Xcloud.id

Author: Beritasatu.com

  • BMKG Minta Masyarakat Waspadai Suhu Panas Capai 38,4 Derajat Celsius

    BMKG Minta Masyarakat Waspadai Suhu Panas Capai 38,4 Derajat Celsius

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas hingga mencapai 37-38,4 derajat celsius.

    Berdasarkan analisis tim ahli meteorologi BMKG, sampai Senin (28/10/2024) siang, suhu panas tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 38,4 derajat celsius.

    Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Fenomena Khusus BMKG Miming mengatakan suhu panas 37-37,8 derajat celsius terdeteksi di Majalengka, Semarang, hingga Bima yang sudah berlangsung 24 jam terakhir. 

    “Suhu panas mencapai 35,4-36,4 derajat celsius juga melanda Lampung, Bulungan, Sikka, Siduarjo, Pekanbaru, dan Palembang,” kata dia dilansir Antara.

    Selanjutnya, suhu panas maksimum 34,6-34,9 celsius terdeteksi melanda di sebagian besar Jakarta dan Banten, Kapuas Hulu, Pontianak, Berau, Luwu Utara, dan Kotawaringin Barat.

    Kondisi ini masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim dan pergerakan semu matahari di atas khatulistiwa. Namun, berdasarkan pengamatan BMKG, kondisi ini masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia.

  • Korban Kebakaran di Lubeg Padang Terpaksa Tidur di Angkot

    Korban Kebakaran di Lubeg Padang Terpaksa Tidur di Angkot

    Padang, Beritasatu.com – Para korban kebakaran di Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) pada Senin (28/10/2024) malam terpaksa tidur di mobil angkutan kota (angkot) karena belum adanya bantuan untuktempat beristirahat. Sebagian lainnya tidur di dalam masjid.

    Kebakaran yang terjadi pada Senin tersebut mengakibatkan 30 warga kehilangan tempat tinggal. Bantuan yang diterima sejauh ini hanya berasal dari warga sekitar yang merasa prihatin terhadap kondisi para korban.

    “Sampai Selasa (29/10/2024) pagi ini saya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, hanya dari orang perumahan sebelah saja,” kata Yusmanila (54), salah seorang korban.

    Yusmanila mengaku sangat terpukul ketika mengetahui rumahnya ludes dilalap api.

    “Rumah saya habis terbakar semuanya. Tidak ada yang bisa diselamatkan,” katanya.

    Saat kebakaran terjadi, ia berada di kawasan pasar yang berjarak sekitar 10 kilometer dari rumahnya. Saat sampai di rumah, api sudah membesar, sehingga tidak bisa menyelamatkan barang apa pun.

    “Saya hanya punya baju yang saya pakai saat ini saja. Tidak ada lagi yang tersisa,” kata Yusmanila.

  • KPK Endus Korupsi Laptop di PT Inti, Negara Dirugikan Rp 100 Miliar

    KPK Endus Korupsi Laptop di PT Inti, Negara Dirugikan Rp 100 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi terkait proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero. Namun sejauh ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

    “Ini merupakan sprindik (surat perintah penyidikan) yang baru diterbitkan oleh KPK. Belum ada penetapan tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (29/10/2024).

    Disampaikan Tessa, tim penyidik KPK tengah mengumpulkan dan mendalami semua alat bukti terkait kasus itu. Selanjutnya, KPK bakal meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak terkait atas pengadaan tersebut.

    Tessa menerangkan, KPK mengendus dugaan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah dari pengadaan dimaksud. Hanya saja, hitungan tersebut baru berdasarkan temuan di tahap penyelidikan, sehingga nominalnya masih dapat berubah.

    “Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih Rp 100 miliar,” tutur Tessa.

    Terkait kasus ini, KPK juga telah menggali keterangan lima saksi, Senin (28/10/2024). Dari informasi yang dihimpun, mereka yakni Direktur PT Mitra Buana Komputindo (MBK) Natalia Gozali, Direktur PT Asiatel Globalindo Victor Antonio Kohar, Direktur Bisnis PT Inti tahun 2016-2017 Adiaris, Direktur Keuangan PT Inti tahun 2014-2019 Nilawaty Djuanda, dan Senior Account Manager PT Inti tahun 2017-2018 Yani Gustiana. 

    Melalui mereka, KPK mendalami seputar pengadaan komputer dan laptop di PT Inti.

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan peran dan pengetahuan mereka dalam pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero,” ungkap Tessa.

  • Budi Said Transaksi Emas di Antam Pakai Identitas Guru Mengaji

    Budi Said Transaksi Emas di Antam Pakai Identitas Guru Mengaji

    Jakarta, Beritasatu.com  – Seorang guru mengaji, Sri Agung Nugroho, mengaku namanya dicatut dalam transaksi emas Antam oleh Budi Said, seorang pengusaha crazy rich asal Surabaya. Hal itu diungkapkan Sri Agung saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi, manipulasi transaksi emas, dan pencucian uang yang melibatkan Budi Said, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

    Sri Agung menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat maupun bertemu dengan terdakwa Budi Said. Dia baru tahu namanya digunakan saat diperiksa oleh penyidik.

    Menurut kesaksiannya, ia tidak pernah memiliki emas Antam ataupun memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada pihak lain. Sri Agung menegaskan, pekerjaannya hanya sebagai guru mengaji, dan ia tak pernah melaporkan pajak terkait transaksi emas.

    “Saya tidak pernah menyerahkan NPWP kepada siapa pun, termasuk untuk keperluan transaksi emas ini,” ucap Sri Agung.

    Sri Agung mengungkapkan, NPWP yang tercatat dalam transaksi mencurigakan tersebut memang sesuai dengan miliknya. Namun, ia tidak pernah memanfaatkannya untuk jual beli emas.

    Kesaksian ini semakin menegaskan adanya pemalsuan data dan penyalahgunaan identitas dalam kasus ini. Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa Budi Said memanfaatkan identitas orang lain untuk transaksi emas yang berkaitan dengan pencucian uang.

    Sementara itu, Budi Said menyangkal pernah melakukan transaksi langsung dengan saksi. Namun, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menilai bantahan tersebut tidak relevan, mengingat bukti menunjukkan terdakwa memakai identitas berbagai pihak, termasuk Sri Agung, dalam transaksi di butik Antam.

    JPU mendakwa Budi Said atas tindak pidana korupsi terkait pembelian emas PT Antam dan pencucian uang. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana, Budi diduga melakukan rekayasa dalam pembelian 5,9 ton emas agar tampak seolah-olah ia membeli 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01.

    Jaksa juga menyebut Budi Said membeli emas dengan harga di bawah standar dan melanggar prosedur PT Antam. Ia bekerja sama dengan broker Eksi Anggraeni serta beberapa mantan pegawai Antam, termasuk Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Misdianto.

    Dalam transaksi pertama, Budi Said membeli 100 kilogram emas seharga Rp 25,2 miliar, yang seharusnya hanya berlaku untuk 41,865 kilogram. Selisih 58,135 kilogram emas tersebut belum dibayarkan. Pada transaksi kedua, ia membeli 5,9 ton emas dengan nilai Rp 3,59 triliun dan mengeklaim adanya kurang serah sebanyak 1,136 kilogram.

    Jaksa menyatakan harga per kilogram emas yang disepakati Budi jauh di bawah standar resmi PT Antam, sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 triliun.

    Atas perbuatannya, Budi Said didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Budi terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun, serta denda paling banyak Rp 1 miliar.

    Selain itu, ia juga didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

  • Bukan Kasus Korupsi, Komisi III DPR Minta Pemecatan Ipda Rudy Soik Dievaluasi

    Bukan Kasus Korupsi, Komisi III DPR Minta Pemecatan Ipda Rudy Soik Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polda NTT mengevaluasi putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ipda Rudy Soik. Pasalnya, kata Habiburokhman, hukuman pemecatan hanya diterapkan pada situasi yang sangat terpaksa seperti pada situasi yang menimbulkan hilangnya nyawa orang maupun tindak korupsi yang nilainya cukup besar, termasuk tindak pidana lainnya.

    “Padahal memang kasus ini tadi dikatakan hanya terkait ihwal disiplin, pidana juga bukan, sehingga kami sangat berharap bisa dipertimbangkan,” ujar Habiburokhman seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polda NTT dan Rudy Soik di ruang Komisi III, gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    Dalam rapat tersebut, hadir langsung Polda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga. Komisi III DPR, kata dia, juga meminta kapolda NTT dapat mempertimbangkan hukuman apa yang cocok untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Rudy Soik.

    “Apakah memang lebih layak hukuman pembinaan pada yang bersangkutan. Padahal memang kasus ini tadi dikatakan hanya terkait ihwal disiplin, pidana juga bukan, sehingga kami sangat berharap bisa dipertimbangkan,” tandas dia.

    Diketahui, Polda NTT memecat Rudy Soik yang mengungkap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota itu mendapatkan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT pada Jumat (11/10/2024) lalu. Hal itu karena dianggap tidak profesional dalam dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

    Tak hanya dituding melakukan kesalahan prosedural, Rudy Soik juga dianggap melakukan sejumlah pelanggaran disiplin. Rudy Soik sempat dikenakan sanksi disiplin karena makan siang sambil berkaraoke.

    Sementara menurut Rudy Soik, laporan sejumlah dugaan pelanggaran disiplin itu disampaikan kepada Propam Polda NTT berselang beberapa jam setelah ia memasang garis polisi di lokasi yang diduga bagian dari mafia BBM bersubsidi. Rudy menilai banyak yang tidak nyaman dengan penyelidikan ini, sebab ada oknum anggota Polri yang ditemukan ikut terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi di NTT itu.

    Dalam RDP dengan Komisi III DPR tersebut, Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan duduk perkara Rudy Soik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Daniel menyebutkan ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rudy Soik.

    Daniel pun menjelaskan bahwa penetapan PTDH dalam perkara Rudi Soik tersebut sebenarnya memang masih dalam tahapan evaluasi. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan melihat hasil evaluasi yang memerlukan waktu 30 hari ke depan.

    “Memang dalam tahapan ini, sidang PTDH itu masih ada waktu bagi saya 30 hari lagi untuk mengevaluasi, termasuk nanti bagi hakim komisi yang akan saya tunjuk, mereka masih punya waktu 30 hari untuk melihat,” tandas Daniel.

  • Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Hasto Pastikan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Akan Segera Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertandang ke Ponorogo. Kedatangannya untuk  safari politik dan rapat konsolidasi internal di Gedung PGRI Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Senin (28/10/2024) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Hasto memastikan pergerakan mesin PDIP bersama dengan relawan dan seluruh komponen masyarakat siap untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Gus Hans, sekaligus untuk memenangkan calon bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang juga merupakan kader PDIP.

    Saat disinggung terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia memastikan pertemuan tersebut bakal terjadi. Menurutnya pertemuan kedua tokoh ini menjadi penting karena keduanya memiliki rekam jejak sejarah yang panjang.

    “Setelah konsolidasi dengan para menteri, ini kan ada arahan dari Pak Prabowo sehingga nanti akan dikomunikasikan dan tentunya pertemuan itu untuk menjaga agar pilkada dapat berjalan dengan kondusif,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan, posisi PDIP yang tidak mendapatkan jatah menteri sama sekali dan juga bakal terjadinya pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo, tidak serta merta menjadikan PDIP menjadi partai oposisi maupun  propemerintahan. Namun, pihaknya memastikan satu visi dengan Presiden Prabowo untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan dan juga mewujudkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia, di tengah persoalan negara di Timur Tengah.

    “Itu semua akan kami ukur sebagai kebijakan politik sebuah negara. Kedaulatan keuangan, kedaulatan dalam bidang energi, tata kelola kekayaan alam kita untuk kemasyhuran rakyat itu kan perintah konstitusi,” ungkap Hasto.

  • Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengatakan partainya mengambil posisi independen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anas, sikap partainya sudah konsisten sejak Pilpres 2024 hingga pembentukan atau penyusunan Kabinet Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Anas saat memperingati HUT ke-3 PKN di sekretariat Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

    “Mengambil posisi independen dan posisi mandiri belum memihak kepada pasangan calon waktu itu. Proses penyusunan kabinet pemerintahan, PKN juga mengambil posisi mandiri atau independen karena bagi PKN yang paling pokok adalah pemerintahan ini sesuai dengan panggilan visi misinya, bukan bagaimana PKN bergabung di dalam pemerintahan,” ujar Anas.

    Karena itu, kata Anas, PKN tidak dalam posisi menyodorkan diri kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata dia, PKN memiliki stok jika pemerintah membutuhkan PKN baik itu personel, pikiran, gagasan, dan konsep.

    “PKN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri bergabung karena koalisinya yang besar bagi PKN yang paling penting kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar karena itu PKN menyebut pemerintahan yang produktif yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat,” tandas Anas.

    Lebih lanjut, Anas mengatakan, PKN mengawal dan mendukung kesuksesan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Menurut dia, program prioritas tersebut direalisasikan dengan orientasi utama untuk kesejahteraan rakyat.

    “PKN itu akan ikut ngegas mendukung itu, dukungan itu bisa ya berupa sokongan dan juga kritikan sebetulnya. Karena kritikan itu kan sebetulnya bukan permusuhan, kritikan itu bagian dari dukungan, tetapi dukungan dalam rangka mengingatkan. Bagi PKN dalam posisi bebas mandiri independen itu bisa lebih bergerak leluasa,” pungkas Anas.

  • Tunggu Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025

    Tunggu Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menjelaskan alasan mengapa program makan bergizi gratis baru akan dimulai pada Januari 2025. Menurut politisi yang akrab disapa Sara ini, anggaran untuk program tersebut baru tersedia dalam APBN 2025.

    Sara menyampaikan, APBN 2025 akan mengalami penyesuaian agar dapat mengakomodasi program prioritas Prabowo-Gibran, termasuk makan bergizi gratis dan kebutuhan organisasi kabinet terkait pembentukan kementerian atau lembaga baru.

    “Jadi harus dilihat dari APBN yang diajukan pemerintah untuk 2025. Artinya harus diubah juga dan dengan kabinet baru, harus ada adaptasi yang dilakukan,” kata Sara di gedung DPR, Senayan, Senin (28/10/2024). 

    Sara menyampaikan, hingga akhir 2024, pemerintah akan fokus pada sosialisasi dan persiapan program di berbagai daerah.

    “Kita masih banyak uji coba dan sosialisasi, persiapan karena membutuhkan kira-kira 48.000 dapur di seluruh Indonesia. Mungkin harus dilihat lagi dari anggaran, mungkin di tahun pertama tidak untuk semuanya,” kata Sara. 

    Sara menyebutkan, penerima program ini diperkirakan mencapai 82 juta anak di Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk mendukung program makan bergizi gratis. Program tersebut merupakan kebijakan strategis yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

  • PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    PDIP Tegaskan Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pasti Terjadi

    Ponorogo, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan segera terlaksana. Menurut PDIP, Prabowo kini adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Pasti akan terjadi (pertemuan Prabowo dan Megawati). Karena Pak Prabowo adalah presiden Indonesia, presiden dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga pertemuan itu sangat penting, apalagi dengan rekam jejak sejarah yang panjang. Menjadi sahabat itu dibangun sejak lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo,” ujar Hasto seusai kegiatan safari politik dan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (28/10/2024).

    Hasto menambahkan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

    “Tunggu momentumnya karena kemarin Pak Prabowo sedang mempersiapkan seluruh menteri-menterinya,” kata Hasto.

    Namun, Hasto tidak menyebutkan secara spesifik kapan pertemuan itu akan terjadi. Ia hanya menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial menjelang Pilkada 2024.

    Lebih lanjut, Hasto menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan menjaga netralitas aparat negara selama Pilkada 2024 berlangsung.

    “Dari pidato Presiden Prabowo (saat dilantik), kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” kata Hasto.

  • Penampakan Ronald Tannur dengan Kepala Botak Setelah Masuk Rutan Surabaya

    Penampakan Ronald Tannur dengan Kepala Botak Setelah Masuk Rutan Surabaya

    Surabaya, Beritasatu.com – Tersangka Gregorius Ronald Tannur atau dikenal Ronald Tannur yang merupakan anak Edward Tannur seorang anggota DPR asal NTT tampil dengan bentuk yang berbeda. Pasalnya, setelah dijebloskan ke penjara, Ronald tampak terlihat dengan kepala botaknya.

    Penampilan Ronald Tannur dengan kepala botak itu terlihat saat ia sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala Rutan Negara Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur menyebut Ronald Tannur tidak langsung ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Alasannya, Ronald Tannur masih dibutuhkan untuk penyidikan perkara lain.

    “Betul yang bersangkutan (Ronald Tannur) masih akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya di Medaeng,” ujar Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya di Medaeng Tomi Elyus, Senin (28/10/2024).

    Tomi menjelaskan, Ronald Tannur masih dibutuhkan jaksa untuk menjadi saksi dalam perkara lain. Untuk memudahkan proses penyidikan, maka Ronald Tannur dititipkan sementara di Rutan Surabaya yang dekat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim).

    Untuk pemindahannya, lanjut Tomi, akan dilakukan apabila Ronald Tannur memang sudah tidak dibutuhkan dalam perkara lain.

    “Berapa lama waktunya ditahan di rutan akan bergantung pada seberapa lama proses hukum terkait,” jelas Tomi.

    Tomi Elyus membeberkan, pihaknya menerima Ronald Tannur berdasarkan putusan MA RI Nomor: 1466/Pid/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

    Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan koordinasi untuk melakukan eksekusi ke Rutan Surabaya.

    “Saudara RT tiba pukul 19.30 WIB dan langsung dilakukan pengecekan dokumentasi, pengambilan data untuk kelengkapan selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya serta dilakukan pengecekan kesehatan dan dinyatakan sehat. Dan sesuai prosedur, Ronald Tannur juga dibotakin,” tuturnya.