Author: Beritajatim.com

Dishub Jatim Intensifkan Ramp Check Bus di Terminal Kertajaya Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Mojokerto, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur mengintensifkan pengecekan tingkat keselamatan atau ramp check terhadap armada bus di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto.

Ramp check dilakukan secara acak setiap hari dengan fokus pemeriksaan pada kelengkapan administrasi serta kelayakan teknis kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Satuan Lalu-lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota. Hasilnya, seluruh armada bus yang masuk Terminal Kertajaya dinyatakan layak jalan.

Kasi Dalops UPT P3 LLAJ Mojokerto Dishub Jatim, Akhmad Yazid mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan, seluruh armada bus yang diperiksa dinyatakan layak jalan. “Secara teknis semuanya layak jalan. Hanya ada dua armada yang KPS trayeknya masih dalam proses penyelesaian administrasi,” ungkapnya, Selasa (23/12/2025).

Petugas gabungan melakukan ramp check terhadap armada bus di Terminal Kertajaya, Kota Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Petugas menemukan dua armada yang Kartu Pengawasan (KPS) trayeknya masih dalam proses. Yasid menegaskan, petugas tidak akan mentolerir jika pelanggaran berat, khususnya terkait uji KIR. Armada dengan masa berlaku uji KIR yang telah habis, meski hanya satu minggu, langsung dilarang beroperasi.

“Kalau uji KIR mati, meskipun baru seminggu, tetap tidak boleh jalan. Kami tidak melakukan penilangan, tapi langsung kami larang beroperasi. Dalam pemeriksaan hari ini, kami juga menemukan pelanggaran ringan seperti lampu kendaraan yang tidak berfungsi. Kami berikan teguran agar segera memperbaiki,” katanya.

Terhadap temuan itu, petugas memberikan teguran dan surat peringatan agar pihak operator segera melakukan perbaikan. Ramp check jelang Nataru tersebut dilakukan secara rutin dengan waktu pemeriksaan yang diacak, mulai pagi hingga siang hari. Jumlah armada yang diperiksa bersifat sampling, antara tiga hingga lima kendaraan per hari.

“Kami mengimbau kepada seluruh sopir bus agar selalu berhati-hati dalam berkendara, mengutamakan keselamatan penumpang, serta mematuhi aturan lalu lintas. Kami berharap tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Timur, khususnya Mojokerto, seperti kejadian di Semarang yang menelan banyak korban jiwa,” pungkasnya. [tin/but]

23/12/2025 18:54
Ini Titik Kemacetan Arteri, Tol dan Pasar Tumpah di Jatim Selama Libur Nataru 2026

Surabaya (beritajatim.com) – Dishub Provinsi Jatim memberikan peringatan kepada masyarakat yang akan menikmati libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026 dan sedang melakukan perjalanan ke luar kota di Jatim.

Dishub menampilkan sejumlah titik rawan kemacetan baik di jalur arteri maupun di jalur tol dan pasar tumpah. Ada puluhan potensi titik kemacetan di Jawa Timur.

“Kami harap masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati. Titik kemacetan sudah kami petakan, ada yang di jalur arteri maupun di jalur tol. Termasuk kemacetan akibat pasar tumpah,” kata Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Ainur Rofiq di kantornya, Selasa (23/12/2025).

Berikut Titik kemacetan di Jalan Arteri

– Kota Surabaya
1. Exit Tol Warugunung
2. Jalan Ir Soekarno MERR
3. Jalan Rolak Gunungsari

– Sidoarjo
1. By Pass Krian
2. Jalan Raya Sepanjang
3. Simpang 3 Medaeng

– Gresik
1. Exit Manyar-Gresik-Tuban (jalur Pantura)
2. Ruas Duduk Sampeyan
3. Jalan Pegaden (Tugu Manyar sampai dengan Sp3 Tol Manyar)

– Kabupaten Mojokerto
1. Simpang 4 Kenanten
2. Jalan Raya Mojoagung

– Jombang
1. Exit Tol Bandar
2. Perlintasan Sebidang Bandar

– Kabupaten Madiun
1. Jalan Raya Madiun-Surabaya

Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Ainur Rofiq

– Kota Batu
1. Jalan Ir Soekarno
2. Jalan Pattimura
3. Simpang Pendem

– Kota Malang
1. Jalan Raya Tlogomas
2. Jalan Panji Suroso
3. Jalan Kolonel Sugiono

– Kabupaten Malang
1. Pasar Lawang
2. Simpang 3 Karang Ploso
3. Jalan Raya Karanglo
4. Jalan Raya Bululawang

– Lumajang
1. Ruas Probolinggo-Lumajang

– Banyuwangi
1. Pasar Ketapang

– Sampang
1. Batas Kota Sampang-Batas Pamekasan

Lokasi Rawan Kemacetan di Jalan Tol

1. Exit Tol Bandar
2. Exit Tol Pandaan
3. Gate Tol Singosari
4. KM 12/Jembatan Gunung Sari Tol Surabaya-Gempol
5. Gate Tol Sidoarjo II
6. Gate Tol Japanan Utama
7. KM 763 Tol Porong-Sidoarjo

Lokasi Rawan Kemacetan Akibat Pasar Tumpah

1. Pasar Tanah Merah, Jalan Tanah Merah Bangkalan
2. Pasar Blega, Jalan Raya Desa Blega Bangkalan
3. Pasar Galis, Jalan Raya Galis Bangkalan
4. Pasar Ikan Camplong, Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Camplong Sampang
5. Pasar Wonokromo, Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya
6. Jalan Pasar Kembang, Surabaya
7. Jalan Genteng Besar, Surabaya
8. Jalan Pasar Krian, Sidoarjo
9. Jalan Pasar Duduk Sampeyan, Gresik
10. Pasar Babat, Jalan Raya Banaran Lamongan
11. Pasar Bagor, Jalan Raya Nganjuk KM 5-7 Kecamatan Bagor, Nganjuk
12. Pasar Lawang, Jalan Raya Thamrin, Kabupaten Malang
13. Pasar Singosari, Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang
14. Pasar Ranuyoso, Jalan Raya Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Lumajang
15. Pasar Klakah, Kecamatan Klakah, Lumajang. (tok)

23/12/2025 18:47
Anggota BRN Dikeroyok di Sukorejo Pasuruan Saat Lacak Mobil Rental

Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus dugaan penggelapan mobil rental di Pasuruan berakhir ricuh dan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka.

Peristiwa ini terjadi saat tim operasional berusaha mengambil kembali unit kendaraan yang terdeteksi di wilayah Desa Kalirejo.

Ketegangan memuncak saat sekelompok massa melakukan tindakan anarkis terhadap para anggota Buser Rentcar Nasional (BRN) di lokasi kejadian.

Bentrokan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan milik petugas.

Unit kendaraan yang menjadi pemicu perselisihan adalah sebuah Toyota Innova Reborn yang sebelumnya disewa oleh warga Surabaya. “Penyewa hilang kontak dan sistem GPS pada kendaraan sengaja diputuskan,” jelas Endi, Divisi Penindakan BRN Korwil Surabaya.

Pihak keluarga penyewa tidak memberikan informasi keberadaan pelaku saat didatangi oleh tim di kediamannya. Kondisi tersebut memaksa anggota BRN melakukan pelacakan manual hingga ke titik koordinat terakhir di wilayah Sukorejo.

Sesampainya di lokasi, tim justru mendapatkan perlawanan sengit dari sekelompok orang saat hendak mengamankan unit. Adu mulut yang tidak terhindarkan tersebut dengan cepat berubah menjadi aksi pengeroyokan massal terhadap para anggota.

Insiden kekerasan ini dilaporkan berlangsung cukup lama hingga memasuki waktu subuh di kawasan pemukiman warga. Endi menambahkan bahwa keributan tersebut terjadi sejak pukul 01.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 04.00 WIB.

Dampak dari serangan tersebut mengakibatkan lima orang petugas mengalami luka fisik dan satu orang harus dirawat intensif. Selain luka fisik, pelaku juga melakukan pengrusakan terhadap tujuh unit mobil milik anggota yang terparkir di lokasi.

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan. “Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Pasuruan,” ungkap Kapolsek Sukorejo, Iptu Devi Afianto, saat memberikan keterangan singkat. (ada/ted)

23/12/2025 18:03
PWNU Sulsel Tegaskan Loyalitas kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar

Makassar (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan menegaskan sikap tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar.

Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk ketaatan struktural dan penghormatan terhadap adab jam’iyah yang menjadi nilai utama organisasi NU.

Rais Syuriyah PWNU Sulsel, KH Baharuddin, menyampaikan sikap tersebut usai memimpin rapat Pengurus Harian Syuriyah PWNU Sulsel pada Senin malam (22/12/2025) di kediamannya, Makassar. Rapat tersebut membahas konsolidasi internal, evaluasi kepengurusan, serta menyikapi dinamika organisasi di tingkat pusat.

“Dalam tradisi dan konstitusi NU, Rais Aam merupakan pimpinan tertinggi jam’iyah. Karena itu, sikap PWNU Sulawesi Selatan sudah jelas, yakni tegak lurus dan patuh kepada Rais Aam PBNU sesuai AD/ART dan adab organisasi,” tegas KH Baharuddin.

Ia menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus PWNU Sulsel menjaga ketertiban organisasi dan tidak terjebak dalam polemik yang berpotensi mengganggu persatuan jam’iyah.

“NU dibangun dengan adab, bukan kegaduhan. Para pengurus harus menjaga etika organisasi dan tetap fokus pada khidmah serta pelayanan kepada umat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syuriyah PWNU Sulsel juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi. KH Baharuddin mengakui masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari aktivitas organisasi yang belum optimal, program kerja yang belum sepenuhnya terstruktur, hingga pemanfaatan sekretariat PWNU wilayah yang belum maksimal.

“Evaluasi ini penting agar sisa masa khidmah kepengurusan bisa dimaksimalkan. Diperlukan penataan ulang manajemen, penegasan tugas pengurus, serta pengaktifan kembali roda jam’iyah,” jelasnya.

Ke depan, sisa masa kepengurusan PWNU Sulsel periode 2024–2029 akan difokuskan pada penguatan peran lembaga dan badan otonom (banom), peningkatan konsolidasi internal, percepatan pelaksanaan program kerja, serta pembenahan tata kelola organisasi.

PWNU Sulsel juga berkomitmen memastikan kesinambungan kepemimpinan di tingkat cabang melalui pembentukan PCNU di seluruh kabupaten/kota, termasuk penunjukan caretaker bagi kepengurusan yang masa khidmahnya telah berakhir.

“Soliditas, ketaatan struktural, dan kebersamaan adalah kunci utama. Itu yang terus kami jaga hingga akhir masa kepengurusan,” pungkas KH Baharuddin. (ted)

23/12/2025 17:53
Dinas Lingkungan Hidup Jember Bekerja dalam Keterbatasan

Jember (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup Jember Kabupaten Jember, Jawa Timur, bekerja dalam keterbatasan. Selain tidak memiliki kelengkapan laboratorium khusus lingkungan hidup, dinas itu hanya punya satu orang pengawas lingkungan hidup.

“Eksistensi laboratorium lingkungan ini sangat menentukan masa depan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Suprihandoko, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember, Senin (22/12/2025).

Dengan laboratorium itu, menurut Suprihandoko, tingkat polusi di antaranya kebisingan dan polusi udara bisa dipantau dan dikendalikan. “Tanpa laboratorium kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Jember tidak termasuk dalam daerah dengan kualitas udara bersih, menurut Suprihandoko, karena belum memiliki laboratorium untuk mengukur itu. “Justru Banyuwangi yang masuk,” katanya.

Suprihandoko juga menyoroti tantangan pengawasan di lapangan dengan hanya ada satu pengawas lingkungan hidup yang terakreditasi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Kendati memiliki sejumlah keterbatasan, Suprihandoko menegaskan komitmen Dinas LH Jember terutama dalam memantau kondisi perumahan. Aktivitas penghuni perumahan menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi meningkatkan timbunan sampah.

“Kami upayakan untuk menyediakan bak sampah terpilah di setiap rumah kemudian menyediakan tempat penampungan sementara di masing-masing wilayah perumahan dengan melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle,” kata Suprihandoko.

Selain sampah, menurut Suprihandoko, peningkatan kebisingan juga diantisipasi melalui imbauan penggunaan knalpot standar, penyediaan ruang terbuka hijau sebagai peredam alami, serta pembatasan aktivitas yang memicu suara berlebih. Pemantauan kebisingan dilakukan berdasarkan baku mutu yang berlaku melalui pengujian laboratorium terakreditasi.

Suprihandoko mengatakan, pengelolaan kualitas udara turut menjadi fokus, mengingat potensi peningkatan debu di lingkungan perumahan. Upaya yang dilakukan meliputi penyiraman jalan dan halaman secara berkala, pelarangan pembakaran sampah, serta penanaman vegetasi peneduh di sepanjang jalan.

Dalam aspek limbah cair domestik, setiap rumah diwajibkan memiliki septic tank yang dilengkapi sumur resapan. Pengangkutan lumpur tinja dilakukan secara berkala melalui pihak ketiga berizin, disertai inspeksi rutin terhadap sistem sanitasi. Hal serupa juga berlaku untuk pengendalian genangan air melalui penyediaan drainase, kolam tampung, dan sumur resapan air hujan, serta edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke saluran air.

Dalam konteks kebijakan, Suprihandoko menekankan pentingnya dukungan anggaran kebersihan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yakni tiga persen dari total anggaran daerah.

“Saya mengingatkan, sesuai dengan aturan Menteri Lingkungan Hidup bahwa alokasi anggaran kebersihan dan lingkungan hidup minimal 3 persen dari total APBD. Itu saya mohon untuk dicatat dengan baik dan nanti menjadi kebijakan yang harus diperjuangkan,” kata Suprihandoko. [wir]

23/12/2025 17:47
Imigrasi Tanjung Perak Catat PNBP Rp68,5 Miliar Sepanjang 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang akhir tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak merilis capaian kinerja kepada publik dengan menonjolkan peningkatan layanan, pengawasan, serta penegakan hukum keimigrasian sepanjang tahun.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahim, menyampaikan bahwa kontribusi instansinya terhadap penerimaan negara mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibukukan mencapai Rp68.528.362.959.

“Sorotan utama adalah meningkatnya kontribusi terhadap kas negara melalui PNBP yang mencapai Rp68.528.362.959,” kata Gusti, Selasa (23/12/2025).

Ia merinci, capaian PNBP tersebut mayoritas berasal dari penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor sebesar Rp53.841.450.000. Selain itu, penerbitan layanan izin keimigrasian dan izin masuk kembali atau re-entry permit menyumbang Rp12.272.350.000, sementara pendapatan lainnya mencapai Rp2.414.562.959.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak pada 2025 mencapai 96,89 persen atau sebesar Rp16.310.018.453 dari total pagu DIPA Rp16.833.667.000.

Pada tahun yang sama, Kantor Imigrasi Tanjung Perak menerbitkan sebanyak 84.960 paspor bagi Warga Negara Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5.912 merupakan paspor biasa dan 79.048 paspor elektronik. Untuk memperluas jangkauan layanan, Imigrasi Tanjung Perak membuka sejumlah unit layanan baru, antara lain di Pasar Atum Mall, Immigration Lounge Icon Mall Gresik, Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bojonegoro, serta menghadirkan Layanan Paspor Simpatik pada akhir pekan.

“Tahun ini, Imigrasi Tanjung Perak juga meresmikan Layanan Paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tanjung Perak yang dikenal sebagai ‘Layar Perak’. Masyarakat bisa membuat paspor langsung di area pemeriksaan keimigrasian pelabuhan,” tegas Gusti.

Sepanjang 2025, Imigrasi Tanjung Perak juga aktif melaksanakan program Eazy Passport sebagai layanan jemput bola pengurusan paspor. Program ini menjangkau berbagai kelompok masyarakat, di antaranya 4.403 calon jamaah haji dari wilayah kerja Imigrasi Tanjung Perak, keluarga besar Radio Suara Surabaya, peserta Livin’ by Mandiri Fest 2025 di Surabaya Grand City Convex, PT Wings, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, serta masyarakat di Pulau Bawean.

“Eazy Passport yang kami laksanakan berjumlah 13 kegiatan dengan total 5.398 permohonan paspor,” jelasnya.

Dalam layanan izin tinggal, Kantor Imigrasi Tanjung Perak menerbitkan 3.547 izin tinggal bagi Warga Negara Asing yang terdiri atas 1.812 ITAS, 1.645 ITK, dan 90 ITAP. Salah satu terobosan pada 2025 adalah peresmian Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik guna mendekatkan layanan bagi pelaku usaha dan investor.

Selain itu, Imigrasi Tanjung Perak juga memberikan layanan perpanjangan izin tinggal keadaan tertentu kepada 80 Warga Negara Filipina yang merupakan kru kapal BRP Tarlac.

Pada aspek edukasi publik, Imigrasi Tanjung Perak melaksanakan program Immigration Goes to School untuk meningkatkan pemahaman keimigrasian sejak usia dini. Sosialisasi penyesuaian pelayanan izin tinggal juga dilakukan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja asing, disertai penyebaran informasi melalui salah satu radio di Surabaya.

Di bidang penegakan hukum, sepanjang 2025 Imigrasi Tanjung Perak mendeportasi 40 Warga Negara Asing, dengan 28 di antaranya dikenakan penangkalan. Mayoritas pelanggaran yang ditindak berkaitan dengan kasus overstay. Selain itu, Imigrasi Tanjung Perak melaksanakan lima rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan empat operasi gabungan sebagai bagian dari penguatan pengawasan.

Gusti menilai capaian kinerja tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas instansi, termasuk kerja sama dengan Polda Jawa Timur dalam layanan Eazy Passport pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79, serta sinergi bersama Polres Gresik dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Madinatul Ilmi dalam Program Strategis Nasional Asta Cita Presiden.

Kolaborasi lintas sektor juga diwujudkan melalui kegiatan non-keimigrasian, seperti penanaman bibit jagung di Kabupaten Gresik untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Sepanjang 2025, Kantor Imigrasi TPI Tanjung Perak berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selama empat tahun berturut-turut. Instansi ini juga menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya atas keberhasilan mengungkap dan mendeportasi pelaku penipuan daring jaringan internasional. Pada Evaluasi Kinerja 2025 di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Imigrasi Tanjung Perak meraih tiga penghargaan, yakni Peringkat I Pengelolaan Pengaduan, Peringkat II UPT Terinovatif, dan Peringkat III Penegakan Hukum.

“Capaian kami sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, sinergi lintas sektor, dan dukungan masyarakat. Kami berkomitmen menjaga momentum positif ini dengan terus menghadirkan layanan modern, inklusif, responsif, serta tegas dalam penegakan hukum keimigrasian,” pungkas Gusti. [ang/beq]

23/12/2025 17:42
Puluhan Sopir dan Awak Angkutan Umum di Terminal Kertajaya Mojokerto Jalani Tes Urine

Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, puluhan sopir dan awak angkutan umum yang masuk Terminal Kertajaya di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto menjalani tes urine dan skrining kesehatan. Dari hasil pemeriksaan ini, sedikitnya 50 sopir dinyatakan negatif dari pengaruh narkoba.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan para sopir tidak berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras, maupun obat-obatan terlarang lainnya, khususnya menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah bus yang masuk Terminal Kertajaya beserta sopir dan awak angkutan umum dilakukan pemeriksaan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Mojokerto, Agus Sutanto mengatakan tes urine tersebut merupakan bagian dari deteksi dini penyalahgunaan narkoba pada pengemudi angkutan umum. Dari hasil pemeriksaan terhadap sedikitnya 50 sopir, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

“Hari ini, kami melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine dan skrining kesehatan kepada pengemudi angkutan umum di Terminal Kota Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat,” ungkapnya, Selasa (23/12/2025).

Agar momen libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman, dalam kegiatan tersebut BNN Mojokerto menggandeng sejumlah instansi terkait, di antaranya Satreskoba Polres Mojokerto Kota, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Perlu dilakukan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Kami harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan jaminan keselamatan dalam menghadapi libur Nataru tahun 2025. Ada beberapa pengemudi yang kondisi kesehatannya kurang fit. Ini menjadi perhatian karena pengemudi membawa banyak penumpang,” katanya.

Meski seluruh sopir dinyatakan negatif narkoba, Agus mengungkapkan masih ditemukan beberapa pengemudi dengan kondisi kesehatan yang kurang fit berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan. Menurutnya, sopir angkutan umum memegang peran penting dalam keselamatan transportasi publik.

“Faktor kelelahan, kurang tidur, hingga penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Jangan sampai karena kurang tidur atau hal lain yang bisa membahayakan, keselamatan penumpang menjadi taruhannya. Kita harus menjamin keselamatan dan kelancaran selama libur Nataru,” tegasnya.

Selain pemeriksaan, BNN Mojokerto juga terus melakukan edukasi kepada para sopir dan awak angkutan umum terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Pihaknya mengingatkan agar para sopir maupun awak kendaraan umum untuk tidak sekali pun mencoba narkoba karena dampaknya bisa berujung fatal.

“Kami selalu mengingatkan sopir untuk tidak menggunakan narkoba. Itu bisa menjadi malapetaka dan membahayakan nyawa penumpang akibat kelalaian pengemudi,” pungkasnya. [tin/kun]

23/12/2025 17:30
Tinggal 0,4 Meter Lagi Banjir Bandang di Jember Terulang

Jember (beritajatim.com) – Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Senin (15/12/2025) lalu ternyata berpotensi mengulang banjir bandang besar sebagaimana awal 2006.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember Arif Liyantono mengatakan, saat itu curah hujan 100-180 milimeter mengguyur sejak pukul 11 siang hingga tujuh malam. “Dengan curah hujan di atas 100 milimeter pasti kondisi luar biasa,” katanya, ditulis Selasa (23/12/2025).

Hujan deras yang terjadi di hulu daerah aliran sungai (DAS) Bedadung, Gunung Argopuro, dan Gunung Raung menyebabkan debit air dua sungai besar di Jember naik. “Debit air puncak di Bedadung sekitar 96,11 milimeter kubik per detik yang hampir mendekati debit pada saat banjir tahun 2006 yakni 100 meter kubik per detik,” kata Arif.

Tingginya debit ini terlihat di ketinggian pintu air bendung Rowotamtu. Air menyentuh pintu dengan ketinggian enam meter pada 2006. “Kemarin masih di pintu 5,6 meter. Jadi tinggal 0,4 meter lagi dipastikan banjir bandang di Jember. Kalau kemarin ada tambahan aliran sungai yang lain, ya pasti terjadi,” kata Arif.

Banjir bandang akhirnya tidak terjadi pada 15 Desember 2025. Namun ribuan rumah di 24 lokasi yang tersebar di 18 desa dan kelurahan, delapan kecamatan terendam air berlumpur dari luapan Sungai Bedadung, terutama di kawasan perkotaan. Sebanyak 1.428 keluarga terdampak.

Menurut Arif, Sungai Bedadung adalah jenis sungai yang berkelok-kelok yang mempunyai sifat kenaikan sedimentasi sangat cepat dan mengalami perubahan alur sungai. “Ini menyebabkan waktu genangan air agak lama,” katanya.

Arif mengatakan ada sejumlah faktor penyebab banjir di Jember. “Pertama alih fungsi lahan. Jelas dengan alih fungsi lahan, resapan air akan berubah. Sawah berubah menjadi pemukiman ataupun perumahan pasti. akan mengubah sifat tanah dari penyerapan air, serta memicu banjir pada waktu hujan,” katanya.

Faktor kedua, lanjut Arif, adalah drainase. “Sistem drainase kita belum terkelola dengan baik. Kita lihat juga sistem drainase di perumahan-perumahan, ini memang masih harus banyak kita kaji, kita evaluasi ulang,” katanya.

Berikutnya, penurunan muka air tanah secara massif karena penggunaan sumur dangkal di perumahan. “Keempat, penurunan daya dukung tanah yang menyebabkan tanah mudah rapuh dan longsor. Kelima peningkatan limbah. Dengan peningkatan populasi di perumahan, pasti juga ada peningkatan limbah padat cair, bahkan juga bisa dipastikan ada B3 yang memerlukan pengelolaan lebih baik,” kata Arif.

Faktor berikutnya adalah pencemaran udara dan suara serta gangguan ekosistem. “Hilangnya vegetasi dan habitat alami pasti juga mengurangi keanekaragaman hayati flora dan fauna,” kata Arif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Suprihandoko mengatakan, retakan di lereng Hyang pegunungan Argopuro semakin meluas. “Sampai hari ini satu pun dari kita yang tidak menanam kayu yang kira-kira akarnya kuat mengikat (air) agar tidak terjadi banjir dan longsor,” katanya.

Anggota Komisi C Hanan Kukuh Ratmono berbeda pendapat. Kendati curah hujan saat ini tinggi, menurutnya, ada perbedaan kondisi dengan situasi banjir bandang di Jember pada 2006. “Pada 2006 ada sumbatan aliran di atas, terutama di lereng selatan Pegunungan Hyang, yang akhirnya ketika hujan deras sumbatan tersebut lepas dan akhirnya jadi banjir bandang,” katanya.

Sementara itu kondisi pada 2025 berbeda. “Hujan deras pada 2025 itu terjadi karena mungkin cuaca panas di daerah tropis ini berbeda, dan akhirnya terbentuk siklon. Bibit siklon di daerah selatan, akhirnya membuat cuaca ekstrem, hujan deras,” kata Hanan.

Banjir terjadi di Jember, menurut Hanan, karena aliran sungai dialihfungsikan untuk kepentingan perumahan. “Cuma kan kita enggak boleh menoleh ke belakang. Ini kita carikan solusi seperti apa. ke depan. Jangan membangun di aliran sungai. Yang sudah kadung gimana? Ayo kita pikirkan bersama,” katanya. [wir]

23/12/2025 17:20
Sambut KUHP dan KUHAP Baru, APH Sumenep Satukan Persepsi Penegakan Hukum

Sumenep (beritajatim.com) – Aparat Penegak Hukum (APH) Sumenep bertemu guna menyamakan persepsi menyambut pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Kegiatan yang dilaksanakan bersama unsur Criminal Justice System (CJS) tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep I Ketut Kasnadedi didampingi Kasi Pidum serta para Jaksa Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Andri Lesmana beserta para hakim, Kapolres Sumenep beserta para Pejabat Utama (PJU), KBO, para Kanit Idik, serta Kanit Gakkum. Kegiatan digelar di Polres Sumenep pada Selasa (23/12/2025).

Kapolres Sumenep AKBP Rivanda mengatakan, kegiatan penyamaan persepsi tersebut sangat penting, mengingat adanya perubahan mendasar dalam aturan hukum pidana yang akan berlaku. Menurutnya, tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik antar APH, perbedaan penafsiran hukum berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi forum strategis untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertukar pikiran agar tujuan hukum dapat tercapai. Selain itu, supaya tidak terjadi kesalahan akibat miskomunikasi atau perbedaan pemahaman,” katanya.

Kapolres juga menyoroti meningkatnya dinamika hukum, termasuk bertambahnya kewenangan dan peran penasihat hukum serta perluasan objek praperadilan. Ia mengingatkan seluruh personel, khususnya penyidik, agar benar-benar memahami perubahan regulasi dan tidak ragu untuk bertanya apabila menemui hal-hal yang belum dipahami.

“Ketidaktahuan bisa menjadi celah permasalahan hukum. Karena itu, manfaatkan forum ini untuk belajar bersama. Jangan malu bertanya, karena nilai APH bukan hanya pada tindakan penangkapan, tetapi pada ilmu dan pemahaman hukumnya,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Kabupaten Sumenep sangat bergantung pada kekompakan dan kesamaan pola pandang antar APH. Dengan adanya KUHP dan KUHAP baru, ia berharap seluruh unsur CJS dapat semakin solid dalam menjalankan tugas sesuai koridor hukum.

“Dalam kegiatan ini, mari kita menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber, baik dari Kejaksaan maupun Pengadilan. Ini demi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas di Kabupaten Sumenep,” ungkapnya. (tem/kun)

23/12/2025 17:17
TPID Sumenep Pastikan Stok Sembako Aman dan Harga Terkendali Jelang Nataru

Sumenep (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumenep turun langsung ke Pasar Anom Baru untuk memastikan ketersediaan stok sembako aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

Pemantauan ke pasar tersebut dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Abdul Madjid, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Dadang Dedy Iskandar, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Eko Santoso.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menjelaskan, pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang libur Nataru sekaligus mengecek fluktuasi harga di pasaran. Dalam kegiatan tersebut, BPS turut dilibatkan untuk mengukur dan memantau tingkat inflasi daerah.

“Dari hasil pengecekan kami, stok sembako di pasar aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Nataru. Untuk harga bisa dikatakan relatif stabil. Bahkan ada beberapa komoditas yang harganya justru turun dibandingkan pekan-pekan lalu, misalnya cabai rawit yang mulai stabil,” ujar Dadang, Selasa (23/12/2025).

Ia berharap kondisi harga sembako yang stabil dapat terus terjaga hingga pergantian tahun sehingga tingkat inflasi daerah tetap terkendali. Untuk itu, Pemkab Sumenep terus berkoordinasi dengan BPS guna memantau pergerakan inflasi.

“Kami akan terus melakukan pemantauan stok dan harga sembako di pasaran, khususnya semakin mendekati libur Nataru ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumenep Eko Santoso menyatakan dukungannya terhadap langkah TPID yang melibatkan BPS dalam kegiatan pemantauan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar fluktuasi harga di pasaran dapat terpantau secara akurat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk mengatur pola konsumsinya dan pola belanjanya. Jika saat ini ada komoditas yang harganya turun dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama, masyarakat bisa berbelanja sekarang. Namun jangan sampai melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah besar karena khawatir kehabisan stok,” terangnya.

Eko menjelaskan, lonjakan permintaan konsumen menjelang Nataru tanpa diimbangi ketersediaan stok yang memadai berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran.

“Karena itu, mari kita atur pola konsumsi agar tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok,” tuturnya. [tem/beq]

23/12/2025 17:15