Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Sabu Seberat 5,15 gram Diamankan dari Warga Pacet Mojokerto

    Sabu Seberat 5,15 gram Diamankan dari Warga Pacet Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mojokerto menangkap Dwi Antrianto alias Sandrim (35). Warga Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini diamankan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 5,14 gram.

    Penangkapan dilakukan pada Jumat (23/5/2025) sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kos yang terletak di Dusun Pandan, Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Polisi mengamankan lima paket sabu siap edar dengan berat bruto total 5,14 gram, tiga buah sedotan modifikasi (scrop).

    Satu unit timbangan elektrik merk Camry, tiga bendel plastik klip kosong, satu kantong kain merah, satu kantong plastik hitam, satu unit handphone Redmi warna biru beserta SIM card, serta uang tunai sebesar Rp700 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba. Tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang berinisial V alias Ramos.

    Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto, IPTU Eriek Triyasworo mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut. “V kini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ungkapnya, Sabtu (24/25/2025).

    Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pihaknya berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Mojokerto. [tin/ted]

  • Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman secara resmi menutup permanen area Monumen Arek Lancor dari segala bentuk aktivitas jualan khusunya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat.

    Penegasan tersebut dilakukan seiring dengan adanya aksi sejumlah PKL yang memaksa kembali membuka lapak di pusat kota Pamekasan, dan dinilai sebagai tindakan anarkis yang tidak dapat ditolerir.

    Terlebih saat memaksa masuk ke area Arek Lancor, sejumlah PKL juga sempat cekcok mulut dengan petugas khususnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, yang tengah bertugas di lokasi kejadian.

    “Tadi ada perlawanan, mereka (sejumlah PKL) anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong (ke area Arek Lancor). Padahal PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” kata KH Kholilurrahman, Jum’at (23/5/2025).

    Padahal sebelumnya pihaknya sempat berencana menata PKL di kawasan Arek Lancor, seiring dengan komitmennya untuk menata wilayah perkotaan. “Tadi kami bersama Forkopimda bincang membahas (PKL) dari semua sisi, dan kami sudah membulatkan tekad menutup PKL di Arek Lancor, jadi PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” ungkapnya.

    “Kenapa begitu, karena ada perlawanan, mereka anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong, dan itu tindakan diluar nalar. Sehingga kami bersama Forkopimda, dan Pak Kapolres khususnya, sudah membulatkan tekad untuk menutup,” tegasnya.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memutuskan permanen kawasan Arek Lancor bagi para PKL. “Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, keindahan kota dan tentunya demi kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

    “Saat ini kita sudah menyiapkan lokasi khusus bagi para PKL berjualan, salah satunya di kawasan Food Colony yang dibangun sebagai pusat kuliner dan ekonomi kerakyatan. Tapi upaya penataan kota justru dilawan oleh sebagian pedagang, mereka nekat menguasai area publik yang semestinya terbuka untuk umum,” sesal Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk memberikan kenyamanan bagi para PKL untuk berjualan di kawasan Food Colony. “Tentu nanti kita atur bagaimana penataan PKL di Food Colony, sehingga nanti bisa ramai pengunjung dan pembeli seperti yang diharapkan PKL,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Mbak Wali Minta Kelurahan Segera Laksanakan Muskelsus Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

    Mbak Wali Minta Kelurahan Segera Laksanakan Muskelsus Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan diikuti oleh Camat dan Lurah se-Kota Kediri, Kamis (22/05/2025). Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi mengenai pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Apa saja yang belum dipahami silahkan ditanyakan kepada OPD terkait agar koperasi ini berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

    Pembentukan Koperasi Merah Putih ini sebagai salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Ditargetkan pasa tanggal 12 Juli 2025 telah terbentuk 80 ribu Koperasi Merah Putih. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

    Untuk itu, Wali Kota Kediri meminta seluruh camat dan lurah segera mengagendakan pelaksanaan musyawarah kelurahan. Tentu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Harapannya musyawarah ini dapat menampung aspirasi masyarakat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Serta menjadikan program ini berjalan inklusif.

    “Setelah musyawarah nanti langsung dibentuk kepengurusannya. Saya minta untuk segera memetakan potensi yang ada di kelurahan dan memilih sumber daya manusia yang paham mengenai koperasi. Harapannya yang ditunjuk ini punya pengetahuan dan kemampuan sehingga program ini berjalan baik,” ungkap wali kota termuda ini.

    Mbak Wali menjelaskan langkah ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, serta menjadi bagian dari implementasi nyata Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong-royong dan kekeluargaan.

    Sekaligus selaras dengan Sapta Cita, yakni Produktif, Kreatif, dan Inovatif. Pembentukan koperasi ini mampu menjadi pilar utama dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat terwujudkanya Kota Kediri yang MAPAN.

    “Saya harap Bapak Ibu Camat dan Lurah punya semangat yang sama agar program ini berhasil. Tujuannya sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Empat Korban Longsor di Trenggalek Belum Ditemukan

    Empat Korban Longsor di Trenggalek Belum Ditemukan

    Trenggalek (beritajatim.com) – Petugas gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban bencana longsor, di Dukuh Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

    Dari total 6 korban yang dilaporkan hilang dua diantaranya sudah ditemukan kemarin. Masih terdapat 4 korban yang belum ditemukan. Mereka adalah Torik (2), Nitin (36), Tulus (65), Yatini (50). Faktor cuaca menjadi kendala selama proses pencarian berlangsung.

    Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki mengatakan petugas masih berupaya melakukan pencarian korban. Mereka fokus mencari di titik yang diduga terdapat korban didalamnya. Petugas juga sudah mencium bau tak sedap di lokasi kejadian. Namun hingga batas waktu pencarian korban belum juga ditemukan.

    “Di hari kelima pencarian ini kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan pencarian, namun hingga saat ini belum ada tambahan korban yang ditemukan,” ujarnya, Jumat (23/05/2025)

    Dalam pencarian ini petugas sempat mengalami sejumlah kendala. Alat berat yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian mengalami gangguan. Namun kendala tersebut telah berhasil ditangani. Selain itu kondisi cuaca juga menyulitkan pencarian. “Sempat terkendala alat berat tapi sudah kita tangani. Selain itu tadi juga turun hujan,” tuturnya.

    Petugas juga menemukan sejumlah barang berharga milik korban. Saat ini barang tersebut diamankan polisi dan akan dikembalikan ke pihak keluarga. Proses pencarian ini akan kembali dilakukan besok. “Semoga semua korban bisa segera ditemukan,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat bekerja dengan hati dan integritas untuk melayani masyarakat.

    Pesan itu disampaikan Mas Dhito dalam sambutannya secara virtual di acara penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Jumat (23/5/2025).

    Mas Dhito menyampaikan CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

    “Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena begitu sudah diangkat dan mulai bekerja pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu.” kata Mas Dhito.

    Mas Dhito menekankan menjadi tugas pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

    “Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

    CPNS di Kabupaten Kediri senang terima SK Pengangkatan

    Mas Dhito sendiri dalam sambutannya meminta maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

    Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

    Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS mereka akan menjalani orientasi selama empat hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama dua minggu di kecamatan.

    Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

    Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK.

    “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. [ADV PKP/nm]

  • Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Sumenep (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD segera memproses penggantian antar waktu (PAW) Bambang Eko Iswanto, pasca hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba.

    “Kami tinggal menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kami akan sampaikan salinan putusan itu sebagai lampiran surat ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai anggota dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, Jumat (23/05/2025).

    Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan seluruh mekanisme PAW sesuai aturan yang berlaku, tahapan demi tahapan. “Jangan khawatir, pimpinan DPRD tetap melaksanakan tahapan-tahapan PAW sesuai regulasi,” ujarnya.

    Proses PAW Anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah Pimpinan DPRD menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU kabupaten/kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi  dokumen calon PAW.

    Bambang Eko Iswanto merupakan anggota DPRD Sumenep dari PPP. Bambang terjerat kasus narkoba, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap yang bersangkutan.

    Sesuai aturan, apabila anggota DPR/DPRD tersandung kasus hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maka akan diberhentikan. Pemberhentian itu diajukan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (tem/ian)

  • Longsor Landa Tiga Wilayah di Magetan, Akses Jalan dan Fasilitas Air Minum Terdampak

    Longsor Landa Tiga Wilayah di Magetan, Akses Jalan dan Fasilitas Air Minum Terdampak

    Magetan (beritajatim.com) – Tiga titik longsor secara beruntun terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Jumat (23/5/2025). Tanah longsor dilaporkan melanda Desa Genilangit Kecamatan Poncol, Desa Sukowidi Kecamatan Panekan, serta Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan langsung melakukan respons cepat dengan mengerahkan tim reaksi cepat dan berkoordinasi lintas instansi untuk menangani dampak longsor di masing-masing lokasi.

    Di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, longsor terjadi sekitar pukul 10.00 WIB di tebing jalan penghubung Wonomulyo–Genilangit. Tebing setinggi ±8 meter dan lebar ±5 meter runtuh dan menutup akses jalan sepenuhnya dengan material batu. Retakan pada tanah tebing diketahui sebagai penyebab utama peristiwa ini.

    Pusdalops-PB menerima laporan dari Perangkat Desa Genilangit satu jam kemudian dan langsung menurunkan tim dari TRC-PB untuk melakukan asesmen dan pendataan. Upaya pembersihan material dilakukan bersama unsur Pemdes Genilangit, Destana Genilangit, serta warga sekitar.

    Namun, longsor susulan kembali terjadi pada pukul 13.15 WIB, kembali menutup akses jalan. Hingga pukul 15.50 WIB, pembersihan material berhasil diselesaikan dan akses jalan kembali dibuka.

    Talud jalan di Desa Sukowidi, Panekan, Magetan yang longsor pada Jumat (23/5/2025).

    Sore harinya, longsor kedua terjadi di Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, sekitar pukul 16.55 WIB. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang menyebabkan talud jalan desa longsor dengan kedalaman ±8 meter dan lebar ±7 meter. Material tanah longsor menimpa halaman rumah warga bernama Pak Min (50) serta merusak jaringan air bersih yang berdampak pada 9 kepala keluarga.

    Tim TRC-PB yang tiba di lokasi pada pukul 17.57 WIB segera melakukan tindakan awal, termasuk pemasangan terpal sebagai antisipasi longsor susulan. Pembersihan material dijadwalkan dilakukan secara gotong royong oleh warga.

    Pagar SDN Sidomulyo 1, di Desa Sidomulyo, Sidorejo, Magetan yang longsor pada Jumat (23/5/2025).

    Selang beberapa jam kemudian, longsor ketiga terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo, akibat hujan sedang hingga deras yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 17.00 WIB. Talud dan pagar SDN 1 Sidomulyo runtuh dengan panjang ±10 meter dan tinggi 2,5 meter. Material longsoran menutup 50 persen akses jalan dusun. BPBD menerima laporan pada pukul 19.30 WIB dan langsung mengirimkan tim untuk asesmen serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemdes. Kerja bakti pembersihan material dijadwalkan dilakukan keesokan harinya oleh pihak sekolah, wali murid, dan masyarakat.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi, mengimbau masyarakat Magetan untuk lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di sekitar tebing tinggi, lereng curam, atau bangunan yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

    > “Kondisi cuaca yang tidak menentu dan kontur tanah yang labil berpotensi menimbulkan longsor sewaktu-waktu. Kami minta masyarakat untuk selalu waspada dan segera melapor jika melihat tanda-tanda longsor,” ujarnya.

    BPBD Kabupaten Magetan juga menyediakan layanan tanggap darurat 24 jam untuk pelaporan bencana yang bisa diakses seluruh masyarakat. [fiq/ian]

  • Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Gubernur Jatim Pastikan Proses Normalisasi Sungai di Pamekasan Lancar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek normalisasi sungai di Pamekasan, guna memastikan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana, serta berdampak positif bagi masyarakat di wilayah setempat, Jum’at (23/5/2025).

    Proyek normalisasi sungai yang dikerjakan berdasar pengajuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota (Pemkot), seperti pengajuan pengerukan hingga normalisasi dari beberapa pintu air di Jatim, termasuk di Pamekasan.

    “Kalau yang kami lihat catatan yang diajukan Pemkab Pamekasan, ada 14 titik untuk proses normalisasi. Seperti kita dilihat kondisi badan sungai di sepanjang Kali Jombang, jika intensitas hujan tinggi sudah pasti meluber dan tidak tertampung,” kata Khofifah Indar Parawansa.

    Saat ini pihaknya juga intens menjalin koordinasi bersama Dinas Pengerjaan Umum (PU) Pemprov Jatim, serta Pemkab Pamekasan, untuk proses pengerukan sungai. “Berdasar laporan dari Kadis PU Pemprov Jatim, untuk pengerukan 14 titik yang diajukan butuh waktu beberapa bulan,” ungkapnya.

    “Normalisasi sungai ini merupakan bagian dari komitmen kami menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu langkah strategis mengantisipasi persoalan banjir, khususnya di kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya mendukung ketahanan infrastruktur lingkungan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi banjir yang merugikan warga Pamekasan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau proses normalisasi sungai ditemani sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, ditemani langsung Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah jajaran.

    Selain itu, Khofifah juga menyempatkan diri berdialog bersama sejumlah warga di sekitar kawasan Kali Jombang, serta meninjau langsung beberapa alat berat yang tengah beroperasi melakukan proses pelebaran dan pengerukan. [pin/ian]

  • Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang (beritajatim.com) – Deklarasi Anti Premanisme dan Ormas bermasalah di Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang pada Jumat (23/5/2025). Deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda sebagai komitmen menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Wahyu mengatakan lingkungan yang kondusif akan mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Malang. Deklarasi ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri.

    “Hari ini bersama Kapolresta, Ketua DPRD, Forkopimda, dan jajaran ormas melaksanakan deklarasi Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat untuk menjadikan Kota Malang yang adem, ayem, dan Mbois Berkelas,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan deklarasi menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan besarnya mendukung iklim investasi.

    “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengajak seluruh elemen masyarakat, Pemkot Malang, TNI-POLRI, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang agar menjadi aman, nyaman, dan investasi bisa masuk dan tumbuh,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025 kemarin. Dimana hasilnya 24 kasus terungkap dan 32 tersangka berhasil diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif, dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ujar Wahyu. (luc/kun)

  • Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menyerahkan surat keputusan (SK) 865 aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Ratusan ASN yang menerima SK ini terdiri dari 29 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 836 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Bupati Blitar, Rijanto berpesan kepada ratusan CPNS dan PPPK yang menerima SK pengangkatan agar langsung bekerja dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu berharap SK ini bisa menjadi cambuk bagi para ASN untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

    “Sebagai pegawai, tugasnya melayani masyarakat. Kami meminta kepada ratusan CPNS dan PPPK, agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Rijanto, Jumat (23/05/2025)

    Semantara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan menjelaskan bahwa setiap CPNS dan PPPK yang sudah menerima SK pengangkatan bisa menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing.

    Ratusan ASN ini pun akan segera dibuatkan surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas. Para ASN tersebut juga akan mulai mendapat perhitungan gaji pada bulan Juni mendatang.

    “Saya minta teman-teman segera menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing. Supaya bisa menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dan bulan Juni dapat diperhitungkan gajinya,” ujar Budi.

    Budi pun menjelaskan secara rinci tentang formasi pengangkatan ASN pada tahun 2024 kemarin. Pada seleksi CASN tahun 2024, jumlah formasi CPNS yang disediakan sebanyak 46. Namun yang terisi hanya 29 formasi.

    Kemudian jumlah formasi PPPK yang disediakan sebanyak 1.128. Namun yang terisi hanya 836 formasi. Terdiri dari 7 tenaga guru, 22 tenaga kesehatan, dan 807 tenaga kesehatan. Dengan demikian, maka pada seleksi CASN di Kabupaten Blitar tahun 2024 masih menyisakan 17 formasi CPNS dan 292 formasi PPPK yang kosong dan belum terisi.

    “Sejumlah formasi yang tidak terisi karena ada formasi yang memang tidak ada pendaftar. Lalu ada juga formasi yang ada pendaftar, tapi tidak lolos passing grade,” bebernya. (owi/ian)