Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Mas Rusdi Terima Kunjungan Dukun Pandita Tengger, Perkuat Sinergi Budaya dan Pemerintahan di Pasuruan

    Mas Rusdi Terima Kunjungan Dukun Pandita Tengger, Perkuat Sinergi Budaya dan Pemerintahan di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo atau yang akrab disapa Mas Rusdi, menerima kunjungan silaturahmi dari para Dukun Pandita Tengger Brang Kulon di ruang kerjanya. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk apresiasi para tokoh adat atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat Tengger.

    Kunjungan para Romo Pandita ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, para Pandita menyampaikan rasa syukur atas sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini.

    Mereka menegaskan akan terus mendukung jalannya pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan program-program pemerintah.

    Bupati Mas Rusdi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan moral dan spiritual yang diberikan oleh para Dukun Pandita. Ia mengapresiasi peran penting mereka dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas budaya Pasuruan.

    “Saya mohon doa restu agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik, serta senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam memimpin,” ujar Mas Rusdi, Sabtu (10/5/2025).

    Dalam pandangan Mas Rusdi, masyarakat Tengger adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. Ia menilai, nilai-nilai budaya dan spiritual yang terus dijaga oleh para Pandita adalah aset penting yang harus dilestarikan dan dijadikan fondasi dalam merancang masa depan Kabupaten Pasuruan.

    Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang berpihak pada masyarakat adat. Ia memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat Tengger tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan dalam setiap kebijakan yang diambil.

    Pertemuan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin para Pandita, sebagai bentuk harapan agar kepemimpinan Mas Rusdi senantiasa diberkahi dan dilindungi. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan mewarnai akhir kunjungan tersebut.

    “Silaturahmi ini menjadi penguat semangat untuk membangun Pasuruan yang lebih baik, tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai luhur,” pungkas Mas Rusdi.

    Kunjungan ini menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh adat mampu menciptakan suasana yang harmonis dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berakar pada budaya lokal. [ada/suf]

  • Seminar UWP Bahas Presidential Threshold Pasca Putusan MK: Arah Baru Sistem Pemilu Nasional

    Seminar UWP Bahas Presidential Threshold Pasca Putusan MK: Arah Baru Sistem Pemilu Nasional

    Pasuruan (beritajatim.com) – Universitas Wijaya Putra (UWP) menggelar seminar bertajuk “Keputusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, bertempat di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

    Acara ini menghadirkan para narasumber dari kalangan akademisi hingga pejabat daerah yang membahas dinamika terbaru dalam sistem pemilu nasional Indonesia pasca keluarnya dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK).

    Salah satu pembicara utama, Dr. Suwarno Abadi, Ahli Hukum Tata Usaha Negara dari Fakultas Hukum UWP, menyoroti bahwa Putusan MK Nomor 90 dan 62/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik dalam arah pencalonan presiden. Menurutnya, dua putusan tersebut memunculkan perdebatan terkait batas usia dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

    “UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diuji sebanyak 33 kali dan selalu ditolak, namun kali ini ada celah yang terbuka tanpa pendampingan kuasa hukum,” ungkap Dr. Suwarno. Ia menilai hal tersebut menandakan adanya kemungkinan perubahan arah politik hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    Dari sisi legislatif daerah, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PDI Perjuangan, Andri Wahyudi, menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU Pemilu memang menunjukkan kecenderungan untuk menghapus ambang batas. Ia memperkirakan, jika presidential threshold benar-benar dihapus, maka konstelasi Pilpres 2029 akan sangat berbeda dari sebelumnya.

    “Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi kami di PDI Perjuangan siap mendukungnya meskipun revisi UU tentu harus dilakukan secara prosedural,” jelas Andri. Ia juga menambahkan bahwa sistem ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional perlu dikaji ulang dengan cermat untuk memastikan kesetaraan dalam kontestasi pemilu.

    Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dr. Kasiman dari Fraksi Gerindra. Ia menilai bahwa presidential threshold adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas politik nasional. Aturan ini dianggap sebagai filter untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan akibat terlalu banyak calon presiden.

    “Tujuan dari threshold adalah menyaring calon presiden agar tidak terjadi fragmentasi yang berlebihan. Jika dihapuskan, harus ada pertimbangan hukum dan politik yang mendalam,” tegas Kasiman. Ia menegaskan bahwa Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden tetap berlandaskan pada semangat UUD 1945.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, yang turut hadir, memberikan perspektif politik praktis terhadap isu ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemahaman hukum dan kemampuan membaca peta politik nasional.

    “Hukum adalah produk dari kesepakatan politik antara DPR, Presiden, dan Pemerintah, jadi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik itu sendiri,” ujar Rusdi. Menurutnya, putusan MK yang menghapus threshold dapat membuka peluang lebih luas bagi rakyat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi nasional.

    Ia menambahkan bahwa meskipun putusan MK bersifat final, implementasinya tetap memerlukan proses kajian lanjut di DPR. Rusdi juga mengajak mahasiswa hukum menjadikan isu ini sebagai bahan studi kritis dalam pembelajaran ketatanegaraan.

    Seminar ini dianggap sebagai forum penting yang mampu menjadi ruang refleksi akademik serta diskusi publik yang konstruktif. “Ini menjadi ruang strategis untuk meninjau arah sistem pemilu agar lebih inklusif dan demokratis,” tandas Rusdi Sutedjo. [ada/suf]

  • Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ali Mufthi resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Minggu (11/5/2025) dini hari.

    Anggota DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Jatim itu menggantikan Muhammad Sarmuji, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Ali terpilih menjadi nakhoda baru Partai Golkar Jatim setelah menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh peserta Musda, dengan total 44 suara.

    Pimpinan sidang, Zulfikar Arse Sadikin menyatakan bahwa Ali Mufthi menjadi satu-satunya calon yang diusulkan dan didukung oleh semua unsur peserta Musda. “Kami pimpinan Sidang Musda XI Golkar menetapkan Saudara Ali Mufthi sebagai Ketua Golkar Jatim periode 2025–2030,” tegas Zulfikar.

    Peserta Musda terdiri dari 38 suara DPD II kabupaten/kota se-Jawa Timur, 1 suara DPD Golkar Jatim, 1 suara DPP Golkar, 1 suara dari Dewan Penasihat (Wanhat), 1 suara organisasi sayap, 1 suara ormas pendiri, dan 1 suara ormas yang didirikan Partai Golkar.

    Pimpinan sidang juga menetapkan tim formatur yang diketuai oleh Ali Mufthi, dengan empat anggota lainnya yakni Wihaji (mewakili DPP), Mitroatin (Ketua DPD II Bojonegoro), Adi Krisna (Ketua DPD II Bondowoso), dan Adi Wibowo (Ketua Depidar SOKSI Jatim/mewakili ormas pendiri).

    “Tim Formatur diberi waktu paling lama 30 hari untuk menyelesaikan susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim periode 2025-2030,” jelas Zulfikar.

    Setelah terpilih, Ali Mufthi langsung dikukuhkan dalam Sidang Pleno VII dan melakukan serah terima Pataka berlambang Pohon Beringin sebagai simbol kepemimpinan Partai Golkar di Jatim selama lima tahun ke depan.

    “Pertama, kami ucapkan syukur kepada Allah semoga diberi jalan yang mudah, dikasih resources yang mudah oleh Allah untuk mewujudkan cita-cita harapan seluruh kader Partai Golkar Jatim. Saya sebagai ketua terpilih, matur suwun sanget, terima kasih sebanyak-banyaknya,” ujar Ali usai dikukuhkan.

    Terkait langkah awalnya sebagai Ketua DPD, Ali menegaskan pentingnya menyusun struktur kepengurusan. “Agenda terdekat setelah terpilih adalah menyusun struktural kepengurusan DPD Golkar Jatim. Kami akan bentuk pengurus, dikasih waktu 30 hari,” ucapnya.

    Ali juga memastikan bahwa tidak ada faksi-faksi dalam tubuh Golkar Jatim. Ia menyebut proses aklamasi menjadi bukti bahwa Golkar Jatim dalam kondisi solid dan kondusif.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menegaskan sahnya Musda XI ini karena seluruh mekanisme telah dijalankan sesuai aturan organisasi.

    “Alhamdulillah, Musda Jawa Timur dilalui dengan seluruh mekanismenya, tidak ada satu mekanisme pun yang tertinggal. Semua rapat-rapat diikuti secara tertib sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Sarmuji.

    Ia juga menyebutkan bahwa suasana adem dan penuh musyawarah khas Jawa Timur turut mewarnai proses Musda kali ini, bahkan sejak tahapan pramusda berlangsung.

    “Jadi, pramusdanya sudah dilalui, lalu sebelumnya juga terjadi berbagai macam permusyawaratan yang barangkali tidak terekspos secara publik. Tetapi inilah musda khas Jawa Timur. Terpilih secara mufakat, secara aklamasi atas hasil musyawarah seluruh peserta musda,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Calon Tunggal di Ajang Musda XI Golkar Jatim, Ini Komentar Ketum Bahlil

    Calon Tunggal di Ajang Musda XI Golkar Jatim, Ini Komentar Ketum Bahlil

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mendukung apapun yang akan diputuskan pada Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) malam ini.

    Bahlil menegaskan, dirinya tidak akan melakukan intervensi dalam proses pemilihan Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Sebagai kader partai, dirinya tetap menghargai proses demokrasi yang berlaku dalam tubuh Golkar.

    “Kami menghargai demokrasi yang ada, jadi mekanisme Musda tetap berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi (PO), serta tetap dalam kerangka pelaksanaan kerja partai. Soal berapa calon yang akan maju, itu kami serahkan sepenuhnya kepada forum,” kata Bahlil saat konferensi pers usai membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya.

    Terkait hanya calon tunggal (Ali Mufthi) di Musda Golkar Jatim, Bahlil memasrahkan keputusan sepenuhnya berada di tangan peserta Musda. Pihaknya akan mendukung apa yang diputuskan dalam Musda.

    “Forum mau berapa calon, biarkanlah demokrasi ini terjadi. Dan, kami dari DPP akan mendukung segala sesuatu apapun yang diputuskan. Selama itu dalam koridor aturan,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Anggaran Berkurang, Dewan Minta Dishub Bangkalan Maksimalkan JPU

    Anggaran Berkurang, Dewan Minta Dishub Bangkalan Maksimalkan JPU

    Bangkalan (beritajatim.com) – DPRD Bangkalan menyoroti pengurangan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) pada tahun anggaran 2025. Jumlah pemasangan PJU yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

    Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi menyatakan, pihaknya memaklumi langkah pemerintah yang tidak bisa berbuat banyak dalam peningkatan jumlah PJU. Menurutnya, efisiensi anggaran memang mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih mendesak. “Meski terbatas anggaran, dinas terkait harus memaksimalkan perawatan PJU yang ada,” ujar Fadhur, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah meminta para camat di Bangkalan untuk aktif melaporkan jika ada PJU yang bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. “Masyarakat harus proaktif melapor supaya PJU tidak keburu mati,” imbuhnya.

    Fadhur juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam pengadaan PJU baru. Ia mengingatkan agar desa tidak semata-mata mengandalkan anggaran dari pemerintah kabupaten. “Harus sama-sama terlibat karena ini untuk kepentingan masyarakat. Sehingga jangan hanya menunggu anggaran dari daerah,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Langgar Aturan, Satpol PP Bangkalan Bongkar Warung Semi Permanen

    Langgar Aturan, Satpol PP Bangkalan Bongkar Warung Semi Permanen

    Bangkalan (beritajatim.com) – Warung semi permanen yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Bangkalan, dibongkar. Sebab bangunan itu bukan dibangun di lahan pribadi.

    Sekretaris Satpol PP Bangkalan, Moh Hasbullah mengatakan warung itu di bangun di samping kantor Kecamatan Mlajah. Warung berada di tepi jalan yang merupakan tanah milik pemerintah.

    “Itu tanah pemerintah, sehingga jika ingin berjualan tidak boleh dibangun warung semi permanen,” ungkapnya, Sabtu (10/5/2025).

    Ia mengaku, sudah mendatangi warung itu untuk memberikan teguran. Tak hanya itu, pemilik warung juga dipanggil agar membongkar bangunan tersebut. “Kami sudah tegur dan kami peringatkan agar dibongkar,” imbuhnya.

    Petugas memberikan waktu sepekan agar pemilik bisa membersihkan lahan tersebut. Jika tak segera di bongkar, pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa. “Kami beri waktu satu minggu, kalau tidak mau bongkar nanti akan kami bongkar paksa,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Pagerijo Siap Cetak Wirausahawan Baru untuk Majukan Kabupaten Jombang

    Pagerijo Siap Cetak Wirausahawan Baru untuk Majukan Kabupaten Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Paguyuban Arek Jombang (Pagerijo) kini tak hanya menjadi wadah silaturahmi warga Jombang di perantauan, tetapi juga mulai menegaskan perannya dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Dalam pertemuan tahunan yang digelar Sabtu, 10 Mei 2025 di Graha Bhima Sakti, Komplek TNI–AU Trikora, Jakarta Selatan, Pagerijo menyampaikan tekad kuatnya untuk mendukung Bupati Jombang, H Warsubi, dalam mencetak wirausahawan-wirausahawan baru di Kabupaten Jombang.

    Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang tersebut menjadi titik balik bagi Pagerijo untuk tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial, namun juga bergerak aktif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang kewirausahaan. Hal ini selaras dengan latar belakang Bupati Jombang saat ini yang juga merupakan seorang pengusaha.

    “Pagerijo memiliki anggota yang merupakan wirausahawan sukses. Karena itu kami berusaha untuk turut andil memikirkan bagaimana Jombang bisa maju dan berkembang sehingga bisa dinikmati masyarakat Jombang secara luas,” ungkap Ketua Pagerijo 2025–2030, Budi Prayitno.

    Menurut Budi, Pagerijo memiliki potensi besar karena beranggotakan para profesional dan pelaku usaha sukses yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Inisiatif untuk menggandeng Bupati Jombang menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kolaborasi konkret.

    “Kemarin kami mendapat arahan dari Abah untuk mengguyubkan dan menghimpun warga masyarakat Jombang dari berbagai kalangan. Ayok Pagerijo memfasilitasi khususnya pengusaha untuk diajak kerja sama. Kami juga diminta untuk membuat kantor yang akan menjadi tempat diskusi sekaligus merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Jombang,” jelasnya.

    Menanggapi inisiatif tersebut, Bupati Warsubi menyambut baik semangat kolaboratif dari Pagerijo. Ia menilai, kehadiran komunitas seperti Pagerijo bisa menjadi kekuatan nyata dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di bidang industri dan infrastruktur. “Jombang ini jika industri berjalan, pembangunan jalan akan selesai,” ujar Warsubi.

    Meski menyadari bahwa upaya tersebut akan menghadapi tantangan, Bupati Warsubi menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dan pemanfaatan jejaring alumni serta pengusaha asal Jombang di luar kota.

    “Untuk mewujudkan hal tersebut kendalanya pasti ada. Tidak mudah mengumpulkan pengusaha. Tidak hanya di Jakarta tapi juga Bandung, Bali dan sebagainya. Teman-teman eks SMA Negeri 2 Jombang yang enterpreneur Jombang selalu intens untuk berkomunikasi demi kemajuan Jombang. Kita harus berbuat untuk Jombang lebih maju dan berkembang,” ungkapnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah dan komunitas diaspora seperti Pagerijo, harapan akan terwujudnya Jombang yang maju, mandiri, dan sejahtera kini bukan sekadar wacana. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa perantauan pun tetap bisa menjadi garda depan pembangunan daerah asal. [suf]

  • Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) sore.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyenggol beberapa pihak. Sasaran pertama adalah Sekjen Golkar Sarmuji yang akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

    “Pak Sekjen Sarmuji ini sepertinya sedih meninggalkan Ketua Golkar Jatim. Sepertinya berkesan sekali Golkar Jatim ini bagi Pak Sarmuji,” kata Bahlil sembari tertawa.

    Sasaran kedua adalah calon tunggal Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi yang juga anggota DPR RI. “DPD II sudah klir belum ini? Sepertinya bapak ini calon tunggal Ketua Golkar Jatim. Sepertinya Pak Ali Mufthi baru jalan malam ini untuk mengklirkan,” ujar Bahlil lagi membuat ribuan peserta Musda Jatim tertawa terbahak-bahak.

    Sasaran ketiga adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Eri datang mengenakan batik warna merah. “Pak Eri ini saya tahu. Warna bajunya boleh beda, tapi hatinya saya tahu kemana,” tuturnya yang disambut aplaus peserta Musda.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pun tidak luput dari godaan Bahlil untuk pindah ke Golkar. Emil datang ke Musda Golkar Jatim mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang berhalangan hadir karena ada acara di Samarinda, Kaltim.

    “Pak Wagub, kalau di rumah bapak sekarang (Partai Demokrat) sudah tidak nyaman, Beringin siap membersamai bapak agar menjadi aman,” tukasnya.

    Bahlil juga mengucapkan selamat kepada Golkar Jatim di bawah pimpinan Sarmuji. “Selamat atas capaian keberhasilan pileg, pilpres maupun pilkada, yang semuanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Capaian terbaik dibandingkan DPD Golkar provinsi lain. Musda tidak hanya sebagai forum memilih ketua DPD, tapi menyusun program kerja 5 tahun ke depan, rekomendasi internal dan eksternal, serta memilih formatur. Lakukan konsolidasi total hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya dan menegaskan Golkar akan konsisten menjalankan kaidah norma demokrasi. (tok/ian)

  • Diaspora Pagerijo Dorong Pembangunan Jombang Lewat Kajian Ilmiah dan Monitoring Analitik

    Diaspora Pagerijo Dorong Pembangunan Jombang Lewat Kajian Ilmiah dan Monitoring Analitik

    Jombang (beritajatim.com) – Pertemuan Paguyuban Arek Jombang (Pagerijo) pada Sabtu (10/5/2025) di Jakarta menjadi titik temu penting bagi diaspora asal Jombang untuk memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan kampung halaman.

    Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga memunculkan berbagai gagasan strategis, salah satunya pembentukan yayasan yang akan menaungi kiprah para profesional dan akademisi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan Jombang.

    Atmaji Sapto Anggoro, Ketua Panitia Halalbihalal dan Silaturahmi Pagerijo 2025 mengungkapkan, Pagerijo akan segera dibentuk sebagai yayasan diaspora yang memiliki peran konkret dalam membantu Pemerintah Kabupaten Jombang.

    “Sebagian besar profesor yang tergabung dalam Pagerijo akan membantu untuk membuat kajian ilmiah tentang potensi-potensi yang ada di Jombang. Yang baru-baru ini sudah kami lakukan adalah membuat riset tentang kopi ekselsa Wonosalam. Ini perlu diimplementasikan, makanya kami dorong untuk segera diimplementasikan,” jelasnya.

    Saat ini, tercatat sebanyak 27 profesor dari berbagai perguruan tinggi negeri sudah bergabung dalam komunitas ini dan siap memberikan kontribusi ilmiah berbasis riset. Fokus awal diarahkan pada pengembangan kopi ekselsa dari Wonosalam, sebagai komoditas unggulan yang berpotensi besar secara ekonomi dan ekowisata.

    Sapto menyoroti bahwa pembangunan Jombang selama ini cenderung stagnan, padahal potensi daerah sangat melimpah. “Jombang yang selama ini dikenal dengan kiainya, durian Wonosalam-nya, juga punya potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan. Salah satunya kopi ekselsa sebagai bibit unggul dipengaruhi kondisi alam yang menarik di Wonosalam,” tambahnya.

    Lebih jauh, ia juga memaparkan rencana besar Pagerijo dalam membangun sistem monitoring analitik di Kabupaten Jombang, bekerja sama langsung dengan Bupati Jombang, Abah Warsubi.

    Bupati Jombang Warsubi hadir di acara halalbihalal Pagerijo

    “Kita juga banyak pemikiran yang kami sampaikan ke Abah Warsubi yang notabene merupakan pengusaha. Kita akan bikin monitoring analitik di Kabupaten Jombang. Tujuannya, melakukan proses pemantauan dan analisis data untuk memahami kinerja dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi pemerintah daerah,” paparnya.

    Monitoring analitik ini diyakini akan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah daerah.

    “Proses ini meliputi pemantauan berbagai indikator kinerja, evaluasi pelaksanaan program, dan analisis dampak kebijakan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Selain itu monitoring analitik ini juga dapat memastikan pelaksanaan program dan kebijakan sesuai dengan rencana,” katanya.

    Sebagai anggota Dewan Pers, Sapto juga menambahkan pentingnya media monitoring untuk memetakan isu-isu strategis yang muncul di berbagai kanal informasi, baik digital maupun konvensional.

    “Arus data begitu cepat terdistribusi tiap detiknya pada berbagai portal dunia maya juga media konvensional seperti, media massa daring, media cetak, media sosial, saluran televisi dan sebagainya. Butuh analisis mendalam pada isu-isu strategis,” jelasnya.

    Dalam upaya regenerasi gagasan dan kaderisasi pemimpin masa depan, Pagerijo pun akan menggandeng mahasiswa asal Jombang yang sedang menempuh studi di Universitas Indonesia (UI). Mereka akan dilibatkan dalam diskusi dan forum perumusan arah pembangunan Jombang ke depan. [suf]

  • Durasi Masa Kontrak PPPK Pemkab Jember Kini Hanya Dua Tahun

    Durasi Masa Kontrak PPPK Pemkab Jember Kini Hanya Dua Tahun

    Jember (beritajatim.com) – Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang lulus seleksi tahap pertama hanya berdurasi dua tahun. Sebelumnya masa kontrak PPPK Pemkab Jember berdurasi lima tahun.

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember telah menyelesaikan tanda tangan kontrak untuk 1.851 orang PPPK tahun anggaran 2024 tahap pertama. Terbanyak formasi pendidikan, yakni 738 orang. Masa kontrak mereka terhitung per Maret 2025 hingga Maret 2027.

    “Sebetulnya yang diterima 1.852 orang. Tapi satu orang mengundurkan diri karena alasan kedua dan jarak domisili dengan lokasi kerja,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Sabtu (10/5/2025).

    Mengapa hanya dua tahun? “Menurut evaluasi, lima tahun terlalu lama. Jadi dua tahunan, untuk mempercepat proses evaluasi pegawai bersangkutan,” kata Suko.

    Setelah BKPSDM kelar menangani kontrak, bupati akan menerbitkan surat keputusan (SK). “Mereka nantinya bekerja sesuai dengan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas), sesuai penempatan yang tertera dalam SK,” kata Suko.

    Pemkab Jember berkomitmen penempatan PPPK paling lambat Oktober 2025 dan untuk 228 orang calon pegawai negeri sipil pada Juli 2025.

    Suko berharap para PPPK bersabar. “Kami masih memproses. Masih ada NIP (Nomor Induk Pegawai) dua orang yang masih menunggu penetapan Badan Kepegawaian Nasional,” katanya.

    Total peserta PPPK tahap pertama adalah 6.643 orang. Peserta yang tidak lulus tes tahap pertama karena keterbatasan formasi, masih berpeluang menjadi PPPK paruh waktu. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025.

    “Tapi kami masih menunggu hasil pelaksanaan tes tahap dua,” kata Suko. Rekrutmen PPPK tahap kedua diselenggarakan pada 12-16 Mei 2025, yang diikuti 2.662 orang peserta. Mereka bersaing memperebutkan 148 formasi. [wir]