Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Hardiknas, Pemkab Lamongan Beri Penghargaan Kepada Insan Pendidikan

    Hardiknas, Pemkab Lamongan Beri Penghargaan Kepada Insan Pendidikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pada momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan penghargaan kepada insan pendidikan, di Pendopo Lokatantra, Jumat (2/5/2025).

    Penghargaan diserahkan secara langsung oleh, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tulus guru dalam mempersiapkan generasi unggul, berakhlakul karimah, berkarakter, dan social capital.

    “Hari ini hari pendidikan, memontum ini mengingatkan kita, memotivasi, mendorong agar kita menyiapkan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk Indoensia emas 2045 mendatang,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, guru menjadi agen pembelajaran serta agen peradaban untuk membentuk SDM yang kuat, berpengetahuan, dan berkarakter.

    “Terlebih pendidikan adalah pondasi utama kemajuan daerah. Maka insan pendidikan, diharapkan terus mengabdi menjadi suluk-suluk yang menerangi peradaban, menjadi pelita dalam gelap, dan menginspirasi generasi emas Lamongan dengan keteladanan,” ujarnya.

    Pak Yes menambahkan, langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan bermutu terus dimasifkan, dengan peningkatan kompetensi guru hingga pembiasaan anak.

    “Kemarin Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), memberikan apresiaisi saat datang langsung ke Lamongan, khususnya untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini menjadi tugas kita agar menjadi kebiasaan, behavior anak-anak untuk membentuk anak berkarakter di Indonesia mendatang,” kata Pak Yes.

    Keberhasilan Pemkab Lamongan memajukan pendidikan turut direpresentasikan melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang kian mengalami tren positif dari 75,29 di tahun 2023 menjadi 75,9 di tahun 2024. Indeks pendidikan sebesar 0,672 di tahun 2024 dari 0,668 ditahun sebelumnya. Indeks daya saing daerah dari 3,14 di tahun 2022 menjadi 3,72 ditahun 2024.

    Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Munif Syarif, penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik berprestasi dan inovatif menjadi salah satu motivasi menggelorakan pendidikan berkarakter dan kreatif.

    “Kita terus mengawal pendidikan, ini pendidikan karakter untuk keteladanan kita mudah-mudahan Indonesia emas bisa tercapai bersama sama,” ujarnya. (fak/ian)

  • Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Hardiknas 2025, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pendidikan Bersih dan Berkeadilan untuk Semua

    Surabaya (beritajatim.com)– Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyuarakan pentingnya pemerataan akses dan integritas dalam dunia pendidikan.

    Dalam semangat tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, fraksi berlambang banteng ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi ruang eksklusif atau proyek bisnis, melainkan hak dasar yang dijamin negara.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan bahwa pendidikan adalah instrumen pembebasan dan pencerahan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh gedung megah atau kurikulum terbaru, tetapi oleh keberanian menjaga keadilan akses dan menolak segala bentuk penyimpangan.

    “Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin,” tegas politisi yang akrab disapa Bunda Renny, Jumat (2/5/2025).

    Bunda Renny menyebut saat ini masih marak pungutan liar di satuan pendidikan negeri, padahal dana pendidikan sebagian besar telah ditanggung oleh negara. Dia menilai praktik ini mencederai prinsip keadilan dan melanggengkan ketimpangan akses pendidikan.

    “PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” ujarnya.

    Tak hanya soal pungli, Fraksi PDIP juga menyebut terjadi disparitas pendidikan di kawasan tertinggal seperti Tapal Kuda, Madura, dan kepulauan seperti Pulau Raas. Bunda Renny menegaskan pentingua keberpihakan kebijakan dan anggaran terhadap daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari perhatian pembangunan pendidikan.

    “Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena dia lahir di daerah pelosok. Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” ucapnya.

    Dia mendorong Pemprov Jatim memperluas beasiswa afirmatif khusus untuk anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, keadilan dalam pendidikan hanya bisa dicapai dengan keberanian menghadirkan keberpihakan terhadap kelompok yang selama ini rentan tertinggal.

    Lebih jauh, Bunda Renny menyebut pentingnya peran perempuan dan pengarusutamaan gender dalam lingkungan pendidikan. Sekolah, menurutnya, harus menjadi ruang yang aman, bebas kekerasan, dan adil untuk semua anak tanpa memandang latar belakang atau jenis kelamin.

    “Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarkal. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” ucap politisi yang dikenal aktif memperjuangkan isu pendidikan dan perempuan ini.

    Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, dari keluarga hingga sektor swasta. Pendidikan yang bermutu, katanya, hanya bisa lahir dari gotong royong seluruh bangsa.

    “Kita tak bisa serahkan semua pada pemerintah atau sekolah saja. Orang tua harus mendampingi anaknya. Perusahaan bisa mendukung sekolah vokasi. Tokoh masyarakat bisa jadi penggerak literasi. Semua punya peran,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Jamaah Haji Mulai Tiba di Tanah Suci, Petugas Diminta Beri Perhatian Khusus bagi Lansia

    Jamaah Haji Mulai Tiba di Tanah Suci, Petugas Diminta Beri Perhatian Khusus bagi Lansia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta kesiapan petugas seiring kedatangan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Dia pun menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia).

    Menurutnya, petugas harus sigap memberikan bantuan, baik secara fisik maupun psikologis. “Kita sering menyaksikan petugas haji Indonesia menggendong jemaah lansia yang kesulitan berjalan. Ini patut diapresiasi. Kesiapan dan kesigapan seperti ini harus terus dijaga,” ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, Jumat (2/5/2025).

    Kiai Maman juga menyoroti persoalan jemaah yang sering tersesat saat kembali ke hotel atau menuju lokasi ibadah. Ia meminta agar para petugas sigap mengidentifikasi dan menolong jemaah yang tampak kebingungan. “Petugas harus siap siaga dan memiliki inisiatif. Kalau perlu, sebelum jemaah meminta bantuan, petugas sudah hadir untuk membantu,” katanya.

    Dia pun mengingatkan pentingnya kondisi fisik petugas selama bertugas. Mengingat suhu di tanah suci bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celsius, petugas diminta menjaga kesehatan dengan baik. “Petugas harus tetap fit. Jangan ragu mengonsumsi multivitamin, membawa obat-obatan pribadi, serta perlengkapan yang mendukung aktivitas selama di tanah suci,” ujar Kiai Maman.

    Meskipun jumlah petugas haji tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, namun menurut Kiai Maman, bukan menjadi alasan untuk memberikan layanan optimal kepada para jamaah.

    “Tugas utama petugas haji adalah melayani para tamu Allah. Kami berharap semua petugas yang diberi amanah dapat memberikan pelayanan terbaik agar jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman dan nyaman. Saya yakin petugas haji Indonesia selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik,” katanya. (kun)

  • Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Hore! Listrik di Pulau Giliraja Sumenep Bakal Nyala 12 Jam

    Sumenep (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi warga Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep. Warga di Pulau ini segera bisa menikmati nyala listrik selama 12 jam.

    “Insya Allah paling lambat tanggal 15 Mei 2025, listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Jumat (02/05/2025).

    Ia mengungkapkan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan. Dengan demikian, di Pulau Giliraja, nyala listrik bisa dinikmati hingga pagi hari.

    “Biasanya listrik di Giliraja hanya menyala 7 jam sehari. Jadi tengah malan itu lampu-lampu sudah padam. Karena memang jatahnya cuma 7 jam. Nah kalau nanti sudah 12 jam, maka lampu-lampu tetap bisa menyala sampai pagi,” paparnya.

    Menurut Bupati, hal itu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik hingga wilayah kepulauan. Mengingat listrik merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Sementara Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi mengamini pernyataan tersebut. Apabila tidak ada kendala serius, seharusnya listrik di Giliraja sudah bisa menyala 12 jam sejak 7 Mei 2025. Namun setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, ternyata ada generator yang rusak

    “Sekarang sedang diperbaiki. Semoga segera selesai. Perkiraan kami, paling lambat listrik di Pulau Giliraja akan menyala 12 jam pada 15 Mei 2025,” ungkapnya.

    Selain memperbaiki unit lama, PLN juga menambah satu unit mesin PLTD guna meningkatkan kapasitas meningkat. Dengan demikian, saat ini ada enam unit mesin PLTD.

    Tantangan terbesar saat ini adalah proses distribusi mesin melalui pelabuhan sisi barat Giliraja. Akses jalan menuju lokasi masih sangat terbatas.

    “Karena itu, kami berharap masyarakat bisa mendukung kelancaran distribusi alat. Kami memerlukan dukungan warga untuk membuka akses jalan dari pelabuhan ke lokasi mesin,” paparnya. (tem/ian)

  • Anggota Pansus DPRD Rita Haryati: Hanya 35 Persen Koperasi di Magetan yang Sehat

    Anggota Pansus DPRD Rita Haryati: Hanya 35 Persen Koperasi di Magetan yang Sehat

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi koperasi di Kabupaten Magetan masih menghadapi tantangan serius. Dalam rapat bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Magetan, Rita Haryati, menyoroti rendahnya tingkat kesehatan koperasi di wilayah tersebut.

    “Hanya sekitar 35% koperasi yang dikategorikan sehat dari total 800-an koperasi yang ada di Magetan,” tegasnya, Jumat (2/5/2025).

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi pada Dinas Koperasi dan UMKM sejumlah langkah strategis. Salah satu langkah penting adalah melakukan penilaian kesehatan koperasi secara berkala setiap enam bulan sekali, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Koperasi yang berhasil mempertahankan status sehat akan diberikan insentif, baik berupa hadiah maupun kemudahan akses terhadap permodalan. Sebaliknya, koperasi yang masih masuk kategori kurang sehat akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan khusus sebagai upaya pemulihan.

    Dari sisi peningkatan kapasitas, perhatian juga diberikan terhadap minimnya partisipasi koperasi dalam program pelatihan. Saat ini, hanya 18% koperasi yang aktif mengikuti pelatihan. Untuk itu, pelatihan ke depan dirancang agar lebih praktis dan aplikatif, dilaksanakan di setiap kecamatan agar lebih mudah dijangkau.

    “Pelatihan sebaiknya disertai insentif bagi peserta aktif dan ditindaklanjuti dengan pendampingan pascapelatihan agar hasilnya dapat diterapkan secara maksimal,” tambah legislator PDIP ini.

    Selain itu, pengawasan juga menjadi fokus pembenahan. Penggunaan anggaran untuk pembinaan koperasi akan dioptimalkan, terutama bagi koperasi simpan pinjam yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Rencana pembentukan tim pengawas khusus yang melibatkan OJK menjadi salah satu solusi untuk memastikan akuntabilitas dan kesinambungan koperasi ke depan.

    Tak hanya koperasi, dukungan juga diarahkan pada sektor UMKM, khususnya pelaku usaha berbasis potensi lokal seperti keripik belut dan emping. Bantuan terhadap UMKM akan mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pelatihan, fasilitasi sertifikasi produk, hingga perluasan akses pasar agar produk khas daerah mampu bersaing secara nasional bahkan global.

    Target peningkatan yang ingin dicapai ke depan cukup ambisius namun realistis. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menargetkan kenaikan jumlah koperasi sehat dari 35% menjadi 50%, peningkatan partisipasi pelatihan dari 18% menjadi 40%, serta penambahan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk. “Selain itu, peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber modal usaha juga menjadi bagian dari prioritas,” pungkasnya.

    Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan lintas sektor, DPRD dan Dinas Koperasi serta UMKM Magetan optimis koperasi dan UMKM akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang. [fiq/suf]

  • Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Koperasi MSI Magetan Dinyatakan Tidak Sehat Sejak 2021, Ada Sistem Mirip Skema Ponzi

    Magetan (beritajatim.com) – Kondisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sudah tidak sehat sejak tahun 2021.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar siang ini antara Komisi B DPRD Magetan, Dinas Koperasi, Forum Koperasi, dan perwakilan MSI, serta Satreskrim Polres Magetan, di Ruang Banggar DPRD Magetan, Jumat (2/5/2025)

    Dari rapat tersebut, KSPPS MSI telah mengalami ketidaksehatan finansial sejak tahun 2021 lalu. Bukannya berbenah, koperasi ini justru terus menambah anggota tanpa transparasi kondisi keuangan koperasi yang jelas.

    Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita, menegaskan bahwa kondisi MSI sudah tidak sehat selama tiga tahun terakhir. “MSI ini sejak 2021 memang sudah tidak sehat. Dan yang bisa saya lakukan saat ini adalah menghimbau kepada warga masyarakat Magetan supaya berhati-hati pada saat menitipkan uang tabungannya,” ujarnya.

    Rita juga menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan solusi instan atas kerugian yang dialami para anggota koperasi. Meski begitu, ia berjanji akan berkoordinasi dengan Forkopimda, termasuk PJ Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim untuk menjaga situasi di Magetan tetap kondusif.

    Ia juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga tinggi. “Menitipkan uang tabungan atau deposito itu harus kepada bank yang sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Itu akan lebih aman dan nyaman,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Magetan, Marga Dwi Setyawan, menyatakan bahwa hasil RDP hari ini mendorong Dinas Koperasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap MSI. Ia mengungkapkan bahwa MSI menyatakan komitmen untuk mengembalikan dana nasabah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan hal tersebut.

    “Tadi sudah disampaikan MSI berkomitmen akan berupaya mengembalikan semua dana tabungan dari anggota koperasi MSI tersebut. Cuman mereka meminta waktu,” ungkap Marga.

    Dia juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses pengembalian ini akan dilakukan maksimal, termasuk oleh aparat penegak hukum yang turut hadir dalam RDP.

    Komisi B dan Dinas Koperasi juga menegaskan pentingnya laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) disampaikan secara faktual tanpa manipulasi data. Posko-posko pengaduan akan dimaksimalkan di titik-titik cabang MSI untuk menampung keluhan masyarakat.

    Dalam RDP juga muncul indikasi bahwa sistem di MSI menyerupai skema Ponzi. Hal ini dilihat dari struktur pendapatan yang tidak seimbang antara gaji pokok karyawan dan tunjangan besar yang berasal dari persentase dana nasabah yang masuk. Namun, total dana nasabah belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap audit dengan melibatkan pihak appraisal independen.

    “Saat ini kita berupaya konfirmasi dengan ketua koperasi MSI untuk segera melakukan tindakan konkret. Salah satunya dengan melakukan penagihan kepada peminjam, melelang aset, dan membuka peluang investor untuk akuisisi koperasi,” terang Marga.

    Dinas Koperasi, sesuai tupoksinya, diminta untuk menjadi pihak pengawas utama terhadap proses realisasi janji pengembalian dana dari pihak MSI. Proses hukum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

    Polemik yang terjadi pada koperasi MSI ini kembali menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menitipkan uang dan memastikan lembaga keuangan yang digunakan telah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh OJK atau lembaga pengawas keuangan lainnya.

    Sementara itu, Tim Penyidik Satreskrim Polres Magetan Iptu Dedy Norawan mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi terkait kasus KSPPS MSI ini.

    “Upaya penyelidikan kami adalah untuk mencari dan menemukan dugaan tindak Kami belum tahu apakah nanti pidananya seperti apa. Apakah terkait dengan hukum penggelapan atau terkait dengan kejahatan korporasi,” kata Dedy.

    “Yang saya inginkan di sini adalah Bapak Ibu pengurus ini terbuka gitu loh. Jadi ini ada kerugian. Ada beberapa masyarakat yang saat ini enggak bisa diambil. Solusi ke depannya apa konkretnya itu?Saya kira ada solusi untuk pengembalian kerugian anggota,” lanjut Dedy dalam RDP tersebut.

    Dia lantas mengingatkan para anggota koperasi MSI agar tidak gegabah dalam bertindak. “Jangan sampai melakukan hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Harap bersabar. Kami usahakan agar kasus ini bisa segera ada solusi dari MSI. Kami mengimbau masyarakat agar tidak bertindak gegabah,” pungkas Dedy. [fiq/suf]

  • Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa para guru di Bumi Majapahit memegang peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SMPN 2 Mojosari, Jumat (2/5/2025).

    Dalam amanatnya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para guru yang dianggap sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran strategis pendidikan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan. Harapannya, anak-anak kita ke depan menjadi generasi unggul, yang membanggakan, serta berhikmat untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gus Barra juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    “Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap insan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, Presiden bertekad membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden berkomitmen memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Dengan cara ini, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban,” katanya.

    Upacara Hardiknas 2025 di Mojokerto diikuti para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, Kepala Sekolah, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Seluruh peserta tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, menambah kekhidmatan dan kekhusyukan suasana upacara. [tin/kun]

  • Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi  menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

    Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

    Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

    Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

    Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

    “Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

    Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

  • Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Momen Haru Pamitan Haji di Ponorogo, Mayoritas Lansia, Berangkat Tanpa Kursi Roda

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo siap terbang ke Tanah Suci Saudi Arabia. Momen haru pun terlihat dari kegiatan Pamitan Haji yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Jumat (2/5) siang. Ratusan jemaah yang 70 persennya lanjut usia (lansia) itu, semuanya berstatus istitoah dan layak terbang. Sebab, meskipun mayoritas lansia, namun tidak ada yang resiko tinggi (risti). Bahkan, mereka tidak ada yang memakai kursi roda.

    “Tahun ini banyak yang sepuh, tetapi tidak pakai kursi roda, semua istitoah dan tidak ada yang risti. Mereka layak terbang,” kata Kepala Kemenag Ponorogo M. Nurul Huda, Jumat (2/5/2025).

    Huda menjelaskan bahwa sebanyak 461 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo ini, tergabung menjadi 2 kelompok terbang (kloter). Yakni masuk dalam kloter 52 dan kloter 52. Kedua kloter itu, masuk dalam gelombang ke dua, dan langsung menuju Makkah. “Kalau dulu masuk gelombang 1, tahun ini karena ada si kloter 52 dan 53, maka masuk gelombang 2. Jadi nanti langsung ke Makkah,” katanya.

    Jika sesuai jadwal, ratusan jamaah haji asal Ponorogo ini, pada tanggal 16 Mei 2025 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Lebih lanjut, baru sehari setelahnya, dijadwalkan terbang ke Tanah Suci.

    Acara pamitan haji ini, dihadiri Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Wakilnya Lisdyarita. Selain itu, juga Forkopimda dan dinas terkait. Dalam kesempatan itu, Kang Giri nitip doa kepada para ratusan jamaah. Dia minta didoakan Ponorogo dilancarkan. Semua masyarakatnya rukun, tidak ada bencana dan ekonomi semakin baik.

    “Di rumah Allah, saya nyuwun nitip Ponorogo diparingi lancar, rakyat rukun dan tidak ada bencana serta ekonomi semakin membaik,” pungkasnya. (end/kun)

  • Pembayaran Tepat Waktu, Kunci Pemanfaatan Layanan JKN

    Pembayaran Tepat Waktu, Kunci Pemanfaatan Layanan JKN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), negara berkomitmen memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Namun dalam praktiknya, tidak semua peserta JKN dapat memanfaatkan kartu JKN saat dibutuhkan.

    Salah satu warga Kota Mojokerto, Sri Wulandari (56) merupakan peserta JKN yang disiplin. Ndari (sapaan akrab, red) yang sehari-hari berjualan di warung depan rumah, merasakan langsung manfaat dari menjadi peserta JKN aktif saat merasakan gangguan penglihatan beberapa waktu lalu.

    “Setelah diperiksa, saya didiagnosis menderita katarak dan harus menjalani operasi. Saya langsung periksa ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tempat saya terdaftar. Lalu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan di poli mata,” ungkapnya, Jumat (2/5/2025).

    Ia didoagnosa menderita katarak dan harus operasi. Ia mengaku cukup tenang karena kartu JKN-nya aktif. Ndari mengaku selalu berusaha membayar iuran di awal bulan agar tidak lupa. Baginya, ini adalah bentuk tanggung jawab sekaligus langkah antisipatif jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.

    “Saya ingat sebelum tanggal 10 harus bayar, nggak tenang kalau belum lunas, takut sakit tapi kartu nggak aktif. Repot nanti. Saya bayar tepat waktu saja, biar hati tenang dan nggak ada tanggungan. Langkah kecil ini bentuk komitmen saya. Program JKN sangat membantu saya, saya mendukung agar program ini terus berjalan dengan baik,” katanya.

    Meskipun ia tahu bahwa kartu bisa aktif kembali setelah melunasi tunggakan. Ia juga paham adanya denda pelayanan jika membutuhkan rawat inap setelah kepesertaan nonaktif. Baginya, membayar iuran secara rutin bukan hanya demi kepentingan pribadi tapi semua hal akan menjadi nyaman.

    “Program JKN dapat semakin optimal dan meningkatkan kualitasnya dan disiplin membayar iuran adalah bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Program JKN. Ini langkah kecil yang saya lakuka, saya imbau semua peserta JKN untuk rutin bayar iuran. Ini bukan cuma soal manfaat saat sakit, tapi juga soal tanggung jawab bersama demi keberlanjutan program,” tutupnya.

    Sementara itu, Kepala Cabang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mojokerto, Elke Winasari mengungkapkan, bahwa salah satu penyebab utama peserta tidak dapat mengakses layanan adalah karena status kepesertaan mereka nonaktif. Hal ini terjadi ketika peserta tidak membayar iuran tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

    “Kalau bicara keaktifan peserta JKN, khususnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, maka hal itu sangat tergantung pada kepatuhan membayar iuran. Kalau menunggak, otomatis statusnya nonaktif dan saat membutuhkan layanan kesehatan tidak bisa digunakan,” jelasnya.

    Hal ini dialami oleh banyak peserta JKN mandiri yang tidak menyadari bahwa keterlambatan membayar iuran bisa merugikan diri sendiri, terutama saat mereka tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan. Sri Wulandari (56) merupakan contoh peserta JKN yang disiplin yang merasakan langsung manfaatnya. [tin/kun]