Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • 53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    Magelang (beritajatim.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, hingga Jumat, 21 Februari 2025 petang, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir.

    “Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

    “Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan penundaan keberangkatan kader PDI-P untuk mengikuti retreat di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan beberapa saat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Adapun retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang digelar Kemendagri meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. [hen/ian]

  • Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Jember (beritajatim.com) – Dua orang dosen Universitas Jember bergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar ratusan orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Mereka adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muhammad Iqbal dan Kris Hendrijanto. Mereka datang dengan mengenakan kaos warna hitam bertuliskan ‘Indonesia Gelap’.

    Tak hanya datang, Iqbal bahkan berorasi. “Sebagai ASN, saya punya tanggung jawab moral untuk membersamai aura dan energi kawan-kawan semua, untuk membersamai jeritan rakyat Indonesia yang saat ini tengah pontang-panting babak belur akibat kebijakan kekuasaan,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

    Iqbal kemudian menjelaskan isu-isu yang disuarakan mahasiswa, yakni penolakan terhadap revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

    Salah satu mahasiswa menyeletuk, “Wah, ini sama saja kuliah tiga SKS.”

    Iqbal dan Kris memang sama-sama mantan aktivis Gerakan 1998 saat mahasiswa. Kris pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Iqbal adalah pegiat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di Universitas Airlangga.

    “Dosen itu dulu dan asalnya juga sebagai mahasiswa di kampus. Aktivitas utamanya adalah belajar merawat menumbuhkan nalar kritis, rasional dan mencintai kebenaran dan keadilan,” kata Iqbal.

    Maka, ketika mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil bergerak untuk menyuarakan jeritan rakyat, Iqbal memutuskan bergabung. “Jeritan mahasiswa dan rakyat adalah moral call, panggilan moral untuk membersamai gerakan mahasiswa,” katanya.

    Iqbal dalam aksi tersebut diminta beberapa koordinator lapangan untuk berorasi. “Saya terima itu sebagai mandat, karena pada hakikatnya mahasiswa dan rakyat pemegang kedaulatan negara dan bangsa ini. Pemerintah atau penguasa hanyalah memegang kewenangan yang dibatasi masanya oleh konstitusi,” katanya.

    Bukan sekali ini saja Iqbal bergabung dan berorasi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law, dia juga berorasi menyemangati mahasiswa.

    Sementara itu, Kris Hendrijanto bergabung dengan aksi mahasiswa karena itu tanggung jawab moral. “Akademisi tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak karya jurnalnya yang masuk Scopus, tapi lebih luas dari itu adalah seberapa bermafaat tenaga dan pikirannya dituangkan bagi rakyat banyak,” katanya.

    Kris tak gentar dijatuhi sanksi oleh rektorat karena bergabung dalam aksi yang mengkritisi pemerintah. “Kebebasan berpikir dan berpendapat setiap warga negara dijamin undang-undang. Memangnya ASN bukan warga negara?” katanya.

    Kris hanya ingin menggunakan haknya sebagai warga negara untuk bersuara. “Saya rasa tidak ada yang salah kalau saya mengambil hak untuk ikut berlumpul dan berserikat, berpikiran dan mengemukakan pendapat. Saya justru heran kalau ada akademisi yang berdiam diri dan tudak melakukan apa-apa atas karut marut yang terjadi di negara ini,” katanya. [wir]

  • PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bondowoso pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Athoilah, selaku koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada ketidaklayakan lingkungan pembelajaran, khususnya di Bondowoso.

    “Tuntutan kami jelas, menolak efisiensi anggaran pendidikan. Kami meminta Komisi IV DPRD Bondowoso untuk menindaklanjuti hal ini,” kata korlap aksi.

    Ratusan mahasiswa PMII Cabang Bondowoso aksi di depan gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Dalam waktu 7 x 24 jam, lanjutnya, DPRD Bondowoso harus membuat surat pernyataan yang menjamin tidak ada efisiensi anggaran pendidikan di Bondowoso.

    “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” sergah Athoilah.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk berkurangnya beasiswa KIP-K dan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihaknya telah membahas isu ini dengan tim anggaran.

    “Sebetulnya kami sudah bergerak sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 muncul. DPRD sudah memanggil tim anggaran untuk membicarakan efisiensi ini, dan kami sepakat bahwa jika menyangkut pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, kami menolak efisiensi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam Khalid menjelaskan bahwa Bondowoso mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 55 miliar.

    DPRD masih menghitung dampak refocusing anggaran tersebut dan akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan tidak terkena imbasnya.

    “Kami di DPRD juga punya teman-teman di DPR RI. Insya Allah, kami akan terus bersuara agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tambahnya. (awi/but)

  • Satlantas Polresta Banyuwangi Lakukan Pemetaan Blackspot untuk Tekan Kecelakaan Jelang Mudik 2025

    Satlantas Polresta Banyuwangi Lakukan Pemetaan Blackspot untuk Tekan Kecelakaan Jelang Mudik 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyuwangi mulai memetakan titik rawan kecelakaan atau blackspot di sejumlah wilayah. Selain itu, Satlantas juga membentuk tim khusus untuk mencari dan menangani jalan-jalan rusak di Banyuwangi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan, terutama menjelang musim mudik Lebaran tahun 2025.

    Kasatlantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo, menjelaskan bahwa pemetaan ini dilakukan dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru, yang merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru untuk pengamanan mudik Lebaran.

    “Kita sudah melaksanakan deteksi blackspot, seperti di Bulusan, Sengkan Mayit, di Genteng, Benculuk,” jelasnya, Jumat, 21 Februari 2025.

    Sebagai langkah preventif, pihak kepolisian bersama ulama dan tokoh agama setempat juga melakukan ruqyah di titik-titik blackspot tersebut. Ruqyah ini dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk mengeliminasi kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi.

    Elang Prasetyo mengungkapkan bahwa selama dua pekan pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru, angka kecelakaan lalu lintas di Banyuwangi mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu.

    Selain pemetaan blackspot, Satlantas Polresta Banyuwangi juga membentuk Tim Pencari Jalan Rusak yang dipimpin oleh Kanit Gakkum Satlantas, Ipda Andi Restu Darmawan. Tim ini merupakan gabungan lintas instansi, termasuk BPBD Banyuwangi dan Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi.

    “Tim ini mencari jalan rusak untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas juga,” ungkapnya.

    Menurutnya, selama musim hujan banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat genangan air, serta tumpukan pasir yang terbawa air hujan. Jalan-jalan yang rusak akan segera ditambal, sementara pasir-pasir yang mengendap di ruas jalan akan dibersihkan untuk mencegah kecelakaan akibat jalan licin. “Semoga antisipasi yang kita lakukan bisa menekan laka lantas,” tutupnya. [alr/suf]

  • Lamongan Peringati HPSN 2025 dengan Lomba Pungut Sampah

    Lamongan Peringati HPSN 2025 dengan Lomba Pungut Sampah

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 dengan aksi bersih-bersih yang melibatkan berbagai elemen masyarakat pada Jumat (21/2/2025). Kegiatan ini menjadi ajang perlombaan mengumpulkan sampah, di mana kelompok dengan hasil terbanyak mendapatkan apresiasi.

    Aksi ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, pegiat lingkungan, hingga pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penjabat Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

    “Peringatan Hari Sampah Nasional kita lakukan dengan aksi pungut sampah. Kelompok yang paling banyak menghasilkan pungut sampah akan mendapatkan reward,” ujarnya.

    Tidak hanya di pusat kota, aksi bersih-bersih juga menyisir wilayah kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan menerjunkan tiga truk pengangkut sampah untuk membersihkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di sepanjang Lamongan-Pucuk, Lamongan-Sugio, dan Lamongan-Mantup.

    “Kita coba kasih contoh, agar momentum ini tidak parsial di sini saja, tapi juga berkelanjutan sampai pelosok Lamongan,” tutur Joko.

    Pengelolaan Sampah Jadi Isu Prioritas

    Joko menegaskan bahwa isu sampah masih menjadi tantangan global yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip “Sampahku Tanggung Jawabku” (Samtaku) sebagai upaya pengelolaan sampah dari tingkat individu.

    “Program Samtaku sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan terus kita tingkatkan,” tambahnya.

    Kepala DLH Lamongan, Andhy Kurniawan, mengungkapkan bahwa produksi sampah di Lamongan mencapai 200-250 ton per hari, mayoritas berasal dari rumah tangga. Oleh karena itu, momentum HPSN 2025 diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

    “Kami berharap, momen HPSN yang dijalankan di asta pasar dapat menjadi pematik masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah dari hulu,” kata Andhy.

    Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik, pemerintah daerah juga membagikan 500 kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat.

    “Kita seluruh kepala OPD juga membagikan kantong belanja untuk mengurangi kantong plastik yang berlebihan. Karena plastik ini sampah tidak terurai sehingga kalau terlalu banyak, pencemaran lingkungan juga banyak,” pungkasnya. [fak/suf]

  • Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk hadir pada acara tersebut.

    “Jadi undangan itu (Retret) dari Kemendagri, sesuai dengan perintah harian yang dikeluarkan oleh ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk sementara saya sebagai wakil wali kota Surabaya akan mengikuti perintah tersebut,” ujar Cak Ji sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menambahkan bahwa dirinya seharusnya mengikuti retret yang dijadwalkan pada tanggal 27-28 Februari mendatang. Namun, sambil menunggu perintah lanjutan dari Megawati, dirinya memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut.

    “Jadi kan saya nanti retretnya tanggal 27 dan 28, mangkanya sambil menunggu perintah harian berikutnya, itulah yang saya putuskan untuk tidak mengikuti retret,” katanya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada perintah lanjutan terkait instruksi tersebut, Cak Ji menjelaskan bahwa belum ada perubahan. Ia pun menegaskan komitmennya untuk tetap patuh pada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Belum ada lanjutan perintah harian, jadi saya masih berpegang pada perintah harian yang dikeluarkan bu ketum. Itu menunjukkan kesolidan kita kepada ketua umum kita, Megawati Soekarnoputri. Itu diuji pada saat seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Meskipun keputusan untuk tidak mengikuti retret bisa berisiko, Cak Ji mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa terancam jika ada sanksi dari Kemendagri. Ia menyebutkan bahwa retret tersebut tidak lebih dari sebuah kegiatan serupa dengan yang sebelumnya dilaksanakan di Lemhanas, meskipun kali ini diselenggarakan di Akademi Militer Magelang.

    “Enggak ada, sanksi yang seperti apa? Enggak ada. Jadi retret ini kan seperti kayak kita melakukan di Lemhanas, bahkan saya juga pernah ikut. Cuma tempatnya sekarang aja yang berbeda. Kalau ini di Magelang, kalau dulu di kantor Lemhanas,” jelasnya.

    Cak Ji juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang harusnya sudah memulai retret pada hari yang sama.

    “Belum tadi pagi saya masih kelihatan (Eri Cahyadi) di Jakarta ya. Karena kan pesawat saya jam 10 tadi sekitar jam 7-8 masih di Jakarta,” katanya.

    Meskipun demikian, Cak Ji menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Surabaya, menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum, sembari melanjutkan pekerjaan rutin yang ada. “Ya kita akan melakukan pelayanan publik melayani masyarakat seperti biasa. Kebetulan banyak aspirasi yang harus ditindaklanjuti,” tandasnya.[asg/kun]

  • Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Kemenag Magetan Serahkan Izin Operasional KBIHU Ar Roudhoh

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Dr. Taufiqurrohman, M.Ag., menyerahkan izin operasional kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol. Penyerahan ini didampingi oleh Kepala Seksi PHU, Ida Dwi Martini.

    Kankemenag Magetan menyampaikan bahwa KBIHU memiliki posisi strategis dan diakui dalam regulasi UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 33 Ayat 1. Regulasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melibatkan KBIHU dalam pimpinan manasik haji, serta sebagai lembaga resmi yang memiliki izin untuk memberikan bimbingan dan pendampingan jamaah haji hingga ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air.

    Dr. Taufiqurrohman berpesan kepada KBIHU Ar Roudhoh agar menyampaikan kepada jamaah bahwa haji adalah panggilan Allah. “Haji tidak hanya sekadar sehat fisik dan memiliki materi, tetapi juga merupakan panggilan Allah. Menjadi pelayan tamu Allah adalah sebuah ibadah yang harus ditata agar sesuai dengan harapan,” ujarnya.

    Beliau juga menekankan bahwa keberadaan KBIHU bukan hanya untuk membesarkan nama pribadi, melainkan juga mengangkat nama Kabupaten Magetan saat berada di tanah suci. “Selain itu, KBIHU di Magetan tidak boleh memberatkan jamaah. Pelayanan harus diutamakan agar ibadah terlaksana sesuai mekanisme dan tata cara yang ada. Selain itu, keharmonisan antar-KBIHU di Magetan harus tetap terjaga,” tambahnya.

    Terkait aspek ibadah, ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya ada skema murur, di mana jamaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta skema tanazul. “Muzdalifah semakin sempit karena tambahan toilet serta meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Dr. Taufiqurrohman menekankan pentingnya menjaga tata krama dan menjalin kerja sama yang baik di tanah suci untuk kelancaran ibadah jamaah haji.

    Sementara itu, Kabag Kesra Kabupaten Magetan, Permadi Bagus Darmawan, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada KBIHU Ar Roudhoh atas diterbitkannya izin operasional.

    “Semoga ke depan bisa terus bersinergi dengan Kemenag dan Pemkab Magetan dalam hal pelayanan dan pembimbingan jamaah haji. Dengan adanya KBIHU ini, diharapkan jamaah haji Magetan akan mendapatkan pendampingan maksimal,” harapnya.

    Dengan berdirinya KBIHU Ar Roudhoh YPM Darul Ulum Poncol, pelayanan kepada jamaah semakin mudah dan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Magetan. Kehadiran lembaga-lembaga pelayanan umat juga diharapkan memunculkan persaingan sehat dalam kualitas pelayanan.

    KH. Ahmad Fathoni, Ketua MUI Kabupaten Magetan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, turut memberikan dukungan terhadap keberadaan KBIHU Ar Roudhoh.

    “Diharapkan KBIHU ini dapat membantu jamaah haji dan umroh dalam pendampingan ibadah. Dengan latar belakang pesantren, insyaallah KBIHU Ar Roudhoh unggul dalam aspek pendampingan ibadah,” tambahnya.

    Penyerahan izin operasional dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Magetan, Taufiqurrohman, Ketua KBIHU Ar Roudhoh, Agus H. Habib Mustofa yang juga pengasuh PP Unggulan An-Najah YPM Darul Ulum, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berdirinya KBIHU Ar Roudhoh.

    “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga KBIHU ini diberkahi dan sukses dalam mengawal jamaah haji untuk memenuhi panggilan Allah,” tutupnya. [fiq/kun]

  • Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.

    Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

    “Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).

    Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

    “Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.

    Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.

    “Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.

    Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.

    “Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.

    Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

    Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)

  • Integrasi AI di Newsroom Media Lokal: Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Konten

    Integrasi AI di Newsroom Media Lokal: Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Konten

    Surabaya (beritajatim.com) – Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam newsroom media lokal semakin berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas konten. AI juga dinilai sangat membantu meringankan pekerjaan di berbagai bidang, terutama jurnalisme.

    Editor Beritajatim.com, Ahmad Baiquni, menjelaskan bagaimana medianya mengintegrasikan AI dalam proses bisnis mereka guna mempercepat produksi berita tanpa mengorbankan keakuratan informasi.

    Menurut Baiquni, kecepatan penyajian berita sangat krusial dalam industri media, dan AI membantu memenuhi kebutuhan ini secara efektif.

    “Untuk konten tulisan, kami memanfaatkan ChatGPT yang cukup efektif, terutama dalam optimasi SEO. Sedangkan untuk konten visual dan audiovisual, biasanya menggunakan Copilot dan CapCut AI untuk produksi video,” ujarnya dalam diskusi online LMC Talk yang digelar Suara.com, Jumat (21/2/2025) sore.

    Penggunaan AI di ruang redaksi Beritajatim.com membawa hasil positif, termasuk pemangkasan waktu produksi konten dari hitungan jam menjadi hanya beberapa menit. Hal ini memungkinkan berita lebih cepat disajikan kepada pembaca.

    Setelah implementasi AI, Baiquni juga mencatat peningkatan trafik yang signifikan di media online Beritajatim.com, meskipun pada awalnya menghadapi tantangan dalam proses adaptasi.

    “Soal proses adaptasi dan pembelajaran, tentunya sangat panjang. Terlebih di awal kita sempat kebingungan. Belum lagi muncul banyaknya jenis tools,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, tim Beritajatim.com mengikuti pelatihan di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS) guna memahami berbagai alat AI yang tersedia dan cara mengoptimalkannya.

    Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, Baiquni menegaskan pentingnya melakukan audit dan analisis konten untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang ada.

    Selain itu, meskipun AI meningkatkan efisiensi, peran manusia tetap krusial dalam produksi konten guna memastikan kualitas dan relevansi informasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Pengajar di ISTTS, Esther Irawati Setiawan, menambahkan bahwa penggunaan AI tetap memerlukan pemahaman dan pembelajaran. Pengguna harus memberikan “prompt” atau instruksi yang jelas agar AI bekerja sesuai dengan kebutuhan.

    “Tanpa konteks dan arahan yang tepat, AI akan kesulitan menghasilkan output yang diinginkan, termasuk pentingnya memberikan peran dan konteks yang jelas kepada AI, seperti tujuan, sasaran, dan audiens yang dituju,” ujarnya.

    Dengan demikian, AI dapat menghasilkan konten yang lebih sesuai dengan harapan pengguna. Esther juga mengingatkan bahwa meskipun terdapat kesalahan pengetikan atau instruksi yang tidak sempurna, AI memiliki fitur auto-correct yang dapat memahami dan memperbaiki kesalahan tersebut. [fyi/beq]

  • Disrupsi Berganda: Media Massa Hadapi Tantangan di Era AI

    Disrupsi Berganda: Media Massa Hadapi Tantangan di Era AI

    Jakarta (beritajatim.com) – Perkembangan teknologi telah membawa media massa ke dalam era disrupsi berganda. Tidak hanya dalam hal perolehan iklan, tetapi juga dalam produksi dan distribusi konten. Di tengah kemajuan kecerdasan buatan (AI), industri media menghadapi tantangan berat sekaligus peluang besar untuk bertahan dan berkembang.

    Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025 yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/2). Acara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan guna membahas dampak disrupsi terhadap ekosistem media.

    “Konvensi ini diniatkan untuk membangun kesadaran bersama antara masyarakat pers di negeri ini dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan platform, mengenai tantangan dan peluang disrupsi berganda yang dihadapi media massa,” ujar Tri Agung Kristanto, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembang Profesi Dewan Pers sekaligus Ketua Panitia Konvensi.

    Jurnalisme Harus Beradaptasi

    Menurut Tri Agung, konvensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman bersama serta langkah-langkah strategis untuk membangun ekosistem media yang saling menguntungkan. “Jika kondisi ini bisa terwujud, maka jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang mencerahkan, dan jurnalisme yang memberdayakan publik bisa terwujud,” katanya.

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam sambutannya menyoroti kondisi industri pers yang kian menantang. “Media massa tidak lagi menjadi sumber utama warga mencari berita. Iklan nasional perusahaan pers 75 persen diambil alih platform digital global dan media sosial. Belum lagi efisiensi anggaran di sejumlah kementerian yang secara tidak langsung ikut berpengaruh pada media,” paparnya.

    Ia menekankan perlunya inovasi bagi insan pers untuk bertahan dalam industri yang penuh disrupsi. “Di tengah disrupsi ganda yang kita hadapi, kita harus mampu bertahan dengan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul sekaligus membenahi kualitas pemberitaan kita,” tambahnya.

    Teknologi dan Regulasi Media

    Konvensi Nasional Media Massa 2025 dibagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yang menyoroti degradasi industri pers serta perlunya regulasi baru untuk memperkuat iklim media. Komisioner KPI, I Made Sunarsa, juga menegaskan pentingnya peran KPI sebagai lembaga penyiaran yang mampu menyaring disinformasi.

    Akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto, menekankan pentingnya memahami audiens melalui survei kuantitatif dan kualitatif serta mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing media.

    Pada sesi kedua, diskusi berfokus pada hubungan media dengan teknologi dan platform digital. Wakil Sekjen Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika), Dr. Dini Fronitasari, mengingatkan bahwa teknologi hanyalah instrumen, dan manusia harus tetap memegang kendali atas perkembangannya. Pemimpin Redaksi IDNTimes.com, Zulfiani Lubis, menegaskan bahwa “Akal imitasi bukan produk jurnalistik, dan news value adalah bagian terpenting dalam produk jurnalistik.”

    Sementara itu, Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalis Berkualitas, Suprapto Sasro Atmojo, menyoroti pentingnya pelatihan serta program peningkatan kualitas jurnalisme oleh platform digital.

    Membangun Masa Depan Media

    Era disrupsi digital membawa tantangan besar bagi industri media. Perusahaan media dituntut untuk menjalin hubungan setara dengan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas. Komitmen terhadap berita yang netral dan berbasis fakta, diversifikasi pendapatan, serta adopsi teknologi menjadi langkah strategis bagi media massa untuk bertahan dan berkembang di era kecerdasan buatan. [beq]