Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • DPRD Pamekasan Rekomendasikan 29 Poin Perbaikan dalam LKPJ Bupati Tahun 2024

    DPRD Pamekasan Rekomendasikan 29 Poin Perbaikan dalam LKPJ Bupati Tahun 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan merekomendasikan 29 poin penting sebagai hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pamekasan Tahun 2024. Rekomendasi ini merupakan hasil telaah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Pamekasan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ke depan.

    Wakil Ketua Pansus LKPJ 2024, M Saedy Romli, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen LKPJ sempat dikembalikan beberapa kali ke pihak eksekutif disertai catatan kritis. Namun akhirnya, proses pembahasan dinyatakan tuntas pada 7 Mei 2025.

    “Untuk pembahasan LKPJ Tahun 2024, dipastikan sudah tuntas pada 7 Mei 2025 lalu. Namun ada beberapa catatan yang kami jadikan sebagai rekomendasi bagi eksekutif,” ujar Saedy Romli, Kamis (15/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup tiga aspek utama: capaian kinerja indikator tujuan, capaian kinerja indikator sasaran, dan capaian kinerja penyelenggaraan keuangan daerah.

    Capaian indikator tujuan terdiri atas 9 sektor: pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kepuasan layanan infrastruktur, indeks modal sosial, indeks pembangunan gender, dan indeks reformasi birokrasi.

    Sementara itu, indikator sasaran mencakup 20 sektor, termasuk: pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, usaha mikro, desa mandiri, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), indeks pendidikan, indeks kesehatan, kualitas lingkungan hidup, indeks pelayanan publik, serta penanganan konflik sosial dan gangguan ketertiban umum.

    “Termasuk juga untuk capaian kinerja penyelenggaraan keuangan daerah, di mana kita menemukan tiga persoalan penting yang harus segera diselesaikan sekaligus menjadi PR bersama untuk lebih baik,” imbuh politisi Partai Gelora tersebut.

    Saedy menegaskan bahwa rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan Pemkab Pamekasan dalam menyusun LKPJ tahun-tahun berikutnya.

    “Dengan rekomendasi ini kita harapkan ke depan dapat dieksekusi dengan baik, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan,” tutupnya. [pin/beq]

  • Bupati Jombang Gaspol 100 Hari Kerja: Wifi Gratis, Perbaikan Jalan, dan Program Ternak

    Bupati Jombang Gaspol 100 Hari Kerja: Wifi Gratis, Perbaikan Jalan, dan Program Ternak

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, H Warsubi, secara resmi melaunching empat program unggulan sebagai bagian dari akselerasi 100 hari kerja bersama Wakil Bupati Salmanudin Yazid, Kamis (15/5/2025), di Taman Kebon Ratu.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk konkret dari komitmen kepemimpinan mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mewujudkan visi Jombang Maju dan Sejahtera untuk Kita Semua.

    “Ini merupakan akselerasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Empat program ini hadir sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas,” ujar pria yang lebih akrab disapa dengan Abah Warsubi ini.

    Program pertama yang diluncurkan adalah Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari Jombang, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kementerian Agama. Program ini mengajak setiap pasangan pengantin untuk menanam pohon sebagai simbol harapan dan komitmen menjaga lingkungan.

    “Pernikahan menjadi awal dari kehidupan bersama dan penuh harapan. Maka satu pohon yang ditanam hari ini menjadi simbol harapan bagi hubungan yang lebih hijau dan lestari di masa depan. Meskipun ada yang terlambat, tapi saya mengucapkan mbak dan mas atas pernikahannya. Mudah-mudahan bisa diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan segera punya momongan. Amin,” tambahnya.

    Selanjutnya, Abah Warsubi mengumumkan bahwa mulai 6 Mei 2025, layanan internet gratis untuk rakyat telah resmi diluncurkan di seluruh wilayah Jombang, termasuk kawasan terpencil seperti Dusun Kedungdendeng, Desa Jipurapah.

    “Layanan internet gratis di 366 detik ini dibuat karena kami ingin membuka akses digital yang merata agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fasilitas internet tanpa batas ini juga akan mempermudah siswa-siswi desa yang belajar. Selain itu proses layanan desa juga akan lebih mudah,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa akses wifi gratis ini juga akan menunjang pelaku UMKM naik kelas, memperkuat daya saing, dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab untuk belajar berkreasi dan berusaha bukan untuk menyebarkan hal-hal yang negatif,” tegasnya.

    Acara launching program unggulan di Taman Kebun Ratu Jombang

    Program ketiga adalah pembentukan tim mandor jalan dan tim normalisasi saluran, yang dirancang untuk mempercepat respons terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan pengelolaan air di Jombang.

    Menurut data yang disampaikan, hingga kini tim telah menangani perbaikan 124 ruas jalan kabupaten sepanjang 38,563 kilometer. Sementara tim normalisasi saluran telah bekerja di 13 titik saluran dan sungai dengan total panjang pekerjaan mencapai 26 kilometer. “Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir,” tambahnya.

    Selain itu, pemkab juga memperkuat sektor pertanian dengan melakukan perbaikan infrastruktur pasca-longsor di tiga titik lokasi terdampak hujan deras.

    Terakhir, program keempat adalah peluncuran Peternak Rakyat, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui sektor peternakan. Program ini telah menyasar 64 kelompok ternak di 55 desa dari 16 kecamatan dengan dukungan dana serta pendampingan dari dinas terkait.

    “Harapannya, dengan pendampingan dari dinas peternakan, kelompok-kelompok ternak ini bisa berkembang lebih baik mandiri dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

    “Semua ini menjadi dasar kita untuk terus maju berkembang maju dan maju terus. Ini juga menjadi gerakan bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat mari kita jaga semangat ini, kita kawal implementasinya dan kita pastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Jombang,” pungkasnya. [suf]

  • Plafon Atap Alun-alun Gresik Jebol, DLH Pasang Garis Peringatan

    Plafon Atap Alun-alun Gresik Jebol, DLH Pasang Garis Peringatan

    Gresik (beritajatim.com) – Plafon atap salah satu bangunan di kawasan Alun-Alun Kota Gresik jebol dan kini dipasangi garis peringatan untuk mencegah warga, khususnya anak-anak, beraktivitas di area tersebut. Garis kuning itu dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik guna menghindari potensi bahaya akibat kondisi bangunan yang rusak.

    Kepala DLH Gresik, Sri Subaidah, mengatakan pihaknya belum dapat melakukan perbaikan karena masih menunggu proses pengadaan melalui lelang.

    “Kami memasang garis peringatan dulu. Kuatirnya biar warga atau anak-anak tidak main bola. Takutnya semakin rusak dan bisa membahayakan,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

    Ia menjelaskan bahwa anggaran perbaikan dijadwalkan turun pada bulan Juli 2025, setelah proses lelang selesai dan pemenang pelaksana ditetapkan.

    “Sementara untuk meminimalisir kerusakan serta tidak membahayakan warga maupun anak-anak, jangan memanfaatkan bangunan yang atapnya rusak sambil menunggu perbaikan,” ungkap Subaidah.

    Bangunan dengan plafon jebol tersebut sebelumnya menjadi pusat keramaian warga, terutama pada pagi dan malam hari. Banyak keluarga kerap menghabiskan waktu di area itu sebelum diberi tanda peringatan.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dan meminta DLH segera melakukan perbaikan.

    “Kami sudah melakukan sidak, dan sudah dilaporkan ke DLH Gresik supaya segera diperbaiki,” ujarnya.

    Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan saat renovasi dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang akibat cuaca ekstrem.

    “Janjinya DLH Gresik dalam waktu dekat ini dilakukan perbaikan mengingat keberadaan alun-alun menjadi tempat hiburan masyarakat,” tambah Hamdi.

    Ia menilai kerusakan di alun-alun ini memalukan jika dibiarkan terlalu lama, apalagi letaknya hanya sepelemparan batu dari kantor DPRD Gresik.

    “Kami malu melihat alun-alun rusak bila tidak ada segera tindakan. Apalagi lokasinya berdekatan dengan kantor DPRD Gresik,” tegasnya. [dny/beq]

  • Perpustakaan Bung Karno Blitar Terendam Banjir

    Perpustakaan Bung Karno Blitar Terendam Banjir

    Blitar (beritajatim.com) – Perpustakaan Nasional Bung Karno Kota Blitar terendam banjir. Bagian yang terendam banjir ini adalah tempat parkir kendaraan pengunjung dan pegawai Perpustakaan Nasional Bung Karno, Blitar.

    Beberapa kendaraan pengunjung dan pegawai Perpustakaan Nasional Bung Karno pun ikut terendam air. Ketinggiannya mencapai hampir setengah meter.

    Banjir yang melanda Perpustakaan Bung Karno ini pun viral di media sosial. Terlihat dalam video itu beberapa petugas dan pengunjung Perpustakaan Nasional Bung Karno mengevakuasi kendaraan sepeda motor mereka.

    “Hujan memang deras sekali hari ini beberapa titik terendam banjir,” ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, Agus Suherli, Kamis (15/5/2025).

    BPBD Kota Blitar pun baru saja mendapatkan laporan soal kejadian banjir yang melanda Perpustakaan Bung Karno tersebut. Saat ini petugas BPBD Kota Blitar telah disebar ke beberapa titik termasuk Perpustakaan Nasional Bung Karno.

    “Sekarang personil sudah terbagi di beberapa lokasi, sedang penanganan laporan juga,” tegasnya.

    Hujan deras memang melanda Kota Blitar selama lebih dari 3 jam. Kondisi ini membuat sejumlah ruas jalan di Bumi Bung Karno tergenang air dan tidak bisa dilalui kendaraan.

    Bukan hanya itu Perpustakaan Nasional Bung Karno juga ikut terdampak banjir akibat intensitas hujan yang begitu lebat. Kini petugas BPBD Kota Blitar tengah melakukan asesmen dan perbaikan saluran air secara manual untuk bisa segera mengurangi genangan air. [owi/beq]

  • Mbak Vinanda Beri Hadiah Pejuang Thalasemia di Kota Kediri

    Mbak Vinanda Beri Hadiah Pejuang Thalasemia di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pada momentum peringatan Hari Thalasemia Sedunia, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan hadiah kepada anak-anak pejuang thalasemia. Orang nomor satu di Kota Kediri ini ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka.

    “Kita disini tidak hanya memperingati tapi juga menjadi momen refleksi bersama. Untuk saling meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap pejuang thalasemia,” ungkap Vinanda Prameswati.

    Peringatan Hari Thalasemia Sedunia ini berlangsung di Aula Tri Brata Rumah Sakit Bhayangkara Kediri. Acara yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-79 itu sekaligus diisi dengan Donor Darah dan Edukasi.

    Wali kota yang karib disapa Mbak Vinanda ini juga memberi apresiasi kepada orang tua yang mendampingi, menyayangi dan menguatkan para anak-anak hebat tersebut. Apresiasi juga diberikan untuk semua pihak yang mempersamai para pejuang thalasemia, berupa fasilitas kesehatan serta dukungan Bapak Asuh, karena menjadi pendonor tetap.

    “Terima kasih juga kepada Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalasemia Indonesia (POPTI). Sehingga perjuangan ini tidak terasa berat sendiri. Namun ada teman-teman yang menyemangati,” terusnya.

    Wali kota termuda di Indonesia ini menegaskan Pemerintah Kota Kediri akan terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif melalui program Merata dan Smart Living. Spesifik pada jaminan kesehatan dan program-program pendukung lainnya.

    “Untuk para pejuang thalasemia kami berkomitmen memberikan pelayanan transfusi darah yang aman dan akses yang mudah. Harapannya dengan program-program yang ada dapat membantu meringankan beban para pejuang thalasemia di Kota Kediri,” tegasnya.

    Thalasemia ada tiga jenis, yakni mayor, intermediate, dan minor. Thalasemia mayor ini yang paling parah, membutuhkan transfusi darah rutin. Thalasemia intermediate ini lebih ringan dari mayor tetapi masih membutuhkan transfusi darah. Lalu thalasemia minor, tidak mengalami gejala yang jelas dan tidak memerlukan transfusi darah.

    “Saya ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian. Sebab pejuang thalasemia ini tidak hanya sisi fisiknya saja yang sakit. Tapi mereka juga ada beban mental, sosial dan lainnya. Mari kita bahu-membahu memberikan semangat moral dan sosial,” imbuh Mbak Wali.

    Dalam kesempatan ini, Ketua POPTI Kediri Malichatun Nafiah menjelaskan tahun ini peringatan hari thalasemia sedunia adalah Bersama untuk Thalasemia: Menyatukan Komunitas Memprioritaskan Pasien. Ini menjadi tema yang luar biasa, mengingat perjuangan pasien thalasemia.

    Total pasien di Karisidenan Kediri ada 117 pasien dan di wilayah Kediri ada 54 pasien. Untuk di Kota Kediri ada 18 pasien yang aktif ke rumah sakit untuk mendapat protokol thalasemia berupa transfusi darah dan terapi kelasi besi. Lalu ada 4 pasien yang sudah tidak aktif di rumah sakit.

    “Momen peringatan hari thalasemia ini bukan selebrasi bagi kami. Tetapi sebagai penanda ada sebuah momentum yang bisa kita tegaskan bagi keluarga thalasemia bahwa mereka tidak bisa memilih hidup untuk lahir di lingkungan keluarga seperti apa. Inilah takdir untuk kita ketika hidup tidak bisa memilih maka kehidupan seperti apa bisa kita pilih yakni berjuang,” jelasnya.

    Turut hadir, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Kepala RS Bhayangkara Kediri Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, Kepala KPPN Kediri Izma Nur, Ketua PMI Indrakso, Ketua UDD PMI Ira Widiastuti, Ketua PCNU Abu Bakar Abdul Jalil, perwakilan Dinas Kesehatan dan tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • DPRD Jatim Sebut Gagasan Dedi Mulyadi Bina Anak Nakal di Barak Militer Tak Bisa Serta Merta Diterapkan

    DPRD Jatim Sebut Gagasan Dedi Mulyadi Bina Anak Nakal di Barak Militer Tak Bisa Serta Merta Diterapkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gagasan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafagih.

    Menurutnya, kebijakan seperti ini tidak bisa serta-merta diterapkan di Jawa Timur tanpa mempertimbangkan situasi psikologis dan kondisi sosial anak-anak.

    Hikmah mengakui bahwa banyak orang tua yang kini merasa kewalahan menghadapi anak-anak dengan perilaku ekstrem. Dia menyebut bahwa fakta di lapangan menunjukkan sejumlah anak memang sulit dikendalikan, meski telah diberi berbagai pendekatan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga.

    “Faktualnya memang banyak orang tua dan masyarakat sudah angkat tangan dan tidak mampu untuk menangani dan merespon perilaku-perilaku anak yang kelewatan dalam tanda kutip,” ujar Hikmah kepada beritajatim.com, Kamis (15/5/2025).

    Namun demikian, dia menyebut perlunya batasan yang jelas dalam penerapan pendekatan semacam ini. Dia menilai, penggunaan metode seperti barak militer harus disesuaikan dengan jenis perilaku anak, tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus.

    “Hanya untuk jenis perilaku seperti apa pendekatan ini diperlukan. Karena ini sesungguhnya Pak Dedi ingin menekankan pada efek jera ya, jadi kesannya anak-anak dalam ‘ancaman’ ya dalam tanda kutip,” kata Hikmah.

    Politikus PKB itu menambahkan, meski niatnya baik untuk mendisiplinkan anak, pendekatan dengan tekanan seperti ini kerap dikritik dalam kajian pengasuhan anak. Namun, dia tidak ingin serta-merta menyalahkan langkah tersebut, sebab ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan intervensi ekstrem.

    “Mungkin yang memang benar-benar sudah diberikan terapi, berbagai respon dari orang tua, lingkungan, sekolah, tapi kemudian tidak cukup memberikan perubahan perilaku, mungkin menjadi salah satu alternatif,” jelasnya.

    Sebagai alternatif, Hikmah juga mengusulkan opsi pendidikan berbasis spiritualitas seperti pesantren khusus yang dirancang untuk menangani anak-anak dengan masalah perilaku. Namun dia menyebutkan bahwa bukan sembarang pesantren bisa dijadikan rujukan.

    “Nah, yang alternatif lain bisa saja ke pesantren. Tapi ingat, pesantren yang dimaksud bukan pesantren biasa. Tapi pesantren yang menyediakan layanan bagi anak yang membutuhkan sentuhan untuk perubahan perilaku,” ujarnya.

    Menurutnya, perubahan perilaku pada anak tidak bisa instan. Dibutuhkan proses panjang dan sentuhan yang humanis, bukan ketakutan. Anak-anak harus didekati oleh orang yang mereka percaya, bukan ditakuti.

    “Karena merubah perilaku yang awalnya bermasalah jadi tidak bermasalah itu kan tidak serta-merta ya, membutuhkan proses pembiasaan yang luar biasa. Kemudian butuh sentuhan humanis dari orang-orang yang anak-anak percaya, bukan orang-orang yang ditakuti,” tambahnya.

    Meski begitu, Hikmah menolak untuk langsung menilai kebijakan Dedi Mulyadi sebagai keliru. Menurutnya, kebijakan apapun yang berangkat dari niat baik harus dinilai dari hasilnya secara objektif.

    “Kita kan belum tahu hasilnya. Coba kita tengok dulu hasilnya Pak Dedi Mulyadi itu seperti apa. Apakah anak-anak secara sporadis dimasukkan barak kemudian dapat gemblengan disiplin militer ini hasilnya bagus, terjadi perubahan tempo atau tidak, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

    Hikmah menegaskan, apapun metodenya, yang terpenting adalah pemerintah memberikan respons terhadap situasi yang semakin darurat, ketimbang hanya menjadi penonton.

    “Jadi saya memberikan Pak Dedi apresiasi dari sisi niat baiknya dalam memberikan respon. Terkait apakah respon ini baik atau tidak, nanti kita lihat ya. Apakah bisa memberikan dampak baik atau tidak,” tegasnya.

    Dia juga menyarankan agar kepala daerah lain, termasuk di Jawa Timur, tidak langsung meniru tanpa melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak. Menurutnya, pendekatan terhadap anak-anak harus tetap berlandaskan pada keunikan personal dan prinsip pemulihan, bukan sekadar efek kejut.

    “Tentu yang penting adalah asesmen, bahwa tidak semua anak diperlakukan sama,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Dubes Singapura Puji Jatim Tujuan Utama Investasi, Apa Kata Khofifah?

    Dubes Singapura Puji Jatim Tujuan Utama Investasi, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur sebagai tujuan utama investasi, bahkan terbesar kedua di Indonesia.

    Hal itu disampaikan saat melakukan pembahasan kerja sama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Keduanya sepakat untuk mempererat kerjasama terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan juga investasi.

    Terkait pendidikan Gubernur Khofifah mengatakan bahwa penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menjadi konsen Pemprov Jatim. Dan Singapura menjadi negara yang memiliki keunggulan SDM yang cukup kuat.

    Bahkan ketika Diklat PKN II yang diadakan BPSDM Jatim, Gubernur Khofifah sering menyampaikan bahwa terkait Global competitive less index, global talent index dan global inovation index, negara Singapura selalu unggul.

    “Singapura selalu ada di urutan teratas baik di tingkat ASEAN bahkan dunia,” kata Khofifah.

    Melihat tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di Singapura yang unggul , Khofifah pernah meminta izin Kepala LAN RI agar Diklat PKN II diberi kesempatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Singapura untuk belajar mengejar indeks inovasi maupun indeks kompetensi agar layanan publik di Jatim terus meningkat .

    “Bahkan ketika ada kompetisi dari Pemprov Jatim, pemenang kompetisi hadiahnya berupa studi banding ke Singapura untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi,” ungkapnya.

    Di sektor pendidikan yang juga berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah program yang sedang dibahas dengan Menko Perekonomian terkait pertukaran antar pekerja bidang teknologi yang rencananya diikuti sebanyak 1.000 pekerja.

    “Insya Allah Jatim dan Singapura sedang menyiapkan tim untuk pertukaran antarpekerja. Saya berharap, dari Jatim mendapat kuota tertentu sehingga anak muda Jatim memiliki kesempatan lebih besar, luas dan advance dalam penguatan di bidang teknologi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terdapat beasiswa ASEAN yang bisa diakses pelajar SMA di Jatim untuk melanjutkan studi selama kurang lebih 2 tahun di Singapura. Pertukaran pelajar untuk memberikan exposure melihat perspektif dari kedua negara.

    “Menjadi penting untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia di Jatim,” ungkapnya.

    Kemudian, di sektor kesehatan Khofifah mengatakan ada keberlanjutan kerjasama antara Jatim dan Singapura. Sebab, kata Khofifah, dulu ada Singapura International Foundation yang berkerjasama dengan 3 rumah sakit di Jatim, yakni RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji dan RSUD Saiful Anwar.

    “Insya Allah akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat agar MoU dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi para pengelola rumah sakit di daerah,” ungkapnya.

    Terkait investasi, Khofifah mengatakan Singapura merupakan investor terbesar di Jatim . Singapura, bagi Jatim menjadi bagian penting untuk membangun keberlanjutan, peningkatan dan kerjasama antara Pemerintah Jatim dengan Singapura dalam membangun investasi.

    “Insya Allah Juli akan ada investor Singapura datang ke Indonesia dan ke Jatim. Mudah-mudahan akan menjadi penguatan karena Singapura negara yang memberikan investasi nomor satu di Jatim,” tuturnya.

    Khofifah berharap, kerjasama antara Singapura dan Jatim terus berlanjut di beberapa sektor yang sudah dibahas.

    “Pertemuan yang sangat produktif dan tindaklanjut dengan tim teknis akan kita siapkan secepat mungkin,” tegasnya.

    Sementara itu, Dubes Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng mengungkapkan kebahagiaan karena disambut secara luar biasa oleh Provinsi Jatim.

    “Saya tidak pernah mendapat sambutan seperti ini. Jatim adalah daerah pertama yang saya kunjungi dan kesempatan untuk membahas berbagai potensi yang bisa dikerjasamakan,” ungkapnya.

    Setelah mendengar paparan Gubernur Khofifah serta mengetahui prioritas apa yang ingin ditekankan antara Singapura dan Indonesia khususnya Jatim disimpulkan beberapa hal, yakni investasi, pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesehatan.

    “Penjelasan yang sangat terstruktur. Terkait kualitas sumber daya manusia sangat penting karena ada bonus demografi di Indonesia maka perlu ditingkatkan kualitas SDM. Terus berevolusi menjadi lebih baik,” tuturnya.

    “Sedangkan investasi, cukup banyak perusahaan Singapura yang berinvestasi di Jatim. Juli kami mengundang investor Singapura melihat kondisi di Jatim karena Jatim investasi terbesar kedua di Indonesia,” imbuhnya.

    Selanjutnya, dalam mendukung agenda Provinsi Jatim, Ia mengatakan kerjasama antara Singapura dan Jatim sudah ada yang dijalankan dan dilanjutkan ke depannya, investasi, beasiswa pendidikan dan pertukaran pelajar dan pekerja serta kesehatan.

    “Isu kesehatan sangat penting untuk investasi kehidupan. Pertukaran tenaga medis Dokter dan paramedis perawat Indonesia ke Singapura untuk mendapatkan pelatihan. Begitu sebaliknya tim kesehatan di Singapura datang belajar ke Jatim,” jelasnya.

    “Semisal ada konsen khusus di bidang kesehatan dalam pengembangan SDM, Singapura terbuka dan membantu sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

    Selain itu, terkait pendidikan, visi Gubernur Khofifah dikatakannya sama dengan Singapura, yakni membawa anak-anak berprestasi karena ke depan mereka akan membantu perekonomian masing-masing negara.

    Termasuk membuka peluang penawaran beasiswa ASEAN, pertukaran pelajar dan pekerja di bidang teknologi agar memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan di perusahaan Singapura dan Jatim.

    “Terima kasih Ibu Gubernur menerima kami. Dan kami berharap bisa mengembangkan kerjasama ini yang lebih baik ke depannya,” tutupnya.

    Turut hadir dalam forum tersebut, Sekretaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Singapura Untuk Indonesia Alastair Loh, Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Singapura Untuk Indonesia Yang Kai Ting, Kepala Disperindag, Kepala BPSDM, dan Direktur RSUD Dr. Soetomo. [tok/beq]

  • Relokasi Pasar Hewan Maospati Siap Dieksekusi, Pemkab Magetan Anggarkan Rp650 Juta

    Relokasi Pasar Hewan Maospati Siap Dieksekusi, Pemkab Magetan Anggarkan Rp650 Juta

    Magetan (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan resmi memasukkan anggaran relokasi Pasar Hewan Maospati ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Relokasi ini dilakukan demi mendukung pengembangan wilayah Magetan barat, terutama dengan hadirnya Kampus Unesa 5 dan Stasiun Magetan di kawasan tersebut.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan, Sucipto, mengatakan bahwa aktivitas Pasar Hewan yang digelar setiap Pahingan kerap menimbulkan kemacetan hingga 4 kilometer. “Kelurahan Maospati juga mengusulkan agar Pasar Hewan Pahingan dipindahkan dan kawasan tersebut bisa dialihfungsikan untuk pengembangan UMKM dan pembangunan foodcourt karena dekat dengan kampus. Harapannya bisa menunjang aktivitas kampus dan memberdayakan pelaku UMKM di sekitar Maospati,” ungkapnya.

    Anggaran relokasi pasar mencapai Rp650 juta, sedangkan untuk pembangunan foodcourt direncanakan sebesar Rp570 juta. Sosialisasi kepada para pedagang telah dilakukan. Mereka menyatakan kesediaan pindah asalkan fasilitas di lokasi baru setara dengan fasilitas saat ini, termasuk kandang, tanah padat, pelindung, pohon peneduh, dan akses jalan.

    Tiga lokasi alternatif tengah dikaji untuk relokasi. Alternatif pertama di Totog Maospati, sebelah barat Puskesmas Maospati, menempati lahan milik Pemkab yang tidak termasuk LP2B atau LSD, meski masih terdapat sekitar 17 bangunan liar yang menunggu disposisi Bupati untuk ditertibkan. Alternatif kedua di belakang Puskesmas Maospati masih harus mendapatkan izin bebas LSD. Lokasi ketiga di belakang SMPN 1 Maospati juga menghadapi tantangan serupa dan diperkirakan memerlukan waktu tiga hingga enam bulan untuk perizinan.

    “Nota dinas sudah kami ajukan, sekarang tinggal menunggu hasil rapat pimpinan untuk menentukan lokasi final dari tiga alternatif tersebut. Pemilihan lokasi tidak ditentukan oleh kami, tetapi berdasarkan studi kelayakan dan keputusan rapat pimpinan,” jelas Sucipto.

    Perencanaan teknis proyek sudah tuntas. Apabila proses berjalan lancar dan finalisasi lokasi dilakukan bulan Juni, pembangunan ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Proyek foodcourt akan menyusul dengan durasi pengerjaan yang sama. Seluruh proyek ditargetkan selesai sebelum akhir 2025.

    Lahan di barat Puskesmas Maospati disiapkan seluas 8.000 meter persegi, jauh lebih luas dari Pasar Hewan saat ini yang hanya 3.800 meter persegi. “Sebetulnya kami hanya butuh sekitar 3.000 meter persegi saja. Jadi kalau pun bangunan liar belum ditertibkan semua, tidak terlalu menjadi hambatan. Tapi, kekhawatiran kami adalah kalau tidak ditertibkan sekarang, nanti setelah pasar jadi mereka enggan pindah. Saat ini kami masih menunggu disposisi pimpinan,” pungkas Sucipto. [kun]

  • DPRD Surabaya Soroti Banjir Semolowaru Elok, Anggaran Rp55 M Terancam Tertunda

    DPRD Surabaya Soroti Banjir Semolowaru Elok, Anggaran Rp55 M Terancam Tertunda

    Surabaya (beritajatim.com) – Keluhan warga Semolowaru Elok terkait banjir yang kembali terjadi meski hujan tidak terlalu deras mendapat perhatian serius dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti lambatnya realisasi solusi permanen yang sudah dirancang, salah satunya pembangunan rumah pompa dan saluran air di kawasan Gereja Betani.

    Menurut Aning, proyek senilai Rp55 miliar tersebut seharusnya sudah mulai dikerjakan pada April atau Mei 2025. Namun, karena keterbatasan anggaran, pelaksanaannya kembali tertunda.

    “Bahkan rencananya di Mei/April itu sudah dibangun, namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, di PU sendiri sudah terealisasi Rp465 miliar pada tahun ini, masih pada awal menuju pertengahan tahun 2025 itu sudah terealisasi,” ungkap Aning, Kamis (15/5/2025).

    Ia menyebut, Pemkot Surabaya harus segera mencari inovasi dan terobosan untuk mengatasi persoalan banjir, terutama saat kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil.

    “Pemerintah kota dalam kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja harus betul-betul memikirkan inovasi dan kreasi untuk mengatasi banjir di Kota Surabaya,” tegas politisi PKS itu.

    Aning mengungkapkan bahwa kawasan Semolowaru bersama empat kelurahan lainnya sebenarnya sudah masuk dalam skema pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun, jika anggaran Rp55 miliar kembali tertunda, warga akan terus menghadapi ancaman banjir saat hujan datang.

    “Sehingga besar kemungkinan anggaran Rp55 miliar untuk menyelesaikan banjir di Semolowaru Elok dan tiga kelurahan lainnya akan tertunda lagi,” katanya.

    Sebagai langkah sementara, Aning mendorong Pemkot Surabaya untuk segera melakukan tindakan cepat yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya perbaikan drainase, normalisasi saluran air, hingga penempatan pompa portabel di titik-titik rawan genangan.

    “Nah ini tentunya pemerintah kota harus memberikan solusi jangka pendek sehingga banjir tidak lagi meresahkan warga,” tutupnya.

    Sebelumnya, warga Semolowaru Elok, Marko Savana, mengeluhkan genangan air yang muncul bahkan saat hujan hanya mengguyur sebagian kawasan Surabaya Timur. Ia menilai buruknya sistem drainase dan posisi jalan yang sejajar dengan rumah sebagai penyebab utama banjir.

    Warga berharap agar penanganan tidak hanya mengandalkan proyek jangka panjang, melainkan juga aksi nyata di lapangan yang bisa segera mengurangi dampak banjir. [asg/beq]

  • DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    Malang (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengungkapkan bahwa kesiapan venue pertandingan yang tersebar di Kabupaten Malang telah mencapai 90 persen. Total ada 31 venue yang disiapkan untuk digunakan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

    “Ada 31 venue yang ada di Kabupaten Malang. Itu nanti akan kita cek kesiapannya di lapangan. Dari 31 venue itu tadi disampaikan sudah 90 persen kesiapannya,” ujar Zia, Kamis (15/5/2025).

    Zia yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa anggaran dan bonus bagi atlet berprestasi telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses pencairan bonus, agar tidak mengganggu konsentrasi atlet.

    “Tadi kita sampaikan untuk Cabor-Cabor jangan disibukkan dengan administrasi, biar mereka bertanding. Siapkan SDM yang mendampingi Cabor untuk urusan administrasi,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti minimnya promosi dan sosialisasi terkait Porprov Jatim IX 2025. Untuk itu, pihaknya mendorong Dispora dan KONI agar menggandeng pihak swasta, termasuk pengelola hotel dan penyedia akomodasi, untuk turut menyemarakkan ajang olahraga ini.

    “Kita berharap kerjasama dengan pihak hotel, agar jingle atau spanduk Porprov itu dipasang, biar Kabupaten Malang itu jadi tuan rumah beneran. Mulai masuk Kabupaten Malang pun harus tahu bahwa ada Porprov,” tegas Zia.

    Sebagai informasi, Porprov Jatim IX 2025 akan digelar pada 28 Juni hingga 5 Juli. Opening ceremony akan berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang, sementara closing ceremony dijadwalkan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang akan menjadi tuan rumah bersama Kota Malang dan Kota Batu. [yog/beq]