Author: Beritajatim.com

  • Gus Iqdam Cerita Pamannya Meninggal Kecelakaan, Ini Respon Kapolres Blitar

    Gus Iqdam Cerita Pamannya Meninggal Kecelakaan, Ini Respon Kapolres Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Viral video Gus Iqdam bercerita soal pamannya meninggal dunia karena kecelakaan. Dalam video yang diupload akun @arifmustofa itu, nampak Gus Iqdam menceritakan pamannya meninggal di usia muda karena kecelakaan.

    Saat itu, sang paman hendak pergi sowan ke rumah gurunya. Namun mengalami kecelakaan di jalan. Dalam cerita itu pun, Gus Iqdam meminta semua jamaah untuk lebih peduli terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    “Sebenarnya ibu saya punya kakak, tapi paman saya ini meninggal karena kecelakaan. Orang alim, taat tapi diambil pas di jalan. Ini artinya saat para santri diajak safety riding itu adalah penting,” ujar Gus Iqdam dalam video tersebut.

    Terkait video viral tersebut, Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman mengaku terkejut dengan cerita Gus Iqdam. AKBP Arif Fazlurrahman itu juga sepakat dengan pernyataan Gus Iqdam soal pentingnya safety riding untuk mencegah kecelakaan.

    Menurutnya, kesedaran masyarakat untuk menggunakan helm memang perlu ditingkatkan. Bahkan para santri yang telah memiliki SIM, diharuskan untuk dapat berkendara dengan tertib. Hal itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

    “Tentu kami sepakat dengan yang dikatakan Gus Iqdam. Menggunakan helm dan berkendara dengan tertib itu penting. Jadi harus dilakukan oleh masyarakat,” katanya.

    Berdasarkan data Satlantas Polres Blitar, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu mengalami penurunan. Pada tahun 2024 ada sekitar 133 korban meninggal akibat kecelakaan. Namun, pada awal 2025 mengalami penurunan.

    “Sedangkan beberapa bulan ini sudah berangsur-angsur menurun. Nah ini makanya kami tetap galakkan untuk program penyuluhan safety riding, baik di sekolah, ponpes dan sebagainya agar angka kecelakaan terus menurun,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Dorong Diversifikasi Pangan di Jatim, PDIP: Ketergantungan ke Beras Tak Bisa Dipertahankan

    Dorong Diversifikasi Pangan di Jatim, PDIP: Ketergantungan ke Beras Tak Bisa Dipertahankan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menegaskan komitmen partainya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah diversifikasi pangan. Menurutnya, ketergantungan terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat tidak bisa terus dipertahankan.

    “Tanaman pokok pendamping beras ini penting dalam rangka menuju swasembada pangan. Kita harus sadar bahwa ketergantungan pada beras tidak bisa terus dipertahankan, apalagi pencapaian swasembada dalam jangka pendek belum tentu bisa tercapai,” ujar Ony, Senin (26/5/2025).

    Pernyataan itu merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mendorong pengembangan sepuluh jenis tanaman alternatif pengganti beras, seperti jagung, singkong, dan sorgum. Ony menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

    “Semua itu adalah sumber karbohidrat yang bisa menjadi pengganti beras. Jadi pokoknya harus. Urusan pangan dan energi harus menjadi ranah kedaulatan nasional yang nyata,” tegasnya.

    Politisi asal Dapil Tuban-Bojonegoro ini menambahkan, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan karbohidrat, melainkan juga harus mencakup kebutuhan gizi lain seperti protein dan lemak dari sektor peternakan dan pertanian lokal.

    “Kebutuhan nutrisi tubuh itu macam-macam. Tidak hanya karbohidrat, tapi juga lemak, protein dan lainnya. Karena itu, PDI Perjuangan juga mendorong adanya ketahanan mikro, termasuk dari hasil pertanian sayur, peternakan ayam, dan lainnya,” ujarnya.

    Ony juga menekankan pentingnya peran urban farming sebagai solusi di wilayah perkotaan. Ia menyebut, praktik bertani di lingkungan rumah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.

    “Urban farming menyadarkan kita bahwa lingkungan harus dijaga. Dan dari situ kita bisa mulai mengembangkan kemandirian pangan skala rumah tangga,” tandas Ony.

    Sebagai informasi, instruksi Megawati mencakup pengembangan tanaman lokal yang akrab di masyarakat dan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam skema produksi pangan nasional yang lebih beragam dan berkelanjutan. [asg/beq]

  • Pembagian SK CPNS 2024, Bupati Pasuruan: Jangan Gagal di Masa Percobaan!

    Pembagian SK CPNS 2024, Bupati Pasuruan: Jangan Gagal di Masa Percobaan!

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2024 pada Senin (26/5/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, kepada lima perwakilan CPNS saat Apel Pagi Bersama di halaman kantor bupati.

    Kelima perwakilan tersebut adalah Anne Nurmila Handayani, Saniyah, Fajar Ilhamtoro, Nurul Aizah, dan Akhmad Fajri Maulana. Masing-masing berasal dari formasi jabatan berbeda seperti analis keuangan, auditor, Satpol PP, hingga pengawas lingkungan hidup.

    Bupati Rusdi menyampaikan bahwa total ada 9 jenis formasi yang mendapatkan SK CPNS tahun ini. Jumlah penerima mencakup puluhan orang dari berbagai jabatan, seperti auditor, Satpol PP, hingga peserta program Pola Pembibitan STTD.

    “Ini menjadi langkah awal pengabdian mereka sebagai aparatur sipil negara di Kabupaten Pasuruan,” ujar Bupati Rusdi dalam sambutannya. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap kondisi masyarakat yang beragam.

    Masih dalam kesempatan yang sama, diserahkan pula SK Purna Tugas bagi ASN yang memasuki masa pensiun per 1 Juni 2025. Penyerahan dilakukan kepada tiga orang ASN senior sebagai simbol penghargaan atas dedikasi mereka.

    “Selamat bergabung bagi para CPNS baru dan terima kasih sebesar-besarnya kepada ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya,” kata Bupati Rusdi. Ia juga menyampaikan harapan agar CPNS baru bisa menjaga semangat dan integritas dalam bekerja.

    Bupati Rusdi juga menyoroti pentingnya masa percobaan satu tahun bagi setiap CPNS sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Masa percobaan ini menjadi tahap penilaian kedisiplinan dan kinerja sebelum diangkat menjadi PNS penuh.

    “Jika tidak lulus dalam masa percobaan, maka sesuai ketentuan, akan diberhentikan dari status CPNS,” tegasnya. Ia meminta semua CPNS agar bekerja sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

    Bupati juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap integritas, kedisiplinan, maupun kinerja akan dikenai sanksi. Ia berharap para CPNS mampu menjawab tantangan zaman dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

    “ASN harus jadi teladan di tengah masyarakat, apalagi di era disrupsi seperti saat ini,” tutup Bupati Rusdi. Dengan penyerahan SK ini, Pemkab Pasuruan berharap tercipta birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik. (ada/kun)

  • Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras di Tempat Kost Kota Pasuruan, 17.400 Pil Disita

    Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras di Tempat Kost Kota Pasuruan, 17.400 Pil Disita

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota berhasil membongkar peredaran obat keras tanpa izin jenis Trihexyphenidyl di dua lokasi kos, Sabtu (24/5/2025) sore. Salah satu lokasi berada di Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

    Dalam penggerebekan sekitar pukul 17.44 WIB itu, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial MR (23), warga Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ia didapati menyimpan ribuan butir pil keras di kamar kos temannya, S.

    Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aiptu Junaedi mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat. “Kami menerima laporan sering terjadi transaksi obat keras di wilayah hukum kami,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

    Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan MR bersama saksi S di kamar kos Krapyakrejo. Di lokasi tersebut ditemukan empat klip pil Trihexyphenidyl berisi masing-masing 100 butir.

    Dari ponsel milik MR, petugas menemukan rekaman video yang menunjukkan tumpukan kaleng berisi pil serupa. Saat diinterogasi, MR mengaku menyimpan sisa pil di kos pribadinya di Kelurahan Pohjentrek.

    Petugas lalu mendatangi lokasi kedua bersama MR dan menemukan 17 kaleng pil Trihexyphenidyl yang masing-masing berisi 1.000 butir. Total, polisi menyita sekitar 17.400 butir pil dari kedua lokasi.

    Menurut pengakuan MR, ia memperoleh obat keras itu dari rekannya berinisial R seharga Rp350.000 per kaleng. “Pelaku sudah menjalankan bisnisnya ini sejak Mei 2025 lalu dan sudah menjual 15 kaleng,” imbuhnya.

    MR menjual obat tersebut seharga Rp750.000 per kaleng dan mengaku terakhir menjual kepada dua orang pembeli pada hari penangkapan. Barang bukti dan tersangka langsung digelandang ke Mapolres Pasuruan Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

    Junaedi memastikan pihaknya akan terus menindak tegas peredaran obat-obatan tanpa izin. “Kami juga akan memeriksa saksi ahli dan mengirim sampel ke Labfor untuk memastikan kandungan obat,” tegasnya. [ada/aje]

  • Gus Ubaid Dukung Percepatan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya

    Gus Ubaid Dukung Percepatan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mendukung gagasan percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan bukanlah sekadar wacana infrastruktur. Melainkan, tonggak penting menuju transformasi besar Indonesia sebagai negara maju.

    “Pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional, Pak Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengharapkan segera realisasi proyek ini setelah kunjungannya ke Tiongkok bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan CFO Danantara, Pandu Syahrir, harus dipahami sebagai sinyal kuat. Bahwa, proyek ini memiliki urgensi nasional yang tak bisa ditunda lagi,” kata Gus Ubaid, Senin (26/5/2025).

    Menurut Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan proyek perdana di tanah air, telah membuktikan manfaat strategisnya.

    “Tingginya antusiasme masyarakat serta penurunan volume kendaraan di jalan tol menjadi bukti konkret bahwa moda transportasi massal ini menjawab kebutuhan zaman. Bukan hanya efisiensi waktu tempuh, tapi juga pengurangan beban transportasi darat dan udara yang semakin padat,” jelasnya.

    Lebih dari itu, masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, lanjut dia, terutama tokoh-tokoh agama dan pelaku mobilitas lintas daerah, menyambut proyek ini dengan penuh harap. Ketakutan sebagian masyarakat terhadap perjalanan udara, terutama di musim cuaca buruk, membuat opsi kereta cepat menjadi solusi yang lebih meyakinkan dan aman.

    “Rasa aman ini menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional yang andal. Tidak bisa dipungkiri, kerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat harus dilihat secara objektif dan strategis,” jelasnya.

    Dalam tatanan geopolitik dan geoekonomi global saat ini, Tiongkok merupakan kekuatan utama.

    “Relasi erat yang dimiliki Pak Luhut dengan para pemimpin Tiongkok seperti Presiden Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Wang Yi adalah aset diplomatik yang semestinya dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan Indonesia,” paparnya.

    Sayangnya, dia merasa, narasi yang cenderung skeptis terhadap kerja sama ini sering kali justru menghambat kemajuan.

    “Kita tidak boleh terjebak dalam sentimen ideologis yang kontra-produktif. Bila Tiongkok mampu memberikan dukungan teknologi, pembiayaan, dan pengalaman, maka sudah semestinya kita membuka diri untuk berkolaborasi dalam kerangka yang saling menguntungkan dan transparan,” tegasnya.

    “Lebih jauh, kereta cepat Jakarta-Surabaya bukanlah proyek terakhir. Bila berhasil, jaringan ini bisa diperluas ke Sumatera, misalnya rute Aceh-Lampung. Ini adalah langkah awal menuju integrasi transportasi nasional yang modern, efisien, dan kompetitif secara global,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto bisa segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan dasar hukum bagi proyek ini.

    Indonesia tidak boleh lagi menunggu. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah bila didukung oleh infrastruktur yang mendorong mobilitas, efisiensi, dan konektivitas antarwilayah.

    “Kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol dari kesiapan Indonesia menghadapi masa depan, mewujudkan mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Gelar Rakernis, Humas Polda Jatim Tekankan Respon Cepat Dalam Tangani Isu Strategis

    Gelar Rakernis, Humas Polda Jatim Tekankan Respon Cepat Dalam Tangani Isu Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Bidang Humas Polda Jatim menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025 di Gedung Mahameru Polda Jatim, Senin (26/5/2025).

    Acara ini menjadi forum strategis bagi jajaran Humas Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk memperkuat peran komunikasi publik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

    Rakernis tahun ini mengusung tema ‘Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Humas Polda Jatim Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045.”

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast,S.I.K menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kehumasan, pemanfaatan teknologi digital, serta respons cepat dalam menangani isu-isu strategis.

    Kombes Pol Abast juga menekan Humas Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik.

    “Kita tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Kombes Abast dalam sambutannya.

    Kabid Humas Polda Jatim juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Humas Polri dengan media massa, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu, sinergi yang kuat akan memperkuat ekosistem komunikasi publik yang sehat dan kredibel.

    Kombes Pol Abast juga menyebutkan kepercayaan publik terhadap Polri mengalami tren positif dengan tingkat kepercayaan mencapai 70%.

    “Tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada catatan penting, terutama dalam hal pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat. Ini menjadi PR bagi kita semua,” tambah Kombes Abast.

    Dalam Rakernis ini, Bidang Humas Polda Jatim juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kanal komunikasi resmi Polri, seperti Tribrata News, TV Polri, media sosial, dan website pengaduan masyarakat.

    Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kanal-kanal ini masih perlu ditingkatkan.

    “Bagaimana masyarakat bisa percaya dan memanfaatkan layanan kita jika mereka tidak tahu keberadaannya? Ini tugas kita semua untuk memastikan kanal komunikasi Polri dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Kombes Abast.

    Sebagai langkah konkret,Bidang Humas Polda Jatim akan memperkuat program edukasi dan pelatihan bagi jajaran kehumasan di tingkat Polda dan Polres sesuai dengan arahan Divisi Humas Mabes Polri.

    Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi digital, termasuk pemantauan isu melalui media monitoring, akan terus ditingkatkan.

    Rakernis ini juga menjadi ajang apresiasi bagi jajaran Humas Polres jajaran Polda Jatim yang aktif dalam publikasi informasi kepolisian.

    Beberapa Humas Polres yang dinilai unggul dalam strategi komunikasi publik diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja kehumasan.

    Melalui Rakernis 2025, Bidang Humas Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

    “Dengan strategi komunikasi yang lebih presisi, kita berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang,” pungkas Kombes Abast. [uci/aje]

  • Kembalikan Fungsi Trotoar: KAI dan Pemkot Pasuruan Tertibkan Pedagang Sekitar Stasiun

    Kembalikan Fungsi Trotoar: KAI dan Pemkot Pasuruan Tertibkan Pedagang Sekitar Stasiun

    Pasuruan (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember bersama Pemerintah Kota Pasuruan menertibkan pedagang di sekitar Stasiun Pasuruan. Penertiban difokuskan pada akses masuk dan trotoar yang selama ini dipakai untuk berjualan.

    Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan Satpol PP, Kepolisian, dan unsur TNI. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan stasiun yang tertib, nyaman, dan aman bagi pengguna jasa kereta api.

    Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menyampaikan bahwa penertiban sudah diawali dengan sosialisasi sejak 15 Mei 2025. Selain itu, surat peringatan juga telah diberikan agar pedagang mengosongkan lokasi secara mandiri.

    “Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Penataan ini bertujuan mengembalikan fungsi trotoar dan akses stasiun demi kenyamanan bersama,” kata Cahyo, Senin (26/2025).

    Cahyo juga menyebutkan, penertiban dilakukan karena potensi Stasiun Pasuruan yang terus berkembang. Data KAI menunjukkan peningkatan jumlah penumpang setiap tahun.

    “Pada 2023 tercatat 53.637 penumpang naik dari Stasiun Pasuruan, dan pada 2024 meningkat menjadi 62.395,” jelas Cahyo. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat melalui moda kereta api.

    Pada periode Januari hingga Mei 2025 saja, sudah tercatat 25.616 penumpang naik dari stasiun tersebut. Angka ini naik 2% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Menurut Cahyo, kawasan stasiun yang bersih dan tertata mendukung kenyamanan penumpang serta memperkuat citra kota Pasuruan. Ia menilai stasiun adalah gerbang penting transportasi yang harus dikelola dengan baik.

    “Lingkungan yang rapi mendukung ekonomi lebih teratur dan meningkatkan daya tarik wisata,” ucap Cahyo. Ia pun mengapresiasi dukungan dari Pemkot Pasuruan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

    PT KAI Daop 9 Jember akan terus menghadirkan inovasi layanan dan memperbaiki fasilitas di wilayah kerjanya. “Kami berkomitmen menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman,” tutup Cahyo. [ada/aje]

  • Hari Jadi ke-456 Lamongan: Mengenang Tumenggung Surajaya hingga Asal-usul Nama Mbah Lamong

    Hari Jadi ke-456 Lamongan: Mengenang Tumenggung Surajaya hingga Asal-usul Nama Mbah Lamong

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan resmi menginjak usia ke-456 tahun pada hari ini, Senin (26/5/2025). Momen bertambahnya usia Kota Soto ini ditandai dengan Kirab Pataka Lambang Daerah yang digelar dari Gedung DPRD menuju Pendopo Lokatantra.

    Pemerhati sejarah dan budaya Lamongan, Navis Abdulrouf, menjelaskan bahwa penetapan Hari Jadi Lamongan (HJL) merujuk pada hari pengangkatan Tumenggung Surajaya sebagai Adipati Lamongan pertama, yakni 26 Mei 1569 Masehi atau 10 Dzulhijjah 976 Hijriah.

    “Penetapan ini didasarkan pada naskah kuno yang diteliti oleh Panitia Penyusun Naskah Hari Jadi dan Sejarah Lamongan,” ujar Navis.

    Menurutnya, Tumenggung Surajaya diwisuda dalam sebuah pasamuan agung oleh Sunan Giri di Gresik, bertepatan dengan Hari Raya Iduladha. Peristiwa ini memiliki nilai historis dan religius yang sangat penting dalam konteks awal pembentukan pemerintahan lokal di Lamongan.

    Penetapan hari jadi tersebut kemudian diresmikan dalam buku Memayu Raharjaning Praja yang diterbitkan Pemkab Lamongan pada 1994.

    Navis juga mengungkap asal-usul nama Lamongan yang erat kaitannya dengan sosok Hadi, seorang pemuda dari Dusun Cancing (kini Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang). Hadi merupakan santri kesayangan Sunan Giri IV atau Sunan Prapen.

    “Hadi dikenal bijak, cerdas, dan penuh kasih sayang dalam membina masyarakat. Karena sifatnya itu, masyarakat menjulukinya Mbah Lamong,” jelasnya.

    Julukan “Lamong” berasal dari istilah Jawa yang menggambarkan sosok pemimpin yang mengayomi dengan kelembutan. Dari sanalah nama Lamongan diyakini berasal.

    Setiap tahun, peringatan HJL diawali dengan ziarah ke makam para leluhur pada 25 Mei, termasuk makam Mbah Lamong, Mbah Sabilan, dan Mbah Punuk di Kelurahan Tumenggungan.

    Navis menambahkan, Mbah Sabilan merupakan tokoh penting yang dikenal sebagai panglima perang pada masa Adipati ke-3 Lamongan, Raden Panji Puspa Kusuma. Ia gugur sebagai sabilillah, dan namanya terus dikenang dalam sejarah Lamongan.

    Adapun Mbah Punuk dan Mbah Sabilan juga terkait erat dengan tradisi unik masyarakat Lamongan, yakni perempuan melamar laki-laki dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini bersumber dari kisah Dewi Andanwangi dan Andansari, putri Adipati Wirasaba, yang jatuh cinta kepada putra Raden Panji Puspa Kusuma. [fak/beq]

  • Tabrakan Maut di Depan SMPN 1 Camplong Sampang, Satu Pemotor Tewas

    Tabrakan Maut di Depan SMPN 1 Camplong Sampang, Satu Pemotor Tewas

    Sampang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Raya depan SMP Negeri 1 Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Senin (26/5/2025). Insiden tersebut menewaskan satu pengendara, Moh. Irfan (34), warga Dusun Tajjan, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

    Sementara itu, pengendara lainnya, Muhammad Ali (40), warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dilaporkan selamat meski mengalami luka-luka.

    Menurut Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Gama Rizaldi, kecelakaan terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan. Muhammad Ali yang mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 tanpa pelat nomor datang dari arah timur, sedangkan Moh. Irfan yang mengendarai Honda Beat bernopol M 6385 T melaju dari arah barat.

    “Karena jarak yang terlalu dekat dan tidak ada ruang, kedua motor bertabrakan di depan SMP Negeri 1 Camplong,” ungkap Ipda Gama.

    Benturan keras menyebabkan Moh. Irfan mengalami luka serius dan sempat dilarikan ke Puskesmas Camplong, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara, Muhammad Ali masih menjalani perawatan medis.

    Pihak SPKT Polsek Camplong bersama Unit Gakkum Satlantas Polres Sampang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti dari lokasi.

    “Barang bukti sudah diamankan dan penyelidikan terkait kecelakaan lalu lintas sedang berlangsung,” pungkas Ipda Gama. [sar/beq]

  • Bupati Ponorogo Serahkan SK kepada 308 CPNS, Ingatkan Jangan Tergesa Gadaikan ke Bank

    Bupati Ponorogo Serahkan SK kepada 308 CPNS, Ingatkan Jangan Tergesa Gadaikan ke Bank

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 308 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Pemkab Ponorogo resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, di Gedung Sasana Praja, Senin (26/5/2025), dalam suasana haru dan penuh semangat.

    Namun di tengah euforia penerimaan SK perdana, Bupati Sugiri menyampaikan peringatan penting kepada para CPNS agar tidak tergesa-gesa menjadikan SK sebagai jaminan pinjaman ke bank.

    “Saya minta jangan tergesa-gesa menggadaikan SK ke bank,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko.

    Ia menekankan bahwa fenomena pegawai baru yang langsung mengambil pinjaman perlu dihindari, karena dapat berdampak pada kinerja dan konsentrasi kerja. Menurutnya, beban utang sejak awal karier bisa menjadi kendala serius dalam menjalankan tugas.

    “Kalau hutangnya terlalu banyak, biasanya kerja tidak fokus. Ini bahaya,” lanjutnya.

    Meski tidak melarang sepenuhnya, Kang Giri meminta para CPNS agar bijak dalam memanfaatkan SK sebagai jaminan pinjaman. Ia menyarankan agar langkah itu hanya diambil dalam keadaan mendesak dan tidak berlebihan.

    “Boleh saja kalau mendesak, tapi jangan sekarang. Jangan juga terlalu banyak pinjamannya,” pesannya.

    Lebih lanjut, Bupati Sugiri menegaskan bahwa 308 CPNS tersebut merupakan hasil seleksi murni, tanpa titipan dan tanpa rekayasa. Ia mengajak mereka untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Ini hasil tes yang sah, tanpa titipan. Maka bekerjalah yang baik. Layani masyarakat sesuai tugas dan fungsi,” katanya.

    Kang Giri juga mendorong para CPNS agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan ikut menggerakkan visi besar Pemkab Ponorogo dalam membangun daerah yang hebat dan bermartabat.

    “Segera emban tugas, segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Mari bangun Ponorogo dengan semangat pengabdian,” pungkasnya. [end/beq]