Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Bos PT ACM Diduga Kemplang Pajak Sejak 2019, Kerugian Negara Capai Rp255 Juta

    Bos PT ACM Diduga Kemplang Pajak Sejak 2019, Kerugian Negara Capai Rp255 Juta

    Madiun (beritajatim.com)– Henry Erwanto alias HE, Direktur PT Argo Cemerlang Makmur (ACM), didakwa atas dua pasal terkait kasus perpajakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (20/2/2025) pukul 13.00 WIB.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menyebutkan bahwa terdakwa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pajaknya selama beberapa bulan pada tahun 2019, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 255.284.332.

    Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oktario Hartawan Achmad, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Inal Sainal Saiful. Henry, yang hadir dengan mengenakan rompi tahanan, mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU dengan saksama.

    Oktario menjelaskan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

    “Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor VI Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor II Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP,” jelas Oktario.

    Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oktario menegaskan bahwa Henry secara sengaja tidak membayar pajak atas kehendaknya sendiri, sehingga merugikan pendapatan negara.

    Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk mengajukan eksepsi atau keberatan kepada Majelis Hakim. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan untuk mendengarkan pembacaan eksepsi terdakwa serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum. “Eksepsi memang hak terdakwa. Nanti kami lihat bagaimana isi eksepsi tersebut dan akan kami tanggapi,” ujar Oktario.

    Dengan adanya kasus ini, pemerintah kembali menyoroti pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan baik individu maupun negara. [kun]

  • Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait akan mengunjungi Pasar Tanjung terlebih dulu sebelum ke Pendapa Wahyawibawagraha, saat kembali ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Namun sebelum kembali ke Jember, Fawait akan ke Magelang, Jawa Tengah, setelah dilantik Presiden Prabowo, Kamis (20/2/2025). Bersama 960 kepala daerah lainnya, ia akan mengikuti retret pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer.

    “Kami pertama kali gak mau ke pendapa. Saya gak mau menginjakkan kaki di pendapa, sebelum saya datang ke pusat ekonomi wong cilik, yaitu pasar tradisional,” kata Fawait kepada wartawan, usai dilantik.

    “Saya akan berkunjung dulu di Pasar Tanjung, dan saya akan bikin kebijakan menurunkan retribusi karcis pasar, sebagai simbol keberpihakan Kabupaten Jember kepada wong cilik, kepada simbol ekonomi tradisional, sesuai arahan Pak Prabowo Subianto,” kata Fawait.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]

  • Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menanyakan kabar KH Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kepada Bupati Muhammad Fawait.

    Pertanyaan itu dilontarkan Prabowo saat menyalami Fawait, usai melantik 961 kepala derah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). “Ketika salam-salaman, beliau berhenti agak lama saat bersalaman dengan kami,” kata Fawait.

    “Beliau menitipkan salam kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri. Beliau menanyakan kesehatan Abuya Kiai Muzakki. Itu bagi kami merupakan pesan, bahwa pemimpin tidak pernah lupa,” kata Fawait.

    “Beliau tidak pernah lupa, seperti dahulu kala Pak Prabowo. Baik sebelum jadi presiden sampai hari ini jadi presiden, beliau tidak pernah lupa, perhatian kepada para ulama, perhatian kepada pengasuh pondok pesantren,” kata Fawait.

    Sebagai kader Gerindra, Fawait berkomitmen meneladani Prabowo. “Kami akan memberikan porsi tersendiri, perhatian khusus kepada para ulama, para kiai, para guru ngaji, madrasah diniyah dan pondok pesantren,” katanya.

    Fawait juga terkesan dengan sambutan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Beliau sangat ramah memberikan sambutan, bersalaman dengan kami. Kesannya beliau punya pengalaman tidak terlupakan di Kabupaten Jember,” katanya.

    Usai pelantikan, Fawait akan meluncur ke Magelang untuk mengikuti retret bersama para kepala daerah lainnya. “Ini juga forum untuk sinergi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Retret sangat berguna. Saya bersyukur bahwa tahun ini kami ditakdirkan jadi bupati dan yang pertama kali dilakukan adalah retret di Magelang,” katanya.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]

  • Bocah 7 Tahun Ditemukan Meninggal di Muara Sungai Gembong Pasuruan

    Bocah 7 Tahun Ditemukan Meninggal di Muara Sungai Gembong Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, Muhammad Arifin, ditemukan meninggal di pinggir Muara Sungai Gembong, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pada Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

    Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Senin (10/2/2025). Berdasarkan keterangan keluarga, korban sering bermain di sekitar muara sungai untuk mencari ikan dari kapal nelayan.

    “Korban keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya pada Senin pagi dan tidak pernah kembali,” ujar Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aiptu Junaedi.

    Setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari, jenazah korban akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat.

    Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Pihak keluarga telah mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Muhammad Arifin.

    “Kami telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi,” lanjutnya.

    Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Namun, berdasarkan informasi awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mengawasi anak-anaknya saat bermain di sekitar sungai atau tempat-tempat berbahaya lainnya,” tutupnya. (ada/but)

  • Setyo Wahono-Nurul Azizah Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2025-2030, Fokus 8 Program Prioritas

    Setyo Wahono-Nurul Azizah Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2025-2030, Fokus 8 Program Prioritas

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pasangan Setyo Wahono-Nurul Azizah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025-2030 oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara, Jakarta.

    Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan fokus pada delapan program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama kerja.

    Delapan program unggulan atau quick wins yang akan dijalankan dalam satu tahun pertama kepemimpinan Setyo Wahono meliputi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi, Revitalisasi BUMD dan Regulasi Prioritas, Ketersediaan Air, Kesejahteraan Petani, Pendidikan Unggul, Kesehatan Masyarakat, Lingkungan Berkelanjutan, serta Pengentasan Kemiskinan.

    “Kami berharap dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Bojonegoro yang lebih makmur, sejahtera, dan membanggakan,” ujar Bupati asal kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro itu.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan serentak 961 kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati dan 85 wali kota dan wakil gubernur. Presiden Prabowo Subianto menyebut, momen ini sebagai sejarah baru bagi pemerintahan Indonesia.

    “Ini menandakan betapa besar bangsa Indonesia, demokrasi yang hidup dan dinamis. Meskipun berbeda partai, agama, suku, kita memiliki tugas dan tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia,” tegas Prabowo.

    Presiden juga berpesan kepada seluruh kepala daerah yang dilantik untuk memberikan pelayanan dan pengabdian maksimal kepada masyarakat. “Atas nama bangsa dan negara, saya mengingatkan, saudara dipilih sebagai abdi dan pelayan rakyat. Jadi harus menjaga kepentingan rakyat dan berjuang untuk kehidupan rakyat yang lebih baik,” pesannya.

    Usai pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti retret selama sepekan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat mempersiapkan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ke depan.

    Dengan dilantiknya Setyo Wahono dan Nurul Azizah, masyarakat Bojonegoro berharap adanya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor. Keduanya diharapkan dapat membawa Bojonegoro menuju kemajuan yang lebih baik dalam lima tahun ke depan. [lus/kun]

  • Disbudpar Banyuwangi Sesalkan Cemaran Limbah Oli di Pantai Bangsring

    Disbudpar Banyuwangi Sesalkan Cemaran Limbah Oli di Pantai Bangsring

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi menyatakan keprihatinannya atas cemaran limbah oli yang mencemari Pantai Bangsring Underwater (Bunder). Kejadian ini dinilai sangat merugikan, mengingat Bunder merupakan salah satu destinasi unggulan di Banyuwangi serta zona konservasi terumbu karang yang dijaga ketat.

    “Tentu kami sangat menyayangkan ya apalagi di sana wisata unggulan selain itu juga zona konservasi. Ada polusi seperti itu kan sangat berdampak bagi aktivitas wisata maupun lingkungannya,” ujar Plt Kepala Disbudpar Banyuwangi, Taufik Rohman, Kamis (20/2/2025).

    Disbudpar Banyuwangi saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak pengelola wisata Bunder untuk mengidentifikasi sumber limbah minyak tersebut.

    “Nanti kami lakukan penelusuran dengan pengelola wisata asal olinya dari mana. Ada unsur kesengajaan atau tidak, kalau ada ya kita mintai pertanggungjawaban. Karena kejadian ini tentu sangat merugikan,” tuturnya.

    Sementara itu, pengelola Pantai Bangsring Underwater, Sukirno, mengaku sangat dirugikan atas pencemaran ini. Pasalnya, Bangsring merupakan destinasi wisata favorit yang kerap menjadi tujuan wisatawan, sekaligus lokasi konservasi laut.

    “Kami juga sempat menerima komplain waktu ada rombongan pengunjung dari Jember. Bajunya kuning semua kena oli. Tamu yang biasanya snorkeling juga tidak berani karena adanya limbah oli tersebut,” kata Sukir.

    Sukirno berharap pencemaran ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, terutama pimpinan daerah, agar kejadian serupa tidak terulang dan wisatawan tetap nyaman berkunjung.

    “Sebenarnya bukan cuma sekali ini terjadi, dua kali. Dulu juga pernah, tapi yang datang oli yang sudah menggumpal. Bedanya kalau sekarang berupa cairan. Semoga ada tindakan dari pimpinan untuk membantu mengatasi,” jelasnya. [alr/beq]

  • Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Kejari Tanjung Perak Nyatakan Berkas Perkara 2 Tersangka Korupsi Parkir PD Pasar Surya Belum P-21

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya masih terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan parkir di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Pemkot Surabaya. Meski telah menetapkan dua tersangka, yakni M. Taufiqurrahman dan Masrur, berkas perkara keduanya belum dinyatakan lengkap atau P-21.

    Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemberkasan. “Saat ini masih tahap satu, kami masih dalam proses pemberkasan berkas perkara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Iswara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penghitungan kerugian negara akibat kasus korupsi parkir tersebut. “Untuk penghitungan kerugian negara sudah selesai, namun masih ada beberapa hal yang harus kami pelajari sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21),” katanya.

    Seperti yang diketahui, Kejari Tanjung Perak telah menetapkan M. Taufiqurrahman, mantan Direktur Pembinaan Pedagang PDPS periode 2019–2023, serta Masrur, Kepala Cabang Selatan PDPS, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan parkir di 17 lokasi di Surabaya. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 725 juta.

    Kedua tersangka saat ini masih ditahan di Rutan Medaeng cabang Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus ini bermula dari adanya sejumlah pelanggaran prosedur dalam perpanjangan kontrak pengelolaan di 17 titik parkir. Modus operandi yang ditemukan adalah perpanjangan kontrak yang tidak dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari pemberitahuan jangka waktu kontrak kepada pengelola parkir, evaluasi, hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

    Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran dari tahun 2020 hingga 2023 yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, penyidik menemukan adanya selisih antara data setoran uang yang dilaporkan oleh pengelola parkir ke kantor pusat dengan data yang tercatat di kantor cabang dan pihak pengelola.

    Kejari Tanjung Perak berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus korupsi ini hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. [uci/beq]

  • Ratusan Santri Asal Pulau Bawean Gresik Pulang ke Kampung Halaman

    Ratusan Santri Asal Pulau Bawean Gresik Pulang ke Kampung Halaman

    Gresik (beritajatim.com) – Ratusan santri asal Pulau Bawean Gresik mendominasi saat akan pulang ke kampung halamannya. Mereka memanfaatkan kapal cepat dengan diberi potongan tiket (subsidi) yang diinisiasi Dinas Perhubungan (Dishub) berangkat dari Pelabuhan Gresik.

    Ada 209 santri dari sejumlah pondok pesantren yang tersebar di wilayah Gresik maupun Provinsi Jawa Timur, mudik menjelang Bulan Ramadan 1446H.

    Salah satu santri dari pondok pesantren Syalafiyah Sukorejo Putri Mudarrisah (18) mengaku mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Gresik melalui Dishub dengan memberi subsidi pembelian tiket.

    “Wah surprise ada tiket potongan khusus bagi santri yang hendak mudik. Semoga nanti ada tiket gratis,” ujar santri asal Desa Kebuntelukdalam, Kecamatan Sangkapura, Kamis (20/2/2025).

    Hal yang sama juga dikatakan perwakilan pengurus santri Putra Sidogiri, Pasuruan, Abdur Rahman Wahid. Menurutnya, langkah pemberian tiket subsidi ini sangat memudahkan santri pulang saat liburan menjelang Bulan Ramadan. Sehingga, para santri bisa mudah mendapatkan tiket, dan bisa pulang dengan lancar.

    “Biasanya saat momentum menjelang Bulan Ramadan, tiket sudah habis. Tapi, ini alhamdulillah kami diberikan fasilitas yang sangat memudahkan kepada santri Bawean. Harapannya, program ini berkelanjutan agar para santri semangat dan punya motivasi tinggi menimba ilmu di pondok pesantren,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) KSOP Gresik, Capt Moch. Firmawan, menuturkan, keberangkatan kapal cepat Express Bahari 3F dengan kapasitas 401 berjalan lancar dan aman dengan membawa total 399 penumpang. “Hampir penuh, dari perjalanan di hari biasa. Mayoritas didominasi para santri yang sudah mulai liburan dan silaturahmi jelang Bulan Ramadan,” urainya.

    Ia menjelaskan saat ini cuaca di perairan Laut Jawa cukup baik untuk melayani penyeberangan Gresik ke Pulau Bawean. Dalam batas normal, gelombang hanya sampai ketinggian 1 meter.

    “Sesuai arahan Dirjen dan Ditlala, wajib kapal penumpang sudah dilakukan uji petik atau ramp chek kapal sebelum berangkat. Hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari standar keselamatan pelayaran,” paparnya.

    Zulfiqar petugas Dishub Gresik menambahkan, dari 209 total santri yang berangkat pulang ke Pulau Bawean, terdiri dari beberapa ponpes. Diantaranya, Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo Situbondo, Dalwa Putra dan Sidogiri Pasuruan. “Sebelum tiba di Pelabuhan Gresik, para santri dijemput 5 hingga 6 bus. Jarak yang paling jauh dari Situbondo. Kami juga menyesuaikan penjemputan sesuai dengan keberangkatan kapal,” imbuhnya. [dny/kun]

  • Pantai Bangsring Underwater Banyuwangi Tercemar Tumpahan Oli

    Pantai Bangsring Underwater Banyuwangi Tercemar Tumpahan Oli

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Cairan diduga oli mencemari Pantai Bangsring Underwater di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Dalam sebuah video yang beredar, tampak cairan hitam pekat menggenangi hampir seluruh area pantai.

    Pengelola Pantai Bangsring Underwater, Sukirno, membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan, cairan oli yang tumpah menggenangi hampir seluruh area pantai. Mulai dari dermaga, rumah apung, hingga titik-titik perbatasan laut dan pasir.

    Sukir menjelaskan, tumpahan oli yang terjadi terlihat sejak Senin (17/2) kemarin. Sebagian oli terbawa arus dan sebagian sisanya telah dibersihkan pengelola pantai.

    Sukir mengungkapkan, bahwa tumpahan oli yang terjadi di pantai bangsring sangat merugikan. Mengingat Pantai Bangsring adalah tempat wisata. Di sisi lain juga pantai tersebut juga area konservasi.

    Menurutnya, beberapa waktu lalu, cemaran tersebut sempat mengganggu aktivitas wisata di Pantai Bangsring Underwater. Beberapa wisatawan terlumuri cairan tersebut saat berenang di kawasan pantai.

    “Kemarin yang datang pas ada rombongan anak-anak TK dari Jember. Bajunya kuning semua kena oli. Tamu yang biasanya snorkeling juga tidak berani karena adanya limbah oli tersebut,” ujarnya.

    Sukir mengaku, tidak tahu dari mana asal muasal cairan oli tersebut. Namun dugaannya cemaran itu berasal dari kapal-kapal besar yang berada di lautan dekat pantai.

    Ia mengaku bahwa, cemaran serupa bukan pertama kali terjadi. Pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, cairan yang serupa juga sempat mencemari area Bangsring Underwater.

    “Sudah dua kali ini kejadian yang sama, sebelumnya waktu Nataru juga kena. Beberapa tamu komplain dan ini merugikan bagi kami. Kemarin Senin (tumpahan oli) datang lagi,” terangnya.

    Pihaknya berharap, pencemaran ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait. Sehingga hal-hal serupa tidak kembali terjadi.

    “Sebenarnya bukan cuma dua kali ini. Dulu juga pernah, tapi yang datang oli yang sudah menggumpal. Bedanya kalau sekarang berupa cairan,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Soal Kebijakan Efisiensi Prabowo, Begini Kata Mahfud MD

    Soal Kebijakan Efisiensi Prabowo, Begini Kata Mahfud MD

    Yogyakarta  (beritajatim.com)– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang patut dihormati.

    Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri acara pengukuhan Prof Dr Rr Siti Murtiningsih MHum Guru Besar Bidang Filsafat Pendidikan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menanggapi tren tagar “Indonesia Gelap” yang ramai di media sosial, Mahfud Md. menyatakan bahwa tidak semua kebijakan pemerintahan saat ini negatif.

    “Oh tidak, tidak semuanya ‘gelap’. Banyak kebijakan yang ‘terang’ dan tidak perlu diprotes kan,” ujar Mahfud.

    Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi dari Mahfud adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilainya sebagai langkah baik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

    “Saya kira ini adalah program yang bagus,” ucapnya.

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti langkah efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Menurutnya, efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara adalah langkah penting untuk memastikan optimalisasi anggaran.

    Efisiensi Anggaran untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

    Mahfud Md. menilai efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat, mengingat sejak era Orde Baru hingga Reformasi, persoalan inefisiensi selalu menjadi sorotan.

    “Sejak Orde Baru, kita sering marah karena anggaran negara tidak efisien. Begitu juga di masa reformasi, banyak yang menyoroti inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

    Ia mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden Prabowo, bahwa tingkat inefisiensi anggaran pada masa lalu mencapai 30 persen.

    “Mungkin sekarang ini adalah upaya untuk melanjutkan temuan tersebut, sehingga efisiensi harus terus diperbaiki. Kita harus menghormati upaya ini,” tambahnya.

    Selektivitas dalam Penerapan Efisiensi

    Meski mendukung efisiensi, Mahfud menegaskan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara selektif. Pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama terhadap sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar.

    “Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu ‘kan kurang,” ujar dia.

    Ia menekankan bahwa efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran negara yang kurang efektif, seperti praktik kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak perlu, serta gaya hidup mewah (flexing) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan dana negara.

    “Hal-hal seperti ini memang harus diefisienkan, dan menurut saya, Presiden Prabowo berada di jalur yang benar dalam menerapkan kebijakan ini,” tutup Mahfud. (ted)