Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya secara resmi menantang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan terobosan besar dalam pengelolaan kawasan mangrove. Sektor pariwisata alam ini didorong agar tidak sekadar menjadi aset konservasi, melainkan bertransformasi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekaligus ikon wisata global di Kota Pahlawan.
Desakan ini muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menuntut setiap daerah lebih kreatif dan mandiri secara fiskal.
“Ini perlu keberanian Pemkot menjawab tantangan untuk mengoptimalisasi, dengan mengeksplorasi lebih profesional wahana wisata milik pemkot agar menjadi salah satu sumber PAD, sekaligus menjadikan wahana wisata sebagai daya tarik wisatawan dan kebanggaan warga sebagai ikon Kota Surabaya,” tegas Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Senin (22/12/2025).
Kawasan Kebun Raya Mangrove Surabaya yang mencakup Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah dinilai memiliki potensi raksasa yang belum tergarap maksimal. Cak Yebe, sapaan akrab Yona, menyoroti kendala klasik seperti terbatasnya akses transportasi publik dan fasilitas penunjang yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
Sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, ia memandang pengelolaan yang “biasa-biasa saja” tidak akan cukup untuk menyelamatkan ruang fiskal daerah yang kian menyempit.
“Kalau potensi sebesar ini dikelola biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa. Padahal Surabaya butuh terobosan, apalagi ketika ruang fiskal semakin sempit,” ujar pria yang juga dikenal sebagai praktisi bela diri Ju-jitsu tersebut.
Menurutnya, pariwisata masa depan tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam statis. Diperlukan manajemen profesional, strategi promosi yang masif, serta kolaborasi terbuka dengan pelaku industri perhotelan dan komunitas lokal agar dampak ekonominya langsung menyentuh masyarakat.
“Wisata itu gak cuman soal tempatnya, tapi pengalaman. Kalau pengelolaannya setengah-setengah, jangan berharap kunjungan meningkat dan PAD terdongkrak,” tambah Cak Yebe.
Saat ini, rata-rata kunjungan Kebun Raya Mangrove masih berada di kisaran ribuan orang per bulan. Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan status Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia.
Meski fokus pada peningkatan pendapatan, Cak Yebe mengingatkan bahwa pengembangan fungsi ekonomi tidak boleh menepikan aspek konservasi. Kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan mangrove harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pengembangan wisata.
“Kalau dikelola dengan benar, konservasi jalan, ekonomi warga tumbuh, dan kota Surabaya punya kebanggaan. Itu yang seharusnya dikejar,” jelasnya.
Melalui Komisi A, DPRD akan terus mendorong Pemkot Surabaya untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari perbaikan aksesibilitas hingga modernisasi pola pengelolaan aset daerah.
“Ini soal pilihan. Mau menjadikan wisata sebagai aset hidup yang produktif, atau membiarkannya berjalan di tempat. Keberanian mengambil keputusan itu ada di Pemkot,” tutup Cak Yebe. [asg/beq]
