Author: Beritajatim.com

  • KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    KDM Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Khofifah Tak Setuju Sebutan Anak Nakal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik setelah kebijakannya yang tegas terhadap anak-anak nakal. Yakni, dengan mengirim mereka ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

    “Ojo membanding-bandingkan rek, wes toh. Ya Allah, saya itu sangat tidak setuju kalau mereka disebut anak nakal. Saya selalu bilang ‘N akal’ adalah akal yang tidak terhingga. Sampeyan kan tahu kita Jatim punya sekolah-sekolah taruna untuk memberi pendidikan karakter,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai menerima kunjungan Mr. Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republik Singapore di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Khofifah tidak mau menyebut anak nakal. Ini karena bahwa pada dasarnya seorang anak itu dilahirkan putih atau fitroh.

    “Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak-anak itu terlahir fitroh, yang bilang siapa, yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kemudian diberi warna A, warna B, warna C itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah menguatkan karakter, kita sudah mendapatkan warisan dari zaman Gubernur Pakde Karwo, yakni SMA Taruna Nala di Malang dan SMA Taruna Angkasa di Madiun. Baru kemudian, di era saya, melanjutkan SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, SMA Taruna Madani Pasurian dan sekarang ini sedang menyiapkan SMA Taruna Pamong Praja, bekerja sama dengan IPDN di Bojonegoro,” jelasnya.

    Khofifah menegaskan, melalui penguatan karakter anak diharapkan seorang anak bisa menjadi speaker nasionalisme dan speaker kebangsaan. “Jadi, melalui sekolah-sekolah taruna itu tadi. Saya dengan segala permohonan maaf, jangan lagi menyebut anak itu nakal. Mereka itu terlahir putih, suci dan fitroh,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Ratusan PNS Tenaga Pendidik di Bojonegoro Berkurang pada Tahun 2025

    Ratusan PNS Tenaga Pendidik di Bojonegoro Berkurang pada Tahun 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprediksi jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan menurun pada 2025, menyusul 271 tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro mencatat 424 PNS akan pensiun tahun ini.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, merinci bahwa selain guru, pensiun juga akan dialami oleh 26 tenaga kesehatan dan 127 pegawai teknis lain. “Kami telah menyiapkan formasi pengganti untuk menjaga kontinuitas layanan publik,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

    Sebagai antisipasi kekosongan kursi PNS, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan 3.129 Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN, terdiri atas 635 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 2.494 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Daniar menegaskan, pengisian kursi guru akan diprioritaskan melalui jalur PPPK agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

    “Dengan kekuatan tenaga pendidik baru dari PPPK, diharapkan tidak ada gangguan pada layanan pendidikan meski terjadi pensiun massal,” kata Daniar.

    Langkah strategis ini sekaligus menjawab tantangan demografi PNS di Bojonegoro dan memastikan sektor pendidikan serta layanan publik lainnya tetap prima di tengah transisi kepegawaian. Selain itu, saat ini seleksi PPPK tahap II Pemkab Bojonegoro juga masih berjalan. Sebanyak 2.108 peserta kini mengikuti tahapan tes hari terakhir.

    Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024. [lus/kun]

  • Meski Mendukung, Ormas Ini Turut Menyoal Pembangunan Gedung Kejari Blitar

    Meski Mendukung, Ormas Ini Turut Menyoal Pembangunan Gedung Kejari Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyoal pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar yang baru. GPI mempertanyakan mekanisme dana hibah pembangunan gedung Kejari Blitar baru dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Meski menyoal mekanisme hibah, GPI tetap mendukung pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang baru. Ormas yang diketuai oleh Jaka Prasetya itu mendorong agar proses pembangunan gedung Kejari Kabupaten Blitar yang baru tersebut terus berjalan.

    “Persoalan pembangunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar bukan kami tidak setuju tapi supaya dilakukan mekanisme ulang supaya tidak menjebak pejabat-pejabat yang baru ini,” ungkap Jaka Prasetya, Kamis (15/5/2025).

    Dengan tegas, GPI menyatakan dukungan atas pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Pihaknya pun mempersilakan pembangunan gedung Kejari Blitar dilanjutkan namun mekanisme hibahnya harus ditata ulang.

    “Kami mendukung aparat penegak hukum mau mendapatkan hibah uang atau barang Kabupaten Blitar kami dukung karena itu sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Blitar namun mekanismenya harus diperbaharui atau harus dibetulkan dulu,” tegasnya.

    Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memang masih menumpang di gedung bekas Dinas Pariwisata yang berada di Jalan A. Yani Kota Blitar. Gedung tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar.

    Namun pada tahun ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memang tengah membangun gedung baru yang berada di selatan Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar. Tanah yang digunakan ini seluas 1 hektare merupakan aset Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Negeri Blitar mendapatkan hibah pembangunan gedung senilai Rp4 miliar lebih dari Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun lalu. [owi/beq]

  • Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

    Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengolahan sampah secara sirkular kembali mendapat dukungan internasional. Melalui program Banyuwangi Hijau, tiga fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas total 260 ton per hari akan segera dibangun, berkat dukungan dari Austria dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendanaan antara Pemerintah UEA, Clean Rivers, dan pelaksana program Banyuwangi Hijau saat World Governments Summit 2025 di Dubai pada 12 Februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.

    “Beberapa waktu lalu, tim dari Clean Rivers telah turun ke Banyuwangi untuk melihat program-program pengelolaan sampah yang telah berjalan sebelum memulai program mereka,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/5/2025).

    Rencana pembangunan meliputi satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Kecamatan Purwoharjo dan dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) di dua lokasi lainnya. Ketiganya ditargetkan mampu mengelola total 260 ton sampah per hari. Pembangunan fasilitas tersebut akan dimulai pada akhir Mei ini, dengan perwakilan dari Austria dan UEA hadir langsung di Banyuwangi.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah telah dijalankan sejak 2018 melalui Project Stop. Proyek awal tersebut mendirikan dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas 8 dan 10 ton per hari yang melayani 10 desa.

    Selanjutnya, melalui Project Stop Banyuwangi Hijau fase 1, didirikan TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon, dengan kapasitas 84 ton per hari, menjangkau 46 desa di 7 kecamatan.

    “Yang akan dilaunching selanjutnya adalah fase 2 dan 3. Fase 2 didukung oleh Borealis Austria, dan fase 3 oleh Clean Rivers Uni Emirates Arab. Launching dijadwalkan pada 22 Mei,” terang Dwi.

    Deputy Program Manager Project Stop, Prasetyo, menyebutkan TPS 3R untuk fase dua akan dibangun di Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari, menjangkau 37 desa di delapan kecamatan.

    Sementara fase tiga mencakup dua SPA, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari, yang akan melayani wilayah belum terakomodasi oleh fase sebelumnya. SPA berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir.

    Dengan total kapasitas 260 ton per hari, Pemkab Banyuwangi berharap program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayahnya. [alr/beq]

  • LMI Pasuruan Gandeng Posyandu Logowok Cegah Stunting, 60 Balita Terima Asupan Gizi Tambahan

    LMI Pasuruan Gandeng Posyandu Logowok Cegah Stunting, 60 Balita Terima Asupan Gizi Tambahan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) LMI Pasuruan menunjukkan kepedulian terhadap pencegahan stunting dengan menggandeng Posyandu Desa Logowok, Kecamatan Pohjentrek. Kegiatan bertajuk “Posyandu Bersama” ini melibatkan sekitar 100 warga dari berbagai kelompok usia dan difokuskan pada peningkatan kesadaran gizi serta pemantauan kesehatan.

    Sebanyak 60 balita mendapatkan tambahan asupan gizi berupa rice bowl, susu kedelai, roti, dan buah-buahan sebagai bentuk intervensi dini untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.

    Kepala Puskesmas Pohjentrek, dr. Dian Megawati, mengapresiasi kolaborasi antara lembaga sosial dan masyarakat dalam mendukung layanan kesehatan ibu dan anak. “Pencegahan stunting adalah program prioritas kami, dan sinergi ini sangat efektif dalam mendukung layanan kesehatan ibu dan anak,” ungkapnya, Kamis (15/5/2025).

    Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menciptakan generasi sehat sejak dini. “Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi dan kontrol kesehatan rutin,” ujarnya.

    Ketua Posyandu Desa Logowok, Ibu Lauraita, turut menyampaikan terima kasih atas perhatian LMI Pasuruan terhadap upaya pencegahan stunting. Ia menyebut kegiatan ini menjadi semangat baru bagi kader posyandu untuk terus bergerak aktif.

    “Kami sangat senang dan terharu, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting,” kata Lauraita. Ia juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan penyuluhan dan deteksi dini kasus stunting di lingkungan desa.

    Perwakilan LMI Pasuruan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program jangka panjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. “Kolaborasi seperti ini adalah wujud nyata kontribusi kami terhadap generasi masa depan yang sehat,” jelasnya.

    LMI juga berencana mengembangkan program serupa di berbagai desa lain di wilayah Kabupaten Pasuruan. Mereka berharap pendekatan berbasis komunitas ini dapat memperluas dampak positif dan mempercepat penurunan angka stunting di daerah.

    Kegiatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan dukungan masyarakat dan semua pihak, target mencetak generasi bebas stunting diyakini bisa tercapai. [ada/beq]

  • Jalan ke Gunung Bromo Tertutup Longsor, Tim Gabungan Masih Lakukan Pembersihan

    Jalan ke Gunung Bromo Tertutup Longsor, Tim Gabungan Masih Lakukan Pembersihan

    Pasuruan (beritajatim.com)  – Akses jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo dari jalur Tosari–Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, tertutup material longsor usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Selasa (13/5/2025) sore. Longsor terjadi tepat di akses menuju madrasah di Desa Wonokitri dan menyebabkan separuh badan jalan tertutup tanah dengan volume cukup besar.

    Material longsor yang menutup jalan memiliki tinggi sekitar 8 meter, panjang 10 meter, dan ketebalan mencapai 1,5 meter. Kondisi ini membuat mobilitas warga dan wisatawan terganggu karena jalur tersebut merupakan salah satu akses utama menuju kawasan Gunung Bromo.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, membenarkan kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun akses warga dan jalur menuju Bromo memang sempat terganggu karena tumpukan tanah menutup jalan,” kata Sugeng, Kamis (15/5/2025).

    Proses pembersihan material longsor masih terus dilakukan secara manual oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, perangkat desa, trantib, TNI, dan Polri. Meski terkendala medan dan cuaca, upaya pembukaan jalan terus diupayakan agar jalur bisa kembali dilalui.

    “Tim gabungan bersama perangkat desa, trantib, dan unsur TNI-Polri telah turun langsung membantu penanganan di lokasi,” ujar Sugeng.

    BPBD juga telah melakukan asesmen di lokasi untuk mengantisipasi potensi longsor susulan. Wilayah pegunungan seperti Tosari dinilai rawan, terutama saat intensitas hujan tinggi.

    “Kami terus pantau kondisi tanah sekitar tebing. Bila diperlukan, akan dilakukan penguatan struktur untuk mencegah longsor lanjutan,” jelasnya.

    Sugeng mengapresiasi cepatnya sinergi antara aparat desa, kecamatan, Polsek, dan Koramil Tosari yang langsung bergerak saat laporan masuk dari warga. Ia menyebut, kecepatan respons turut mempercepat proses penanganan.

    BPBD telah melaporkan peristiwa ini secara resmi ke jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati, Sekda, serta dinas teknis seperti SDA dan Bina Marga. Tujuannya agar penanganan jangka panjang bisa segera dirumuskan.

    “Kami sudah sampaikan laporan kejadian ke pimpinan daerah dan berharap segera ada tindak lanjut teknis untuk perbaikan jangka panjang,” tegas Sugeng.

    Ia juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan longsor agar selalu waspada, khususnya selama musim penghujan.

    “Waspada selalu, jika melihat tanda-tanda longsor seperti retakan atau pergeseran tanah, segera laporkan ke BPBD,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025–2028. Prof Komaruddin Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam rapat anggota Dewan Pers yang digelar di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta pada Rabu (14/5/2025), menggantikan Ninik Rahayu yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

    Serah terima jabatan secara simbolis dilakukan dengan penyerahan buku laporan kerja Dewan Pers 2022–2025 dari Ninik Rahayu kepada Komaruddin. Buku tersebut berjudul “Menjaga Kualitas Jurnalisme di Tahun-Tahun Menurunnya Indeks Kemerdekaan Pers”, yang dianggap Komaruddin sebagai gambaran tantangan berat yang akan dihadapi ke depan.

    Dalam sambutannya, Komaruddin yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu menyatakan kesiapannya menjalankan amanah. Ia mengaku telah “puasa” dari media sosial selama sebulan agar tak terpengaruh informasi yang tidak jelas, namun menyadari bahwa kini harus kembali memantau arus informasi demi menjalankan tugasnya.

    “Namun, puasa melihat media sosial itu agaknya harus saya akhiri. Karena mendapat tugas di Dewan Pers, kami harus tahu lalu lintas berita dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Dewan Pers periode sebelumnya berupaya melanjutkan gagasan almarhum Prof Azyumardi Azra yang meliputi empat poin utama: menjadikan Dewan Pers sebagai mitra kritis pemerintah, memperjuangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalisme, serta memikirkan kesejahteraan wartawan.

    “Memang kerja kami belum bisa disebut membawa keberhasilan namun juga tidak bisa disebut sebagai kegagalan,” ungkap Ninik.

    Dalam acara tersebut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Menkominfo Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Meutya memberikan apresiasi atas kinerja kepengurusan sebelumnya dan menyampaikan selamat bertugas kepada jajaran baru.

    Berikut susunan lengkap kepengurusan Dewan Pers periode 2025–2028:

    Ketua: Komaruddin Hidayat
    Wakil Ketua: Totok Suryanto
    Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers: Muhammad Jazuli
    Komisi Hukum dan Perundang-undangan: Abdul Manan
    Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi: Busyro Muqoddas
    Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga: Rosarita Niken Widiastuti
    Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi: Yogi Hadi Ismanto
    Komisi Informasi dan Komunikasi: Maha Eka Swasta
    Komisi Digital dan Sustainability: Dahlan Dahi

    Adapun anggota Dewan Pers periode 2022–2025 yang telah menyelesaikan tugas antara lain: Ninik Rahayu, M Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, Asep Setiawan, Tri Agung Kristanto, serta dua anggota yang sebelumnya mengundurkan diri, yaitu Asmono Wikan dan Yadi Hendriana. [beq]

  • Wali Kota Blitar Tak Sabar Lakukan Mutasi Pejabat, Ini Alasannya

    Wali Kota Blitar Tak Sabar Lakukan Mutasi Pejabat, Ini Alasannya

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengaku tak sabar melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu sebenarnya ingin segera melakukan mutasi jabatan agar roda pemerintahannya bisa segera berjalan lebih cepat.

    Bagi Mas Ibin, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang lumrah. Dengan adanya mutasi maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar akan lebih segar, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih cepat.

    “Pejabat itu kalau sudah lama di posisi itu bosan dan perlu suasana baru,”kata Mas Ibin, Kamis (15/5/2025).

    Menurut Mas Ibin, jika tidak ada rotasi dan mutasi maka pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bisa bosan. Sehingga menurut Mantan Wasekjen GP PP Anshor tersebut, memang diperlukan rotasi jabatan agar para pejabat tidak bisa dan bisa menemukan suasana serta tantangan suasana baru.

    “Ya agar roda pemerintahan bisa segera lari dengan cepat,” tegasnya.

    Meski ingin segera melakukan mutasi jabatan, namun Mas Ibin masih belum mau membocorkan apakah dirinya sudah mengajukan mutasi jabatan ke Kementerian Dalam Negeri atau belum. Dirinya juga enggan membocorkan siapa-siapa saja yang bakal dimutasi nantinya.

    “Ya rahasia ya, tapi saya sebenarnya juga ingin segera,” tandasnya. [owi/beq]

  • Pemkab Ponorogo Bentuk Satgas Tambang, Sikat Truk ODOL Penyebab Jalan Rusak

    Pemkab Ponorogo Bentuk Satgas Tambang, Sikat Truk ODOL Penyebab Jalan Rusak

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Ponorogo membentuk satuan tugas (satgas) khusus tambang untuk menindak tegas truk over dimension over loading (ODOL) yang disinyalir menjadi biang kerusakan jalan di wilayah Bumi Reog. Satgas lintas instansi ini langsung dikomandoi oleh Sekretaris Daerah.

    “Kami bentuk satgas ini, untuk menyelesaikan masalah ODOL,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Kamis (15/5/2025).

    Bupati yang akrab disapa Kang Giri ini menjelaskan bahwa satgas terdiri dari personel gabungan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan Damkar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), serta Polres Ponorogo.

    “Pembentukan satgas bertujuan untuk merespons masifnya aktivitas truk tambang ilegal yang melebihi batas muatan dan dimensi,” ungkapnya.

    Menurut Kang Giri, selain memperparah kerusakan infrastruktur jalan, truk ODOL juga merugikan daerah dari sisi fiskal. Banyak tambang tak berizin yang tidak memberikan kontribusi pajak ke kas daerah.

    “Jalan rusak, tapi tak ada timbal balik untuk daerah. Ini ketimpangan yang harus dihentikan,” tegasnya.

    Ia meminta agar satgas langsung bergerak tanpa harus menunggu surat edaran formal. Langkah cepat dibutuhkan mengingat dampak serius dari truk ODOL, yang bisa menyebabkan keretakan hingga lubang besar di jalan hanya dalam hitungan bulan setelah perbaikan.

    Satgas akan bekerja melalui pendekatan kolaboratif, mulai dari patroli rutin, pemeriksaan kelayakan kendaraan, hingga penyitaan kendaraan jika diperlukan. Bupati juga mendorong agar sanksi yang diberikan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera.

    “Kita perlu sanksi yang membuat jera,” pungkasnya. [end/beq]

  • Warga Karangjati Bangun Jembatan Darurat, Wabup Pasuruan Beri Apresiasi

    Warga Karangjati Bangun Jembatan Darurat, Wabup Pasuruan Beri Apresiasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori mengapresiasi warga Desa Karangjati, Kecamatan Wonorejo, yang cepat tanggap membangun jembatan darurat setelah jembatan utama ambruk pada Selasa (13/5/2025) lalu. Apresiasi ini disampaikan langsung saat ia melakukan inspeksi mendadak ke lokasi.

    Warga secara gotong royong membangun jembatan bambu hanya dalam semalam. Jembatan ini kini bisa dilalui pejalan kaki dan pengendara roda dua yang hendak ke balai desa, sekolah, atau akses ke Jalan Raya Wonorejo.

    “Karena jembatan ini penghubung utama ke Balai Desa, sekolah, hingga ke Pasar Wonorejo, maka saya sangat mengapresiasi kekompakan warga di sini,” ujar Gus Shobih, sapaan akrab Wabup Pasuruan. Ia menyampaikan itu setelah mencoba langsung berjalan di atas jembatan bersama pejabat terkait.

    Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Kepala BPBD Sugeng Hariyadi dan Camat Wonorejo, Didik Suriyanto. Mereka meninjau langsung kekuatan jembatan darurat serta memastikan keselamatan warga yang melintas.

    Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon cepat dengan melakukan assessment terkait kondisi jembatan. Gus Shobih menyebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo telah mengumpulkan Kepala OPD untuk membahas kemungkinan perbaikan segera.

    “Menurut Pak Bupati, ini kebutuhan mendesak dan jadi prioritas pembangunan. Sedang dibahas apakah perbaikannya bisa dilakukan lewat pergeseran anggaran atau skema lainnya,” tambahnya.

    Meski jembatan darurat sudah bisa digunakan, Gus Shobih mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat melintas. Ia juga meminta masyarakat aktif melapor jika ada kerusakan pada jembatan tersebut.

    “Namanya juga darurat, jadi tentu tidak tahan lama. Kalau jembatan dirasa tidak aman, lebih baik tidak dilalui sementara waktu,” pesannya kepada warga.

    Sementara itu, Camat Wonorejo, Didik Suriyanto menjelaskan, jembatan darurat yang dibangun warga memiliki panjang 20 meter dan lebar 2 meter. Letaknya sekitar 8 meter dari posisi jembatan lama yang ambruk.

    “Kami minta Pemerintah Desa Karangjati dan warga selalu koordinasi soal kondisi jembatan setiap hari. Jika ada perkembangan penting, segera dilaporkan ke kami untuk diteruskan ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Didik. (ada/ian)