ini pihaknya tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait pengisian posisi dubes tersebut. 

    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). 

    Meski dirinya sudah mendapatkan informasi tersebut, Dasco enggan mengungkapkan terperinci siapa sosok calon dubes yang disiapkan, termasuk berapa jumlah usulan nama.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung. 

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal. 

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

  • Paulus Tannos Melawan Ekstradisi, Ajukan Saksi Keberatan ke Pengadilan Singapura

    Paulus Tannos Melawan Ekstradisi, Ajukan Saksi Keberatan ke Pengadilan Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Buronan tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos akan mengajukan saksi dalam persidangan keberatan terhadap permohonan ekstradisi pemerintah Indonesia. 

    Untuk diketahui, pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi terhadap Paulus kepada Pengadilan Singapura. Sidang perdana atau committal hearing telah dilaksanakan 23-25 Januari 2025, dan masih dalam tahap membahas keberatan dari Paulus. 

    Saksi yang akan dihadirkan oleh pengacara Paulus akan memberikan kesaksian di hadapan Hakim pada sidang pemeriksaan 7 Agustus 2025. 

    “Pihak Pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka dan sidang akan dilanjutkan tanggal 7 [Agustus, red] dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” ungkap Duta Besar Indonesia di Singapura, Surypratomo kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Pria yang akrab disapa Tommy itu menyebut, sejauh ini hanya Paulus, yang merupakan subyek permohonan ekstradisi, mengajukan saksi. Dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia selaku pemohon ekstradisi sudah secara jelas menyampaikan bahwa Paulus adalah tersangka kasus korupsi yang berstatus buron. 

    Tommy mengungkap, pihak Paulus berargumen bahwa Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura.

    “Yang mengajukan yang keberatan. Kalau Pemerintah RI sudah jelas maksud permintaannya bahwa PT merupakan tersangka pelaku korupsi e-KTP,” ungkapnya.

    Tahapan Ekstradisi

    Sidang atau committal hearing untuk menentukan ekstradisi Paulus telah dimulai 23 Juni 2025 lalu. Pihak Kejaksaan Singapura mewakili pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi.

    Sidang itu digelar di State Court, 1st Havelock Square. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Jalan Masih Panjang

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka.

  • Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Rp4,8 miliar menjad i Rp3,6 miliar per tahun. 

    Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran. Namun, Hipmi mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor UMKM yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Sekjen Hipmi Anggawira membenarkan bahwa ada oknum pelaku UMKM yang menyiasati struktur usaha agar tetap di bawah threshold Rp4,8 miliar, demi menghindari tarif PPh Badan sebesar 22%. Namun, lanjutnya, dengan menyamaratakan hal ini sebagai pola umum UMKM adalah keliru dan tidak adil.

    Dia menjelaskan sebagian besar UMKM yang bertahan di bawah batas omzet lebih didorong oleh faktor keterbatasan modal, akses pasar, kapasitas manajerial, serta ketakutan administratif, bukan semata-mata karena motif menghindar pajak.

    “Alih-alih langsung menurunkan threshold, pemerintah seharusnya memperkuat literasi pajak, membina pelaku usaha kecil secara terstruktur, dan mendorong mereka untuk naik kelas melalui kemudahan, bukan tekanan,” ujarnya, kepada Bisnis dikutip, Rabu (25/6/2025).

    Terlebih, lanjutnya, jika melihat data yang ada dari 61,5 juta UMKM yang tercatat per 2024, pelaku dengan omzet Rp3,6 miliar–Rp4,8 miliar hanya sekitar 5%–10%, atau maksimal 6 juta unit usaha. Artinya, potensi tambahan penerimaan dari revisi batas omzet ini tergolong rendah dan tidak sebanding dengan risiko menambah beban psikologis dan kepatuhan bagi pelaku usaha kecil.

    Menurutnya, skema PPh Final 0,5% masih relevan bagi UMKM sebagai sarana transisi karena memberikan kepastian dan kesederhanaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

    Selain itu juga cocok untuk pelaku usaha mikro yang belum memiliki sistem akuntansi memadai, hingga membantu meningkatkan kepatuhan sukarela.

    “Jika skema ini dihentikan tanpa sistem transisi dan edukasi yang kuat, akan muncul efek ketakutan kolektif dan potensi gelapnya ekonomi informal,” imbuhnya.

    Pihaknya juga menyarankan agar insentif dalam PP No.55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan diperpanjang secara selektif. Misalnya, hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar atau untuk sektor strategis seperti agribisnis, manufaktur kecil, dan ekonomi digital.

    “Tanpa insentif yang ramah, justru usaha kecil akan kembali memilih jalur informal, dan target perluasan pajak pun meleset,” jelasnya.

    Untuk menghindari efek negatif dari kebijakan yang tergesa-gesa, HIPMI mengusulkan sejumlah solusi.

    Pertama terkait dengan skema tarif bertingkat dimulai dari 0,5% untuk omzet lebih kecil dari Rp2 miliar; kemudian 1% untuk omzet Rp2–4,8 miliar, dan tarif reguler baru berlaku untuk omzet lebih besar dariRp5 miliar.

    Dilanjutkan dengan insentif digitalisasi perpajakan, potongan tarif bagi UMKM yang menggunakan aplikasi pembukuan online.

    Selain itu dukungan legalitas juga diperlukan penghapusan biaya perubahan status usaha menjadi badan hukum.

    Terakhir berkaitan dengan program Nasional Edukasi Pajak UMKM yang terintegrasi dengan KUR, pelatihan koperasi, dan pelatihan usaha lainnya.

  • Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Rp4,8 miliar menjad i Rp3,6 miliar per tahun. 

    Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran. Namun, Hipmi mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor UMKM yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

    Sekjen Hipmi Anggawira membenarkan bahwa ada oknum pelaku UMKM yang menyiasati struktur usaha agar tetap di bawah threshold Rp4,8 miliar, demi menghindari tarif PPh Badan sebesar 22%. Namun, lanjutnya, dengan menyamaratakan hal ini sebagai pola umum UMKM adalah keliru dan tidak adil.

    Dia menjelaskan sebagian besar UMKM yang bertahan di bawah batas omzet lebih didorong oleh faktor keterbatasan modal, akses pasar, kapasitas manajerial, serta ketakutan administratif, bukan semata-mata karena motif menghindar pajak.

    “Alih-alih langsung menurunkan threshold, pemerintah seharusnya memperkuat literasi pajak, membina pelaku usaha kecil secara terstruktur, dan mendorong mereka untuk naik kelas melalui kemudahan, bukan tekanan,” ujarnya, kepada Bisnis dikutip, Rabu (25/6/2025).

    Terlebih, lanjutnya, jika melihat data yang ada dari 61,5 juta UMKM yang tercatat per 2024, pelaku dengan omzet Rp3,6 miliar–Rp4,8 miliar hanya sekitar 5%–10%, atau maksimal 6 juta unit usaha. Artinya, potensi tambahan penerimaan dari revisi batas omzet ini tergolong rendah dan tidak sebanding dengan risiko menambah beban psikologis dan kepatuhan bagi pelaku usaha kecil.

    Menurutnya, skema PPh Final 0,5% masih relevan bagi UMKM sebagai sarana transisi karena memberikan kepastian dan kesederhanaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

    Selain itu juga cocok untuk pelaku usaha mikro yang belum memiliki sistem akuntansi memadai, hingga membantu meningkatkan kepatuhan sukarela.

    “Jika skema ini dihentikan tanpa sistem transisi dan edukasi yang kuat, akan muncul efek ketakutan kolektif dan potensi gelapnya ekonomi informal,” imbuhnya.

    Pihaknya juga menyarankan agar insentif dalam PP No.55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan diperpanjang secara selektif. Misalnya, hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp1 miliar atau untuk sektor strategis seperti agribisnis, manufaktur kecil, dan ekonomi digital.

    “Tanpa insentif yang ramah, justru usaha kecil akan kembali memilih jalur informal, dan target perluasan pajak pun meleset,” jelasnya.

    Untuk menghindari efek negatif dari kebijakan yang tergesa-gesa, HIPMI mengusulkan sejumlah solusi.

    Pertama terkait dengan skema tarif bertingkat dimulai dari 0,5% untuk omzet lebih kecil dari Rp2 miliar; kemudian 1% untuk omzet Rp2–4,8 miliar, dan tarif reguler baru berlaku untuk omzet lebih besar dariRp5 miliar.

    Dilanjutkan dengan insentif digitalisasi perpajakan, potongan tarif bagi UMKM yang menggunakan aplikasi pembukuan online.

    Selain itu dukungan legalitas juga diperlukan penghapusan biaya perubahan status usaha menjadi badan hukum.

    Terakhir berkaitan dengan program Nasional Edukasi Pajak UMKM yang terintegrasi dengan KUR, pelatihan koperasi, dan pelatihan usaha lainnya.

  • Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menggenjot pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Targetnya, tahun ini Sekolah Rakyat dapat menampung total 20.000 siswa.

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Lokasi 100 titik Sekolah Rakyat

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

    Konsep Boarding School untuk Anak Miskin

    Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang dari SD hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga perpustakaan. 

    “Walaupun siswanya dari keluarga miskin, fasilitas yang diberikan setara dengan sekolah unggulan. Ini sesuai perintah Presiden,” tegas Agus.

    Benchmark sekolah ini adalah sekolah unggulan milik CT Arsa Sukoharjo dan MAN Insan Cendikia Serpong, yang terbukti mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berkarakter. 

    Dia menekankan ada tiga hal penting yang harus didapatkan anak-anak miskin saat bersekolah di Sekolah Rakyat. 

    “Ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan dan agama, serta keterampilan hidup,” jelasnya.

    Agus mengatakan selain membangun sekolah dan karakter anak, program ini juga menyasar perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi 500.000 kepala keluarga miskin. 

    Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan menjadi landasan kuat program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat menciptakan harapan dan kebahagiaan baru bagi orang miskin. 

    “Mayoritas mereka adalah buruh informal di sektor pertanian, dengan penghasilan rata-rata Rp900.000–Rp2 juta. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga memuliakan dan memberdayakan orang miskin,” tegas Agus.

  • Alasan Kejagung Banding atas Vonis Zarof Ricar Cuma 16 Tahun

    Alasan Kejagung Banding atas Vonis Zarof Ricar Cuma 16 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan pihaknya mengajukan banding terhadap vonis eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI, Sutikno menyampaikan bahwa alasannya itu yakni terkait dengan barang bukti yang belum sesuai dengan tuntutan jaksa.

    “Karena pertimbangan barang bukti yang mengarah pada barang bukti itu dikembalikan senilai Rp8 miliar. Kita nggak sepaham itu sehingga kita banding,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dia menjelaskan, barang bukti Rp8 miliar yang harus dikembalikan ke Zarof itu lantaran harus dikurangkan dari uang rampasan negara Rp915 miliar dari Zarof Ricar.

    “Hakim minta dipertimbangkan untuk eksekusi 900 miliar sekian itu dikeluarkan Rp8 miliar itu. Kan ga mungkin,” imbuhnya.

    Sutikno menekankan pihaknya tidak mempersoalkan lamanya hukuman penjara yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat.

    Menurutnya, vonis 16 tahun pidana terhadap Zarof Ricar sudah hampir memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta dihukum 20 tahun penjara.

    “Itu aja. Kita banding karena itu sebenarnya. Bukan karena berat ringannya. Kalo berat ringannya kan sudah di atas 2/3 putusan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti mengatakan harta kekayaan Zarof yang sah mencapai Rp8,8 miliar. Hal itu berdasarkan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) tahun 2023.

    “Berdasarkan laporan SPT tahun 2023, harta kekayaan terdakwa sejumlah Rp8.819.909.790 yang dianggap harta benda yang sah dari terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa,” tutur Rosihan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

  • Menko Airlangga Makin Intens Pelototi Harga Minyak Dunia

    Menko Airlangga Makin Intens Pelototi Harga Minyak Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak global.

    Pasalnya minyak menjadi salah satu komoditas yang terdampak oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. 

    “Pertama tentu bagi pemerintah dampak yang terkait dengan harga minyak menjadi perhatian. Tetapi kelihatannya harga minyak masih di antara [US$] 72 itu,” jelasnya usai menghadiri acara resepsi anak dari Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa pihaknya masih belum bisa memberikan komentar lebih lanjut. 

    “Relatif kita belum bisa memberikan komentar. Kita lihat saja,” tutur Airlangga. 

    Lebih jauh, Airlangga menyoroti pentingnya Selat Hormuz. Dijelaskan, sekitar 30% pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi berdampak pada kawasan Asia Tenggara. 

    “Kalau selat hormus tentu 30% daripada minyak melalui, itu dan yang akan berdampak itu di Asia Tenggara karena Salah satu market terbesar mereka adalah ke China,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa produksi minyak nasional (lifting) tidak secara langsung dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah.

    “Kalau lifting kan tidak terkait dengan perang. Lifting terkait dengan eksplorasi,” terangnya. 

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mencermati perkembangan situasi.

    “Kita tunggu saja. Ketidakpastian dan unpredictability harus kita jaga,” pungkasnya.

    Mengenai Selat Hormus

    Parlemen Iran menyetujui penutupan Selat Hormuz untuk seluruh kegiatan pelayaran pada Minggu (22/6/2025). 

    “Parlemen telah mencapai kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup,” kata Mayor Jenderal Esmaeli Kowsari, anggota Komisi Keamanan Nasional di Parlemen Iran, sebagaimana disiarkan televisi Iran Press TV. 

    Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia.

    Kabar penutupan ini mengejutkan dan membuat sejumlah negara khawatir akan berdampak pada penyaluran minyak dunia.

    Gangguan pada aliran minyak melalui selat tersebut akan berdampak buruk pada beberapa pasar, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan, yang mengimpor sebagian besar minyak dan gas yang melewatinya pada tahun 2024. 

    Di AS, lembaga tersebut melaporkan bahwa impor minyak melalui Selat Hormuz hanya mencapai 7% dari total impor minyak negara tersebut dan 2% dari konsumsi minyak bumi cairnya selama periode yang sama. 

    Namun, para pejabat memperingatkan bahwa gangguan apa pun terhadap aliran minyak melalui selat tersebut dapat secara luas mengganggu pasar energi dan ekonomi internasional.

  • Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA- Istilah ‘migran’ yang belakangan ini digunakan untuk merujuk pada warga asal Tiongkok yang datang ke Indonesia dan Asia Tenggara dalam beberapa dasawarsa terakhir, dianggap rancu dan cenderung menimbulkan problema baik dalam aspek akademis maupun aspek sosial.

    Hal ini karena istilah migran itu disematkan kepada orang-orang asal Tiongkok yang sebenarnya datang untuk sementara waktu ke negara tujuan, entah sebagai pekerja, pelajar, pebisnis, ataupun kegiatan lainnya.

    Karena mereka datang untuk sementara dan dalam kelompok relatif besar, mereka tak dapat diharapkan untuk melakukan proses adaptasi dalam hal sosial dan budaya, seperti pendahulu mereka, yaitu etnis Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk orang-orang Tionghoa Indonesia.

    Pandangan di atas disampaikan Profesor Leo Suryadinata, peneliti senior pada ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura sebagai pembicara dalam seminar berjudul “Peran Migran Baru Tiongkok (Xin Yimin) di Asia Tenggara,” yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) dan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MHI) Universitas Pelita Harapan (UPH), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), pada Kamis (25/6/2025) di Jakarta.

    Leo Suryadinata, Peneliti dan ilmuwan sosial yang menerima anugerah kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia pada 2018 itu, mengemukakan berbagai karaktersitik migran baru asal Tiongkok (Xin Yimin) yang berbeda dari etnis Tionghoa di Asia Tenggara dan Indonesia.

    Menurutnya, orang-orang Tionghoa yang termasuk sebagai migran lama meninggalkan Tiongkok menuju negara tujuan, kebanyakan ke Asia Tenggara, selambatnya pada awal abad ke 20, dan dilatarbelakangi faktor ekonomi, khususnya kemiskinan.

    “Orang-orang Tionghoa itu sebagian besar menuju dan bermukim di Asia Tenggara, dan menganggap Asia Tenggara sebagai tanah air mereka,” terang Leo.

    Berbeda dengan Xin Yimin, mereka yang dikategorikan sebagai migran lama rata rata berasal dari provinsi-provinsi di Selatan Tiongkok, seperti Fujian, Guangzhou, dan Hainan.

    Berbeda dari etnik Tionghoa yang sudah berakar di Asia Tenggara dan Indonesia, migran baru asal Tiongkok tidak datang untuk menetap.

    Menurut Leo, mereka menjadikan negara-negara tujuan sebagai tempat untuk transit dalam proses migrasi yang bersifat sementara itu. Oleh karenanya mereka tak lagi berpegang pada istilah luodi shenggen (berakar di tanah yang mereka pijak) dan cenderung berpindah-pindah seperti daun teratai yang tak berakar.

    “Karena mereka datang dengan jumlah besar, mereka akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelompok mereka, sehingga proses integrasi antara mereka dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit,” tutur Leo.

    Leo beranggapan bahwa fenomena migran baru asal Tiongkok harus dikaji dengan sebuah pendekatan baru yang meskipun tetap kritis, tetapi tanpa bersifat apriori.

    Sementara itu, ketua FSI yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto, menyesalkan masih adanya pandangan yang menyamakan antara warga Tionghoa yang baru dengan etnik Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Johanes menyatakan bahwa pandangan semacam itu kurang adil terhadap etnik Tionghoa yang bukan hanya telah berakar dan beradaptasi, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara, tempat mereka menetap selama berabad-abad.

    “Tionghoa Indonesia, misalnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia yang selalu mengedepankan identitas kebangsaan Indonesia,” tutur pemerhati Tionghoa asal UPH itu.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono sependapat dengan Profesor Leo Suryadinata dalam hal dampak positif dan negatif dari kehadiran investasi dan migran baru asal China.

    “Kehadiran industri smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, ini hal yang jarang diungkap ke publik,” tuturnya.

    Namun sosiolog tamatan Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga menuturkan mengenai adanya persoalan budaya yang diakibatkan kehadiran migran baru asal Tiongkok itu. Persoalan itu antara lain mencakup miskomunikasi, mispersepsi, serta praduga antara migran asal Tiongkok dan masyarakat setempat.

  • Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, yang terganggu akibat pendangkalan atau sedimentasi.

    Menanggapi hal itu, Trenggono menyampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengirimkan bantuan berupa kapal agar masyarakat dapat mengakses dari dan menuju Pulau Enggano.

    “Kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, Trenggono menyebut bahwa pemerintah berencana membangun kampung nelayan di Pulau Enggano. Rencana itu sudah didiskusikan bersama Gubernur setempat.

    Nantinya dengan adanya kampung nelayan di pulau tersebut, pemerintah akan membangun dermaga. Dengan begitu, kapal-kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan Enggano.

    “Kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyebut bahwa layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, tetap berjalan.

    Kendati begitu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan bahwa pola pelayanannya dilakukan secara khusus melalui embarkasi dan debarkasi di luar kolam pelabuhan menggunakan skema Rede Transport. 

    Hal tersebut didukung oleh kapal-kapal negara milik KSOP Kelas III Pulau Baai  bersama mitra/instansi terkait antara lain TNI AL, Basarnas, Polairud, serta bantuan dari kapal nelayan.

    Untuk mengatasi kondisi ini, Masyhud menyebut bahwa pihaknya telah menugaskan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 untuk melakukan pengerukan alur pelayaran yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. 

    Dia menuturkan, pengerukan dilakukan berdasarkan SK KSOP Kelas III Pulau Baai dengan target kedalaman -4 meter LWS dan total volume 99.000 m³ yang saat ini sudah mencapai 95 persen dari total pekerjaan. 

    Kemudian untuk menjamin kualitas layanan, akan dilanjutkan dengan pengerukan lanjutan untuk mencapai kedalaman -6,5 meter LWS dengan volume 701.000 m³.

    “Kami berupaya keras agar pengerukan ini selesai tepat waktu dan menjadi prioritas. Kami memahami kebutuhan masyarakat Enggano dan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujar Masyhud dalam keteranganya, dikutip Rabu (25/6/2025).