Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Gus Qowim Ajak Lestarikan Jembatan Lama Kota Kediri Lewat Pembersihan Sampah dan Event Budaya

    Gus Qowim Ajak Lestarikan Jembatan Lama Kota Kediri Lewat Pembersihan Sampah dan Event Budaya

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga dan melestarikan cagar budaya, termasuk Jembatan Lama yang menjadi ikon Kota Kediri. Ajakan tersebut disampaikan saat memantau langsung kegiatan pembersihan tumpukan sampah di pilar Jembatan Lama pada Rabu (21/05/2025).

    “Alhamdulillah hari ini kami bisa ambil bagian untuk menjaga salah satu peninggalan yang luar biasa di Kota Kediri yakni Jembatan Lama. Jadi pilar-pilar jembatan ini banyak tumpukan sampah setelah terjadi banjir. Ini segera kita bersihkan untuk menjaga Jembatan Lama agar tekanan sampah dan air ini tidak membuat pilar rusak,” ujarnya.

    Menurut pria yang akrab disapa Gus Qowim tersebut, pembersihan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian struktur jembatan, namun juga bagian dari upaya pencegahan banjir. Mengingat kondisi cuaca yang akhir-akhir ini cukup ekstrem, kegiatan bersih-bersih ini akan dilakukan secara rutin ke depannya.

    “MasyaaAllah tadi kami lihat besi-besinya juga masih bagus. Makanya ini harus benar-benar kita jaga. Karena ini salah satu ikon Kota Kediri,” ungkapnya.

    Gus Qowim juga berencana menggelar event khusus di kawasan Jembatan Lama sebagai upaya promosi terhadap keberadaan cagar budaya berusia 156 tahun tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan Jembatan Lama perlu dikenalkan kepada masyarakat luas agar nilai sejarahnya tidak terlupakan.

    “Nanti kegiatannya bagaimana akan kita lakukan kajian dulu. Mengingat Jembatan Lama ini sudah lama berdiri tentu tidak bisa memuat alat berat. Seperti pembersihan ini saja dilakukan secara manual karena memang dipikirkan kondisi jembatannya,” imbuhnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat, terutama para pemancing yang kerap berkumpul di area Jembatan Lama pada malam hari, untuk berhati-hati dalam membuang puntung rokok. Pasalnya, struktur kayu pada jembatan ini mudah terbakar dan sangat rentan terhadap kerusakan.

    “Untuk teman-teman mancing mania monggo kalau mau memancing namun diperhatikan saat membuang puntung rokok. Harus hati-hati karena kondisi kayunya mudah terbakar. Jangan sampai terjadi kerusakan di Jembatan Lama akibat kebakaran,” pungkasnya.

    Pembersihan di pilar Jembatan Lama dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Kediri, Jasa Tirta, Dinas PUPR Kota Kediri, dan DLHKP Kota Kediri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kalaksa BPBD Joko Arianto, perwakilan Disbudparpora, serta sejumlah pihak terkait lainnya. [nm/beq]

  • Gus Qowim Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Merk Tahun 2025

    Gus Qowim Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Merk Tahun 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Merek Tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (21/05/2025). Narasumber yang dihadirkan dari Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur dan Desainer Grafis dari CV. Padangpadi.

    “Terima kasih pada panjenengan yang secara tidak langsung telah berdedikasi menggerakkan perekonomian Kota Kediri. Seberapapun skala usaha Bapak Ibu baik masih mikro, kecil, maupun menengah hal itu tentu sangat berharga. Karena panjenengan juga membuka lapangan kerja bagi sesama masyarakat,” ujarnya.

    Gus Qowim mengungkapkan saat ini jumlah pelaku usaha sektor perdagangan dan perindustrian Kota Kediri bertambah sangat signifikan. Sesuai data dari Disperdagin Kota Kediri, per tahun 2024 terdapat 15.154 pelaku industri yang mana 9.437 pelaku industri diantaranya masuk dalam bidang makanan dan minuman. Namun jika ditelisik lebih jauh, sayangnya masih 226 pelaku usaha yang melanjutkan pada tahap pendaftaran hak merk. Ini selisih angka yang sangat jauh.

    Sedangkan seperti yang pernah ada di beberapa berita, tidak sedikit kasus berkaitan dengan sengketa merk dagang. Misalnya klaim nama merk milik pihak A, atau logo yang mirip dengan pihak B. Bahkan baru-baru ini ramai ada kasus sengketa resep masakan. “Bisa dibayangkan jika sudah terjadi sengketa pasti cukup melelahkan bagi para pelaku usaha. Untuk membagi perhatian antara menjalankan bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang ada,” ungkapnya.

    Sebagai upaya sedia payung sebelum hujan, maka Pemkot Kediri memberi perhatian serius pada para pelaku usaha agar tetap bisa kompetitif di pasar lebih luas. Tentu dengan perasaan aman dan nyaman tanpa khawatir dengan merk yang dimiliki. Salah satunya melalui sosialisasi sertifikasi hak merk, yang didalamnya akan berisi penjelasan dari Kemenkum Jawa Timur. Terkait pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta praktisi desain grafis untuk pembuatan logo merk.

    Hal ini sejalan dengan program Sapta Cita yakni Produktif, Kreatif dan Inovatif. Terutama untuk mendorong pengembangan UMKM. “Saya harap kesempatan hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ikuti secara seksama dan lengkapi seluruh dokumen legalitas usaha utamanya yang berkaitan fasilitasi pendaftaran merk gratis ini. Karena nantinya hak perlindungan merk ini akan diberikan selama 10 tahun pada pemilik,” jelas Gus Qowim.

    Wakil Wali Kota Kediri menambahkan apabila pelaku usaha sudah terdaftar dengan tampilan yang menarik, tentu akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas branding produk. Konsumen juga semakin yakin untuk membeli produknya. Upaya dari Pemkot Kediri ini dapat mengangkat value dan daya saing produk lokal Kota Kediri.

    “Tentu untuk mewujudkan Kota Kediri maju dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan. Sehingga roda perekonomian Kota Kediri semakin baik dan Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni) bisa terwujud,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Kediri bersama Ketua Dekranasda Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin dan Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani secara simbolis menyerahkan sertifikat hak merk kepada pelaku usaha. Di acara ini, juga terdapat pelayanan NIB dari DPM PTSP.

    Turut hadir, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, Perwakilan Kementerian Hukum Provinsi Kanwil Jatim Didik Prihantoro, Desainer Grafis dari CV. Padangpadi Studio Rony Setiyawan, dan para pelaku usaha Kota Kediri. [nm/ted]

  • Hanya Tersedia Rp2 Miliar, Pupuk Gratis Tembakau di Bondowoso Baru Dipenuhi 20 Persen

    Hanya Tersedia Rp2 Miliar, Pupuk Gratis Tembakau di Bondowoso Baru Dipenuhi 20 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) — Program pupuk gratis untuk komoditas tembakau di Bondowoso saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan mulai didistribusikan pada akhir Mei atau awal Juni 2025.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan bahwa program ini merupakan langkah awal yang diambil di tengah keterbatasan anggaran dan regulasi baru.

    “Pupuk gratis untuk tembakau ini sedang dalam tahapan. Akhir bulan ini atau awal Juni sudah mulai distribusi. Karena ini regulasi baru, jadi belum ada mitigasi risiko. Resistensinya juga tinggi,” ujar Hendri, Rabu (21/5/2025).

    Dijelaskan Hendri, kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp 30 miliar. Namun, yang tersedia dan bisa dialokasikan hanya Rp 2 miliar atau sekitar 20 persen dari kebutuhan.

    “Ini tahap efisiensi. Tapi Pak Bupati sudah membuka pintu, jadi sudah ada rekeningnya dulu. Tahun depan tinggal diisi. Sudah ada posnya,” terangnya.

    Menurut Hendri, langkah ini menunjukkan komitmen Bupati Bondowoso dalam mendukung sektor pertanian meski dalam kondisi efisiensi anggaran.

    Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami situasi fiskal ini dan tidak terlalu berharap berlebih.

    “Pak Bupati masih bisa mengalokasikan di tengah efisiensi. Tapi jangan berharap banyak. Termasuk untuk asuransi tani (astani), kita siapkan untuk 120 hektare. Semua sudah mulai disiapkan,” tambahnya.

    Hendri juga menegaskan bahwa 13 program unggulan Bupati di sektor pertanian akan dipastikan berjalan di tahun ini. Jika ke depan anggaran masih kurang, Bupati disebut telah siap untuk menambah dukungan. (awi/ted)

  • Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi pembicara dalam lokakarya nasional UI Green City Metric. Lokakarya Nasional ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia, Rabu (21/5/2025). Materi yang disampaikan mengenai Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses & Mobilitas.

    Pada Kesempatan ini, Mbak Wali menyampaikan bahwa Kota Kediri telah mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Di mana konsep ini berkembang dari gerakan urbanisme baru yang berkembang di Amerika. Konsep ini menekankan pada pembangunan kota yang berorientasi pada angkutan umum dan kemudahan berjalan kaki.

    “Tujuan TOD sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemacetan serta meningkatkan gaya hidup sehat. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),” imbuhnya.

    Wali Kota Kediri menambahkan untuk pengembangan dari TOD, Kota Kediri juga telah melakukan pengelolaan, dengan membuat jalur sepeda, fasilitas infrastruktur transportasi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi pengguna sepeda. Kota Kediri memiliki 20 titik lokasi jalur sepeda, dengan total keseluruhan Panjang jalur sepeda 13,52 km.

    Selain itu, jalur khusus pejalan kaki juga ada dan beberapa jalan sudah memfasilitasi bagi para penyandang disabilitas. Total panjang trotoar di kota ini mencapai 72 kilometer, dengan sebaran terutama di kawasan perkotaan seperti sepanjang Jalan Dhoho, Basuki Rahmat, Yos Sudarso, dan Jalan Veteran.

    Pemerintah Kota Kediri, menurut Wali Kota termuda di Indonesia ini juga telah berinisiatif untuk mengurangi kendaraan pribadi beremisi. Beberapa hal yang dilakukan dengan menyediakan angkutan umum untuk masyarakat seperti Bus Satria, Bus Sekolah, Bus Sekolah Disabilitas (Mapan Ceria) dan Car Free Day. “Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Kediri agar meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat serta juga dapat meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat,” jelasnya.

    Mengacu pada konsep TOD ini, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa Pemkot Kediri juga telah menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Ada 2 kantong parkir off street berada di Jalan Stasiun (Ex Pasific) dan di Jalan Brawijaya (Ex Bioskop Jaya). Selanjutnya, terkait dengan rencana induk transportasi 2023, ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan sistem jaringan transportasi apabila dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan pusat – pusat kegiatan baru (adanya bandara, exit tol, pembangunan Jembatan Mrican dan kampus Universitas Brawijaya Kediri.

    Terakhir Mbak Wali menjelaskan bahwa ada beberapa titik simpul dan layanan transportasi di Kota Kediri berada di Stasiun Kediri, Terminal Tipe A Tamanan, Terminal Tipe C Tempurejo, angkutan perkotaan, AKAP dan AKDP, angkutan online, ojek konvensional, angkutan tidak bermotor dan angkutan pariwisata.

    Selain Wali Kota Kediri, pembicara pada lokakarya nasional ini ada Wali Kota Semarang, Bupati Wonogiri, Pj Bupati Barito Utara, Wali Kota Parepare, Wali Kota Blitar, dan Wali Kota Madiun.

    Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A, Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran, Kepala UI GreenMetric Riri Fitri Sari, Wakil Kepala UI GreenMetric Junaidi, semua kepala daerah yang hadir serta semua peserta zoom metting. [nm]

  • DKPP Surabaya Imbau Warga Beli Hewan Kurban di Lapak Resmi dan Bersertifikat

    DKPP Surabaya Imbau Warga Beli Hewan Kurban di Lapak Resmi dan Bersertifikat

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang Iduladha 1446 Hijriah/2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak asal membeli hewan kurban. Imbauan ini disampaikan untuk memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.

    Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiarti menegaskan pentingnya membeli hewan kurban di lapak yang berada dalam pengawasan resmi serta memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

    “Kami mengimbau masyarakat membeli hewan kurban di tempat penjualan yang telah mendapatkan pengawasan, serta telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari Dinas (DKPP Kota Surabaya),” ujar Antiek, Rabu (21/5/2025).

    Antiek menyebut, lapak-lapak penjualan hewan kurban tersebar di beberapa wilayah Surabaya. Di Surabaya Timur terdapat di sekitar Jalan Merr, Kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, dan Tenggilis. Sementara di Surabaya Barat berada di Kecamatan Jambangan, Pagesangan, dan Gayungan.

    “Hewan kurban yang dijual di Surabaya ini wajib telah divaksin minimal satu kali. Kemudian juga melengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari otoritas peternakan daerah asalnya,” tambahnya.

    Antiek juga menekankan pentingnya kelengkapan data lalu lintas ternak melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Indonesia (iSIKHNAS), untuk memastikan hewan yang masuk ke Surabaya terdata dan aman.

    Terkait ketersediaan stok, Antiek memastikan bahwa pasokan hewan kurban di Surabaya pada Iduladha 2025 diprediksi mencukupi. Pemantauan dilakukan melalui permohonan izin penjualan yang masuk dari kelurahan dan kecamatan.

    “Berdasarkan dari tahun sebelumnya, tercatat ada sebanyak 3.924 sapi dan 11.950 domba atau kambing dari 189 pemohon kurban di Kota Surabaya,” pungkasnya. [ram/beq]

  • Satu Keluarga Jemaah Haji Ponorogo Tertunda Berangkat karena Foto Visa Tertukar

    Satu Keluarga Jemaah Haji Ponorogo Tertunda Berangkat karena Foto Visa Tertukar

    Ponorogo (beritajatim.com) – Satu keluarga jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo harus bersabar lebih lama untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci. Mereka gagal berangkat bersama rombongan awal akibat kesalahan administrasi pada dokumen visa.

    Ketiga anggota keluarga ini seharusnya tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 53. Namun, satu visa tercetak dengan foto milik orang lain, sehingga proses keberangkatan terpaksa dibatalkan. Mereka pun memilih menunda keberangkatan secara bersama-sama.

    “Karena foto pada visa berbeda, maka proses pemberangkatan tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya mereka sepakat untuk menunggu bersama,” ujar Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ponorogo, Marjuni, Rabu (21/5/2025).

    Awalnya, mereka dijadwalkan masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Jumat (16/5/2025). Namun insiden pada visa membuat jadwal mereka mundur, dan kini direncanakan bergabung dengan kloter 72 pada Kamis (22/5/2025).

    “Saat kami cancel, pembaruan visa keluar. Akhirnya tidak bisa berangkat dengan kloter 53. Dan direncanakan berangkat ke Tanah Suci bergabung dengan kloter 72,” kata Marjuni.

    Kloter 72 merupakan gabungan jemaah dari Bali, Tuban, Surabaya, Ngawi, dan Bojonegoro, dan dijadwalkan berangkat ke Makkah pada Jumat (23/5/2025) dini hari. Marjuni memastikan bahwa seluruh urusan bagasi dan akomodasi untuk keluarga tersebut telah disesuaikan.

    “Koper ikut rombongan baru. Kami pastikan tidak ada kendala untuk urusan bagasi maupun akomodasi di Tanah Suci,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam pengurusan dokumen haji. Meski keberangkatan tertunda beberapa hari, semangat keluarga ini untuk menunaikan ibadah haji tetap menyala. [end/beq]

  • 5.443 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT Rp1,8 Juta per Orang

    5.443 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT Rp1,8 Juta per Orang

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 5.443 buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana di pabrik rokok Putra Maju Jaya, Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (21/5/2025).

    Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan. Total bantuan yang diterima mencapai Rp1,8 juta dan disalurkan dalam dua tahap.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh pabrik rokok di wilayah Sidoarjo.

    “Mudah-mudahan bantuan ini dapat dirasakan buruh pabrik rokok yang ada di Sidoarjo,” ujarnya.

    Ia juga berharap agar bantuan tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya,” terangnya.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menambahkan bahwa penerima bantuan merupakan buruh dari 75 pabrik rokok yang tersebar di wilayah Sidoarjo. Mayoritas dari mereka bekerja di bagian produksi, sementara sebagian lainnya berasal dari bagian administrasi.

    “Sasaran dari penerima BLT ini adalah para buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok di bagian administrasi,” jelasnya. [isa/beq]

  • Bupati Blitar Beri Kepercayaan Penuh ke Wabup Jadi Ketua KONI

    Bupati Blitar Beri Kepercayaan Penuh ke Wabup Jadi Ketua KONI

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto memberikan kepercayaan penuh kepada Wakil Bupati (Wabup) Beky Herdihansah untuk menjadi Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Rijanto yakin di bawah kepemimpinan Beky Herdihansah, KONI Blitar bakal mengukir sejarah.

    “Pengurus kemarin bagus tapi ini nampaknya punya semangat yang plus ya, apalagi Ketua KONI-nya jambul biru, Wakil Bupati Blitar yang tentunya beliau punya semangat yang luar biasa untuk memajukan daerah kita,” ungkap Rijanto, Rabu (21/5/2025).

    Rijanto punya harapan yang besar, usai wakilnya didapuk menjadi Ketua KONI Kabupaten Blitar. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu yakin di bawah kepemimpinan Beky, KONI Blitar bisa tembus 5 besar Porprov Jawa Timur.

    “Harapan kami olahraga di Kabupaten Blitar semakin hebat semakin punya prestasi dan punya dampak untuk mengangkat nama Blitar untuk lebih berjaya,” tegasnya.

    Beky Herdihansah telah resmi ditunjuk sebagai Ketua KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati (Wabup) Blitar itu akan langsung memimpin para atlet Kabupaten Blitar untuk menyongsong kejuaran Porprov Jawa Timur 2025.

    Usai Beky dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar, terungkap bahwa anggaran persiapan Porprov 2025 ini lebih banyak dari tahun lalu. Diketahui anggaran persiapan atlet Porprov Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ini melonjak hingga Rp2,7 miliar.

    “Harapan kita ke depan agar atlet atlet di Kabupaten Blitar agar lebih berprestasi bisa meraih medali emas yang lebih banyak,” ucap Beky.

    Kini dengan guyuran anggaran mencapai Rp2,7 miliar, tugas berat menanti Beky sebagai Ketua KONI dan Wabup Blitar. Target 5 besar Porprov Jatim pun jadi patokan ukuran bagi Beky sebagai Ketua KONI yang baru.

    Beky sendiri sangat optimis bahwa atlet Kabupaten Blitar bisa mendulang banyak medali. Sehingga target 5 besar di ajang Porprov Jatim bisa tercapai. Untuk memberikan motivasi lebih Beky pun siap mengeluarkan dana pribadi bagi para atlet yang berprestasi.

    “Ya, nanti cabang olahraga yang berprestasi, atlet yang berprestasi akan kita kasih reward kalau dari APBD tidak cukup kita akan kasih uang pribadi,” ucap Beky. [owi/beq]

  • Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Lamongan Disetujui Jadi Perda

    Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Lamongan Disetujui Jadi Perda

    Lamongan (beritajatim.com) – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Lamongan resmi disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna hari keempat di Gedung DPRD Lamongan, Rabu (21/5/2025).

    Persetujuan ini merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lamongan. Berkas hasil pembahasan telah diterima oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

    Juru bicara Banggar, Tulus Santoso, menyampaikan apresiasi atas penyampaian pengantar nota keuangan yang tepat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, sesuai amanat UU No 9 Tahun 2015 dan PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang sudah tepat waktu dalam menyampaikan Raperda tahun 2024, atau paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Tulus.

    Ia menambahkan, penyusunan Raperda tersebut telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, dan memenuhi aspek normatif, kepatuhan, serta kewajaran. Kabupaten Lamongan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

    “Capaian tersebut sangat memberikan pengaruh dasar dalam penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024,” imbuhnya.

    Dalam laporan pelaksanaan APBD 2024, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3.299.247.222.532,62 atau 90,81 persen. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3.207.611.153.293,61 atau 89,60 persen. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi 100 persen.

    “Dari hasil pembahasan diharapkan pelaksanaan APBD berikutnya dapat dilakukan secara maksimal. Banggar meminta Pemerintah Kabupaten selaku mitra kerja terus melakukan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang pembangunan daerah maupun APBD demi mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan,” tegas Tulus.

    Raperda yang telah disetujui ini selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi dan penerbitan nomor registrasi. [fak/beq]

  • Empat Kapolsek di Jajaran Polres Bondowoso Dimutasi, Satu Pindah ke Sumenep

    Empat Kapolsek di Jajaran Polres Bondowoso Dimutasi, Satu Pindah ke Sumenep

    Bondowoso (beritajatim.com) – Empat perwira Polsek di jajaran Polres Bondowoso resmi dimutasi. Serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, dalam upacara di lapangan apel Mapolres Bondowoso, Rabu (21/5/2025).

    Satu perwira, Iptu Harry Putra Makmur, resmi berpindah tugas dari posisi Ps. Kapolsek Pakem Polres Bondowoso menjadi Ps. Kapolsek Dungkek di wilayah hukum Polres Sumenep.

    Sementara itu, Iptu Widayanto menggantikan posisi Harry dengan jabatan baru sebagai Ps. Kapolsek Pakem. Iptu Wahyu Utomo kini menjabat sebagai Kapolsek Binakal, menggantikan Widayanto. Sebelumnya, Wahyu bertugas sebagai Ps. Kasubbagbinops Bagops Polres Bondowoso.

    Sedangkan Iptu Yudi Sutristiono yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kapolsek Wonosari kini resmi dilantik sebagai Kapolsek Wonosari secara definitif.

    Kapolres AKBP Harto Agung Cahyono dalam amanatnya menyampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran dan pengembangan organisasi di tubuh Polri.

    “Kami meminta para pejabat baru segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya dedikasi, integritas, dan kemampuan adaptif dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Kapolres turut menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian mereka selama bertugas di Polres Bondowoso.

    “Terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan loyalitas selama bertugas di Polres Bondowoso. Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” ucapnya. [awi/beq]