Author: Beritajatim.com

  • Jalan Sukorejo-Bangil Rusak, Perbaikan Terancam Ditunda

    Jalan Sukorejo-Bangil Rusak, Perbaikan Terancam Ditunda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kondisi jalan Sukorejo-Bangil yang rusak parah menjadi keluhan warga. Jalanan bergelombang, retak di sana-sini, dan lubang-lubang mengancam keselamatan pengguna jalan.

    Kondisi ini terlihat jelas di sepanjang ruas jalan yang melintasi Desa Oro-oro Ombo Wetan di Kecamatan Rembang hingga Wonokerto di Kecamatan Rembang.

    Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, Cahyo Fajar, mengakui bahwa ruas jalan tersebut memang sudah diusulkan untuk diperbaiki. “Memang beberapa sudah masuk perencanaan tahun ini,” katanya.

    Apalagi, kerusakan jalan yang terjadi hanya tinggal di dua desa itu. Sedangkan tahun lalu, perbaikan jalan sudah dilakukan mulai sekitar Pasar Sukorejo. Termasuk peningkatan kondisi jalan dengan rigid beton di Desa Oro-oro Ombo Wetan. “Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun ini,” katanya.

    Namun, harapan tersebut masih belum pasti. Meskipun anggaran sekitar Rp 4 miliar telah dialokasikan, ada kemungkinan dana tersebut akan dialihkan. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu instruksi terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. “Itu yang sampai sekarang belum bisa kami pastikan,” ujar Cahyo.

    Akibatnya, hingga mendekati akhir triwulan pertama, proyek perbaikan jalan ini masih belum diajukan ke tahap lelang. “Sampai sekarang masih menunggu, kami belum bisa meluncurkan lelangnya,” jelasnya. (ada/kun)

  • Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2024), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto. Yakni lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan.

    “Ini merupakan momen bersejarah di negeri ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik langsung di Istana Negara oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Jumat (21/2/2025).

    Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Mojokerto merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Ning Ita optimistis Kota Mojokerto akan terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.

    “Saya merasakan betapa besarnya amanah rakyat yang saya emban. Mari kita bersama melangkah menuju Kota Mojokerto yang lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat,” katanya.

    Usai dilantik, Ning Ita bersama ratusan Kepala Daerah akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Tetret akan digelar mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. [tin/kun]

  • Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pamekasan, komitmen memberikan dukungan penuh bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan masa kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2025-2030.

    Hal tersebut disampaikan menjelang Kongres VI Partai Demokrat yang dijadwalkan digelar di pada 24-25 Februari 2025 mendatang. Di mana AHY kembali menjadi salah satu kandidat ketua umum yang akan bersaing pada perhelatan musyawarah tertinggi Partai Demokrat.

    “Pengurus dan kader di semua tingkatan di Pamekasan, sepakat dan solid mendukung AHY menjadi Ketum Demokrat, Periode 2025-2030,” kata DPD Partai Demokrat Pamekasan, Ismail, Jum’at (21/2/2025).

    Pihaknya menilai jika saat ini sosok AHY memiliki popularitas, kapabilitas dan integritas yang sulit ditandingi kandidat lainnya. “Hal itu ditunjukkan Mas AHY dalam menjaga soliditas partai di tengah badai perebutan kepemimpinan pada Kongres Sibolangit, beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

    “Peristiwa kongres itu semakin memantapkan soliditas dan solidaritas kader partai, sekaligus menunjukkan kemampuan dan kepiawaian AHY dalam berpolitik yang santun, namun tetap tegas dan taktis dalam mengambil keputusan,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut sekaligus memantapkan langkah Demokrat Pamekasan, untuk memberikan dukungan penuh bagi AHY untuk kembali maju sebagai Ketum Demokrat untuk lima tahun kedepan.

    “Selama ini, Mas AHY sudah terbukti mumpuni menghadapi berbagai tantangan di Partai Demokrat, dan mampu melakukan konsolidasi dan menjaga persatuan di Partai Demokrat pasca upaya merebut pimpinan Demokrat secara ilegal,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Kecelakaan Tabrak Lari di Mojokerto, Remaja Putri Meninggal di Lokasi

    Kecelakaan Tabrak Lari di Mojokerto, Remaja Putri Meninggal di Lokasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di wilayah hukum Polres Mojokerto pada Jumat (21/2/2025) sekitar pukul 06.45 WIB. Peristiwa ini melibatkan pengendara sepeda motor Honda Mio dengan nomor polisi N 3175 TE dan sebuah kendaraan kontainer yang tidak diketahui nomor polisinya.

    Insiden tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ini menyebabkan seorang putri meninggal di tempat, sementara sang ayah selamat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

    Kasus ini kini sedang ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto. Petugas telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Mio N 3175 TE dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut.

    Saat kejadian, Jatim Amindra Perangin Angin (49), warga Dusun Krajan RT 10 RW 02, Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, mengendarai sepeda motor Honda Mio tersebut. Ia membonceng sang putri, Aprian Ariesta Parangin Angin.

    Keduanya melaju dari arah barat ke timur, yakni dari Kota Mojokerto menuju Pasuruan. Sepeda motor mereka berjalan searah dengan kendaraan kontainer, dengan posisi di sisi kiri truk. Sampai di lokasi kejadian, sepeda motor berusaha mengambil haluan ke kanan untuk menghindari kendaraan roda empat yang sedang parkir di depannya. Namun, sepeda motor bersinggungan dengan kendaraan kontainer, menyebabkan penumpangnya terjatuh ke kanan dan terlindas ban truk.

    Usai melintas, kendaraan kontainer langsung kabur ke arah timur.

    “Katanya bapak dan anak. Yang meninggal anaknya, perempuan. Bapaknya baik-baik saja. Iya dua-duanya berjalan dari arah barat, kemungkinan bersinggungan kemudian putrinya jatuh dan terlindas ban truk. Truknya kabur ke timur,” ungkap salah satu warga, Umar. [tin/beq]

  • Diduga Rugikan Rp569 M, 3 Tersangka Korupsi Bank BUMD Jatim Ditahan Kejati Jakarta

    Diduga Rugikan Rp569 M, 3 Tersangka Korupsi Bank BUMD Jatim Ditahan Kejati Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMD Jawa Timur Cabang Jakarta. Bahwa berdasarkan perhitungan Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jakarta (Tbk). atas permintaan Penyidik ditemukan Kerugian Negara sekira senilai sebesar Rp.569 miliar.

    Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jakarta Syahron Hasibuan, ketiga tersangka berinisial BN berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-04/M.1/Fd.1/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, BS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025, dan ADM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-06M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025. Namun, Syahron belum menjelaskan lebih rinci identitas dan jabatan para tersangka. Dia hanya menyebut, terhadap tiga tersangka dilakukan penahanan.

    “Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka BN di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Tersangka BS di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Tersangka ADM di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 (dua puluh) hari ke depan,” kata Syahron.

    Dia menambahkan, pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. [hen/beq]

  • Cendekiawan Yudi Latif: Rakyat Sudah Lama Menanti Janji Demokrasi

    Cendekiawan Yudi Latif: Rakyat Sudah Lama Menanti Janji Demokrasi

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif mengatakan, rakyat sudah lama menanti janj-janji demokrasi. Mereka ingin sosok pemimpin yang bukan hanya berjanji tapi memberi bukti.

    “Dan di dalam konteks bukti itu, konsistensi menjadi penting antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan dan konsistensi di dalam kebijakan: jangan tebang pilih. Tapi harus betul-betul di atas dasar rasionalitas,” kata Yudi, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Saat ini Prabowo mencanangkan efisiensi anggaran. Yudi menekankan pentingnya asas keadilan dan asas produktivitas nilai guna dalam efisiensi anggaran tersebut. “Jangan cuma menyunat anggaran, tapi nanti dananya tidak digunakan untuk kepentingan yang lebih strategis untuk memajukan bangsa. Jangan sampai hanya gali lubang tutup lubang,” katanya.

    Konsistensi dan ketepatan tata kelola menjadi kata kunci. “Boleh jadi maksudnya baik. Tapi kalau tata kelolanya tidak tepat, bisa jadi dampaknya tidak sesuai harapan,” kata Yudi.

    Yudi mencontohkan program Makan Bergizi Gratis. Dia menyarankan agar program ini untuk menguatkan pelaku usaha mikro kecil menengah lokal dan tidak hanya dikelola pelaku usaha besar.

    “Kemudian memfungsikan berbagai sumber daya sumber daya lokal, sehingga di balik makan siang gratis itu menjadi wahana untuk kedaulatan pangan, pemerdayaan UMKM, dan lain-lain,” katanya.

    Pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas untuk melaksanakan program seperti MBG. “Tapi betul-betul diperlukan tata kelola yang bisa diterjemahkan aspek detailnya yang secara keseluruhan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata mantan kepala pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

    Kembalinya militer ke posisi-posisi jabatan sipil juga dikritisi Yudi Latif. “Jangan tindakan dulu dikedepankan, baru kemudian rekayasa hukumnya dikerjakan belakangan. Karena itu akan punya kesan bahwa pemerintahan menghalalkan segala cara,” katanya.

    “Jadi kalaupun ada militer yang ingin diangkat dan ditujukan di jabatan-jabatan sipil, dia harus mundur dulu dari jabatan militernya. Atau kalau ingin revolusi, ya berarti aturan mainnya diubah dulu. Tapi itu kan berarti membalikkan seluruh jalannya sejarah kita,” kaya Yudi. [wir]

  • Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Serangan Digital Meningkat, Media di Indonesia Terancam

    Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Serangan Digital Meningkat, Media di Indonesia Terancam

    Jakarta (beritajatim.com) – Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia di Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025). Riset ini mencatat skor keselamatan jurnalis selama 2024 sebesar 60,5 poin, masuk dalam kategori “agak terlindungi”. Peluncuran indeks ini bertepatan dengan Konvensi Media di Dewan Pers dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional.

    Meski ada peningkatan skor dari tahun sebelumnya, riset ini menemukan bahwa ancaman terhadap jurnalis dan media justru meningkat, terutama dalam bentuk intimidasi, serangan fisik, dan ancaman digital seperti doxing di media sosial. Secara khusus, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyoroti maraknya serangan DDoS (Distributed Denial of Service) yang menargetkan media dengan pemberitaan kritis dan independen.

    Serangan DDoS mengganggu operasional media dan kebebasan pers di Indonesia. Dampaknya tidak hanya membuat berita sulit diakses karena situs mengalami gangguan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional perusahaan media. AMSI menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers harus mencakup aspek fisik, digital, dan ekonomi agar media tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi.

    Riset kualitatif AMSI pada Desember 2024 menemukan bahwa serangan DDoS sering menargetkan media online yang membahas isu sensitif seperti korupsi, judi online, dan pelanggaran HAM. Responden dalam riset ini meliputi Tempo, KBR, Narasi, Suara.com, Project Multatuli, Pojoksatu.id, dan Harapanrakyat.com.

    Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menekankan pentingnya memperluas definisi kekerasan terhadap pers agar mencakup serangan digital terhadap perusahaan media. “Di era digital ini, perusahaan media justru kerap jadi korban serangan digital yang bertujuan untuk menghalangi akses publik untuk tahu masalah-masalah sensitif yang diangkat oleh jurnalis,” katanya. “Perlu ada upaya sistematis untuk melindungi perusahaan media dari ancaman kebangkrutan akibat tidak mampu membayar biaya server yang mendadak melonjak akibat serangan digital,” tambahnya.

    Salah satu serangan digital terbesar dialami Narasi.tv pada September 2022, ketika situs mereka tak bisa diakses akibat serangan DDoS. Bahkan, beberapa perangkat dan akun media sosial awak Narasi diretas. “Diam atau mati,” demikian ancaman yang diterima tim Narasi setelah serangan itu. Meski kasus ini telah dilaporkan sejak 2022, hingga kini pelaku belum terlacak.

    Serangan DDoS juga berdampak luas pada media nasional dan lokal. Pada 2023, Tempo mengalami serangan berat usai menerbitkan berita tentang judi online dan kepolisian. Suara.com mengalami serangan serupa pada Oktober 2023, dengan lonjakan traffic mencurigakan yang memperlambat kinerja server. Pojoksatu.com bahkan menerima serangan DDoS berulang dari 2020 hingga 2022, dengan jutaan IP asing membanjiri server mereka.

    Direktur Utama Harapanrakyat.com, Subagja Hamara, menyatakan bahwa serangan digital berdampak signifikan pada kinerja bisnis media. “Serangan DDoS dan malware menghancurkan performa kami. Traffic turun sampai 80 persen, adsense juga turun. Dan sampai hari ini kami masih harus perbaiki dampaknya,” katanya.

    Serangan digital tidak hanya membebani biaya server, tetapi juga memengaruhi kebijakan redaksi. Beberapa media terpaksa menurunkan konten untuk mencegah serangan lebih lanjut. “Kalau sudah begitu, kami terpaksa menurunkan konten. Kalau tidak, serangan akan menyebar ke konten yang lain,” ujar Muhammad Ridwan dari Pojoksatu.com.

    AMSI mendesak Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi Digital untuk mengambil langkah konkret dalam menangani serangan digital terhadap media. “Jangan sampai media di Indonesia tidak ada yang berani menerbitkan berita kritis dan independen, karena khawatir dibangkrutkan lewat serangan digital yang tak bertanggung jawab,” kata Wahyu Dhyatmika. [beq]

  • Usai Dilantik, Bupati Kediri Mas Dhito Fokus Selesaikan Pembangunan 5 Tahun ke Depan

    Usai Dilantik, Bupati Kediri Mas Dhito Fokus Selesaikan Pembangunan 5 Tahun ke Depan

    Kediri (beritajatim.com) – Selepas mengikuti proses pelantikan kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) di Istana Merdeka Jakarta, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa momentum pelantikan serentak ini menjadi awal dari kebersamaan membangun Indonesia yang lebih baik, termasuk Kabupaten Kediri sebagai episentrum baru di Jawa Timur. Pihaknya akan fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung di periode pertamanya.

    “Tugas kita masih banyak. Tentunya saya memohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri untuk tetap mendoakan satu sama lain,” kata Mas Dhito, usai dilantik.

    Pada kepemimpinan periode keduanya, Mas Dhito berkomitmen menyelesaikan berbagai pembangunan di sektor infrastruktur, termasuk Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), Gedung Kesenian dan Museum Kabupaten Kediri, Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK), revitalisasi Pasar Ngadiluwih, Masjid An-Nur Pare, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Di sektor kesehatan, ia berencana meningkatkan capaian Universal Health Coverage (UHC) serta melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah kecamatan yang belum memiliki akses pendidikan setingkat SMP-SMA.

    Untuk itu, selain menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, Mas Dhito mengajak elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Kediri.

    “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” katanya, usai dilantik menjadi Bupati Kediri periode 2025-2030.

    Sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh kepala daerah yang dilantik, ia menegaskan pentingnya bekerja keras dalam melayani kepentingan rakyat.

    “Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo, saat melantik 961 kepala daerah. [ADV PKP/nm]

  • Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif meminta Presiden Prabowo Subianto tidak mudah melontarkan pernyataan spontan. Pernyataan yang hendak dilontarkan harus dipikirkan lebih matang sebelumnya.

    Yudi menanggapi pertanyaan Beritajatim.com soal pernyataan ‘Ndasmu’ oleh Prabowo yang dianggap kasar oleh publik. “Beliau jangan terlalu impulsif. Cara berkomentar soal kebijakan jangan didasarkan pada impuls-impuls, daya dorong yang sifatnya spontan. Perlu dipikirkan lebih mendalam,” katanya, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Setidaknya empat kali Prabowo melontarkan pernyataan ‘Ndasmu’. Pertama, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 15 Desember 2023. Ia menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam putusan batas usia capres dan cawapres.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo, soal etik? Etik? Etik? Endasmu Etik,” kata Prabowo dalam video yang viral di media sosial.

    ‘Ndasmu’ berikutnya dilontarkan pada saat berpidato dalam peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” katanya.

    Dalam momentum yang sama, Prabowo menggunakan kata ‘ndasmu’ untuk merespons kritik soal gemuknya kabinetnya. “Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu,” katanya.

    Lalu, Prabowo menggunakannya untuk menampik tudingan intervensi Presiden Ketujuh Joko Widodo terhadapnya. “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” katanya.

    Tak hanya pernyataan ‘ndasmu’, Yudi Latif juga mengkritisi beberapa argumentasi Prabowo yang cenderung kurang kuat.

    “Misalkan enggak apa-apa hutan ditebang untuk sawit. Tapi dengan argumen di bawah standar rasionalitas ilmiah. Itu menurut saya, betul-betul jawaban spontan yang tidak dipikirkan secara mendalam,” kata Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) ini.

    Perbandingan gemuknya kabinet Indonesia dengan jumlah personel kabinet di Timor Leste juga menjadi sorotan “Dia kan hanya membandingkan dengan Timur Leste. Kenapa tidak membandingkan dengan Amerika yang cuma 11 orang (menteri). Bahkan Cina cuma 23 orang (menteri),” kata Yudi.

    “Jadi, itu argumen yang sumir yang tidak solid secara rasionalitas ilmiah Termasuk juga pilihan-pilihan kosakata, pilihan-pilihan diksi,harus di dalam ambang kepatutan sebagai orang nomor satu,” kata cendekiawan yang membidangi Pancasila tersebut.

    “Orang nomor satu di Indonesia kan segala ucapan tindakannya jadi role model. Jamgan sampai ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kurangnya adab itu jadi model yang akan bisa ditiru oleh masyarakat,” kata Yudi. [wir]

  • Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kediri terkait pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemahaman Pengelolaan Risiko. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (20/2/2025) dan Jumat (21/2/2025) di salah satu hotel di Kota Kediri dengan dihadiri perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Kediri. Muklis Isnaini, Inspektur Kota Kediri, menegaskan bahwa manajemen risiko mencakup beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis.

    “Sampai saat ini yang sudah dilakukan hanya sebatas menyusun saja, mudah-mudahan risiko-risiko yang diregister ke depan pastinya ada tindak lanjut tidak hanya sebatas kita mengenali dan mencatat risiko tapi harus ada upaya untuk melakukan meminimalisir risiko,” ujarnya.

    Berdasarkan regulasi yang berlaku, implementasi SPIP wajib dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Muklis menjelaskan, “Sesuai dengan peraturan tersebut, ada lima unsur SPIP, yakni: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus diimplementasi secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.”

    Menurutnya, pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah merupakan aspek penting dalam menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, risiko yang muncul di tingkat pemerintah daerah, OPD, maupun kegiatan operasional harus dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.

    Dengan adanya kegiatan ini, Inspektorat Kota Kediri menargetkan tersusunnya dokumen register risiko Pemerintah Daerah dan register risiko OPD tahun 2025. Saat ini, Level SPIP Kota Kediri berada di level 3 dengan skor 3,207, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor 3,08, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan skor 2,76.

    “Saya mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” pungkas Muklis. [nm/ted]