Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah secara resmi menetapkan pengangkatan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

    Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengangkatan keduanya telah sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah serentak serta telah memperoleh legitimasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menjabat selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan resmi.

    Sebagai bagian dari hak dan kewajiban jabatan, Nanik dan Suyatni akan menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagaimana yang berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

    Keputusan menteri ini ditetapkan di Jakarta pada 22 Mei 2025, dan salinannya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta pihak-pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

    Pengangkatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan.

    Pasangan Bupati-Wabup Magetan yang akrab disapa Bunda Nanik-Kang Suyat itu telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (23/5/2025). [fiq/beq]

  • DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan potensi lemahnya pengawasan terhadap peredaran hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2025. Kondisi ini, menurutnya, dapat berisiko terhadap kesehatan ternak dan kestabilan ekonomi peternak lokal, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Tapi tentunya seperti biasa, setiap Iduladha selalu ada pengawasan-pengawasan terkait penyakit tertentu,” ujar Erma, Jumat (23/5/2025).

    Erma menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah, terutama Dinas Peternakan, untuk mengawal distribusi dan kesehatan hewan kurban secara ketat. Dia menekankan bahwa pergerakan hewan dari satu wilayah ke wilayah lain harus dilengkapi dokumen kesehatan resmi yang dikeluarkan oleh tenaga medis hewan.

    “Pasti nanti ada perpindahan, dan perpindahan ini ada standar secara administrasi, seperti surat pengantar dari dokter hewan,” jelas legislator dapil Blitar-Tulungagung ini.

    Menurutnya, pasar hewan dan kandang penampungan merupakan titik rawan penyebaran penyakit zoonosis. Oleh sebab itu, penempatan tenaga pengawas dan petugas medis harus dipastikan sejak jauh hari.

    “Meminimalisir penyebaran penyakit harus mulai dari sekarang. Antisipasi itu penting. Jangan sampai nanti tidak ada tenaga atau fasilitas untuk memantau kondisi hewan,” tegasnya.

    Erma juga mendorong Dinas Peternakan Jatim segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik distribusi dan penampungan hewan kurban. Hal ini dinilai penting agar jual-beli hewan kurban benar-benar memenuhi standar kesehatan.

    Dengan populasi sapi potong lebih dari 5 juta ekor per 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia. Namun, beberapa wilayah seperti Kabupaten Tuban mencatat penurunan akibat wabah PMK tahun lalu.

    “Kami melihat ada transaksi ekonomi yang berputar di para peternak di Jawa Timur, nah itu patut untuk tetap dijaga di momen Iduladha 2025 ini,” ujar Erma.

    Ia menekankan, Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tapi juga momentum strategis dalam menjaga roda ekonomi desa. Untuk itu, Pemprov Jatim diminta tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi hewan, tapi juga menjamin aspek kesehatan dan kesejahteraan peternak. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu sekolah negeri di Surabaya menyusul laporan perundungan antar siswa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik.

    “Sidak ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh,” ujar Ghoni, Jumat (23/5/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter dan empati siswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi prioritas bersama antara guru, siswa, dan orang tua.

    “Selain memastikan penanganan kasus berjalan dengan tepat, kami juga mendorong penguatan program edukasi anti-perundungan yang melibatkan seluruh elemen sekolah,” lanjutnya.

    Menurut Ghoni, nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini agar menjadi fondasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pergeseran fokus kinerja guru dari semata akademik menjadi pembimbing karakter dan mitra pendidikan masyarakat.

    “Guru diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat pendidikan karakter, aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan terlibat langsung dalam berbagai program di satuan pendidikan,” kata Ghoni.

    Sebagai anggota legislatif, Ghoni berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik serta menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan holistik di Surabaya. [asg/beq]

  • Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom bakal segera pensiun. Pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur itu akan meninggalkan kursi Sekda Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni mendatang.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku, ya calonnya Pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lho,” ungkap Bupati Blitar, Rijanto, Jumat (23/5/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” imbuhnya.

    Rijanto pun tidak mau menjawab apakah calon Sekda Kabupaten Blitar yang baru nanti berasal dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar atau bukan. “Ora usah takon (tidak usah bertanya),” jawab Rijanto

    Sementara Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah memberikan bocoran bahwa calon Sekda Blitar yang baru berasal dari Indonesia. Namun demikian Beky belum mau memberikan bocoran lebih lanjut siapa sosok tersebut.

    “Pokoknya orang Indonesia,” ucap Beky. [owi/beq]

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]

  • Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah sukses di Kecamatan Muncar dan Songgon, Pemkab Banyuwangi memperluas program pengelolaan sampah sirkular ke seluruh wilayah kabupaten. Fasilitas pengolahan sampah baru ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau yang berkolaborasi dengan Borealis Austria dan Clean Rivers Uni Emirat Arab (UEA).

    Program tersebut resmi diluncurkan di Pendopo Banyuwangi, Kamis (22/5/2025), oleh Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Anthony Berthold dari Borealis dan Deborah Baccus dari Clean Rivers UEA. Acara juga dihadiri oleh Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.

    “Penanganan sampah ramah lingkungan ini bagian dari Banyuwangi Hijau Fase 2 dan Fase 3,” ujar Bupati Ipuk. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, mitra internasional, Project Stop, serta Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan.

    Peluncuran ini sekaligus menjadi momen peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Fasilitas ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan dan mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari.

    Program pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi telah dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Project Stop. Dua TPS 3R awal di Muncar telah melayani 90.000 jiwa dan mengelola lebih dari 116.000 ton sampah. Pada 2022, program diperluas ke Songgon melalui Banyuwangi Hijau Fase 1, melayani 60.000 jiwa di enam kecamatan.

    Selain TPS di Purwoharjo, dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga akan dibangun di bawah Banyuwangi Hijau Fase 3, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari. Total kapasitas pengolahan akan mencapai 260 ton per hari.

    Deborah Baccus dari UEA menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Banyuwangi menjadi contoh baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

    Sementara Anthony Berthold dari Borealis Austria menambahkan, “Kami bangga kembali mendukung Banyuwangi yang memiliki visi transformasi lingkungan yang kuat.” [alr/beq]

  • Overload, Rutan Sampang Sulap Gudang Jadi Kamar Napi

    Overload, Rutan Sampang Sulap Gudang Jadi Kamar Napi

    Sampang (beritajatim.com) – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sampang kini menghadapi kondisi kelebihan kapasitas atau overload, dengan jumlah penghuni mencapai 358 orang. Sebagian besar dari mereka, sekitar 80 persen, merupakan narapidana kasus narkoba.

    Plh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Sampang, Ali Yunus, menjelaskan bahwa dari total penghuni tersebut, 332 adalah laki-laki, 11 perempuan, dan 6 orang lainnya merupakan tahanan anak.

    “Mereka ditahan dengan kasus yang berbeda, hanya saja paling banyak kasus narkoba,” jelasnya, Jumat (23/5/2025).

    Dengan kapasitas ideal hanya untuk 168 orang, kondisi saat ini membuat Rutan Sampang kelebihan hingga lebih dari dua kali lipat. Untuk mengatasi keterbatasan ruang, pihak Rutan terpaksa menyulap gudang menjadi kamar tahanan tambahan.

    “Sementara untuk solusi yang kami ambil, gudang yang ada di dalam kami jadikan kamar tahanan. Tapi kami mempunyai wacana untuk penambahan kamar, tetapi masih belum diajukan, hanya sebatas rencana,” tambah Ali Yunus. [sar/beq]

  • DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang galian C legal seluas 29 hektar di Desa Panatan, Kecamatan Tongas, menyusul sejumlah aduan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kerusakan jalan akibat aktivitas tambang.

    Ketua Komisi III DPRD, Mochammad Al-Fatih, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi, sekaligus mengevaluasi kerusakan jalan yang diduga akibat kendaraan tambang.

    “Kami ingin melihat langsung proses penambangannya, serta menilai dampak lingkungannya karena ada indikasi kerusakan jalan kabupaten yang disebabkan kendaraan tambang,” kata Al-Fatih.

    Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga mengungkap potensi kekurangan setoran pajak dari pihak pengelola tambang. Berdasarkan perhitungan teknis, potensi pajak daerah yang seharusnya disetor diperkirakan mencapai Rp500 juta, namun hingga kini baru sekitar Rp4 juta yang dibayarkan.

    “Kalau melihat luasan tambang 29 hektar dan hasil produksinya, pajak daerah yang masuk masih terlalu kecil. Kami apresiasi ada itikad baik dari penambang untuk memperbaiki itu,” ujarnya.

    DPRD Probolinggo berencana merekomendasikan skema perbaikan jalan di sekitar area tambang serta mempertimbangkan langkah penutupan sementara jika kewajiban pajak tidak segera dipenuhi.

    “Kalau tidak mengikuti aturan, bisa saja dipertimbangkan untuk ditutup atau dipasang portal. Ini demi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah,” tegas Al-Fatih. [ada/beq]

  • Gudang Daur Ulang Oli di Gedeg Mojokerto Terbakar

    Gudang Daur Ulang Oli di Gedeg Mojokerto Terbakar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gudang produksi daur ulang oli bekas di Dusun Pagerluyung Kulon, Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, terbakar hebat pada Kamis malam (22/5/2025).

    Kebakaran diduga berasal dari percikan oli bekas yang mengenai tungku api saat proses produksi berlangsung.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mojokerto, Parmanto, menyampaikan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 19.00 WIB.

    “Percikan tersebut kemudian menyulut api dan menjalar ke seluruh bangunan gudang. Tim pemadam gabungan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, PMK Kota Mojokerto, PMK Gamma, serta dibantu Polsek, Koramil, relawan, dan warga sekitar ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman api,” jelasnya, Jumat (23/5/2025).

    Pemadaman berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Api berhasil dijinakkan sepenuhnya sekitar pukul 20.30 WIB. Petugas juga melakukan pembasahan untuk mencegah potensi kebakaran ulang di lokasi.

    Gudang yang terbakar diketahui milik seorang warga bernama Wagito. Luas area terdampak kebakaran diperkirakan sekitar 15 × 30 meter persegi. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material masih dalam proses perhitungan.

    “Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian,” tambah Parmanto. [tin/beq]

  • Antisipasi Banjir, Normalisasi Sungai di Pamekasan Mulai Digarap

    Antisipasi Banjir, Normalisasi Sungai di Pamekasan Mulai Digarap

    Pamekasan (beritajatim.com) – Proses normalisasi sungai di sejumlah titik di Pamekasan, dijadwalkan segera digarap guna mengantisipasi banjir tahunan yang selama ini terjadi di wilayah setempat.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan konkrit dalam mengatasi bencana banjir musiman yang seringkali melanda wilayah Pamekasan, dan sekitarnya khususnya pada setiap musim hujan.

    Dalam proses normalisasi tersebut, tiga titik berbeda menjadi prioritas normalisasi. Meliputi sepanjang Kali Jombang di Jl Trunojoyo, Kali Semajid kawasan Jembatan Gurem, serta Kali Klowang di wilayah Gladak Anyar, Pamekasan.

    Proses normalisasi sungai tersebut dimotori Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Dinas Pengerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air (SDA) Jatim. “Proyek ini merupakan bentuk perhatian serius dari Pemprov Jatim, dalam menyelesaikan masalah banjir di Pamekasan,” kata Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, Jum’at (23/5/2025).

    “Normalisasi sungai ini adalah bentuk komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur, untuk menyelesaikan masalah banjir yang setiap tahun menghantui warga Pamekasan, terutama di kawasan rawan seperti Gladak Anyar dan Gurem,” ungkapnya.

    Hasil pengerukan sungai nantinya tidak akan dibiarkan terbuang sia-sia, dan direncanakan dijadikan sebagai tanggul di sisi sungai. “Semisal di Kali Klowang dan Simajid, sedimen tanah kita manfaatkan sebagai tanggul tepi sungai, termasuk di Kali Jombang, rencananya kita pindah ke sisi barat untuk memperkuat struktur sheet pile beton yang ada,” jelasnya.

    “Tapi kalau warga belum siap atau tidak bersedia lahannya digunakan, maka tanah hasil kerukan akan kita angkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah). Kalau ada warga yang butuh, bisa kita dikerjasamakan dengan prinsip saling menguntungkan,” pungkasnya. [pin/aje]