Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Komisi E DPRD Jatim Soroti Pentingnya Harmoni Sosial untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

    Komisi E DPRD Jatim Soroti Pentingnya Harmoni Sosial untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menekankan pentingnya harmoni sosial dan budaya dalam upaya menciptakan masyarakat anti-kekerasan, termasuk di lingkungan sekolah.

    Hal ini disampaikan Jairi dalam sebuah sarasehan bertajuk “Merajut Harmoni Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Anti Kekerasan” yang diselenggarakan di SMK Dr. Soetomo Surabaya (Smekdors) pada Kamis (20/2/2025) sore.

    Dalam sarasehan tersebut, Jairi menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan di berbagai kalangan. Pertama, ia mencatat adanya peningkatan sensitivitas etnis yang berpotensi memicu konflik.

    “Dulu kita tidak pernah membedakan etnis, sekarang etnisitas mulai muncul, sehingga rawan muncul kekerasan,” ujarnya.

    Faktor kedua adalah munculnya beragam bentuk kekerasan baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Kemudahan akses informasi dan interaksi online, menurut Jairi, justru membuka peluang baru bagi terjadinya kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual.

    “Dengan adanya media sosial dan fasilitas yang sangat banyak, ini menimbulkan semakin banyak bentuk kekerasan,” tambahnya.

    Ketiga, Jairi menyoroti adanya generation gap yang perlu dijembatani. Ia menyarankan dialog dan diskusi antar generasi, khususnya antara generasi milenial dan Gen Z, untuk mengurangi kesenjangan dan mencegah potensi kekerasan.

    “Generasi gap ini, harus dipertemukan dengan diskusi atau nyangkruk untuk memperkecil gap, sehingga kekerasan bisa diminimalisir,” jelasnya.

    Sarasehan ini juga menekankan peran penting sekolah dalam membentuk karakter anti-kekerasan. Sekolah, sebagai tempat interaksi intensif, membutuhkan peran guru BK yang terampil dan memiliki informasi terkini dalam menangani berbagai bentuk kekerasan.

    Selain itu, Jairi juga menyarankan reformasi kegiatan ekstrakurikuler sekolah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. “Reformasi ektrakurikuler sekolah. Saat ini tidak harus PMR, Pramuka, jadi harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya e-sport,” tuturnya.

    Sarasehan ini menjadi langkah awal dalam upaya membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, bebas dari kekerasan. Partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. [ipl/ian]

  • DLH Banyuwangi Terjunkan Tim Observasi Cemaran Oli di Pantai Bangsring Underwater

    DLH Banyuwangi Terjunkan Tim Observasi Cemaran Oli di Pantai Bangsring Underwater

    Banyuwangi (Beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi terjunkan tim khusus. Tim untuk melakukan observasi mendalam terkait cemaran limbah di Pantai Bangsring Underwater, Kecamatan Wongsorejo.

    Observasi tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat pencemaran, penyebaran, sertq darimana kemungkinan asal muasal limbah oli tersebut berasal.

    Plt Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani mengaku, telah mendapat kabar terkait cemaran oli di Pantai Bangsring Underwater pada Rabu (19/2) kemarin. Menurutnya, laporan yang di terima jika banyak genangan oli yang ada di rumah apung hingga bibir pantai. Sehingga mengganggu aktivitas wisata di lokasi tersebut.

    Yani menjelaskan, setelah melakukan penijauan di lokasi pencemaran oli tersebut nantinya pihaknya berharao dapat segera mengambil langkah selanjutnya agar tidak semakin merugikan wisatawan.

    “Jadi hari ini tim kami melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan masih melakukan observasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Yani tersebut, Kqmis (20/2).

    Yani mengungkapkan, observasi juga dibantu dan bekerja sama oleh pihak pengelola Bangsring Underwater. Tujuannya agar dapat menemukan titik-titik penyebaran dan lebih optimal melakukan penyusuran.

    “Semoga dengan adanya observasi ini bisa lebih cepat penanganannya. Kami berharap juga kedepan tidak terulang kejadian serupa,” tuturnya.

    Pengelola Pantai Bangsring Underwater Sukirno menambahkan, jika beberapa waktu lalu cemaran tersebut sempat mengganggu aktivitas wisata di Pantai Bangsring Underwater. Beberapa wisatawan terlumuri cairan tersebut saat berenang di kawasan pantai.

    Ia mengaku bahwa, cemaran serupa bukan pertama kali terjadi. Pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, cairan yang serupa juga mencemari area Bangsring Underwater.

    “Sudah dua kali. Pas Nataru juga kena. Beberapa tamu komplain dan ini merugikan bagi kami. Kemarin Senin (tumpahan oli) datang lagi,” tandasnya. [alr/but]

  • Ini 9 Prioritas Janji Bupati Gresik Gus Yani dan Wabup dr Alif Usai Dilantik

    Ini 9 Prioritas Janji Bupati Gresik Gus Yani dan Wabup dr Alif Usai Dilantik

    Gresik (beritajatim.com) – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan dr Asluchul Alif (Alif) resmi dilantik bersama 961 kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (20/2/2025). Usai dilantik kepala dan wakil kepala daerah itu, berjanji menitiberatkan 9 prioritas selama memimpin Gresik.

    Semua prioritas tersebut yang dimaksud diantaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk penanganan stunting. Penguatan pelestarian budaya lokal. Berikutnya, dukungan UMKM, industri kreatif, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

    Selanjutnya, industrialisasi berkelanjutan dan pengembangan kawasan ekonomi, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan wirausaha berbasis inovasi. Kemudian pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, implementasi teknologi digital dalam pemerintahan dan pengembangan. Serta pembangunan infrastruktur transportasi, akses digital, dan ketertiban, keamanan, maupun kehidupan sosial yang rukun.

    “Semua itu menjadi prioritas kami kedepan. Menandai awal kepemimpinan baru di Gresik yang berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor,” ujar Gus Yani, Kamis (20/2/2025).

    Dalam 100 hari kedepan lanjut dia, sejumlah program prioritas segera akan dijalankan. Termasuk pekerjaan rumah (PR) penanganan banjir Kali Lamong. “Terkait itu, kami membangun retarding basin, atau kolam retensi di Tambak Beras, Cerme. Ini adalah langkah konkret penanganan Kali Lamong,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dirinya bersama Wabup dr Alif juga berjanji mengoptimalkan layanan Universal Health Coverage (UHC). Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ini akan terus dikembangkan dengan penguatan Rumah Sakit Gresik Sehati. “Keberadaan rumah sakit tersebut untuk mengcover serta melayani masyarakat Gresik dibagian selatan,” imbuhnya.

    Sementara itu, di sektor pelayanan publik, bupati terpilih itu menegaskan pentingnya akselerasi layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kami mendorong OPD untuk fokus pada layanan yang masih perlu ditingkatkan, seperti perlindungan anak pekerja migran serta kerja sama dalam penyerapan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.

    Usai dilantik, orang nomor satu di Gresik tersebut akan mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang mulai 21-28 Februari 2025 bersama gubernur dan kepala daerah lainnya. [dny/kun]

  • Resmi Pimpin Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Tekankan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

    Resmi Pimpin Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Tekankan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

    Pacitan (beritajatim.com) – Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah resmi memulai tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pacitan periode 2025-2030. Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.

    Pelantikan tersebut menjadi puncak dari proses panjang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, pasangan dengan slogan Nyawiji-Sumrambah ini meraih kemenangan telak dengan perolehan 199.410 suara atau 68,6 persen dari total suara sah. Perolehan tersebut membuat mereka unggul signifikan dari pasangan Ronny Wahyono dan Wahyu Saptono Hadi.

    Usai dilantik, Indrata Nur Bayuaji atau yang akrab disapa Mas Aji langsung menyapa jajaran pemerintah daerah melalui sambungan video konferensi dari Pendopo Kabupaten Pacitan. Sekretaris Daerah Heru Wiwoho beserta para asisten dan pimpinan perangkat daerah turut hadir dalam pertemuan virtual tersebut.

    Dalam sambutannya, Mas Aji mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pacitan atas dukungan dan doa yang diberikan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Pacitan yang lebih sejahtera dan bahagia.

    “Jangan menyerah apapun keadaannya. Mari kita bersama-sama membangun Pacitan yang kita cintai ini,” ucapnya.

    Menariknya, setelah pelantikan, Mas Aji memberikan kepercayaan kepada Wakil Bupati Gagarin untuk memimpin pemerintahan daerah selama delapan hari ke depan. Hal ini dikarenakan dirinya harus mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. (end/suf]

  • Dengan Tangan Diborgol, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

    Dengan Tangan Diborgol, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto menjadi tersangka terkait dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku dan merintangi penyidikan.

    Hasto sempat dihadirkan sebelum KPK melakukan jumpa pers terkait penahanan dirinya. Dia sempat melempar senyum kepada awak media sambil sedikit memgangkat tangannya seolah menunjukkan borgol di tangannya.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto, red) dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto digedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

    Seperti diketahui, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    KPK juga mengungkapkan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 s.d. 23 Desember 2019 agar Sdr. Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil | Sumsel.

    KPK juga menerbitkan Surat Perintah Penyid kan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, menntangi atau menggagaikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI di atas.

    Dingkapkan KPK, pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses Tangkap Tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi (staf Hasto, red) untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. KPK menyebut, Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi bdak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap Hasto dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Larangan ini berlaku selama enam bulan sejak surat tersebut dikeluarkan pada 24 Desember 2024. [kun]

  • Polda Jatim Pastikan Stok Bahan Pokok Stabil jelang Ramadhan

    Polda Jatim Pastikan Stok Bahan Pokok Stabil jelang Ramadhan

    Surabaya (beritajatim com) – Polda Jawa Timur memastikan stok bahan pokok penting (Bapokting) stabil jelang bulan suci Ramadhan. Hal itu dipastikan setelah satgas pangan Polda Jatim melakukan pengecekan di sejumlah tempat bersama dengan stakeholder terkait.

    Kanit III Subdit I  Indagsi Kompol Harjanto Mukti Eko Utomo mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait terus melakukan pengecekan dan pemantauan sejumlah harga barang kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan  guna mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar dan memastikan ketersediaan stok bapokting di pasar.

    “Kami melakukan kegiatan pengecekan terhadap Bapokting, dimana hasil pengecekan yang kami dapatkan adalah harga-harga pada umumnya terkait bahan pangan Bapokting itu seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, gula bawang dan cabai relatif  stabil,” katanya, Kamis (20/02/2025).

    Dari hasil pengecekan, Harjanto tidak menampik adanya kenaikan harga pada harga daging ayam yang menyentuh angka Rp 36 ribu per kilogram. Namun, harga ayam itu masih dibawah Harga Ecer Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional yakni di harga Rp 40 ribu perkilogram.

    “Memang ada kenaikan pada harga daging ayam. Yang semula Rp 34 ribu kini menjadi Rp 36 ribu. Namun, itu masih dibawah standar harga yang ditetapkan Badan Pangan Nasional,” imbuhnya.

    Sementara itu, harga lombok yang sempat tinggi mencapai Rp 50 ribu per kilogram, kini sudah turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Harjanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas stok agar harga tidak naik pada bulan Ramadhan yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2025.

    “Kami akan melakukan pengecekan terus hingga pasca  Hari Raya Idul Fitri 1446 H jadi jauh hari dari sebelum Ramadhan  sampai dengan seterusnya kita akan lakukan pengecekan secara berkala walaupun nanti Lebaran sudah selesai,” tegasnya.

    Harjanto berharap dengan adanya satgas pangan memiliki manfaat yang jelas untuk masyarakat. Ia juga meminta kepada pihak – pihak terkait agar turut serta mendukung serta membantu menjaga stabilitas Bapokting di Jawa Timur.

    “Semoga kegiatan satgas pangan polda jatim beserta dengan jajaran dapat memberi manfaat buat masyarakat, guna terus dapat menjamin ketersediaan serta dapat membantu menjaga stabilitas harga bapokting,” pungkasnya. [ang/suf]

  • Resmi Jadi Bupati dan Wabup Blitar, Rijanto-Beky Jamin Tak Ada Pecah Kongsi

    Resmi Jadi Bupati dan Wabup Blitar, Rijanto-Beky Jamin Tak Ada Pecah Kongsi

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky Herdihansah resmi menjadi Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar periode 2025-2030, usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai resmi menjabat, Rijanto-Beky pun sepakat untuk menguatkan komitmen bersama menyelesaikan tugas sebagai Bupati-Wabup Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Rijanto-Beky pun menjamin tak akan ada lagi pecah kongsi antara Bupati-Wakil Bupati Blitar. Bagi Rijanto, pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati akan merugikan masyarakat secara langsung. Untuk itulah bupati dan wakil bupati secara kolaboratif membagi tugas secara proporsional.

    “Saya dan Pak Wabup adalah satu tim yang akan bekerja bersama-sama untuk membangun Blitar lebih baik. Kami akan berbagi peran dan tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing guna memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan harmonis,” tegas Bupati Blitar, Rijanto saat video conference, Kamis (20/02/2025).

    Pernyataan Bupati Blitar Rijanto itu pun diamini oleh sang wakil Beky Herdihansah. Beky pun berkomitmen akan terus bersama dengan Rijanto untuk membawa perubahan di Kabupaten Blitar.

    “Saya sepakat dengan pak bupati untuk terus bersama, dan saya sebagai orang yang baru di dunia pemerintahan tentu harus cepat beradaptasi dengan birokrasi mendampingi pak bupati dalam menjalankan tugas. Intinya ikan sepat makan terasi, harus cepat adaptasi,’’ ujar Beky di saat yang sama.

    Dalam pernyataan resminya, keduanya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang damai dan kondusif. Usai pilkada dan pelantikan ini Rijanto-Beky berharap seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membawa Kabupaten Blitar ke arah yang lebih baik.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh kedewasaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi di Blitar semakin matang dan berjalan dengan baik,” ujar Bupati Rijanto.

    Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya dan Wakil Bupati Beky Herdihansah untuk memimpin Kabupaten Blitar ke depan.

    “Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami emban dengan masyarakat Blitar,” lanjut Rijanto.

    Terkait pernyataan Mendagri bahwa setelah pelantikan boleh melakukan pergeseran pejabat, menurut bupati, Pemkab Blitar membutuhkan personil yang kuat dan profesional untuk menjalankan roda pemerintahan yang penuh tantangan.

    ‘’Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ tambahnya.

    Bupati Rijanto menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu mengedepankan prinsip profesionalitas dan kompetensi.

    “Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah. Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” pungkasnya.

    Saat ditanya tentang program 100 hari pemerintahannya, wakil bupati menegaskan bahwa dalam pemerintahan ini tidak ada istilah program 100 hari. Namun yang jelas Pemerintah Daerah akan bergerak cepat untuk mengatasi berbagai program prioritas yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

    ‘’Di awal awal nanti kami akan mempelajari kegiatan yang ada di APBD 2025 untuk langkah efisiensi sesuai perintah bapak presiden. Misalnya memangkas atau menunda program yang tidak efektif untuk ditata ulang dalam APBD perubahan 2025,’’ ujarnya.

    Wakil bupati juga menyinggung mengenai pentingnya kebersamaan dalam membangun Kabupaten Blitar. Untuk itulah setelah dilantik ia tidak lagi mengecat rambut dengan jambul biru. Jambul biru adalah bagian dari strategi personal branding dan icon pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah. Saat ini masyarakat sudah harus kembali bersatu membangun Blitar tanpa membedakan warna ataupun pilihan politik.

    Dengan semangat kebersamaan, Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdiansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Blitar.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari semua pihak agar Kabupaten Blitar bisa terus maju dan menjadi lebih baik,” tutup Rijanto.(owi/ian)

  • Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Digelar di Depan DPRD Jatim Besok

    Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Digelar di Depan DPRD Jatim Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok gabungan masyarakat sipil, akademisi dan mahasiswa Surabaya akan kembali menggelar aksi demonstrasi ‘IndonesiaGelap’ di depan Gedung DPRD Jawa Timur, pada Jumat (21/2/2025) besok.

    Korlap Aksi, Thanthowy Syamsuddin mengatakan bahwa aksi ‘IndonesiaGelap’ kembali digelar untuk kedua kalinya di Surabaya. Merespons kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

    “Kami turut membawa hasil kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan,” kata Thanthowy, Kamis (20/1).

    Thanthowy menjelaskan bahwa tuntutan pertama dalam aksi mereka besok adalah mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang dinilai pro rakyat, yaitu RUU Masyarakat Adat.

    “Konflik agraria dan kriminalisasi terus terjadi akibat belum adanya payung hukum yang kuat. Dampaknya, berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sekitar 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi,” jelasnya.

    Kedua, pihaknya juga meminta DPR segera mengetok RUU Perampasan Aset. Tanpa UU itu, aset koruptor akan sulit disita dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp200 triliun berdasarkan data ICW.

    “Dampaknya negara kehilangan potensi pemulihan aset,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

    Berikutnya, massa aksi juga mendorong disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pasalnya, sebanyak 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum.

    Kemudian, lanjut Thanthowy, pihaknya juga menolak revisi UU TNI dan Polri yang dianggap tidak pro terhadap rakyat sipil. Dan meningkatkan potensi represi dan melemahkan demokrasi.

    “Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi,” rincinya.

    Terkait keberlanjutan lingkungan, Thanthowy juga mengatakan menolak revisi UU Minerba & Kejaksaan. Sebab dalam revisi ini dinilai menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum.

    “Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan,” kata dia.

    Lebih lanjut, sama seperti aksi sebelumnya massa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, dan kabinet yang gemuk.

    “Pemborosan anggaran akibat struktur kabinet yang terlalu besar. Lalu pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka harus ada evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan realokasi anggaran yang lebih tepat,” ucapnya.

    Pihaknya juga mengkritisi Program Makan Bergizi (MBG). Sebab sejauh ini telah banyak ditemukan permasalahan, di antaranya terkait distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan yang tidak memadai.

    “Sekitar 30 persen makanan yang didistribusikan tidak layak konsumsi. Kami meminta ada audit menyeluruh, perbaikan skema distribusi atau pembatalan program,” ucapnya.

    Mereka juga mengkritisi Multifungsi TNI-Polri. Sebab kebijakan ini dinilai bertentangan dengan reformasi demokrasi. Hal itu menimbulkan potensi pelanggaran HAM meningkat.

    Terakhir mereka juga menuntut agar menghentikan proyek IKN, MBG serta Danantara yang tidak mendasar, dan lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Pembebanan APBN untuk proyek-proyek non-prioritas. Bakal berdampak pada defisit anggaran diprediksi mencapai Rp150 triliun dalam 10 tahun,” tutup dia. [ram/ian]

  • Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dilantik Presiden serentak bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Mengawali prosesi pelantikan, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berkumpul di Kawasan Monumen Nasional (Monas) mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB) bewarna putih lengkap dengan topi dan lencana. Dilanjutkan dengan baris berbaris (long march) Monas menuju Istana Merdeka.

    Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berbaris diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

    Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Usai pengambilan sumpah jabatan, ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis.

    Di antaranya Gubernur Lampung sebagai perwakilan Agama Islam, Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Agama Katholik, Wali Kota Singkawang mewakili Agama Buddha, serta Bupati Karangasem sebagai perwakilan Agama Hindu, Wali Kota Kota Manado sebagai perwakilan Agama Konghucu, sedangkan perwakilan Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke.

    “Selamat atas pelantikan saudara-saudara. Selamat atas mandat yang telah diberikannya oleh rakyat dari daerah masing-masing. Dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo menegaskan, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah. Dimana ini merupakan kali pertama pelantikan serentak digelar dengan melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Semuanya dilantik serentak oleh Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Ini juga menunjukkan betapa besar bangsa kita. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tegas Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan pengabdian dalam tugasnya. Bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka adalah pelayan rakyat.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di sana. Mudah mudahan saudara akan kuat di situ digembleng,” pungkasnya.

    Setelah seluruh prosesi pelantikan usai, Presiden Prabowo bekesempatan menyalami satu persatu kepala daerah bersama para pendamping atau keluarga yang diundang di Halaman Istana Kepresidenan.

    Usai pelantikan, Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya melanjutkan Program Nawa Bhakti Satya dan siap bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    “Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Khofifah.

    Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Kami siap membangun sinergitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” kata Khofifah.

    Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekdaprov Jatim dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.

    “Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah,” tegasnya.

    Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos). “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.

    Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.

    “Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.

    Karangan Bunga Ucapan Selamat Pelantikan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menjadi Gubernur-Wagub Jatim penuhi Gedung Negara Grahadi.

    Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu.

    “Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Khofifah.

    Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. [tok/suf]

  • Dilantik Menjadi Bupati Lamongan, Berikut Komitmen Yuhronur

    Dilantik Menjadi Bupati Lamongan, Berikut Komitmen Yuhronur

    Lamongan (beritajatim.com) – Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar Aksara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis (20/2/2025).

    Momentum ini menandakan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang hidup dan berjalan dengan baik. Karena sebelumnya seluruh kepala daerah dan wakilnya sudah mengikuti rangkaian Pilkada serentak 2024.

    “Pertama saya ucapkan selamat atas terpilihnya saudara semua sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah masing-masing. Pelantikan serentak kali ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, dan menandakan bahwa demokrasi negara kita sangat hidup,” tutur Prabowo Subianto dalam sambutannya di hadapan 961 kepala daerah dan wakil daerah yang hadir.

    Prabowo menegaskan bahwa terpilihnya kepala daerah adalah sebuah kepercayaan rakyat. Yangmana sebagai pelayan masyarakat, kepala daerah harus memberikan dedikasi penuh dalam pelayanan masyarakat.

    “Saya ingatkan bahwa saudara dipilih berarti saudara adalah pelayan rakyat. Sebagai abdi rakyat harus membela kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup rakyat,” tegasnya.

    Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara menjalani prosesi pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa setelah pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan retreat di Akademi Militer Magelang.

    “Tujuannya agar kepala daerah mampu memegang teguh asas kepemimpinan dan meresapi nilai-nilai karakter taruna, sehingga terhindar dari hal-hal tercela dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

    Sementara Yuhronur Efendi, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Lamongan, baik infrastruktur fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Setelah dilantik untuk masa jabatan 2025-2030, saya dan Mas Dirham berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas untuk masyarakat Lamongan,” kaya Yuhronur. (fak/but)