Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Hadir Ditengah Perayaan Natal, Bupati Ipuk Ajak Umat Kristiani Tandang Bareng Bangun Banyuwangi

    Hadir Ditengah Perayaan Natal, Bupati Ipuk Ajak Umat Kristiani Tandang Bareng Bangun Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Suasana damai dan penuh sukacita mewarnai perayaan Natal di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya terlihat pada perayaan Natal yang digelar di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Filadelfia, Kecamatan Rogojampi.

    Perayaan Natal tersebut diikuti sekitar 600 jemaat yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan dan kegembiraan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam perayaan tersebut bersama Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra. Hadir pula perwakilan Dandim, perwakilan Danlanal, tokoh lintas agama, dan jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

    Kehadiran rombongan disambut hangat Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng Sulistyanto, para pendeta lintas gereja, tokoh gereja, serta ratusan jemaat yang memadati lokasi ibadah.

    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kasih sayang dan kebahagiaan untuk Bapak/Ibu semuanya. Serta bisa menjalankan ibadah dengan khidmat dan penuh suka cita,” ujar Ipuk.

    Ipuk mengatakan Banyuwangi adalah rumah besar bagi semua warganya. Ia mengapresiasi seluruh pihak karena telah menjaga keberagaman yang ada di Banyuwangi.

    Natal tahun ini, bersamaan dengan usia Banyuwangi yang ke-254. Pemerintah daerah mengusung tema “Tandang Bareng” mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk umat Kristiani untuk bersama-sama membangun Banyuwangi.

    “Dengan kasih yang tulus, kita bisa berjalan bersama membangun Banyuwangi yang kita cintai. Terima kasih terkhusus umat Kristiani yang selama ini bareng-bareng merawat persaudaraan dan ikut berkontribusi bagi kemajuan Banyuwangi,” tutur Ipuk.

    Sementara Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Banyuwangi.

    “Alhamdulillah, hingga saat ini situasi Banyuwangi tetap aman, kondusif, dan terkendali. Ini berkat kerja sama kita semua,” ujarnya.

    Perayaan Natal di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Filadelfia Rogojampi berlangsung sederhana namun penuh keceriaan. Selain pertunjukan drama, tarian, dan pujian, acara juga diisi dengan pesan rohani yang disampaikan Pendeta Rudi Susanto dari Surabaya.

    Pendeta Rudi menyebut perayaan Natal di Banyuwangi terasa istimewa.

    “Ini Natal yang luar biasa bagi kami. Kehadiran Ibu Bupati dan Kapolresta menjadi sukacita tersendiri, dan kami berharap ke depan Banyuwangi semakin meriah dalam menyambut Natal,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Kemenhaj RI Umumkan Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 untuk MCH, Linjam dan Kuota Tambahan, Berikut List Lengkapnya

    Kemenhaj RI Umumkan Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 untuk MCH, Linjam dan Kuota Tambahan, Berikut List Lengkapnya

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) resmi mengumumkan hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1447 H/2026 M melalui akun Instagram @kemenhaj.ri pada Rabu (24/12/2025).

    Pengumuman ini mencakup hasil seleksi untuk formasi Perlindungan Jemaah (Linjam) dan Media Center Haji (MCH), sekaligus menginformasikan adanya kuota tambahan bagi sejumlah layanan vital jemaah.

    Langkah ini diambil guna memperkuat kualitas pelayanan haji bagi jemaah asal Indonesia di tanah suci. Formasi yang mendapatkan tambahan kuota meliputi layanan transportasi, konsumsi, akomodasi, serta pendampingan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas.

    Pihak Kemenhaj RI menjelaskan bahwa perluasan kuota ini merupakan upaya konkret untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan perlindungan dan pendampingan maksimal. Penambahan kuota ini ditujukan untuk mengisi pos-pos strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian jemaah.

    “Dengan semangat menghadirkan pelayanan haji yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian, kami menyampaikan hasil seleksi PPIH sekaligus kabar baik terkait penambahan kuota beberapa layanan,” tulis keterangan resmi Kemenhaj RI dalam unggahan Instagram tersebut.

    Berdasarkan rincian teknis, terdapat penambahan 10 kuota untuk klaster layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Sementara itu, untuk klaster layanan jemaah lansia dan disabilitas, pemerintah menambah 4 kuota petugas tambahan.

    “Penambahan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat perlindungan, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan setiap jemaah mendapatkan pendampingan terbaik selama menjalankan ibadah haji,” jelas Kemenhaj RI.

    Mekanisme pengisian kuota tambahan ini tidak dilakukan melalui seleksi baru, melainkan diambil dari database hasil tes sebelumnya. Peserta yang menempati peringkat urutan terbaik di bawah peserta yang telah dinyatakan lolos pada seleksi awal berhak mengisi posisi tersebut.

    “Kuota tambahan ini diambil dari peserta yang telah mengikuti tes CAT dan wawancara dengan peringkat urutan terbaik di bawah peserta yang lolos sebelumnya,” tambah otoritas tersebut.

    Sebelumnya, pengumuman hasil seleksi awal telah dirilis pada Sabtu (20/12/2025) untuk peringkat 1 sampai 40 pada berbagai formasi. Formasi awal tersebut mencakup layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah, layanan jemaah lansia dan disabilitas, serta Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKPPJH).

    “Hasil Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 1447 H / 2026 M telah menetapkan peserta peringkat 1 sampai dengan 40 dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan pelatihan selanjutnya,” bunyi pengumuman awal yang juga dirilis secara digital.

    Bagi peserta yang telah mengikuti rangkaian tes, daftar nama lengkap dan informasi lanjutan dapat diakses melalui pemindaian kode QR yang disediakan pada platform media sosial resmi kementerian. Peserta yang terpilih diwajibkan untuk segera mempersiapkan diri mengikuti tahapan pelatihan kompetensi petugas haji.

    Pemerintah juga memberikan apresiasi bagi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam proses seleksi tahun ini. Bagi calon petugas yang belum berhasil lolos, kementerian mendorong untuk tetap memantau informasi resmi guna persiapan seleksi di masa mendatang.

    “Selamat untuk Calon Petugas Haji yang terpilih, bagi yang belum terpilih, semoga bisa beruntung di tahun depan yaa,” pungkas keterangan resmi tersebut.

    Berikut link pengumuman resmi Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 dengan formasi layanan lengkap termasuk MCH dan Linjam, KLIK DI SINI. [ian]

  • Kades dan Perangkat Desa di Mojokerto Ancam Demo yang Lebih Besar

    Kades dan Perangkat Desa di Mojokerto Ancam Demo yang Lebih Besar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Pamong Majapahit di Kabupaten Mojokerto mengancan akan menggelar aksi demo lagi dengan membawa Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Ancaman itu dilontarkan karena kecewa audiensi dengan Bupati Mojokerto tak dikabulkan.

    Aksi yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto tersebut, Pamong Majapahit membawa dua tuntutan yakni pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) seperti semula dan adanya regulasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Gaji Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa.

    Audiensi kedua tersebut digelar setelah audiensi sebelumnya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko tak membuahkan hasil. Namun lagi-lagi, audiensi kedua yang bertemu langsung dengan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra tersebut, dua tuntutan juga tak dikabulkan.

    Massa aksi mengancam akan kembali menduduki Kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto dengan membawa massa lebih banyak yakni dari RT/RW dan Linmas. Usai audiensi bersama Gus Barra (sapaan akrab Bupati Mojokerto, red) tak dikabulkan, ratusan massa aksi membubarkan diri.

    “Audiensi dengan Bupati juga tak dikabulkan. Maka kami akan boikot pungutan PBB dan tidak menerima kunjungan Bupati ke desa. ADD dipangkas 30 persen, mulai dari Rp100 juta sampai Rp150 juta per desa. Kita akan kembali demo membawa RT/RW dan Linmas,” tegas Koordinasi Pamong Majapahit, Sunardi, Rabu (24/12/2025).

    Aksi Pamong Majapahit di depan Kantor Pemkab Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]Sebelumnya, Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang mengatanamakan Pamong Majapahit di Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Mereka menuntut pengembalian Alokasi Dana Desa (ADD) seperti semula.

    Selain itu, mereka juga menuntut adanya regulasi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Gaji Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat Desa. Jika dua tuntutan tersebut tidak dikabulkan maka Pemerintah Desa (Pemdes) tidak akan menjalankan program apapun dari Pemkab Mojokerto termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Sekedar diketahui, Dana Transfer Pusat (TKD) ke Kabupaten Mojokerto mengalami pemotongan signifikan untuk tahun anggaran 2026 (sekitar Rp316-341 miliar) yang berdampak pada APBD dan ADD yang turun drastis. Penurunan TKD mengakibatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 turun, mempersulit realisasi Siltap (Gaji) Kades dan Perangkat Desa. [tin/but]

     

  • Anggota BPD Grogol Tulangan Sidoarjo Menolak Diberhentikan

    Anggota BPD Grogol Tulangan Sidoarjo Menolak Diberhentikan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, H. Sudarmaji, S.H., M.H., menyatakan menolak diberhentikan. Dia sekaligus meminta pembatalan Surat Keputusan BPD Grogol Nomor 006/BPD-Grogol/XII/2025 tentang usulan pemberhentian dirinya yang diterbitkan pada Jumat (19/12/2025).

    Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi oleh kuasa hukumnya, Andika Hendrawanto, S.H., M.H., CRA., CLI., CLA. Persoalan ini bermula dari konflik lahan fasilitas umum (fasum) makam milik PT Sarana Djaya Setia selaku pengembang Perumahan Taman Surya Kencana dengan warga Dusun Grogol, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan.

    Sudarmaji menjelaskan, warga perumahan mengklaim lahan fasum tersebut masuk dalam wilayah perumahan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan rencana tata ruang. Namun, petani di sekitar lokasi menyatakan tidak pernah menjual tanah di luar kawasan perumahan, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada penutupan akses jalan menuju lokasi makam.

    “Sebelum ada jalan tembus, warga yang meninggal harus memutar lewat Dusun Bendo dan Grogol. Ketika ada warga perumahan yang akan dimakamkan di makam Paguyuban Taman Surya Kencana yang dibeli secara swadaya, akses jalan justru ditutup oleh sebagian warga dusun. Situasi hampir berujung bentrok, namun berhasil dicegah oleh Koramil dan Polsek. Akhirnya pihak keluarga almarhum mengalah,” ungkap Sudarmaji.

    Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan viral. Wakil Bupati Sidoarjo menggelar mediasi antara warga kampung dan warga perumahan yang dihadiri Camat Tulangan, Pemerintah Desa Grogol, serta perwakilan perumahan. Mediasi tersebut berakhir dengan kesepakatan saling memaafkan dan saling legawa.

    “Dalam mediasi itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa perkara ini bersifat sepele dan harus diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Sudarmaji menerima undangan musyawarah penyelesaian akses jalan makam sekitar pukul 12.30 WIB. Namun, pertemuan yang digelar di balai desa dan dihadiri massa warga dari Dusun Grogol, Perumahan Harmoni Kota, serta Perumahan Grand Oriental tersebut dinilai bergeser dari tujuan awal.

    Ia mengaku mendapat tekanan untuk mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota BPD dengan alasan melanggar Pasal 25 huruf a peraturan BPD.

    “Rapat maraton malam itu berujung pada musyawarah internal BPD dan keluarnya surat keputusan usulan pemberhentian saya. Padahal, hal itu tidak sesuai dengan arahan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana yang hanya ingin menyelesaikan persoalan akses jalan,” jelasnya, Rabu (24/12/2025).

    Sudarmaji yang juga merupakan perwakilan Perumahan Taman Surya Kencana menilai akar persoalan sebenarnya adalah usulan pembangunan jalan paving di atas lahan fasum yang proses penyerahannya belum selesai. Oleh karena itu, ia meminta agar rencana tersebut ditangguhkan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026.

    Ia menegaskan telah memenuhi seluruh persyaratan dan menjalankan tugas sebagai anggota BPD sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, kuasa hukum Sudarmaji, Andika Hendrawanto, menilai proses usulan pemberhentian kliennya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

    “Usulan pemberhentian tersebut cacat prosedural dan patut dipertimbangkan kembali untuk dibatalkan,” tegas Andika.

    Selain itu, dalam surat penolakan juga diminta agar proses pemberhentian dihentikan sementara hingga terdapat kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertemuan di balai desa tersebut turut dihadiri Camat Tulangan, Kapolsek Tulangan, serta perwakilan Danramil Tulangan. (isa/but)

  • Di Tengah Kondisi Bencana, Pemkot Malang Pilih Gelar Doa Malam Pergantian Tahun

    Di Tengah Kondisi Bencana, Pemkot Malang Pilih Gelar Doa Malam Pergantian Tahun

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang memilih hanya menggelar doa bersama pada malam pergantian Tahun Baru 2026 nanti. Acara sederhana ini dipilih sebagai wujud empati atas sejumlah bencana hidrometeorologi di beberapa daerah.

    Seperti banjir bandang di kawasan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Serta bencana lainnya seperti erupsi di Lumajang. Doa bersama akan dilakukan serentak di 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Mulai dari Klojen, Kedungkandang, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun.

    Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan, tidak ada pesta kembang api maupun acara hiburan lainnya sebagai wujud empati. Melalui perayaan sederhana ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mendoakan mereka yang sedang tertimpa bencana serta menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi diri.

    “Instruksi kepada seluruh jajaran serta mengajak masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan cara yang sederhana, khidmat, dan bermakna. Pergantian tahun seyogianya dimaknai sebagai waktu untuk refleksi dan kontemplasi, bukan sekadar perayaan semata,” kata Wahyu, Rabu, (24/12/2025).

    Wahyu mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi maupun perayaan secara berlebihan lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Imbauan ini untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondusivitas Kota Malang selama malam pergantian tahun.

    Wahyu mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan penuh kesederhanaan, empati, serta tetap menjaga ketertiban. Wahyu berharap pergantian tahun dapat dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas diri.

    “Mari kita rayakan Tahun Baru 2026 dengan sederhana, penuh doa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak merayakan secara berlebihan, sekaligus menjadi sarana refleksi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depan,” ujar Wahyu. (luc/ian)

  • Satgas PKH Temukan Indikasi Korporasi-Individu Picu Banjir di Sumatra

    Satgas PKH Temukan Indikasi Korporasi-Individu Picu Banjir di Sumatra

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) menemukan indikasi adanya sejumlah entitas korporasi dan perorangan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menindaklanjuti temuan itu, Satgas pun telah meminta keterangan dari 27 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

    “Satgas PKH telah melakukan identifikasi dan menemukan indikasi bahwa sejumlah entitas korporasi dan perorangan berkontribusi terhadap terjadinya bencana tersebut,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Hasil kajian Satgas PKH dan analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB pun menemukan adanya korelasi kuat bahwa banjir bandang di Sumatera bukan semata fenomena alam, melainkan dipicu juga oleh alih fungsi lahan secara masif di hulu daerah aliran sungai. Ini kemudian diperparah oleh curah hujan yang tinggi.

    “Kondisi ini menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, menurunnya daya serap tanah, meningkatnya aliran permukaan, dan terjadinya banjir bandang,” jelas Burhanuddin.

    Burhanuddin melanjutkan, Satgas PKH merekomendasikan agar proses identifikasi terhadap seluruh subjek hukum yang diduga terlibat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dilanjutkan dengan melibatkan Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Polri. Hal ini demi menghindari tumpang tindih pemeriksaan serta mempercepat penuntasan perkara secara efektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Pada kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang telah bekerja keras serta bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dikelola dan dilestarikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Satgas PKH juga menyerahkan 688.427 hektare kawasan hutan konservasi kepada Kementerian Kehutanan. Satgas meminta kawasan hutan yang berada di sembilan provinsi itu dipulihkan kembali. Menurut ST Burhanuddin, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare.

    Dari lahan tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali kawasan hutan tahap kelima seluas 896.969,143 hektare, yang merupakan perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut diserahkan ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, dan kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 240.575,38 hektare.

    “(Lahan) berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi,” kata Burhanudin. [hen/ian]

  • Pegiat Lingkungan Hidup Soroti Penanaman Pohon Kamboja di Taman Kota Sumenep

    Pegiat Lingkungan Hidup Soroti Penanaman Pohon Kamboja di Taman Kota Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Penanaman puluhan pohon kamboja di area Taman Kota Sumenep mendapat sorotan dari pegiat lingkungan, Fadel Abu Aufa. Ia mengaku tidak habis pikir, mengapa pohon angsana atau pohon sono yang sudah berusia puluhan tahun ditebang, namun sekarang justru akan digantikan dengan pohon kamboja. Padahal selama ini, Taman Kota atau alun-alun Kota Sumenep, dikenal kerindangannya karena dikelilingi pohon sono.

    “Sebelum ini orang duduk-duduk menikmati taman kota terasa sejuk dan rindang karena ada pohon sono. Kemudian dibabat habis, dan sekarang malah mau diganti pohon kamboja,” katanya sambil mengernyitkan dahi, Rabu (24/12/2025).

    Menurutnya, penanaman pohon Kamboja di areal taman kota kurang tepat. Karena selama ini, pohon kamboja identik dengan pohon di makam-makam.

    “Selama ini saya belum pernah melihat, taman kota di Jawa Timur ditanami pohon kamboja. Karena biasanya kita menjumpai pohon kamboja itu di kuburan,” ujarnya.

    Kalaupun tidak di makam, lanjut Fadel, pohon kamboja biasanya menjadi simbol adat bagi masyarakat daerah tertentu seperti Bali.

    “Bukan untuk hiasan di taman kota seperti yang dilakukan Pemkab Sumenep ini. Awalnya katanya mau ditanami tabebuya. Ternyata sekarang malah kamboja,” tuturnya sambil menggelengkan kepala.

    Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, membenarkan adanya penanaman sekitar 25 pohon kamboja di taman kota tersebut. Menurut Eri, pohon kamboja yang ditanam itu merupakan kamboja hias seperti yang banyak dijumpai di Bali.

    “Yang kami tanam ini jenisnya kamboja hias. Bukan jenis yang banyak didapati di makam-makam. Kamboja hias ini bunganya harum,” terang Eri.

    Ia menjelaskan, pohon kamboja dipilih untuk ditanam di areal taman kota dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena akar pohon kamboja tidak merusak infrastruktur taman.

    “Pemilihan pohon kamboja hias ini selain karena bunganya harum, juga akarnya aman. Tidak merusak bangunan trotoar taman. Beda dengan beberapa pohon sebelumnya,” ujar Eri.

    Sedangkan untuk kawasan lain seperti Jalan Diponegoro yang juga dilakukan penebangan pohon sono, Pemkab Sumenep berencana akan menanam pohon tabebuya. Tabebuya banyak menjadi pilihan tanaman hiasan di jalan umum di beberapa kota, karena bunganya yang berwarna-warni cantik apabila sedang bermekaran, mirip dengan bunga sakura. (tem/but)

  • Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro Rp500 M Masuk SiLPA karena Tak Bisa Terserap

    Dana Abadi Pendidikan Bojonegoro Rp500 M Masuk SiLPA karena Tak Bisa Terserap

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Program dana abadi daerah bidang pendidikan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

    Alokasi sebesar Rp500 miliar yang dipasang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak bisa direalisasikan setelah hasil evaluasi gubernur mengharuskan adanya sejumlah penyesuaian sebelum pengesahan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Abdulloh Umar menjelaskan, secara prinsip pembentukan dana abadi pendidikan tidak menemui persoalan mendasar.

    Namun, terdapat beberapa catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah sebelum program tersebut dapat dijalankan.

    “Harusnya sudah disahkan. Kendalanya pada register 1 Desember itu karena harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan,” kata Abdulloh Umar saat dikonfirmasi, Rabu (24/12/2025).

    Menurutnya, hasil evaluasi gubernur memuat lima poin catatan yang perlu diperbaiki. Evaluasi tersebut bersifat administratif dan teknis, bukan penolakan terhadap konsep dana abadi pendidikan itu sendiri.

    “Untuk pengesahan dana abadi secara umum tidak ada masalah. Ada beberapa catatan yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti, ada penyesuaian. Pada dasarnya sudah benar,” ujarnya.

    Akibat belum rampungnya proses evaluasi dan perizinan, anggaran dana abadi pendidikan sebesar Rp500 miliar tidak dapat direalisasikan dan akan masuk sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

    Umar menyebut, dana tersebut selanjutnya akan dialihkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dan direncanakan kembali dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

    “Dengan tidak terserapnya alokasi Rp500 miliar, masuk SiLPA tahun depan, dialihkan ke BTT. Tahun depan seharusnya dimasukkan kembali di PAPBD,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Edi Susanto belum memberikan tanggapan saat dihubungi hingga berita ini ditulis.

    Sebagai informasi, kebijakan dana abadi daerah bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2025. Pada BAB III ayat 4 disebutkan bahwa dana abadi dibentuk paling lama dalam jangka waktu lima tahun, dimulai pada tahun anggaran 2026 hingga 2030, dengan total anggaran sebesar Rp3 triliun.

    Penganggaran dana abadi daerah bidang pendidikan itu skema pembayarannya pada tahun anggaran 2026, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan sebesar Rp500 miliar, kemudian pada 2027-2028 dialokasikan sebesar Rp750 miliar, dan 2029-2030 dialokasikan sebesar Rp500 miliar.

    Pemkab Bojonegoro menargetkan dana abadi tersebut menjadi instrumen jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan sektor pendidikan. Namun, proses sinkronisasi regulasi dengan pemerintah pusat masih menjadi tantangan awal dalam implementasinya. [lus/but]

     

  • Ini Cara 3 Satpam Gunawangsa MERR Surabaya Bertahan Setahun Curi Motor

    Ini Cara 3 Satpam Gunawangsa MERR Surabaya Bertahan Setahun Curi Motor

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga Satpam Gunawangsa MERR Surabaya ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Rungkut. Penangkapan dilakukan karena mencuri sepeda motor di tempat yang seharusnya mereka jaga. Ketiga satpam itu adalah Slamet (34) asal Jombang, Julianto Bagus (23) dan Gustiari (33) warga Sidoarjo.

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim.com, ketiga satpam Gunawangsa MERR itu diduga melakukan aksi pencurian lebih dari lima kali. Mereka kerap kali membujuk korban agar tidak melapor ke polisi. Alasannya, agar peristiwa hilangnya sepeda motor di lokasi parkiran ojek online itu diselidiki oleh internal satpam.

    “Kalo lima kali lebih. Sering kehilangan kok pas mereka yang menjaga. Cuman mereka selalu bilang agar diselesaikan secara internal dulu ke korban,” kata salah satu penghuni yang enggan namanya disebutkan.

    Ketiga pelaku saat diamankan di Polsek Rungkut.

    Sejumlah penghuni Gunawangsa MERR sebenarnya sudah menaruh rasa curiga kepada ketiga pelaku. Selama setahun terakhir, kejadian pencurian kerap kali terjadi saat ketiganya sedang berjaga.

    “Kebanyakan kan hilang dini hari waktu mereka jaga bertiga kan. Ya sebenarnya sudah curiga. Tapi mereka petugas keamanan tau titik-titik blindspot kamera CCTV,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolsek Rungkut AKP Agus Santoso mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, ketiga pelaku sudah beraksi lima kali sejak tahun 2024. Mereka menjual sepeda motor itu ke penadah di Sidoarjo.

    “Sementara masih lima kali mereka beraksi. Namun, tentu terus kita kembangkan,” kata Agus.

    Agus menjelaskan setelah menerima laporan dari korban yang juga penghuni Gunawangsa Merr, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Ketiganya terekam CCTV mendorong sepeda motor korban ke arah Barat menuju Novotel Samator.

    “Otak pelaku SM yang juga komandan regu. Lalu JB yang mengawasi situasi sementara GU gang mengeksekusi,” terangnya.

    Dari pengakuan tersangka, mereka nekat mencuri demi uang tambahan sebesar Rp 1,5 juta karena gaji yang diterima masih kurang untuk menghidupi keluarga.

    “Kami masih buru satu pelaku lain yang buron,” pungkas Agus.

    Diketahui sebelumnya, tiga satpam Apartemen Gunawangsa MERR Surabaya ditangkap anggota Unit Reskrim Polsek Rungkut usai terbukti melakukan pencurian sepeda motor di kawasan parkir tempat mereka bekerja.

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim, ketiga satpam itu ialah Slamet (34) asal Jombang, Julianto Bagus (23) dan Gustiari (33) warga Sidoarjo. Ketiga satpam Gunawangsa Merr Surabaya ini sudah melakukan aksi pencurian motor di tempat kerjanya sendiri sejak tahun 2024. Total, ada lima sepeda motor yang sudah mereka curi.

    “Kemarin kita sudah amankan tiga petugas keamanan apartemen yang malah melakukan pencurian di tempat yang seharusnya mereka jaga. Kami masih kejar satu lagi pelaku yang berhasil kabur,” kata Kapolsek Rungkut AKP Agus Santoso.

    Agus menjelaskan, komplotan pencuri berkedok petugas keamanan itu dibongkar setelah ada laporan masuk ke Polsek Rungkut dari korban berinisial TK (47) asal Sukodono, Sidoarjo.

    Saat itu, korban datang ke Apartemen Gunawangsa MERR untuk berkunjung ke apartemen rekannya, Sabtu (29/11/2025) malam. Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat di area ojek online yang berada di dekat pos satpam.

    “Korban lalu nongkrong sebentar di minimarket yang ada di apartemen tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB, korban baru naik ke kamar rekannya,” jelas Agus.

    Keesokan harinya, korban menuju tempat parkir khusus ojek online untuk kembali pulang. Namun, saat itu dia tidak menemukan sepeda motor. Atas peristiwa itu, korban melapor ke Polsek Rungkut. [ang/but]

  • PDIP Bondowoso Nyekar ke Makam Ronggo I, Serap Spirit Sejarah

    PDIP Bondowoso Nyekar ke Makam Ronggo I, Serap Spirit Sejarah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bondowoso yang baru dilantik memulai kegiatan. DPC melakukan ziarah (nyekar) ke makam Ronggo I Bondowoso, pendiri Kabupaten Bondowoso, Rabu, 24 Desember 2025 sore.

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap nilai sejarah, spiritualitas, dan kepeloporan sang pionir, yang kemudian dijadikan pijakan moral dalam arah politik partai lima tahun ke depan.

    Sekitar pukul 16.00 WIB, ratusan kader dan pengurus DPC PDI Perjuangan Bondowoso hadir di makam Raden Bagus Asra, yang dikenal sebagai Ronggo I Bondowoso.

    Sebelumnya, sekitar pukul 15.00 WIB, Ketua DPC Sinung Sudrajad sudah menyampaikan arah politik partai di kantor DPC, momen ziarah ini menjadi simbol nyata bahwa perjuangan politik partai tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai moral.

    Dalam prosesi nyekar, Sinung menekankan pentingnya meneladani kepeloporan Ronggo I, yang mampu merintis pemerintahan resmi pertama di Bondowoso di tengah keterbatasan zamannya. Menurut Sinung, semangat inilah yang ingin diwariskan kepada kader PDI Perjuangan dalam menjalankan pengabdian politik lima tahun ke depan.

    “Ki Ronggo adalah pionir. Semangat membabat alas dan keberanian mengambil tanggung jawabnya menjadi inspirasi kami dalam politik,” ujar Sinung.

    Selain itu, Sinung menekankan wejangan spiritual Ronggo I, yaitu “Suci Tinata Estuning Urip”, yang bermakna berbuat baik dalam kehidupan sebagai bekal kehidupan yang sesungguhnya.

    Pengurus DPC PDIP Bondowoso saat nyekar ke Makam Ki Ronggo usai menyampaikan sikap politik, Rabu, 24 Desember 2025. (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Bagi PDIP Bondowoso, nilai ini menjadi kompas moral dalam menentukan arah kebijakan politik, termasuk dalam pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

    Kegiatan nyekar ini juga menjadi momen simbolik bahwa politik partai tidak terlepas dari akar sejarah dan budaya lokal. Sinung menegaskan, setiap langkah politik DPC PDI Perjuangan Bondowoso ke depan akan mengacu pada nilai patriotisme, kepeloporan, dan pelayanan kepada rakyat, sebagaimana dicontohkan oleh Ronggo I Bondowoso.

    “Seorang pionir tidak pernah mati. Yang tersesat terkadang pengikutnya. Spirit pionir Ki Ronggo harus hidup dalam setiap langkah politik kami,” tambah Sinung. (awi/but)