Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Jember (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi ajang curahan hati (curhat) sejumlah pemangku kepentingan yang diundang.

    Pegiat pendidikan mempertanyakan pemerataan sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah dibandingkan sekolah swasta. “Kritik terkait anggaran, dan bagaimana sekolah-sekolah swasta mendapatkan anggaran atau bantuan dari pemerintah,” kata Ketua Pansus II Edi Cahyo Purnomo, Selasa (6/5/2025).

    Sementara di sektor kesehatan, sejumlah anggota DPRD Jember mempertanyakan data warga miskin yang bisa ditanggung layanan Universal Health Coverage (UHC). Detail angka kemiskinan secara umum di Jember dikritik mahasiswa dan organisasi masyarakat.

    Sememtara untuk sektor pariwisata, Edi mengatakan, ada keprihatinan mendalam soal alokasi anggaran. “Beberapa rekomendasi pada anggaran tahun 2024 yang disampaikan beberapa stakeholder, masukan-masukan tidak pernah dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini dikritik pegiat wisata,” kata Edi.

    Wakil Ketua Pansus I David Handoko Seto menambahkan, data tunggal soal kemiskinan dan kerentanan sosial akan direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    “Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemarin batal kita sahkan menjadi bagian penting yang harus dijadikan atensi segera. Posisi hari ini sudah berubah, dari kepemimpinan Pak Hendy Siswanto ke Gus Muhammad Fawait. Tentu ada perubahan kebijakan,” kata David.

    David menilai perlu ada penyelarasan kebijakan dalam RTRW, “Persub (Persetujuan Substantif) yang sudah disetujui Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tetap,” katanya. Namun perlu ada tambahan muatan yang lebih detail lagi. [wir]

  • Perkuat Kerukunan Lewat Bamag, Bupati Mojokerto Dukung Kegiatan Lintas Agama

    Perkuat Kerukunan Lewat Bamag, Bupati Mojokerto Dukung Kegiatan Lintas Agama

    Mojokerto (beritajatim.com) — Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa menyatakan komitmennya mendukung kegiatan lintas agama demi memperkuat kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan di Bumi Majapahit. Hal ini disampaikannya saat pelantikan pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Mojokerto.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan terus membuka ruang dialog dan kolaborasi antarumat beragama sebagai bagian dari upaya membangun harmoni dan kedamaian sosial. “Kami (Pemkab) akan terus membuka ruang dialog, kolaborasi serta mendukung kegiatan yang memperkuat kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya, Senin (5/5/2025).

    Gus Barra (sapaan akrab, red) berharap Bamag dapat menjadi media yang menginspirasi keberagaman dan memperkuat kerukunan di masyarakat. Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini, kerukunan dan kondusivitas merupakan kunci penting dalam pemerataan pembangunan di daerah.

    “Saya berharap Bamag Kabupaten Mojokerto bisa menjadi jembatan penghubung antarumat beragama. Dengan adanya Bamag, kita dapat saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dalam mewujudkan misi pembangunan daerah. Saya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, mengucapkan selamat atas amanah baru ini,” lanjutnya.

    Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Muhammad Rizal Octavian, Gus Barra berharap para pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat pelayanan. Bamag Kabupaten Mojokerto terus meningkatkan peran dan fungsinya dalam memperkuat persaudaraan umat Kristiani di Kabupaten Mojokerto.

    Pelantikan pengurus Bamag periode 2025–2030 dipimpin oleh Ketua Bamag Jawa Timur, Pendeta Daniel Sugianto. Dalam kesempatan itu, Pendeta Yohanes Wagiyo resmi dilantik sebagai Ketua Pelaksana Harian Bamag Kabupaten Mojokerto. Acara pelantikan yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Mojokerto.

    Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugraha Budhi Sulistya, serta para pemuka lintas agama dari berbagai denominasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Bamag merupakan wadah yang dibentuk untuk mempererat kerja sama antar gereja dan umat Kristiani di Indonesia. Organisasi ini juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan dan kesejahteraan umat. [tin/ian]

  • Jaga Stabilitas Pengairan Saat Kemarau, Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati

    Jaga Stabilitas Pengairan Saat Kemarau, Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Demi menjaga ketersediaan pangan tetap stabil saat musim kemarau, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau Waduk bajulmati, Senin (5/5/2025). Peninjauan dilakukan guna memastikan ketersediaan air untuk irigasi tetap aman saat memasuki musim kemarau mendatang.

    Saat di lokasi, Ipuk meninjau berbagai aspek. Salah satunya debit air di waduk untuk merinci kebutuhan suplai irigasi pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Wongsorejo. “Kami ingin memastikan kesiapan suplai air untuk petani. Apalagi beberapa daerah di Banyuwangi ada yang sudah memasuki musim kemarau,” kata Ipuk.

    Dalam tinjau lokasi tersebut, turut hadir tim teknis dari Dinas PU Pengairan, Camat Wongsorejo, serta petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Momen tersebut digunakan Ipuk untuk berdialog dengan petugas di lokasi demi memastikan kesiapan pengelolaan air.

    Ipuk menjelaskan, Waduk Bajul untuk memenuhi sekitar 1.800 hektar lahan pertanian di Wongsorejo yang memang dikenal dengan daerah kering. “Insya Allah pasokan air Waduk Bajulmati cukup selama musim kemarau. Kami berharap petani bisa terus tanam dan panen. Dengan demikian kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Kita ingin Banyuwangi tetap menjadi daerah yang kuat sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” kata Ipuk.

    Sekretaris Dinas PU Pengairan Riza Al Fahrobi mengatakan, Waduk Bajulmati mampu menampung air dengan kapasitas maksimal 10 juta meter kubik (m3). Hingga saat ini, ketinggian air masih di angka 87,6 meter, yang menunjukkan kondisi aman untuk memasuki musim kemarau. “Airnya cukup untuk mengairi target 1.800 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Wongsorejo,” ujarnya.

    Riza menjelaskan, air dari waduk Bajulmati dialirkan ke Dam Bajulmati untuk seterusnya mengalir menuju irigasi tersier guna mengairi lahan-lahan pertanian.

    Pihaknya mengaku, selama musim kemarau, debit air yang dikeluarkan dari waduk berkisar 2,2 hingga 2,6 meter kubik per detik, tergantung kebutuhan lahan di hilir. Menurutnya, lahan persawahan yang selama ini hanya 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam per tahun.

    Selain fungsi irigasi, air baku waduk tersebut bisa digunakan menyuplai kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari dan dunia industri.

    Waduk Bajulmati juga memasok air baku sebesar 180 liter per detik serta memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir. Ketinggian air dijaga agar tetap berada di level normal, yakni antara 80-87 meter. “Waduk Bajulmati sendiri ini didesain dengan banyak fungsi, mulai irigasi, penyedia air baku, penahan banjir, konservasi vegetasi, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata,” terang Riza. [kun]

  • 12 Kelurahan Kediri Tembus BERSERI Jatim 2025, Siap Naik Kategori?

    12 Kelurahan Kediri Tembus BERSERI Jatim 2025, Siap Naik Kategori?

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 12 kelurahan di Kota Kediri berhasil lolos dalam tahapan Penilaian Dokumen Kelurahan BERSERI (Bersih dan Lestari) tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Hari ini, Senin (5/5/2025) hingga Rabu (7/5/2025), Tim Verifikasi Lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akan menyambangi lokasi secara bergantian.

    Kepala DLHKP Kota Kediri, Imam Mutakin, mengatakan kelurahan yang lolos tersebar di tiga kecamatan: 7 kelurahan dari Mojoroto, 2 dari Kecamatan Kota, dan 3 dari Pesantren. Program ini bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di tingkat kelurahan.

    “Dengan program Kelurahan BERSERI semoga bisa menjadikan motivasi warga untuk mengelola lingkungan, memanfaatkan pekarangan lingkungan, sampah, konservasi air dan energi. Sehingga harapannya program MAPAN juga bisa terwujud di Kota Kediri melalui Kelurahan BERSERI yang diadakan oleh DLHKP Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

    Salah satu titik yang dikunjungi adalah Kelurahan Bandar Lor, yang kini berupaya naik dari kategori Pratama ke Madya. Lurah Bandar Lor, Wasis Tri Yuliantoko, menjelaskan warga telah mengembangkan tanaman produktif seperti bunga telang, rosella, dan TOGA.

    “Kita berdayakan semua potensi yang ada di masyarakat dan kita bentuk kader lingkungan di masing-masing RT yang selanjutnya kita buat program. Sehingga untuk penilaian hari ini alhamdulillah kita sudah siap semuanya,” jelasnya.

    Ia juga menyebutkan bahwa ada tiga RW yang menjadi lokus penilaian lapang, yaitu RW 02, RW 05, dan RW 09. “Alhamdulillah berkat komunikasi yang baik, masyarakat juga tergugah dan kesadaran sendiri untuk mencintai lingkungan. Dengan mengikuti lomba ini, semoga bisa lebih meningkatkan kebersihan lingkungan, lebih menggugah kepedulian dan kebersamaan untuk menjaga lingkungan,” tambahnya.

    Dari pihak tim evaluasi DLH Provinsi Jawa Timur, Nugroho Rahardjo menyampaikan bahwa dari 213 peserta, sebanyak 200 peserta dari 35 kabupaten/kota lolos ke tahap verifikasi lapang. Penilaian dilakukan berdasarkan enam komponen utama: kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta konservasi air dan energi.

    “Dengan adanya penilaian ini kita berharap desa atau kelurahan BERSERI akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya kebersihan lingkungan yang akhirnya bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA),” ujarnya.

    Terdapat tiga kategori dalam program BERSERI: Pratama, Madya, dan Mandiri. Setelah tahap verifikasi lapangan, proses dilanjutkan ke rapat pleno untuk menentukan kategori yang akan diumumkan pada Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akhir Juli.

    “Kelurahan Bandar Lor untuk tahun kemarin sudah masuk dalam kategori Pratama dan lolos sehingga sekarang kita lakukan penilaian untuk kategori Madya. Hasil akhir untuk penilaian nanti akan kita umumkan saat Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur akhir bulan Juli,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Wali Kota Malang Sebut Lomba Kampung Mbois Implementasi Semangat Dasa Bakti

    Wali Kota Malang Sebut Lomba Kampung Mbois Implementasi Semangat Dasa Bakti

    Malang (beritajatim.com) – Lomba Kampung Mbois yang digelar Pemerintah Kota Malang sukses membangkitkan semangat warga untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. RW 02 Kelurahan Tlogomas keluar sebagai juara pertama dalam ajang ini, yang diumumkan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Senin (5/5/2025).

    Kegiatan ini dinilai tidak sekadar sebagai kompetisi antarwilayah, tetapi juga sebagai wahana partisipasi warga dalam pembangunan berbasis komunitas. Melalui gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta penguatan ekonomi kreatif, warga menunjukkan keterlibatan nyata yang mendukung visi Dasa Bakti Kota Malang.

    “Kampung Mbois ini dikompetisikan untuk tingkat RW. Tentu apresiasi karena ini sejalan dengan semangat Dasa Bakti. Artinya mereka bisa mengenali dan mengimplementasikan poin-poin yang ada dalam visi misi kami. Baik program prioritas, Dasa Bakti, maupun program unggulan,” ujar Wahyu.

    Nilai-nilai partisipatif warga seperti solidaritas sosial, kepedulian lingkungan, serta pengembangan UMKM dan potensi wisata lokal menjadi indikator penting dalam penilaian lomba.

    Misalnya, warga diajak memperkuat ketahanan lingkungan lewat kebersihan dan penghijauan, yang sejalan dengan semangat Ngalam Rijik dan Ngalam Seger. Sementara potensi khas masing-masing kampung diangkat melalui kegiatan ekonomi kreatif dan budaya, selaras dengan pilar Ngalam Idrek dan Ngalam Asyik.

    Lomba ini menjadi momentum memperkuat peran warga dari tingkat RW dalam pembangunan kota. Wahyu menyebutkan, keberhasilan Dasa Bakti hanya bisa tercapai dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Saya sampaikan ucapan selamat dan apresiasi khusus kepada para pemenang yang telah menunjukkan partisipasi aktif masyarakat, memahami dan mengimplementasikan Dasa Bakti untuk menuju Malang yang Mbois dan Berkelas,” ujar Wahyu.

    Adapun RW 07 Kelurahan Pisangcandi meraih juara kedua, RW 01 Kelurahan Tunjungsekar juara ketiga, RW 02 Kelurahan Kauman sebagai juara harapan I, dan RW 10 Kelurahan Bunulrejo sebagai juara harapan II. (luc/ian)

     

  • Fraksi PDIP Tolak Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Ada Apa?

    Fraksi PDIP Tolak Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Ada Apa?

    Magetan (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan menyatakan sikap tegas menolak visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Nanik Sumantri dan Kang Suyat, jika tidak sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

    Penolakan ini didasarkan pada kewajiban hukum bahwa visi misi kepala daerah harus sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Magetan 2025–2045.

    Ketua Fraksi PDIP DPRD Magetan, Suyono Wiling, menegaskan bahwa RPJPD adalah panduan utama pembangunan daerah yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan visi misi maupun RPJMD oleh kepala daerah terpilih. Dia juga menyebut pentingnya peran KPU dan Bappeda dalam memastikan keselarasan tersebut sejak awal pendaftaran paslon.

    “Ketika bakal calon kada dan wakada mendaftar sebagai kontestan ke KPU, maka KPU wajib mengingatkan kepada paslon untuk menyesuaikan visi misi dengan RPJMD Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024,” tegas Suyono Wiling kepada media, Senin (5/5/2025),

    Lebih lanjut, dia menjelaskan perlunya keterlibatan tim analisis dari Bappeda yang memiliki kompetensi teknis untuk menguji kesesuaian visi misi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Menurut dia, langkah ini penting agar janji politik paslon benar-benar dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan.

    “Untuk menguji visi misi paslon selaras dengan Perda RPJPD Kabupaten Magetan 2025–2045 Nomor 3 Tahun 2024 atau tidak, maka KPU perlu melibatkan tim analisis berkompetensi dari Bappeda,” ujar politisi kawakan ini.

    Wiling memaparkan bahwa RPJPD Magetan 2025–2045 sudah memiliki indikator dan target yang selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045 serta visi Provinsi Jawa Timur yang “Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”. Visi Magetan sendiri mengusung arah pembangunan Humanis, Maju, dan Berkelanjutan.

    “Di RPJPD kita indikatornya sudah diterakan. Misalnya target kemiskinan di tahun 2045 diproyeksikan hanya 0,44 hingga 0,20 persen. IPM juga ditargetkan naik dari angka 77 saat ini menjadi 85–89 pada 2045,” jelas dia.

    Wiling mengingatkan bahwa jika RPJMD yang disusun kepala daerah hasil Pilkada 2024 tidak mengacu pada RPJPD yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan menjadi simalakama dalam pelaksanaan pemerintahan dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.

    “Jikalau visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak sesuai dengan Perda RPJPD 2025–2045 Nomor 3 Tahun 2024, akan menjadi simalakama dan harus ditolak serta diselaraskan,” tegas Suyono.

    Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi arah pembangunan Kabupaten Magetan berdasarkan dokumen hukum yang telah ditetapkan.

    “Kami akan terus mengawal agar visi politik para pemimpin baru tidak keluar dari jalur strategis menuju Magetan yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan,” tandas Wiling. [fiq/ian]

  • Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya akan menjadi pusat perhatian nasional saat menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 6–10 Mei 2025.

    Acara bergengsi ini akan dihadiri oleh 98 Wali Kota dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyambut positif penyelenggaraan Munas APEKSI di Kota Pahlawan tersebut. Dia menilai acara nasional ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan.

    “Saya berharap Munas APEKSI ke VII di Surabaya berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi kota Surabaya,” ujar Yona, Senin (5/5/2025).

    Yona menjelaskan bahwa sebagai ajang bertemunya para kepala daerah, Munas APEKSI akan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini.

    Dia juga menyebut peran penting Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

    “Dalam Munas APEKSI ada beberapa isu yang menjadi tema Munas yang dihadiri seluruh Wali Kota se-Indonesia. Kebetulan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, merupakan Wali Kota Surabaya,” tambah Yona.

    Politikus Gerindra itu menilai bahwa isu-isu yang dibahas dalam Munas APEKSI sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia optimistis forum ini akan memperkuat kolaborasi antar-daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

    “Isu yang dibahas di Munas APEKSI tentu linear dengan apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Yona pun menyampaikan harapan agar Munas ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi kota-kota di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai tuan rumah.

    “Kami ucapkan selamat Munas APEKSI di Surabaya, semoga menghasilkan forum yang terbaik bagi bangsa dan daerahnya masing-masing pasca Munas,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Medsos Jadi Tolak Ukur Penyebaran Informasi, Admin OPD di Pemkab Sidoarjo Dilatih Mahir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Kominfo Sidoarjo tingkatkan kompetensi para admin media sosial atau medsos di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diharapkan setiap OPD andal dalam mengelola media komunikasi publik yang profesional berbasis data.

    Seluruh admin medsos OPD tersebut ikut program pelatihan mengelola medsos. Pelatihan dilakukan di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari. Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati hadir langsung membuka kegiatan pelatihan di hari pertama pelaksanaannya.

    Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengapresiasi pelaksanaan program pelatihan tersebut. Dikatakannya, medsos saat ini memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi. Menurutnya era pertelevisian sebagai sumber berita sudah bergeser ke medsos.

    Tidak sedikit industri pertelevisian yang gulung tikar. Untuk itu pemanfaatan medsos dapat media komunikasi publik pemerintah dapat dilakukan. “Sekarang yang berjaya medsos, panjenengan ini semua yang menguasai,” ucapnya di hadapan puluhan admin medsos OPD Senin (5/5/2025).

    Fenny meminta seluruh medsos dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan hanya terpaut pada satu medsos. Hal itu akan mempercepat tersampaikannya informasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Namun yang perlu diingat ujar Fenny adalah responsive admin medsos terhadap pengaduan lewat komentar.

    Ia meminta admin medsos OPD segera menjawab komentar masyarakat. Jangan sampai ada pembiaran aduan masyarakat lewat medsos pemerintah. “Begitu ada masyarakat yang komentar, yang kemudian perlu direspons, yang penting direspons yang cepat dulu,” pintanya.

    Untuk itu Fenny meminta admin Medsos dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan atasannya. Mulai dari kepada bidang sampai dengan kepada OPD. Ia juga akan mewajibkan kepala OPD ataupun kepala badan menjadi admin Medsos. Hal ini sebagai bentuk kontrol penggunaan Medsos pemerintah yang bermanfaat.

    “Saya minta tolong admin Medsos diaktifkan lagi, kemudian pimpinan OPD juga wajib menjadi admin Medsos, dan resep sinergi, kolaborasi, glorifikasi dan aktivikasi harus betul-betul di refresh,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan penggunaan Medsos sebagai komunikasi publik pemerintah memiliki manfaat yang signifikan.

    Untuk itu para admin Medsos OPD perlu dibekali strategi dalam mengelola konten Medsos pemerintah daerah. Mereka juga akan dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi AI dan big data unlimited dalam merancang komunikasi publik yang tepat sasaran.

    Selain itu dalam pelatihan kali ini, para admin Medsos juga dilatih menggunakan media monitoring untuk mendeteksi opini publik dan isu strategis. Untuk itu ia berharap melalui pelatihan seperti ini pemanfaatan Medsos pemerintah dapat meningkatkan citra Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi.

    “Untuk mendukung pengelolan Medsos ini, bapak bupati telah memberikan fasilitas khusus kepada para admin Medsos ini berlangganan gratis satu bulan Cap Cut Pro,” urai wanita yang akrap di sapa Ima itu. (isa/ian)

  • Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bank Jatim menyerahkan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 60 unit jamban sehat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bantuan itu diberikan di sela peresmian kantor Cabang Pembantu (Capem) Waru, Senin (5/5/2025).

    Peresmian kantor baru di Ruko Gateway Blok B2, Jalan Raya Waru tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Bupati H. Subandi mengapresiasi bantuan program CSR 60 unit jamban sehat itu. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi di daerah.

    Menurut H. Subandi, hal ini menjadi kontribusi nyata Bank Jatim dalam pembangunan daerah. Meskipun Sidoarjo sudah ditetapkan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan menerima penghargaan nasional, masih ada sekitar 2.000 rumah yang belum memiliki jamban layak.

    “Insya Allah kekurangan ini akan kita kejar bersama masyarakat dan melalui program CSR. Kami juga rutin turun ke lapangan setiap akhir pekan untuk memastikan warga yang kurang mampu mendapat perhatian,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan tinggal diam melihat warganya hidup dalam kondisi tidak layak, apalagi dengan anggaran daerah yang mencapai Rp5,2 triliun. Salah satu bentuk nyata kepedulian tersebut adalah distribusi makanan gratis bagi warga kurang mampu yang dilakukan secara rutin.

    Dalam hal pelayanan perbankan, H. Subandi juga mendorong agar Bank Jatim dapat menghadirkan bunga pinjaman yang rendah serta akses pembiayaan yang mudah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Peresmian. Bupati dan Kacab Bank Jatim potong pita di kantor Capem Waru.

    “Sidoarjo punya sekitar 250 ribu pelaku UMKM. Dukungan perbankan sangat vital untuk mendorong pertumbuhan mereka,” tambahnya.

    Direktur IT, Digital dan Operasional Bank Jatim, Zuhelfi Abidin, menjelaskan bahwa Bank Jatim saat ini memiliki lebih dari 100 triliun rupiah aset dan mencetak laba tahunan di atas Rp1 triliun.

    Seluruh keuntungan tersebut dikembalikan ke daerah karena kepemilikan saham Bank Jatim ada di Pemerintah Provinsi serta 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bank milik daerah. CSR menjadi salah satu cara kami berbagi kembali kepada masyarakat,” ungkap Zuhelfi.

    Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Suyatno, menyampaikan bahwa Capem Waru telah berdiri sejak 2010 dan terus berkembang. Relokasi ke lokasi baru dilakukan atas pertimbangan bisnis dan posisi strategis untuk melayani masyarakat lebih optimal.

    Ia juga menyebut, Bupati Subandi merupakan nasabah prioritas yang telah menjalin hubungan baik sejak awal berdirinya Capem Waru.

    “Kami bangga bisa terus bermitra dengan Pemkab Sidoarjo. Selain jamban sehat, tahun ini kami juga menganggarkan program CSR lainnya seperti lampu taman yang saat ini masih dalam proses,” pungkasnya. (isa/ian)

  • Bupati Fawait Bisiki Pejabat Sekda Jember: Jangan Sering Upacara

    Bupati Fawait Bisiki Pejabat Sekda Jember: Jangan Sering Upacara

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait ingin aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak sering melaksanakan upacara. Tugas utama ASN adalah pelayanan publik.

    Hal ini diungkapkan Fawait, saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah, di Alun-Alun Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “Upacara ini sengaja digabung sebagai bentuk semangat efisiensi. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Pj Sekda: ke depan jangan sering-sering upacara. Kasihan peserta upacara, karena pasti panas (kepanasan)” kata Fawait.

    Fawait ingin upacara dilaksanakan untuk hari-hari terpenting. “Semua penting, tapi yang prioritas, terutama 17 Agustus. Itu wajib upacara. Selebuhnya bisa ditinjau,” katanya.

    Menurut Fawait, pembuktian ASN sebagai abdi negara ditunjukkan melalui pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Ini sesuai filosofi dan semangat otonomi daerah.

    Menyambut Hari Pendidikan Nasional, Fawait mengingatkan bahwa Tuhan mengangkat derajat manusia melalui jalur pendidikan. “Untuk mengurai kemiskinan dan menuntaskan kemiskin, jalan paling utama adalah pendidikan,” katanya.

    Keberpihakan dalam sektor pendidikan ditunjukkan Fawait dengan menerbitkan surat edaran hari libur guru. “Kalau murid libur, guru juga wajib libur. Walau absen (mengisi presensi, red), bisa dari rumah masing-masing,” katanya.

    Fawait minta kepada guru yang dipersulit untuk urusan presensi saat libur agar melapor ke kanal pengaduan Wadul Gus e. “Pasti saya tindak,” katanya.

    Keberpihakan ditunjukkan dalam urusan alokasi anggaran. Setelah dilakukan pemangkasan di sejumlah organisasi perangkat daerah, alokasi anggaran diarahkan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.

    “Anggaran pendidikan harus tinggi, baik terkait peningkatan sumber daya manusia maupun perbaikan sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah insyaallah terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jember,” kata Fawait. [wir]