Author: Beritajatim.com

  • Rapat dengan DPRD Jember, Pegiat Srawung Sastra Bacakan Puisi Politik

    Rapat dengan DPRD Jember, Pegiat Srawung Sastra Bacakan Puisi Politik

    Jember (beritajatim.com) – Gunawan Tri Pamungkas, pegiat Srawung Sastra dan Board Manager Balai RW Institute, membacakan puisi ‘Kita Harus Terus Begerak – Atau Dirampok Seluruhnya’, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Rabu (7/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan seniman, budayawan, dan pegiat literasi menyampaikan sejumlah persoalan dan tuntutan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah menolak penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jember.

    “Urusan kebudayaan saat berdiri dalam dinas tersendiri saja masih sering dipinggirkan, apalagi jika digabungkan,” kata Istono, salah satu aktivis.

    Saat mendapat kesempatan bicara, Gunawan memilih memanfaatkannya dengan membacakan puisi yang bertema politik di hadapan Ketua Komisi B Candra Ary Fianto dan dua anggota komisi Nilam Noor Fadilah dan Khurul Fatoni

    “Banyak hal yang sudah disampaikan teman-teman. Saya bagian hiburan saja,” kata Gunawan, tertawa.

    Berikut isi puisi tersebut.

    Saudaraku
    Lihatlah, lihatlah !
    Negeri ini bukan lagi tanah pertiwi yang dahulu,
    Tanah ini kini tumpukan sampah janji,
    gundukan terus membumbung busuk karena puja-puji palsu
    Negeri telah tergerus, terus di petak jadi pasar kekuasaan,
    tempat harga diri dijual kiloan,
    dan mimpi anak-anak negeri dijadikan pajangan
    dilelang di etalase istana.

    Para pemimpin bertakhta
    di singgasana bau wangi parfum impor, tersenyum lebar—
    di atas bangkai budaya
    dari manusia yang dibunuhnya berkali–kali
    setiap musim pemilu
    Wajah manisnya kian glowing
    di bawah langit yang kian koyak—
    ditopang oleh tulang-belulang petani
    dikipasi para ledek
    ditandu para seniman tradisi
    dan dipelitur dengan air mata buruh pabrik.

    Sementara barisan pengagumnya
    terus berkerubung diteras, duduk diundakan
    berdoa pada Tuhan dompet
    bermazhab pada kitab jabatan
    menjilat lumpur sepatu para cukong
    mengagungkan para perampok
    dengan kalimat manis :
    “Duli Tuanku…”
    Mereka pun rela menjilat sepatu tirani,
    berteriak “hidup Tuan”
    asal perut bisa buncit dan tersohor
    mereka tak sadar telah dicetak jadi patung upacara
    di panggung demokrasi palsu.

    Kita adalah pemilik sah republik ini !
    kini seperti tikus-tikus gudang,
    kita diburu, diumpankan, dipaksa diam—
    dengan nasi dua genggam nasi bungkus
    dan satu spanduk pemilu.
    Budaya di pakai saat sebatas lomba selfie dan kunjungan
    Hukum hanya payung bolong
    di buka cerah saat kampanye saja
    dan hilang saat petaka datang

    Tidak ada pilihan lain !
    Kita harus bergerak, harus berjalan terus
    karena berhenti atau mundur—
    berarti hancur
    Berhenti adalah memberi kursi
    pada para pendusta yang tanpa malu menulis sejarah –
    dengan tinta korupsi dan peluru.

    Apakah akan kita jual keyakinan kita,
    dalam pengabdian tanpa harga diri?
    Apakah kita akan menjual nurani,
    untuk sepiring nasi oplosan?
    Akankah kita bersalaman,
    dengan tangan berdarah orba,
    yang kini dicuci parfum demokrasi digital ?
    Akankah kita duduk satu meja ?!

    Tidak
    Tidak ada pilihan lain !
    Kita harus bergerak, berjalan terus !
    Meski lutut kita berdarah,
    dan lidah kita dijahit aturan—
    dan dikerdilkan lewat undang undang.

    Kita adalah manusia bermata sayu,
    yang beribu waktu di tepi jalan, berdiri di halte impian,
    mengacungkan tangan
    untuk bus dan alphard terus berlalu
    bus kemakmuran itu tak pernah berhenti untuk kita—
    kita yang setiap hari dihitung suaranya
    tapi tak pernah diperhitungkan kesejahteraannya.

    Kita adalah berpuluh juta anak kandung pertiwi
    yang bertahun hidup sengsara,
    dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama
    Dan bertanya-tanya :
    Inikah yang namanya merdeka?
    dijanjikan surga tapi dikirim ke neraka pasar bebas,
    diberi upacara bendera tapi tak pernah punya rumah.
    Inikah yang disebut merdeka?
    jika tanah habis terjual, hutan masih bisa dibakar,
    laut dipagar dan langit pun bisa disewakan
    kepada investor asing yang mengaku dewa.

    Kita tidak punya kepentingan
    dengan seribu slogan, dengan seribu pengeras suara—
    yang hampa makna
    hanya berwajah selebritas
    hanya hadir saat kamera menyala
    Kami butuh keadilan.

    Sungai kami bau busuk,
    hutan kami gundul,
    sekolah kami roboh,
    hukum hanya hiasan pidato,
    dan tahta adalah gunungan sampah—
    yang hanya jadi bahan gunjingan sosial media
    tanpa satu pun tangan sungguh-sungguh mengangkatnya.

    Tidak ada lagi pilihan lain.
    Kita harus bergerak terus !
    Kita harus berjalan terus !
    bergandeng rapat satu jiwa satu perjuangan
    Meski jalan kita
    adalah tanah batu berlumpur,
    adalah malam gelap pekat,
    adalah dunia yang mencibir hina
    Saudaraku, Indonesia
    Kita harus berjalan terus!
    dari seluruh penjuru
    Illu—
    Pa’sanding—
    Lojeng—
    Durindeng—
    Kita harus ambil tanah dan kedaulatan itu kembali
    karena berhenti adalah mati.
    karena mundur adalah membiarkan bumi luhur ini
    dirampas seluruhnya—
    sama saja menandatangani akta kematian negeri ini!
    Kita harus ambil tanah dan kedaulatan itu kembali [wir]

  • DPD Golkar Usulkan Rudiyanto dalam PAW di DPRD Magetan

    DPD Golkar Usulkan Rudiyanto dalam PAW di DPRD Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar resmi mengajukan nama Rudiyanto sebagai calon pengganti antar waktu (PAW) untuk mengisi kursi DPRD Kabupaten Magetan yang kosong setelah wafatnya Suwarno. Surat usulan telah dikirim ke Pimpinan DPRD Magetan sejak Jumat (2/5/2025) lalu dan kini tengah diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

    Suwarno, yang meninggal dunia pada Jumat malam (11/4/2025) usai menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Surabaya, merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan (dapil) Magetan 2, meliputi Kecamatan Barat, Karangrejo, Karas, dan Kartoharjo, dengan total suara mencapai 5.933.

    “Sesuai dengan hasil rapat pleno pengurus DPD Partai Golkar bahwa calon PAW Alm. Suwarno adalah sesuai dengan aturan KPU,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar, Didik Haryono, kemarin (6/5).

    Didik menambahkan bahwa calon PAW yang diajukan adalah pemilik suara terbanyak kedua di dapil tersebut. “Karena Rudiyanto adalah pemeroleh suara terbanyak kedua di dapil tersebut, maka Rudiyanto yang diusulkan oleh DPD Partai Golkar sebagai calon PAW Alm. Suwarno,” ungkapnya. Rudiyanto, yang berasal dari Desa Banjarejo, Kecamatan Barat, memperoleh 116 suara.

    Proses administratif kini tengah berlangsung. Sekretaris DPRD Magetan, Endang Ambarwati, membenarkan bahwa usulan dari Fraksi Golkar sudah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan. “Hari ini (kemarin) kami tindaklanjuti surat usulan calon PAW dari DPD Partai Golkar ke KPU Magetan,” jelasnya.

    Menurut prosedur, setelah KPU Magetan memverifikasi dan menyampaikan nama calon PAW kepada DPRD, DPRD akan menyampaikan usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota baru kepada Gubernur Jawa Timur. Pelantikan Rudiyanto sebagai anggota DPRD Magetan baru dapat dilakukan setelah surat keputusan (SK) dari Gubernur diterbitkan.

    Berdasarkan data dari DPD Golkar Magetan, berikut perolehan suara Caleg Partai Golkar Dapil 2 pada Pemilu 2024: Suwarno (5.933), Rudiyanto (116), Erya Qorika (108), Choirul Anwar (75), Yamini (72), Arif Saifudin (57), Arta Mevia Putri Ardana (32), dan Pamudji (27).

  • Seluruh Anggota Komisi D Kompak Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Seluruh Anggota Komisi D Kompak Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Seluruh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, kompak tidak menghadiri sidang paripurna penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 di Rabu (7/5/2025).

    Total dari 18 anggota DPRD Jember yang absen, 12 orang di antaranya adalah anggota Komisi D. Ketidakhadiran mereka melengkapi ketidakhadiran Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris mengaku tak bisa hadir karena menjenguk orang tua. “Saya sudah menyuruh teman-teman datang ke paripurna. Ternyata alasannya macam-macam,” katanya via WhatsApp.

    Wakil Ketua Komisi D Achmad Rusdan juga membenarkan jika absen sidang paripurna. “Saya sedang nyambangi anak. Tidak hadiri paripurna,” katanya via pesan WhatsApp.

    Anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah tidak tahu jika seluruh rekannya tak hadir. “Sorry, saya tidak enak badan, tidak ikut paripurna. Batuk-batuk sudah tiga hari kemarin. Tidak tahu juga (anggota Komisi D tidak hadir). Barangkali pas ada kegiatan lain dengan keluarga,” katanya.

    Kendati tidak dihadiri 18 dari 49 anggota DPRD Jember dan bupati maupun wakil bupati, sidang paripurna tetap berlangsung. Rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ Bupati 2024 diserahkan kepada Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto berharap rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan baik dan tidak hanya menjadi kertas administratif. Rekomendasi itu dibuat berdasarkan hasil kerja dua panitia khusus yang meminta masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

    “Betul-betul ditindaklanjuti agar terjadi perbaikan, baik dalam tahun anggaran berjalan 2025 maupun dalam program kegiatan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada 2026,” katanya.

    Rekomendasi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya lokal dan penyiapan sumber daya manusia. “Jangan sampai pertumbuhan ekonomi itu dimanfaatkan pihak luar Jember,” kata Widarto.

    Selain itu ada rekomendasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemerataan akses pendidikan, sarana-prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. “Kita tidak ingin ada penugasan yang jauh dari domisili guru bersangkutan. Jadi domisili dan tempat tugasnya diupayakan tidak terlalu jauh agar tenaganya tidak habis di jalan,” kata Widarto.

    Sementara untuk sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan kepada pemerintah daerah, agar mengambil kebijakan yang memastikan program Universal Health Coverage tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

    “Kita tahu dulu J Pasti Keren niatnya baik tapi menimbulkan persoalan di belakang hari. Nah kita ingin UHC tidak menimbulkan masalah. Pemkab Jember harus serius dan ada langkah-langkah mitigasi,” kata Widarto.

    Salah satunya soal migrasi besar-besaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pembiayaan mandiri ke pembiayaan daerah. “Kalau mereka yang bukan pekerja bukan penerima upah bermigrasi ke kelas III yang dibiayai APBD, maka berapapun anggaran yang kita siapkan akan jebol,” kata Widarto.

    Soal pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Jember merekomendasikan kebijakan retribusi parkir pinggir jalan agar lebih dioptimalkan. “Kalau dulu peraturan pemerintah melarang penggunaan parkir berlangganana, sekarang sudah diperbolehkan. Ini memungkinkan untuk sistem penarikan retribusi parkir ini diubah ke sistem berlangganan kalau dirasa lebih efektif,” kata Widarto.

    DPRD Jember juga ingin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan suimber daya alam dievaluasi. “Saya dengar (retribusi) tambang kapur di Puger, nilanya masih sangat kecil. Padahal standarnya tidak segitu. Ini bisa kita cek ulang, negosiasi ulang, dan kalau perlu diperbarui,” kata Widarto.

    Sementara untuk bangunan mangkrak yang sudah mendapat lampu hijau dari kejaksaan seperti di Rumah Saklit Daerah dr. Soebandi dan kantor Kecamatan Jenggawah, ditrekomendasikan DPRD Jember untuk dilanjutkan agar tidak muspro.

    “Tapi asrama haji, legal opinionnya masih proses. Kita tunggu hasilnya, karena tidak mungkin sesuatu yang bermasalah kita bangun. Nanti bisa bermasalah di kemudian hari” kata Widarto. [wir]

  • Tak Tahu Beda Spa dan Pijat, DPRD Surabaya Tegur Disbudporapar

    Tak Tahu Beda Spa dan Pijat, DPRD Surabaya Tegur Disbudporapar

    Surabaya (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat (hearing) Komisi B DPRD Kota Surabaya mendadak riuh saat aduan warga terkait keberadaan SPA 129 di Jalan Tidar.

    Dalam hearing tersebut, Komisi B menampilkan akun media sosial SPA 129 ke layar LCD, yang memuat video dan foto perempuan berpakaian seksi yang diduga sebagai terapis.

    Penayangan visual itu menjadi bentuk sindiran tegas dari DPRD kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya. Dinas dinilai gagal memahami perbedaan antara layanan spa dan pijat, sehingga pengawasan di lapangan menjadi lemah.

    “Tadi sempat ditampilkan itu? Sosial medianya. Ya, karena kan dinas itu tidak mengerti definisi spa sama definisi pijet,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud usai hearing, Selasa (7/6/2025).

    Machmud menyebut, berdasarkan aduan masyarakat, SPA 129 di Jalan Tidar hanya mengantongi izin sebagai tempat pijat tradisional, bukan layanan spa. Namun, yang dipromosikan di media sosial berbeda jauh dari izin resmi tersebut.

    “Ya, kita tampilkan seperti itu karena memang faktanya di sana ya itu yang dijual,” tegasnya.

    “Jadi kami ada pengaduan dari masyarakat terhadap SPA 129 di Jalan Tidar. Lalu kita tindak lanjuti, kita undang semua, ternyata terbukti bahwa izin dari SPA itu tidak memenuhi syarat yaitu izinnya pijat,” tambahnya.

    Machmud menjelaskan, perbedaan antara pijat dan spa sangat mendasar dan seharusnya dipahami oleh pejabat dinas terkait. “Pijet itu bisa pijet tradisional. Kalau spa itu beda. Spa itu ya termasuk masuk kecantikan dan lain-lain,” imbuhnya.

    Namun yang mengejutkan, dalam rapat tersebut Farah Andita Ramadhani, Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar Surabaya belum memahami perbedaan antara spa dan pijat.

    DPRD menilai hal ini sebagai pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat dan pembinaan dari pemkot.

    “Ini bukti bahwa pengawasan terhadap praktik usaha belum maksimal. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan penyimpangan yang lebih luas,” pungkas Machmud. [asg/but]

  • Bupati dan Wabup Kembali Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Bupati dan Wabup Kembali Tak Hadiri Paripurna DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak menghadiri sidang paripurna penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (7/5/2025).

    Sebelumnya, Fawait dan Djoko tidak menghadiri sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Jumat (14/3/2025) malam.

    Saat itu, Fawait menugasi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Arief Tjahjono untuk menghadiri sidang paripurna. Sementara kali ini, Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono yang mewakili Fawait.

    Jupriono tidak menjelaskan panjang lebar alasan ketidakhadiran duet tersebut. Namun dia berjanji akan mempelajari rekomendasi DPRD Jember. “Pasti kami laporkan ke beliau (Bupati Fawait),” katanya.

    Namun tak urung ketidakhadiran duet Fawait-Djoko untuk kali kedua ini membuat Hafidi, legislator Partai Kebangkitan Bangsa kecewa dan menginterupsi jalannya sidang paripurna jelang diakhiri.

    “Saya pribadi selaku anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan sungguh kecewa di sidang paripurna saat ini,” kata Hafidi.

    “Sangat ironis hari ini bupati atau wakil bupati tidak hadir dalam rapat paripurna yang menurut kami sangat berharga. Sekali lagi kami tidak mengatakan bahwa dengan menugasi Saudara Sekda, sidang paripurna siang hari ini batal atau tidak sah,” kata Hafidi.

    “Tapi hendaknya pimpinan harus menelaah ulang dengan hati yang dalam, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah murni sebuah sikap, tuntutan, dan titipan kita untuk dilakukan Saudara Bupati ke depan,” kata Hafidi.

    Hafidi tidak menuntut DPRD Jember dihargai. “Tapi seyogyanya ketika acara forum seperti ini, hendaknya Saudara Bupati hadir, minimal wakil bupati yang hadir. Sehingga acara yang kita laksanakan siang ini benar-benar acara yang kita hargai dan hormati bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

    Hafidi berharap ini kali terakhir bupati dan wakil bupati tidak menghadiri sidang paripurna DPRD Jember. “Jangan terulang lagi kegiatan siang hari ini, supaya tidak ada luka di atas luka,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengapresiasi interupsi dari Hafidi. “Itu bagus. Apalagi bupati sudah menyampaikan akan berusaha terus bersinergi dengan DPRD. Ketika bersinergi tentu kami akan menghormati, saling menjaga hubungan ini dalam rangka konstruktif agar pembangunan di Jember bisa berjalan baik,” katanya.

    Widarto menghormati kebijakan bupati. Namun dia bisa memahami jika anggota Dewan ingin wakil bupati mewakili bupati jika tak hadir. “Supaya rekomendasi ini tidak hanya sampai dalam bentuk tulisan, tapi didengarkan langsung oleh beliau,” katanya.

    Usai sidang paripurna, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, Fawait tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta. “Pak Djoko tidak bisa hadir karena mengantarkan istri beliau berobat,” katanya.

    Djoko juga membenarkan jika sedang tidak ada di Jember. “Luar kota,” katanya singkat via pesan WhatsApp.

    Widarto siap berkomunikasi dengan eksekutif untuk menata ulang jadwal sidang paripurna jika ada benturan agenda. “Kami ngalah, kami akan sesuaikan jadwalnya agar bupati dan wabup bisa hadir,” katanya. [wir]

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • 400 Penerima Bantuan Program Gayatri Pemkab Bojonegoro Harus Penuhi Syarat ini

    400 Penerima Bantuan Program Gayatri Pemkab Bojonegoro Harus Penuhi Syarat ini

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan bantuan berupa program Gerakan Ayam Mandiri (Gayati) untuk menurunkan angka kemiskinan dan menjaga kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, bagi penerima program harus memenuhi sejumlah syarat.

    Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro Fajar Dwi Nurrizki mengatakan, ada beberapa syarat bagi penerima bantuan program Gayatri. Selain masuk dalam data mandiri masyarakat miskin daerah (Damisda) juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi.

    Program Gayatri, berupa bantuan berupa ayam petelur, ini penerima juga harus miliki lahan yang jauh dari pemukiman atau tidak padat penduduk. “Salah satu syarat lain adalah verifikasi calon lokasi kandang yang memadai atau sesuai,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Fajar menjelaskan, syarat memiliki lahan jauh dari pemukiman ini sehingga meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan. Pemkab Bojonegoro juga menyediakan pendampingan petugas teknis serta obat, vitamin dan vaksin untuk mitigasi dampak bau dan lalat yang ditimbulkan dari kandang ayam petelur.

    “Selain itu juga penerima akan mendapat pembekalan berupa bimbingan teknis (bimtek) sebelum diberikan ya bantuan ayam petelur ini,” tambahnya.

    Untuk diketahui, dalam Program Gayatri tahap awal akan menyasar 400 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Ngambon, Sekar, Gondang, Tambakrejo, dan Kecamatan Bubulan. Kelima wilayah tersebut dipilih berdasarkan data persentase kemiskinan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro serta berbasis kawasan.

    Anggaran untuk program ini berasal dari berbagai sumber, dengan 400 KPM awal yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Selain dari APBD pemkab juga mewajibkan pihak desa untuk menyisihkan 10 persen dari dana APBDes serta dari CSR beberapa perusahaan di kabupaten Bojonegoro,” terangnya.

    Dalam implementasinya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima sarana-prasarana usaha peternakan ayam petelur kapasitas 54 ekor, yang mencakup pullet ayam petelur, kandang ayam, pakan, serta kelengkapan obat-obatan, vitamin, dan vaksin.

    Program Gerakan Ayam Mandiri (Gayatri) merupakan salah satu program andalan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Wahono-Nurul Azizah dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi dan menjaga kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. [lus/aje]

  • Bupati Banyuwangi Rancang Sport Tourism di Jalur Eksotis Waduk Bajulmati

    Bupati Banyuwangi Rancang Sport Tourism di Jalur Eksotis Waduk Bajulmati

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berencana mengembangkan jalur hutan menuju Waduk Bajulmati sebagai lokasi sport tourism. Jalur eksotis yang membelah kawasan Perhutani Utara ini dinilai memiliki potensi besar sebagai atraksi wisata berbasis alam dengan nilai petualangan tinggi.

    “Saya sudah melihat dan mencoba langsung rutenya. Cocok kalau dibuat sport tourism, menelusuri jalan setapak dan menyeberangi sungai-sungai kecil,” kata Ipuk, Rabu (7/5/2025).

    Bupati Ipuk sebelumnya telah menjajal jalur setapak dari Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (5/5/2025). Rute tersebut merupakan salah satu akses alternatif menuju Waduk Bajulmati yang selama ini hanya dilalui warga lokal untuk berkegiatan di hutan atau memancing. Saat menjelajah, Ipuk berjalan kaki lebih dari 2,5 km menelusuri jalur berbatu, menyeberangi anak sungai, serta menikmati pemandangan alam yang masih alami.

    “Kalau musim hujan kayaknya lebih seru lagi di sini,” ujar Ipuk antusias.

    Karena konsep wisata yang ditawarkan berbasis alam, Pemkab Banyuwangi akan mengkaji pembenahan jalur agar tetap mempertahankan nuansa natural. Ipuk menyebutkan bahwa konsep ecotourism yang dipadukan dengan sport tourism akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan pencinta petualangan.

    “Kami nanti akan kaji. Kalau konsepnya ecotourism yang dipadukan dengan sport tourism, pasti akan lebih asyik kalau natural yang sifatnya alami seperti ini,” jelasnya.

    Sebagai langkah awal, Pemkab Banyuwangi akan berkoordinasi dengan Perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk merancang konsep wisata yang tepat di kawasan tersebut.

    “Harapannya apabila nanti bisa direalisasikan secepatnya, atraksi wisata di sini tentu akan bisa meningkatkan wisatawan ke Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Kepala Desa Watukebo, Maimun Hariyono, menyambut baik rencana ini dan menyatakan bahwa pihak desa siap mendukung sepenuhnya. Pemerintah desa bahkan akan merancang sejumlah destinasi tambahan di sepanjang jalur tersebut untuk mendukung konsep sport tourism yang dicanangkan.

    “Pihak desa juga akan merancang destinasi-destinasi lain di sekitar jalur itu untuk mendukung rencana Bupati,” pungkas Maimun. [alr/beq]

  • Pemkot Surabaya Bongkar Bangunan Liar di Atas Sungai Kalianak untuk Cegah Banjir

    Pemkot Surabaya Bongkar Bangunan Liar di Atas Sungai Kalianak untuk Cegah Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai pembongkaran bangunan liar milik warga yang berdiri di atas Sungai Kalianak, Rabu (7/5/2025), sebagai bagian dari upaya normalisasi sungai guna mencegah banjir. Kegiatan ini diawali dengan pelayangan Surat Peringatan (SP) Tiga oleh Satpol PP kepada pemilik bangunan.

    Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti, menyebutkan bahwa pembongkaran dilakukan di wilayah Kecamatan Krembangan dan Asemrowo.

    “Hari ini kita memberikan Surat Peringatan ketiga kepada warga. Sehingga, kami rasa warga sudah bersiap-siap. Untuk sisi Kecamatan Krembangan dan Asemrowo ini sudah selesai pemberian surat peringatan, bahkan ada warga yang sudah meminta bantuan kepada kami untuk membantu melakukan pembongkaran,” kata Irna, Rabu (7/5/2025).

    Sebanyak delapan bangunan liar telah dibongkar, yang terdiri dari jamban, bekupon (rumah merpati), dan rumah warga yang telah ditandai sebelumnya oleh petugas.

    “Hari ini delapan bangunan dibongkar antara lain di dalamnya ada jamban, bekupon, rumah warga yang sudah ditandai. Beberapa warga juga sudah berjanji kepada kami untuk melakukan pembongkaran mandiri bangunan mereka. Serta mereka sudah memohon bantuan personel untuk pembongkaran di hari Kamis dan Minggu,” jelasnya.

    Irna menambahkan, warga yang ingin melakukan pengukuran ulang bangunan dipersilakan berkoordinasi dengan petugas. Pemkot Surabaya juga siap membantu warga membongkar bangunan liar secara manual dalam kurun waktu tujuh hari sejak pelayangan SP Tiga. [ram/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Terima Dana Transfer Rp1,29 Triliun, Mayoritas dari DBH Migas

    Pemkab Bojonegoro Terima Dana Transfer Rp1,29 Triliun, Mayoritas dari DBH Migas

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,29 triliun dari pemerintah pusat. Jumlah anggaran yang diterima Pemkab Bojonegoro itu terhitung hingga April 2025.

    Angka tersebut dari data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro merupakan bagian dari total pagu anggaran TKD tahun 2025 yang mencapai Rp4,7 triliun.

    Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, menjelaskan bahwa realisasi dana transfer tersebut telah mencapai 27,24 persen dari total pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi penyumbang terbesar dengan pagu mencapai Rp2,9 triliun.

    “Dari jumlah tersebut, yang sudah masuk ke rekening Pemkab Bojonegoro sebesar Rp730 miliar atau sekitar 25 persen,” ujar Teguh, Rabu (7/5/2025).

    Selain DBH Migas, alokasi terbesar berikutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp995 miliar. Hingga April 2025, realisasi DAU telah mencapai Rp341 miliar, setara dengan 34 persen dari total pagu.

    Dana TKD yang dialokasikan pemerintah pusat digunakan untuk mendukung belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. KPPN Bojonegoro menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau proses penyaluran agar berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

    Dengan realisasi dana yang cukup besar hingga triwulan pertama 2025, publik berharap penggunaan anggaran oleh Pemkab Bojonegoro dapat lebih transparan dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga. [lus/but]