Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Angka Kecelakaan di Tuban Tembus 337 Kejadian, Ini Pesan Satlantas

    Angka Kecelakaan di Tuban Tembus 337 Kejadian, Ini Pesan Satlantas

    Tuban (beritajatim.com) – Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tuban selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2025 sebanyak 337 kasus, Jumat (16/05/2025).

    Menurut Kanit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Tuban, IPDA Eko Sulistiono, bahwa data tersebut jika mengacu pada tahun 2025 selama 5 bulan turun sekitar 5,6%.

    “Meski begitu, kami selalu mengingatkan kepada pengendara dan pengguna jalan lainnya untuk selalu mematuhi rambu-rambu lintas,” ujar Eko sapanya.

    Lanjut, dari jumlah itu, yang paling mendominasi peristiwa kecelakaan yakni pengendara roda dua. “Ada beberapa faktor, selain tidak mematuhi rambu lalu lintas juga sering kali tidak memakai helm,” terang Eko.

    Masih kata Eko, wilayah Kabupaten Tuban ini merupakan jalur yang rawan kecelakaan karena jalan Pantura yang lurus sepanjang puluhan kilometer. Sehingga, pihaknya selalu menekankan agar berhati-hati dan taati aturan lalu lintas.

    “Kami berpesan untuk selalu berhati-hati, gunakan helm, tidak bermain handphone saat berkendara,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Antangin Bromo KOM 2025 Kembali Digelar, Ribuan Pesepeda Tantang Diri di Tanjakan ‘Halu’ Gunung Bromo!

    Antangin Bromo KOM 2025 Kembali Digelar, Ribuan Pesepeda Tantang Diri di Tanjakan ‘Halu’ Gunung Bromo!

    Surabaya (beritajatim.com) – Event sport tourism tahunan yang menjadi ikon bersepeda di Jawa Timur, Antangin Bromo KOM 2025 kembali digelar pada Sabtu, 17 Mei 2025. Ajang ini menjadi magnet besar bagi para pencinta olahraga sepeda, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Sebanyak hampir 1.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia dan 19 negara berkumpul di Surabaya untuk memulai perjalanan menuju kawasan Gunung Bromo. Dengan jarak tempuh sejauh 94,5 km hingga mencapai Puncak Wonokitri, event ini menjadi tantangan tersendiri yang penuh adrenalin.

    Founder Main Sepeda, Azrul Ananda, mengungkapkan bahwa Gunung Bromo selalu memiliki daya tarik luar biasa bagi para pesepeda. Medan yang sulit ditebak dan jalur menanjak yang terus menerus membuat pengalaman gowes terasa “halu”, karena menguji mental dan ketahanan fisik peserta.

    “Di Bromo ini magic karena setiap jalur ini bisa buat kita halu karena jalannya itu tidak bisa ditebak, kadang terlihat lurus padahal itu tanjakan, kadang terlihat itu tanjakan. Jadi tidak semua feelingnya sama dan itu dibutuhkan ketahanan yang kuat karena sepanjang 25 km kita nonstop tanjakan,” cerita Azrul, Jumat (16/5/2025).

    Para peserta berasal dari 113 kota dan 26 provinsi di Indonesia, tergabung dalam 302 komunitas sepeda. Kehadiran warga negara asing dari 19 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, hingga Kolombia turut menambah kemeriahan Antangin Bromo KOM 2025.

    “Rata-rata para peserta juga sudah mengikuti Bromo KOM lebih dari tiga kali. Dan salah satunya cyclist muda yang akan turun di Antangin Bromo KOM 2025 adalah Euric Fadhilah. Pembalap 17 tahun asal Malang itu sudah dua kali mengikuti Bromo KOM. Ada juga dua cyclist perempuan yang masih berumur 16 tahun akan menjalani debutnya di Antangin Bromo KOM 2025,” imbuh Azrul.

    Salah satu hal unik dari Bromo KOM yang paling dinantikan para peserta adalah sajian khas bernama tempurangin. Minuman ini merupakan perpaduan teh hangat dan Antangin JRG yang diseduh untuk menghangatkan tubuh. Tempurangin menjadi favorit baik di pitstop maupun saat peserta mencapai garis finis.

    Dengan tantangan ekstrem dan atmosfer yang hangat antar peserta, Antangin Bromo KOM 2025 terus membuktikan diri sebagai ajang sepeda tanjakan paling bergengsi di Indonesia, sekaligus mendukung geliat sport tourism di Jawa Timur. [way/ian]

  • BEC 2025 Usung Tema Ritual Ngelukat, Peserta akan Subsidi Senilai Rp1.5 Juta

    BEC 2025 Usung Tema Ritual Ngelukat, Peserta akan Subsidi Senilai Rp1.5 Juta

    Banyuwangi – (beritajatim.com) – Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) akan kembali digelar sebagai salah satu event kebanggaan Bumi Blambangan. Tahun ini, BEC dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025 dengan mengusung tema “Ngelukat: Usingnese Traditional Ritual”.

    Tema ini mengangkat filosofi dan tahapan penting dalam kehidupan masyarakat Using, seperti Selapan, Mudun Lemah, Sunatan, Lamaran, Pengantin, Mitoni, hingga Semoyo Buyut.

    Berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari demi menyukseskan perhelatan budaya tahunan ini. Salah satunya adalah proses seleksi peserta yang dilaksanakan melalui serangkaian audisi di empat zona berbeda.

    Audisi pertama berlangsung pada Selasa (6/5/2025) lalu di Kantor Kecamatan Srono, dilanjutkan dengan tahapan seleksi berikutnya pada 7 Mei 2025 di Kantor Kecamatan Bangorejo, 8 Mei 2025 di Kantor Kecamatan Genteng, dan berakhir pada 14 Mei 2025 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi.

    Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar, Ainur Rofiq, menyampaikan bahwa BEC 2025 menargetkan 100 peserta. Setiap peserta yang lolos audisi akan memperoleh subsidi pembuatan kostum sebagai bentuk dukungan dari penyelenggara.

    “Tahun ini kami akan memberikan subsidi kostum kepada peserta yang lolos audisi. Masing-masing peserta akan mendapatkan subsidi senilai Rp 1.500.000. Jadi kami harap peserta secara kreatif bisa membuat desain kostum yang menarik,” kata Rofiq.

    Selama proses audisi, peserta dinilai berdasarkan beberapa kriteria utama. Seperti penampilan menarik, tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita, serta kemampuan dasar dalam bidang tari dan modelling. Penilaian juga mencakup catwalk, tari dasar, fashion dance, serta ekspresi peserta.

    Menariknya, tahun ini BEC kembali masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pengakuan ini semakin menegaskan posisi BEC sebagai salah satu event unggulan berskala nasional yang tak hanya menampilkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata luar daerah.

    “Dengan persiapan matang dan antusiasme masyarakat yang tinggi, Banyuwangi Ethno Carnival 2025 diprediksi akan kembali menjadi magnet pariwisata yang memukau serta memperkuat identitas budaya Banyuwangi di mata nasional maupun internasional,” jelas Rofiq. [tar/ian]

  • Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Madiun (beritajatim.com) – Dunia politik Jawa Timur kehilangan salah satu tokoh muda terbaiknya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, meninggal dunia pada Jumat (16/5/2025) petang. Ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Soedono Madiun akibat penyakit liver yang dideritanya.

    Putra dari politisi senior Kota Madiun, Kokok Raya, ini dikenal luas di kalangan politisi dan masyarakat sebagai sosok yang ramah serta rendah hati. Kepergian Andi memunculkan duka mendalam, baik di internal partai maupun di tengah masyarakat. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Politikus PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Andi Raya.

    “PDI Perjuangan berduka, kehilangan kader muda sekaligus anak tokoh dan senior partai. Kami semua merasa sangat kehilangan. Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Deni.

    Andi Raya adalah adik dari mantan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri. Karier politiknya terbilang cemerlang. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Madiun periode 2019–2024, dan kembali terpilih sebagai legislator dalam Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Andi dikenal sebagai pehobi motor besar Harley Davidson, dan kerap menggelar acara amal bersama rekan komunitas.

    Jenazah Andi disemayamkan di rumah duka di Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Pagu, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Sabtu (17/5/2025) pukul 10.30 WIB. [fiq/ian]

  • Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Kejar Target 31 Mei, Bondowoso Genjot Koperasi Merah Putih, Baru 6 dari 209 Desa Terbentuk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menggenjot percepatan pembentukan koperasi desa (Kopdes) merah putih di seluruh wilayahnya.

    Hingga pertengahan Mei 2025, baru 6 dari 209 desa yang berhasil menggelar musyawarah desa (Musdes) pembentukan Kopdes.

    Padahal, pemerintah pusat menargetkan seluruh desa sudah terbentuk koperasinya paling lambat 31 Mei 2025.

    Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menetapkan batas akhir pembentukan Kopdes merah putih pada 31 Mei 2025.

    Namun di Bondowoso, hingga Jumat (16/5/2025), baru 6 desa di 3 kecamatan yang sudah melaksanakan Musdes dan membentuk koperasi.

    Plt Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Nunung Setyaningsih melalui Kabid Koperasi, Navi Setiawan menjelaskan beberapa hal.

    Hingga saat ini, baru Desa Kemuningan dan Gentong di Kecamatan Taman Krocok; Desa Tanahwulan dan Sumberpakem di Kecamatan Maesan; serta Desa Gadingsari dan Jeruksoksok di Kecamatan Binakal yang telah Musdes.

    “Rencana kami dengan DPMD, pembentukan akan dipacu lebih cepat. Targetnya pagi dan sore minimal tiga desa. Jadi minimal enam desa per hari,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Kamis (15/5/2025) malam.

    Namun, ia mengakui pelaksanaan belum optimal karena kesiapan jadwal dari desa-desa masih belum seragam.

    Hanya tiga kecamatan yang sudah menyatakan siap pekan ini yakni Taman Krocok, Maesan dan Binakal. DPMD akan memetakan kesiapan desa-desa lainnya, agar mulai Senin (19/5/2025) setidaknya bisa dibentuk enam Kopdes per hari.

    Diskoperindag awalnya menargetkan pembentukan koperasi di 46 desa, lalu meningkat menjadi 50 desa.

    Target realistis tersebut ditetapkan karena dari total 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso, pembentukan di seluruh desa butuh waktu yang panjang. Meski begitu, Navi menyebut banyak desa yang antusias ingin membentuk Kopdes.

    “Kami sudah siapkan pilot project di 2 desa per kecamatan. Jadi setidaknya pada 12 Juli nanti, akan ada desa percontohan yang masing-masing memiliki 6 gerai usaha. Launching nasional akan dilakukan pada tanggal itu,” katanya.

    Fokus Unit Usaha Diserahkan ke Desa

    Soal bentuk usaha koperasi, Diskoperindag menyerahkan sepenuhnya ke potensi dan kemampuan masing-masing desa.

    Unit usaha bisa berupa agen LPG 3 kg, kios pupuk bersubsidi, toko swalayan, hingga apotek sederhana. Saat ini, enam Kopdes yang telah terbentuk masih bersifat umum. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan usaha dan permodalan.

    “Kami menargetkan Kopdes di Bondowoso ini minimal bisa menjadi penyalur pupuk dan LPG 3 kg, sesuai arahan Gubernur,” imbuh Navi.

    Potret Koperasi di Bondowoso: Simpan Pinjam Mendominasi

    Hingga akhir 2024, terdapat 975 koperasi aktif di Bondowoso. Mayoritas adalah koperasi simpan pinjam, mencakup sekitar 95 persen dari total koperasi yang ada.

    Namun, hanya sekitar 200 koperasi yang dinyatakan sehat. Selebihnya tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga mengalami macet usaha.

    “Simpan pinjam adalah sektor berisiko tinggi. Kalau tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan analisa usaha yang baik, akan menimbulkan pinjaman macet,” jelas Navi.

    Fenomena maraknya koperasi non-aktif ini sebagian besar disebabkan koperasi yang berdiri hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah di era 1994–2000. Namun tidak mampu bertahan karena lemahnya pengelolaan dan modal terbatas.

    Saat ini, Diskoperindag tengah menyusun rencana pembubaran koperasi non-aktif. Akan tetapi, proses tersebut cukup panjang karena melibatkan usulan dari anggota atau pemerintah, dan harus melalui verifikasi kementerian.

    Tiga koperasi yang mengajukan pembubaran sejak 2015 pun belum mendapat SK pembubaran hingga kini.

    Kontribusi ke PDRB Hanya 1,24 Persen

    Meski jumlah koperasi cukup banyak, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bondowoso masih tergolong kecil, hanya sekitar 1,24 persen. Total volume usaha koperasi di 2024 tercatat sekitar Rp 328 miliar.

    “Kecilnya kontribusi ini karena mayoritas koperasi kita masih pada tahap simpan pinjam. Usaha lain masih minim,” kata Navi.

    Strategi DPMD: 1 Kecamatan 1 Desa Lokus

    Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso juga ikut tancap gas. Plt Kepala DPMD Aries Agung Sungkowo melalui Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Lukman Zafata mengurainya.

    Lukman mengatakan, pihaknya menerapkan strategi pendampingan satu kecamatan satu desa sebagai lokus percontohan.

    “Kita sudah membentuk tim yang akan bekerja pagi dan siang. Senin dan Selasa (19–20 Mei), lima tim akan mendampingi pembentukan Kopdes di lima desa pada pagi hari dan lima desa lagi pada siang harinya. Jadi total 20 desa di 20 kecamatan selama dua hari,” terangnya.

    Sedangkan 3 kecamatan lainnya (Bondowoso punya 23 kecamatan), sudah terbentuk Kopdes. Di antaranya Taman Krocok (14/5/2025), Maesan (15/5/2025) dan Binakal (16/5/2025).

    Dalam rangka percepatan itu, DPMD Bondowoso mengundang seluruh camat untuk rapat bersama menentukan pemetaan desa lokus prioritas di masing-masing kecamatan, Jumat (16/5/2025) sore.

    DPMD memastikan bahwa musdes akan terus berjalan, baik yang dijadwalkan maupun yang inisiatif langsung dari kecamatan.

    “Kita yang mendampingi setidaknya pembentukan 23 kopdes. Setelah itu camat, pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) yang bergerak agar 31 Mei nanti semua desa di Bondowoso sudah terbentuk Kopdes,” urainya. (awi/ian)

  • Banjir Landa Sumenep, Dinas PU Bina Marga Sebut Drainase Buruk

    Banjir Landa Sumenep, Dinas PU Bina Marga Sebut Drainase Buruk

    Sumenep (beritajatim.com) – Banjir di beberapa lokasi di Sumenep pada Selasa (13/05/2025) dinilai akibat buruknya drainase di beberapa titik, terutama di wilayah Kota Sumenep.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep, Eri Susanto mengakui bahwa perlu ada perbaikan dan pelebaran drainase di beberapa titik, terutama di kawasan Kota Sumenep.

    “Drainase di Patean ini memang perlu diperlebar. Kemudian di Jl. Trunojoyo, drainasenya perlu perbaikan. Lalu saluran ke selatan memang harus segera dituntaskan,” katanya, Jumat (16/05/2025).

    Ia mengungkapkan, pada 2018 pihaknya sudah melakukan survei untuk mengatasi banjir di kawasan kota. Dari hasil survei, ternyata saluran di jl lingkar timur, di bawah jembatan daerah Perumahan Satelit tercatat minus 30 dari laut.

    “Artinya apa? Ketika air pasang, maka air tidak bisa masuk ke laut dan meluap. Ini yang menyebabkan di kawasan itu sering terjadi banjir,” terangnya.

    Menurut Eri, sekarang ini sudah saatnya di kawasan Kota Sumenep dibangun ‘bozem’ (tempat penampungan air), atau waduk lapangan (bendali: bendungan pengendali banjir).

    “Ini merupakan upaya mengatasi banjir di kawasan perkotaan. Harus ada tempat penampungan air,” ujarnya.

    Namun ia menyadari bahwa untuk mewujudkan rencana itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil. Karena itu, sementara untuk solusi jangka pendek dalam mengatasi banjir di kawasan perkotaan selain perbaikan tanggul Sungai Kebunagung adalah pembersihan dan perbaikan drainase.

    “Untuk solusi jangka panjang memang harus dibangun bozem. Di kawasan kota, kemudian juga di Sendir Lenteng. Itu perlu bozem yang besar. Nantilah sambil kita cari anggaran ke pusat,” tuturnya.

    Pada Selasa (13/05/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kebunagung. Air pun meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi.

    Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi itu diperparah dengan pasangnya air laut, sehingga menambah ketinggian banjir di Sumenep. (tem/ian)

  • BNPB Gelontorkan Rp2,1 Miliar, Lelang Perbaikan Jembatan di Sampang Belum Ada Kejelasan

    BNPB Gelontorkan Rp2,1 Miliar, Lelang Perbaikan Jembatan di Sampang Belum Ada Kejelasan

    Sampang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan rekonstruksi jembatan poros penghubung dua Desa Daleman dan Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, hingga kini masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

    Kenapa demikian, berdasarkan laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lelang pembangunan jembatan di Desa setempat belum diumumkan.

    Padahal kondisi jembatan saat ini sangat dikhawatirkan. Sebab, papan kayu di atas kanal besi sudah banyak yang berlubang sehingga menghawatirkan para warga yang melintas.

    “Menurut saya sangat membahayakan sekali kondisi seperti ini,” ujar Muhammad pemuda setempat, Jumat (16/5/2025).

    Pihaknya berharap jembatan ini bisa segera diperbaiki secara permanen atau diberi bantuan kayu sembari menunggu rekonstruksi jembatan dilaksanakan.

    “Apalagi alasannya tidak diperbaiki, sebab pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan anggaran senilai Rp2.186.500.000,” imbuhnya

    Sementara Kalaksa BPBD Sampang Candra Romadoni Amin tetap optimis bahwa jembatan tersebut akan di bangun tahun ini. Sebab, anggaranya sudah ada di rekening Daerah.

    “Selain itu, kami sudah serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan terhadap Barjas. Selanjutnya, terkait jembatan tersebut ada di Barjas semua. Tapi kami pastikan akan dibangun tahun ini,” tuturnya.

    Sementara Pengelola Barang dan Jasa Setkab Sampang, Siti Fahriyah menjelaskan untuk paket jembatan itu sudah masuk ke pokja beberapa hari lalu dan sudah direview, akan tetapi ada beberapa yang harus dilengkapi.

    Pokja masih harus mengecek kembali apakah benar BPBD sudah melengkapi atau masih belum, karena kami cek memang ada sebagian yang sudah di perbaiki tanggal 3 Mei kemarin.

    “Jadi Pokja masih belum bisa melayangkan paket tersebut hari ini atau dalam waktu dekat,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebuah upaya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas yang tengah dirumuskan.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/5/2025). Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

    Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa Ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

    Ia juga memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional.

    “Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka,” ucapnya.

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel.

    Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah. “Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif,” papar H. Subandi.

    Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo, H.Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harapkan, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami, kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo kedepannya dan berkelanjutan,” harapnya.

    Melalui audiensi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.

    Ke depannya, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang telah direncanakan. (isa/but)

  • Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur mengambil langkah tegas terhadap mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Bonie Laksmana, setelah gugatan perlawanan yang diajukan Bonie atas permohonan eksekusi ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

    Keputusan tersebut membuka jalan bagi DPD Partai Demokrat Jatim untuk menempuh upaya hukum melalui pengiriman somasi terhadap Bonie.

    Dalam surat somasi yang dilayangkan pada 10 Mei 2025 dan kemudian diikuti oleh somasi kedua pada 14 Mei 2025, DPD Demokrat Jatim menyatakan keberatan atas tindakan Bonie yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tindakan Bonie mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Partai Demokrat merupakan bentuk pengingkaran terhadap ketentuan internal partai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Kami menilai tindakan sdr. Bonie Laksmana merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi partai dan putusan Mahkamah Partai yang telah final dan mengikat,” tegas Kuasa Hukum DPD Demokrat Jatim, Zaenal Fandi sebagaimana tercantum dalam surat somasi.

    DPD Demokrat Jatim menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 80/SK/DPP.PD/DPC/II/2023, Bonie telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris dan tidak lagi memiliki kewenangan bertindak atas nama organisasi.

    Pemberhentian tersebut telah sesuai prosedur dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menyatakan keputusan itu sah.

    Somasi tersebut juga menyebutkan bahwa Bonie telah bertindak seolah-olah masih sebagai bagian dari pengurus partai, bahkan mengajukan perlawanan hukum atas permohonan eksekusi tanpa legal standing.

    DPD Demokrat Jatim menyatakan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

    “Apabila dalam waktu 4×24 jam sejak surat ini diterima tidak ada itikad baik dari sdr. Bonie Laksmana, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi peringatan dalam somasi kedua yang dilayangkan Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim.

    Somasi kedua dan terakhir dilayangkan untuk menindaklanjuti somasi pertama No: 29/ BHPP-JATIM/ V/2025, tertanggal 10 Mei 2025. Ini karena belum ada jawaban dan/atau tanggapan dari Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, untuk segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292. Atas Nama: Ignatius Soenardh kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur.

    “Untuk itu, dalam waktu empat hari sejak surat somasi kedua dan terakhir ini kami tandatangani Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA belum juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama: Ignatius Soenardh tersebut maka dengan sangat terpaksa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur akan menempuh upaya hukum pidana kepada Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Zaenal dalam surat somasi kedua tersebut. (tok/ian)

  • Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah meluncurkan layanan internet gratis bernama SI RIZKI (Sarana Internet Gratis Kabupaten Blitar). Ini merupakan program yang menghadirkan layanan internet gratis bagi warga.

    Layanan internet gratis ini kini sudah ada di 351 titik se-Kabupaten Blitar. Lokasinya ada di fasilitas umum (fasum), kantor pemerintahan, desa, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, menjelaskan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Blitar dalam memperluas akses digital sekaligus mendorong literasi teknologi masyarakat.

    “Layanan ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk membangun ekosistem digital inklusif. Kami ingin internet tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi menjadi alat pendukung pendidikan, UMKM, dan layanan publik bagi seluruh masyarakat,” ungkap Herman Widodo, Jumat (16/05/2025).

    SI RIZKI telah tersebar di 33 titik fasum/fasos terdiri dari 11 perangkat daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan, 220 desa, 24 puskesmas, dan 46 UPT SMP. Layanan internet yang diberikan pun cukup prima dan bisa diakses dengan radius 10 meter dari penanda (signage) yang dipasang di lokasi.

    Sebelumnya, layanan serupa telah sukses diuji coba di RTH Kanigoro, Taman Sukarni, dan RTH Wlingi. Untuk memastikan keberlanjutan, Diskominfotiksan akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala bersama perangkat daerah terkait.

    “Jika respons masyarakat positif, kami terbuka menambah titik akses,” imbuhnya.

    Peluncuran SI RIZKI berbarengan dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti ribuan guru, tenaga kependidikan, dan karyawan Pemkab Blitar. Acara ini sekaligus meresmikan komunitas olahraga Korpri sebagai upaya meningkatkan kesehatan ASN dan solidaritas.

    Kehadiran SI RIZKI diharapkan memudahkan akses informasi, pembelajaran daring, dan pemasaran produk UMKM. Bagi pelajar di daerah terpencil, layanan ini juga diharapkan mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemkab Blitar menegaskan, kolaborasi antara peningkatan infrastruktur digital dan pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi kunci percepatan transformasi daerah. (owi/ian)