Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Musim Giling 2025, Jembatan Pagerluyung di Mojokerto Diberlakukan Sistem Buka-Tutup

    Musim Giling 2025, Jembatan Pagerluyung di Mojokerto Diberlakukan Sistem Buka-Tutup

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jembatan Pagerluyung yang menghubungkan Kecamatan Sooko dan Gedeg di Kabupaten Mojokerto akan diberlakukan sistem buka-tutup selama musim giling 2025.

    Namun pemberlakuan ini hanya untuk truk pengangkut tebu yang akan dibawa ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep.

    General Manager Pabrik Gula (PG) Gempolkrep PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Edy Purnomo menyampaikan bahwa meskipun sempat terkendala derasnya aliran Sungai Brantas, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

    “Alhamdulillah, saat ini jembatan sedang dalam proses persiapan perbaikan. Kemarin sempat ada sedikit kendala karena derasnya arus sungai,” ungkapnya, Sabtu (3/5/2025).

    Sehingga perbaikan Jembatan Pagerluyung milik PG Gempolkrep yang selama ini dibuka untuk masyarakat untuk ini belum bisa dimulai. Namun, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para petani, Satlantas Polres Mojokerto Kota dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mojokerto.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar jembatan bisa segera dioperasikan. Sebagai solusi sementara selama musim tebang, akan diberlakukan sistem buka-tutup akan diberlakukan agar truk pengangkut tebu tetap bisa melintas secara bergantian. Mohon doanya, mudah-mudahan jembatan ini bisa segera diperbaiki secara total,” tambahnya.

    Sebelumnya, Jembatan Pagerluyung yang menghubungkan Kecamatan Sooko dan Gedeg di Kabupaten Mojokerto, Senin (9/12/2024) ditutup. Penutupan jembatan di atas Sungai Brantas ini lantaran ada tiang penyangga jembatan yang putus dan retak. Meski per tanggal 8 Maret 2025 sudah dibuka untuk kendaraan roda dua. [tin/ted]

  • Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya dinilai sebagai bagian dari mekanisme internal dan strategi pembenahan partai jelang dinamika politik ke depan.

    Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menanggapi keputusan DPP PDIP yang membebastugaskan Adi Sutarwijono lewat Surat Keputusan tertanggal 30 April 2025.

    “Saya kira ini persoalan internal organisasi. PDIP punya mekanisme dalam pengelolaan organisasi,” kata Suko saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, pencopotan ini tak semata soal individu, namun juga menjadi bagian dari langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang terus berkembang. “Ini kemungkinan juga berkaitan dengan masa depan PDIP dalam mengantisipasi situasi politik saat ini dan ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP menyebut penurunan jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi sebagai salah satu alasan evaluasi kepengurusan DPC. Menanggapi hal itu, Suko menyebut penurunan suara PDIP di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Pemilu 2024 sangat anomali. Tentu banyak faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara PDIP. Di luar problem internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Partai politik lain juga berupaya maksimal. Jadi faktornya beragam,” jelasnya.

    Ia menekankan, langkah DPP PDIP mencopot sejumlah pengurus menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam kontestasi politik mendatang.

    “Poin yang bisa disimpulkan bahwa PDIP memang sedang berbenah menghadapi kompetisi politik ke depan,” tutup Suko.

    Sebelumnya, DPP PDIP juga menunjuk Yordan M Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan ke depan untuk memulihkan soliditas dan kinerja struktur partai. [ipl/ted]

  • Perajin Tempe di Mojokerto Terdampak Kenaikan Harga Kedelai Impor Akibat Perang Dagang Global

    Perajin Tempe di Mojokerto Terdampak Kenaikan Harga Kedelai Impor Akibat Perang Dagang Global

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dampak perang dagang global mulai dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

    Salah satunya adalah perajin tempe Dziffa asal Dusun Sroyo, Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Moh Thoha (39),

    Ia mengaku terdampak naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tempe. Naiknya tarif impor oleh pemerintah Amerika Serikat menyebabkan harga kedelai impor terus merangkak. Saat ini, harga kedelai impor mencapai Rp9,6 ribu per kg dari sebelumnya Rp8,5 ribu per kg.

    “Naiknya bertahap sejak empat bulan lalu, dari Rp8.500 naik jadi Rp9.000, lalu Rp9.500. Sempat turun ke Rp9.000, sekarang sudah naik lagi Rp9.600/kg. Pasokan kedelai dari agen masih lancar, tapi harganya yang naik terus,” ungkapnya, Sabtu (3/5/2025).

    Kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe tersebut memaksa Thoha untuk menyiasati produksi agar tetap kompetitif di pasar. Salah satunya dengan memperkecil ukuran tempe, tanpa menaikkan harga jual. Strategi tersebut ternyata dinilai cukup efektif.

    “Ukuran tempe kami perkecil, tapi harga tetap sama sehingga penjualan tetap stabil. Setiap hari, saya memproduksi sekitar 100 cetakan tempe dengan dua ukuran 14×200 cm dan 30×180 cm. Dengan harga jual Rp50.000 per cetakan, omzet hariannya bisa tembus Rp5 juta,” katanya.

    Namun, keuntungan bersih mengalami penurunan hingga 30 persen akibat mahalnya bahan baku. Meski begitu, Thoha masih mampu menggaji dua karyawan yang membantunya bekerja dalam dua sif, pagi dan siang. Setiap hari, sekitar 400 kilogram kedelai impor diolah menjadi tempe.

    “Kalau proses produksinya memakan waktu dua hari dua malam, mulai dari merebus kedelai, perendaman, penggilingan, pencucian, peragian, hingga pencetakan. Untuk air bekas rebusan kedelai tidak saya buang begit tapi dimanfaatkan dan dijual ke peternak sapi dan kambing,” ujarnya.

    Air rebusan kedelai tersebut ia kemas dalam jerigen. Tempe Dziffa dikenal memiliki cita rasa gurih dan tekstur empuk karena hanya menggunakan kedelai murni tanpa campuran. Usaha keluarga yang telah berjalan selama dua dekade ini dipasarkan melalui berbagai jalur, ada yang datang, reseller dan dijual ke pasar.

    “Ada 10 reseller di Pasar Tangunan, Pandanarum, Sawahan dan dijual sendiri oleh kakak di Pasar Dlanggu. Kami berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar pelaku UMKM seperti saya bisa terus bertahan. Kalau bisa kembali seperti dulu, di harga Rp8.500 per kilo. Supaya penjualan dan produksi tetap stabil,” harapnya. [tin/ted]

  • Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengecam keras operasional kembali gudang milik UD Sentosa Seal yang sebelumnya telah disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas pemerintah.

    Gudang UD Sentosa Seal diketahui tetap menjalankan aktivitas operasional meski belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi. Padahal, penyegelan telah dilakukan karena pelanggaran perizinan.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentosa Seal yang mengabaikan penyegelan oleh Wali Kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” tegas Yona, Sabtu (3/5/2025).

    Menurut politisi Gerindra ini, keberanian UD Sentosa Seal melanjutkan aktivitas bisnis meski telah disegel mencerminkan arogansi korporasi dan pengabaian terhadap peraturan. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini akan menjadi preseden buruk.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas kejadian ini. Yona menegaskan agar penyegelan ulang nantinya tidak hanya bersifat simbolik, namun disertai sanksi administratif bahkan pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat Surabaya turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa. Menurutnya, partisipasi aktif publik sangat penting untuk menjaga ketertiban kota. [asg/beq]

  • Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi langkah Bupati Malang Sanusi yang mengusulkan skema pembiayaan pemerintah pusat untuk lima proyek strategis daerah. Wakil Ketua Fraksi PDIP, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut langkah itu sebagai terobosan tepat untuk pemerataan pembangunan wilayah.

    “Langkah Pemkab mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik-swasta maupun skema pembiayaan pusat ini terobosan yang sesuai dan pas,” ujar Zulham, Sabtu (3/5/2025).

    Lima proyek strategis yang diajukan Pemkab Malang yaitu pembangunan alun-alun Kepanjen, Jalan Tol Malang–Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan skytrain wisata, dan pembangunan Masjid Besar Kepanjen.

    Zulham menjelaskan, alun-alun Kepanjen dirancang menjadi ruang publik terpadu yang mengintegrasikan fungsi rekreatif, edukatif, dan komersial, serta terhubung langsung dengan Stasiun Kereta Api dan pusat pemerintahan. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran Rp764 miliar dan diajukan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Ini juga pakai KPBU idealnya karena APBD kita memang belum mampu,” tegas Zulham yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang.

    Proyek prioritas lain adalah pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen yang disebut krusial untuk mempercepat konektivitas kawasan selatan Kabupaten Malang menuju Kota Malang dan wilayah megapolitan Surabaya. Pembangunan tol ini juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp5,7 triliun.

    Revitalisasi Pasar Lawang yang terbakar pada 2019 diproyeksikan memerlukan dana Rp150 miliar. Sedangkan Masjid Jamik Kepanjen diajukan untuk mendapat pembiayaan hibah sebesar Rp350 miliar dari Uni Emirat Arab. Proyek skytrain wisata menjadi yang terbesar dengan estimasi anggaran mencapai Rp16 triliun.

    “Dalam hal ini kami di Dewan percaya penuh bahwa Abah Sanusi mampu membawa kabupaten menjadi prospektif dan terus berkembang,” pungkas Zulham. [yog/beq]

  • Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Adi Sutarwijono pasca dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, akhirnya buka suara.

    “Saya menerima keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mengganti saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Saya tunduk dan patuh. Tegak lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya kepada beritajatim.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader-kader banteng Kota Surabaya, yang selama ini bahu-membahu, bekerja sama untuk membesarkan PDI Perjuangan,” tuturnya.

    Awi panggilan Adi Sutarwijono juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai di Jawa Timur dan DPP PDI Perjuangan atas bimbingan dan gemblengannya selama ini.

    “Saya berharap, setelah ini, agenda-agenda kepartaian dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Kader-kader banteng semakin guyub. Semakin solid. Dan, terus bergerak di tengah-tengah rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat, seperti yang diajarkan Ibu Megawati kepada kita semua,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan membebastugaskan Adi Sutarwijono dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Keputusan tersebut tercantum di Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono (Kanang) mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDI Perjuangan, sanksi serupa dijatuhkan kepada Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya.

    Sedang sanksi peringatan diberikan untuk Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. [tok/beq]

  • MBS Competition 2025 Dorong Perkembangan Motorik Anak, Wali Kota Mojokerto: Bekal Menuju Generasi Emas

    MBS Competition 2025 Dorong Perkembangan Motorik Anak, Wali Kota Mojokerto: Bekal Menuju Generasi Emas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui ajang Majapahit Brass Symphony (MBS) Competition Marching Art Wali Kota Cup ke-XII tahun 2025, Pemerintah Kota Mojokerto mendorong pengembangan potensi motorik anak-anak sebagai bekal membentuk generasi emas masa depan. Hal ini disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka acara di GOR Seni Majapahit, Sabtu (3/5/2025).

    “Dalam mendukung perkembangan anak tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga melalui kegiatan non-akademik seperti seni dan olahraga. Melalui MBS Competition, kita dorong perkembangan motorik anak-anak agar kelak menjadi generasi emas. Prestasi non-akademik seperti seni marching band ini sangat penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan kekompakan sejak dini,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung penyelenggaraan event tahunan ini, khususnya jajaran Polres Mojokerto Kota yang turut menjadi penggagas sekaligus penyelenggara kegiatan. Ning Ita berpesan kepada seluruh peserta agar tetap semangat dalam berkarya, meski belum meraih juara.

    “Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan ruang tumbuh positif bagi anak-anak. Kita semua punya tanggung jawab mencetak generasi hebat dari Bumi Majapahit. Selamat mengikuti MBS Competition 2025. Terus berkarya dan jangan patah semangat. Sekecil apa pun kontribusinya, insya Allah tidak akan sia-sia,” tuturnya.

    MBS Competition ke-XII tahun ini diikuti oleh berbagai unit drum band dari wilayah Mojokerto Raya dan sekitarnya. Peserta berasal dari jenjang pendidikan yang beragam, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Tak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan apresiasi terhadap bakat muda di bidang seni musik dan marching band.

  • Disbudporapar Tuban Tegaskan Tempat Biliar Tidak Boleh Jual Miras

    Disbudporapar Tuban Tegaskan Tempat Biliar Tidak Boleh Jual Miras

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tuban menegaskan bahwa tempat biliar tidak diperbolehkan menjual minuman keras (miras). Kepala Disbudporapar M Emawan Putra menyampaikan bahwa biliar merupakan salah satu cabang olahraga, sehingga tempat latihan biliar harus dijaga agar tetap kondusif dan sesuai fungsinya.

    “Banyaknya pusat latihan ini berharap bisa memotivasi para atlet biliar itu bisa latihan di tempat yang lebih representatif,” kata Emawan, Jumat (3/5/2025).

    Ia menambahkan, banyaknya tempat biliar di Tuban menjadi peluang baik untuk menjaring bibit atlet potensial, asal tempat tersebut memenuhi standar kelayakan. Mengenai perizinan operasional, Emawan menyebut hal itu menjadi ranah OSS di PTSP.

    Terkait adanya miras di sejumlah tempat biliar, Emawan menyatakan hal itu sangat tidak etis. “Biliar merupakan tempat olahraga, bukan tempat hiburan. Kalau misal menjual miras itu kan gak boleh,” tegasnya.

    Emawan juga menyoroti aspek lainnya seperti keberadaan ladies penata bola biliar. Selama keberadaan mereka tidak mengganggu dan semua pihak bisa menjaga diri, menurutnya tidak menjadi persoalan.

    “Sebenarnya ndak masalah, itu karena gara-gara ada salah satu oknum yang mancing-mancing kemudian dituruti dan katut liyane (ikut yang lain),” ungkapnya.

    Ia meminta pemilik usaha biliar untuk memberikan aturan yang jelas berupa SOP dan tata tertib guna menjaga suasana tempat tetap positif. Ia menekankan, tempat biliar harus fokus pada pembinaan atlet, bukan menjadi tempat hiburan.

    “Bahkan tempat karaoke saja dilarang menjual miras, apalagi tempat olahraga seperti biliar,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Banyuwangi Terapkan Pendidikan Berbasis Kreativitas, Dorong Inovasi Pelajar

    Banyuwangi Terapkan Pendidikan Berbasis Kreativitas, Dorong Inovasi Pelajar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi terus berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengedepankan kreativitas siswa. Penerapan pendidikan berbasis kreativitas ini terlihat jelas pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diadakan di halaman Kantor Bupati Banyuwangi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa di luar aspek akademik, mendorong mereka untuk berkreasi dan menghasilkan karya inovatif.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya meluncurkan program Smart Gasing, yang memberikan pelatihan sains kepada guru dan pelajar di Banyuwangi. Program ini berhasil mencetak banyak karya teknologi yang luar biasa, salah satunya adalah inovasi dari Farras Setyo Akbar, siswa kelas 8 SMPN 1 Banyuwangi. Terinspirasi dari film futuristik, Farras menciptakan perangkat smart home berbasis suara yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi gempa dan kebakaran untuk meningkatkan keselamatan rumah.

    “Selain untuk kenyamanan, alat ini juga dilengkapi sensor pendeteksi gempa dan kebakaran. Jadi bisa sekaligus untuk keselamatan rumah,” kata Farras.

    Melalui kegiatan ekstrakurikuler robotika di sekolahnya, Farras mempelajari bahasa pemrograman dan berhasil merancang prototipe perangkat tersebut dalam waktu dua minggu. Perangkat yang dikembangkan Farras ini berbasis Internet of Things (IoT), yang memungkinkan perangkat tersebut dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone. Dengan fitur timer, perangkat ini mampu mengendalikan kipas angin, AC, lampu, hingga membuka pintu dan garasi otomatis hanya dengan perintah suara melalui Google Voice.

    Selain Farras, inovasi lain datang dari Rayhan Dwi, siswa kelas 11 jurusan Teknik Elektronika SMKN 1 Glagah, yang memamerkan mesin 2D printing berbasis laser. Mesin ini mampu memotong dan membentuk desain custom dari bahan akrilik dan triplek dalam waktu kurang dari 10 menit dengan akurasi hingga 95 persen, sangat cocok untuk produksi plakat, gantungan kunci, dan piala.

    Tidak kalah menarik, siswa dari SMKN 1 Banyuwangi juga memperkenalkan mesin-mesin inovatif seperti Mesin Pencacah Pakan Ternak, Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas, dan Mesin Penggilingan, beberapa di antaranya telah dijual dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

    Bupati Ipuk menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan inovasi siswa. “Alhamdulilah anak-anak Banyuwangi mampu berkreasi dan menciptakan karya yang unik. Banyak siswa Banyuwangi yang meraih prestasi internasional,” ujarnya.

    Ipuk juga menyampaikan bahwa pendidikan harus melibatkan berbagai pihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berpihak pada siswa. “Sesuai arahan Bapak Presiden, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga karakter dan kreativitas. Anak-anak harus didorong untuk berani mencari tahu dan belajar dari lingkungannya,” pungkasnya. [alr/beq]

  • DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan proses pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tengah memasuki tahap administratif. Usai Rapat Paripurna Penetapan di DPRD Magetan pada 28 April 2025 lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan dokumen resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

    “Kami kirimkan ke Mendagri lewat Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu saja,” ujar Suratno.

    Dalam keterangannya, Suratno menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk peran sentral Gubernur Jawa Timur dalam proses tersebut. “Ya, kita akan mengirim surat dulu ke Jawa Timur. Pasca itu baru ke Mendagri. Yang mempunyai ranah ruang kan Gubernur Jawa Timur. Kalau kita berharap semua proses. ada mekanisme, ada tahapan, yang harus dilalui dan juga insyaallah bisa lancar,” tambahnya.

    Optimisme juga turut disampaikan dalam harapan pelantikan berjalan sukses. “Kita berdoa aja, insyaallah tinggal menembus suksesnya pelantikan ini bersama dan juga dari pelantikan di provinsi Jawa Timur untuk Magetan yang lebih maju. Mekanisme kita lakukan,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Suratno juga mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru demi pembangunan daerah.

    “Mari kita sesuai dengan sambutan beliau di KPU kemarin waktu penetapan kemarin kita bersatu bersatu kita ini warga masyarakat Dharma Kita mari ikut membangun bersama-sama maketan yang kita cintai ini untuk bersatu padu harmonis menyelaraskan baik nanti bisa misi janji politik beliau dalam kampanye kemarin dan saat ini secepatnya RPJMD juga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara program nasional dan prioritas pembangunan provinsi. “Nah, itu kan PR juga setahun. Setelah diumumkan apa itu program nasional banyak apalagi kita untuk Pastilah asta cita Indonesia sama sama program prioritas Gubernur Jawa Timur kita ikut sinergi harus wajib,” pungkasnya.

    Dengan pernyataan ini, publik kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya menuju pelantikan resmi, sembari berharap proses berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Magetan. [fiq/beq]