Author: Beritajatim.com

  • Pemkot Probolinggo Resmi Berangkatkan 214 Calon Jemaah Haji Tahun 2025

    Pemkot Probolinggo Resmi Berangkatkan 214 Calon Jemaah Haji Tahun 2025

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo secara resmi memberangkatkan 214 calon jemaah haji dalam sebuah upacara pelepasan yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Wali Kota, Senin malam (26/5/2025).

    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin memberikan pesan mendalam kepada para jemaah haji agar senantiasa menjaga kekhusyukan dalam beribadah serta menaati segala arahan dari petugas pembimbing.

    “Kami berharap seluruh jamaah menjaga kesehatan, mengikuti bimbingan petugas, serta melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik agar menjadi haji yang mabrur,” ujar Aminuddin.

    Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kelancaran ibadah para jamaah, Pemerintah Kota Probolinggo turut menugaskan tiga orang petugas pembimbing haji. Ketiganya akan mendampingi rombongan sejak pemberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

    Menariknya, dua pejabat struktural dari lingkungan Pemkot juga tercatat dalam daftar jamaah tahun ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKP Setyo Rini Sayekti dan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Aries Santoso.

    Keterlibatan mereka menambah semangat dan kekompakan di antara para calon jamaah haji asal Probolinggo. Dari keseluruhan jemaah, sosok Jamilah (81) dari Kelurahan Pilang menjadi perhatian tersendiri. Wanita lansia ini akhirnya mendapat kesempatan berhaji setelah menanti lebih dari satu dekade.

    “Saya menunggu sejak 2012. Alhamdulillah sekarang bisa berangkat. Saya sudah siapkan semuanya termasuk kesehatan dan obat-obatan,” ujarnya penuh rasa syukur.

    Rombongan jamaah haji asal Kota Probolinggo tergabung dalam Kloter 86. Usai pelepasan, mereka dijadwalkan menuju Asrama Haji Sukolilo di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada hari berikutnya. Keberangkatan ini menandai dimulainya perjalanan spiritual penting yang telah lama dinanti oleh para calon tamu Allah tersebut. [ada/suf]

  • 917 Calon Jamaah Haji Asal Pasuruan Diberangkatkan, Bupati Rusdi: Semoga Jadi Haji Mabrur

    917 Calon Jamaah Haji Asal Pasuruan Diberangkatkan, Bupati Rusdi: Semoga Jadi Haji Mabrur

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 917 calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Pasuruan resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci, Selasa (27/5/2025) pagi. Pemberangkatan dilakukan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dari halaman Kantor Bupati.

    CJH yang berangkat terbagi dalam tiga kloter, yakni 87, 88, dan 89. Kloter 87 dan 88 diberangkatkan pukul 04.20 WIB, sedangkan kloter 89 menyusul pada pukul 06.30 WIB.

    Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Rasyidi, menjelaskan bahwa kloter 87 terdiri dari 361 orang. “Jumlahnya 173 laki-laki dan 188 perempuan,” ujarnya saat diwawancarai.

    Sementara itu, kloter 88 berisi 309 jamaah dengan rincian 145 laki-laki dan 164 perempuan. Untuk kloter 89, terdapat 247 orang, yakni 116 laki-laki dan 131 perempuan.

    “Kalau dijumlahkan totalnya ada 917 jamaah yang berangkat dari Kabupaten Pasuruan hari ini. Alhamdulillah semua proses berjalan lancar tanpa hambatan,” jelas Rasyidi.

    Ia menambahkan, sistem syarikah yang diterapkan tahun ini membuat jamaah dari beberapa daerah digabung dalam satu kloter. “Kloter 87 juga terdiri dari jamaah asal Magetan, Bangkalan, Bojonegoro, Sampang, dan Mojokerto,” katanya.

    Begitu pula dengan kloter 88 dan 89 yang turut diisi oleh jamaah dari Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Malang. Hal ini untuk efisiensi dan pemerataan kuota jamaah.

    Rasyidi menyebutkan, keberangkatan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya dibagi dua sesi agar tidak menumpuk. “Asrama hanya mampu menampung dua kloter sekaligus karena keterbatasan hall yang tersedia,” jelasnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam sambutannya mendoakan agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. “Semoga seluruh rukun haji dilaksanakan dengan sempurna dan pulang sebagai haji mabrur,” ucapnya.

    Di akhir sambutan, Mas Rusdi juga berpesan agar para jamaah saling tolong-menolong selama di Tanah Suci. “Tantangan ibadah haji tahun ini cukup berat, maka mari saling membantu tanpa memandang asal kelompok bimbingan,” pesannya. [ada/aje]

  • Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Koridor VI Diresmikan, Berapa Sumbangan PAD dari TransJatim Koridor I-V?

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah meresmikan Bus Trans Jatim Koridor VI dengan rute Mojokerto-Sidoarjo di Terminal Mojosari, Jalan Brawijaya, Pungging, Kabupaten Mojokerto, Senin (26/5/2025) kemarin.

    Saat ini, layanan bus TransJatim memiliki lima koridor yang telah aktif beroperasi sebelumnya. Kelima koridor tersebut, di antaranya Koridor I (Sidoarjo-Surabaya-Gresik), Koridor II (Mojokerto-Surabaya), Koridor III (Mojokerto-Gresik), Koridor IV (Gresik-Lamongan), dan Koridor V (Surabaya-Bangkalan).

    Tercatat, operasional Trans Jatim Koridor I sampai V periode Januari-Desember 2024 sebanyak 4.715.809 orang yang melakukan mobilitas menggunakan TransJatim. Dan, ini membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 20.439.000.000 yang dihasilkan dari tiket.

    “Angka ini memang belum maksimal, mengingat koridor IV dan V belum genap satu tahun beroperasi,” kata Khofifah.

    Layanan Bus Trans Jatim Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo yang diresmikan tersebut menjawab harapan serikat buruh, khususnya mereka yang bekerja di Kawasan Ngoro industri.

    Nantinya, akan ada sebanyak 14 armada bus yang dinamakan ‘Patih Gajah Mada’ membawa efek berganda. Tidak sekadar mempermudah mobilitas, melainkan turut meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Trans Jatim Koridor VI ini menghubungkan Terminal Kertajaya Kabupaten Mojokerto sampai Terminal Porong Kabupaten Sidoarjo.

    Menurut Khofifah, penambahan rute baru Bus Trans Jatim Koridor VI merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud Jatim Akses yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

    “Penambahan layanan rute koridor VI yang baik dan terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, memperluas akses ke berbagai fasilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Manfaat lain, kata Khofifah, mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya Kabupaten Mojokerto utamanya menghubungkan wilayah Gerbangkertasusila.

    Moda transportasi publik ini juga menjadi solusi sejumlah persoalan. Yakni, Kecelakaan, kemacetan, dan infrastruktur yang kurang memadai serta perbedaan masalah di setiap daerah.

    Untuk itu, lanjut Khofifah, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan setiap daerah untuk berinovasi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.

    “Mewujudkan layanan tersebut diperlukan Inovasi dan gebrakan yang nyata. Layanan Angkutan Umum TransJatim yang nyata memberi rasa aman, nyaman, kepastian waktu, harga yang terjangkau serta terintegrasi dengan koridor lainnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, layanan Angkutan Umum juga diterapkan Kabupaten/Kota lain dengan mengajak angkutan eksisting untuk melakukan inovasi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat angkutan feeder/penghubung dari desa, perumahan atau lokasi-lokasi fasilitas umum yang tidak terjangkau oleh layanan Trans Jatim.

    Khofifah berharap, dengan adanya inovasi dan perubahan pelayanan pada angkutan umum, dapat meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum yang telah diberikan.

    “Dari perubahan tersebut dapat memberikan dampak nyata mulai dari mengurangi kecelakaan, kemacetan dan meningkatkan ekonomi Masyarakat sekitar,” tukasnya.

    Layanan TransJatim tidak hanya modern, mudah dan nyaman melainkan ramah di kantong. Penumpang umum cukup mengeluarkan uang Rp 5.000
    Sedangkan, untuk pelajar atau santri Rp 2.500. TransJatim beroperasi mulai pukul 05.00-21.00 WIB. Setelah diresmikan, Bus TransJatim koridor VI masih gratis mulai tanggal 27 Mei-2 Juni 2025.

    Buat warga yang ingin menggunakan jasa layanan transportasi TransJatim, juga bisa mengakses melalui aplikasi TransJatim-AJAIB. [tok/aje]

  • Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/5/2025), Banyuwangi dianugerahi penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Banyuwangi dalam merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Using. Ini menjadi kali kedua Banyuwangi meraih penghargaan serupa, membuktikan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dan disaksikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti. Dalam keterangannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Using.

    “Bahasa Using merupakan salah satu identitas Banyuwangi yang terus kami jaga. Penghargaan ini, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mengembangkannya,” kata Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk juga menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah sejalan dengan visi pembangunan kebudayaan yang telah lama dijalankan di Banyuwangi. Melalui Peta Jalan Kebudayaan, Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh.

    “Kami melakukan perencanaan, penganggaran hingga mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan,” terang Ipuk.

    Penghargaan serupa tahun ini juga diberikan kepada 44 kepala daerah lainnya di Indonesia. Program revitalisasi bahasa daerah yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menargetkan pemulihan 114 bahasa dan dialek daerah di 38 provinsi sepanjang tahun 2025.

    Mewakili Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno hadir menerima penghargaan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi tak lepas dari rekomendasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. “Banyuwangi memenuhi tiga indikator utama penilaian yang telah ditentukan,” ujar Suratno.

    Tiga indikator utama tersebut meliputi regulasi, penganggaran, dan penerapan program. Selain menyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan, Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2003 yang mewajibkan muatan lokal Bahasa Osing di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

    “Para guru di Banyuwangi juga dilatih dengan kegiatan master trainer bahasa Using. Beberapa festival juga diselenggarakan untuk mendukung. Seperti Festival Literasi Bahasa Using, Festival Padang Ulanan, Festival Gendhing Using dan lain sebagainya,” pungkas Suratno.

    Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang tidak hanya menjaga eksistensi bahasa Using, tetapi juga menjadi teladan nasional dalam pelestarian bahasa daerah dan warisan budaya. [alr/suf]

  • Gaji 308 CPNS Ponorogo 2024 Hanya 80 Persen di Tahun Pertama, Ini Alasannya

    Gaji 308 CPNS Ponorogo 2024 Hanya 80 Persen di Tahun Pertama, Ini Alasannya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 308 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Sugiri Sancoko. Meski telah resmi bertugas, status mereka selama satu tahun ke depan, masih menyandang kata “calon”, termasuk soal hak gaji yang belum sepenuhnya penuh.

    Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Herry Sutrisno, mengungkapkan bahwa CPNS belum berhak atas seluruh hak finansial sebagaimana pegawai negeri sipil (PNS) penuh. Sesuai regulasi nasional, selama masa percobaan satu tahun pertama, para CPNS hanya menerima 80 persen dari gaji pokok.

    “Misalnya CPNS dengan golongan 3A yang memiliki gaji pokok Rp2,7 juta, selama masa percobaan hanya menerima sekitar Rp2,2 juta per bulan,” kata Herry, Selasa (27/5/2025).

    Selain soal penghasilan yang belum utuh, CPNS juga diwajibkan menjalani pelatihan dasar (diklat). Hal itu penting dilakukan sebagai syarat untuk berubah status menjadi PNS penuh. Jika tidak mengikuti atau tidak lulus diklat tersebut, status CPNS bisa saja dicabut.

    “Setelah menerima SK, mereka langsung melaksanakan tugas di satuan kerja (satker) masing-masing. Namun status sebagai CPNS ini bisa berubah menjadi PNS penuh setelah mengikuti dan lulus diklat sesuai ketentuan,” ungkap Herry.

    Dari total 308 CPNS, sebanyak 304 orang menerima SK pengangkatan di berbagai formasi, terdiri dari 159 tenaga teknis dan 145 tenaga kesehatan. Sementara itu, ada 4 orang lainnya berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Mereka ditugaskan sesuai kebutuhan bidang transportasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    Meski masih dalam masa orientasi, Pemkab Ponorogo memastikan bahwa ratusan CPNS tersebut langsung tancap gas, menjalankan tugas dan fungsi mereka di masing-masing unit kerja.

    “Tidak ada masa tunggu. Setelah SK diterima, mereka langsung melapor dan bertugas. Ini penting agar adaptasi bisa segera dilakukan,” pungkas Herry. [end/aje]

  • Sebanyak 107 Calon Jemaah Haji Kloter 86 Asal Tuban Diberangkatkan

    Sebanyak 107 Calon Jemaah Haji Kloter 86 Asal Tuban Diberangkatkan

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 107 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Kloter 86 resmi diberangkatkan dari Pendapa Kridha Manunggal, Selasa (27/5/2025).

    Prosesi pemberangkatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, sebagai penanda rombongan terakhir jemaah haji dari daerah tersebut untuk musim haji tahun ini.

    Kloter 86 ini merupakan gabungan antara jemaah dari Kabupaten Tuban dan Kota Probolinggo, yang selanjutnya akan menuju Embarkasi Surabaya sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Dengan keberangkatan kloter ini, total jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang telah diberangkatkan mencapai 1.256 orang.

    “Alhamulilah calon jemaah haji mulai dari kloter 66, 68, 69, 70, dan 86 berlangsung lancar,” ujar Joko Sarwono dalam sambutannya.

    Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses keberangkatan jemaah haji tahun ini. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tuban, Kantor Kemenag Tuban, Polres, TNI, KBIH, dan unsur lainnya menjadi kunci suksesnya pelaksanaan ibadah haji.

    “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi bersama lintas sektor ini,” imbuhnya.

    Joko Sarwono juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan seluruh calon jemaah haji agar diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan rangkaian ibadah, serta bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.

    “Mudah-mudahan seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan baik jasmani maupun rohani,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Kemenag Tuban akan terus memantau kondisi para jemaah, termasuk kinerja petugas haji, tim kesehatan, serta KBIH selama di Tanah Suci.

    Informasi perkembangan kondisi jemaah juga akan terus disampaikan kepada panitia haji di Kabupaten Tuban. “Jika seluruh proses telah selesai, akan dilakukan penjemputan jemaaah haji, dari Surabaya menuju Kabupaten Tuban,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antar jemaah, mengingat kloter 86 ini merupakan gabungan dari dua daerah berbeda.

    Ia juga menjelaskan bahwa jemaah dari kloter-kloter sebelumnya yang telah diberangkatkan dari Tuban, saat ini telah tiba di Makkah dan sedang melaksanakan ibadah umrah sebelum menunaikan haji.

    “Saat ini, seluruh rangkaian keberangkatan haji sudah selesai, dan jemaah yang kemarin diberangkatkan tengah melakukan umrah sebelum wajib haji,” pungkasnya. [dya/suf]

  • Isu Pengganti Sekda Blitar Impor dari Daerah Lain Berhembus Kencang

    Isu Pengganti Sekda Blitar Impor dari Daerah Lain Berhembus Kencang

    Blitar (beritajatim.com) – Izul Marom bakal pensiun dari jabatannya sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni tahun 2025 mendatang. Meski masih ada waktu 1 bulan berselang, namun isu pengganti Izul Marom kian berhembus kencang.

    Bahkan isu soal pengganti Sekda Kabupaten Blitar itu sudah terdengar hingga ke telinga para anggota dewan. Isu yang berhembus pengganti Izul Marom berasal dari luar lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    “Saya mendengar kan sudah ada selentingan-selentingan mau impor dari luar Kabupaten Blitar,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, Selasa (27/05/2025).

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu mengaku telah mendengar isu bahwa Sekda Blitar selanjutnya berasal dari luar Bumi Penataran. Meski belum pasti, namun isu ini kian menguat di publik.

    M. Rifa’i pun menyoroti soal isu tersebut. Baginya bila benar pengganti Sekda Blitar berasal luar Blitar justru akan menimbulkan permasalahan baru di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Blitar.

    “Kalau nanti impor dari luar Kabupaten Blitar kan pasti Sekda itu akan membentuk kekuatan-kekuatan tersendiri,” tegasnya.

    Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar itu pun khawatir jika benar Sekda selanjutnya berasal dari luar Blitar akan menimbulkan faksi-faksi di kalangan ASN. Perpecahan di lingkungan ASN pun akan menjadi ancaman nyata jika Sekda Blitar selanjutnya berasal dari luar Bumi Penataran.

    “Bisa jadi nanti menjadikan faksi-faksi baru di kalangan ASN, nanti ada pendukung Sekda ada pendukung bupati dan segala macam, lebih baik tetap menggunakan orang yang ada di dalam lingkungan Pemkab Blitar,” tegasnya.

    Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyerahkan penuh keputusan pengganti Sekda kepada Rijanto dan Beky. Menurut Supriadi, sosok pengganti Sekda adalah hak prerogatif dari Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

    “Untuk Sekda itu hak dan wewenangnya ada di kepala daerah,” ucap Supriadi.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu menjelaskan bahwa proses penggantian Sekda harus dilakukan secara prosedural. DPRD pun mengawal proses pemilihan Sekda Kabupaten Blitar ini secara prosedural.

    “Kalau terkait Sekda sampai hari ini kita belum sama sekali, karena itu kan masuk di kewenangan pak bupati ya, sehingga kita nanti kalau ada mekanisme memang dari dewan untuk menyetujui dan sebagainya akan kita lakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku ya calonnya pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lo,” ungkap Rijanto, Bupati Blitar, Jumat (23/05/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” pungkas Rijanto. [owi/aje]

  • Koperasi Syariah di Kota Kediri Didorong Profesional Lewat Bimtek

    Koperasi Syariah di Kota Kediri Didorong Profesional Lewat Bimtek

    Kediri (beritajatim.com) – Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi berbasis syariah, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan koperasi syariah, Senin (26/5/2025).

    Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Dinkop UMTK dan diikuti 20 peserta dari pengurus koperasi syariah binaan Pemkot Kediri.

    Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Nay Nau Jasa Utama Malang, yang menyampaikan materi seputar konsep akad dalam ekonomi Islam dan metode penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis syariah.

    Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan respons atas masih banyaknya koperasi syariah yang menyusun laporan keuangan secara konvensional.

    “Pelaporan keuangan ini tentunya sangat diperlukan sebagai bentuk informasi yang penting bagi internal maupun eksternal koperasi tersebut. Dengan kata lain koperasi harus dikelola secara profesional dan tertib yang didukung dengan SDM di bidang akuntansi yang handal dan terlatih agar penyusunan laporan keuangan koperasi dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Bambang.

    Bimtek akan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025. Fokus utama pelatihan ini adalah penguatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar transaksi dalam ekonomi syariah dan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024.

    “Pada praktiknya semua kegiatan operasional koperasi tidak ada yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dan sangat membantu masyarakat. Untuk bimtek hari ini kita berikan full materi dan hari berikutnya kita ajak peserta untuk mulai praktik penyusunan laporan keuangan,” jelasnya.

    Bambang juga berharap peserta dapat menyerap materi dengan maksimal dan menerapkannya dalam pengelolaan koperasi masing-masing agar tata kelola koperasi di Kota Kediri semakin baik dan akuntabel. [nm/suf]

  • BMKG Juanda: Cuaca di Malang Raya Hari Ini 27 Mei 2025, Seharian Berawan

    BMKG Juanda: Cuaca di Malang Raya Hari Ini 27 Mei 2025, Seharian Berawan

    Malang (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memperkirakan cuaca Malang Raya pada Selasa 27 Mei 2025 di wilayah kabupaten dan kota Malang.

    BMKG Juanda melaporkan bahwa kota Malang pagi hari mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WIB cuaca berawan. “Memasuki pukul 10.00 cuaca di kota Malang cuaca berawan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Cuaca cerah berawan terjadi pada siang hari pukul 13.00 WIB. Sore hari cuaca di kota Malang cuaca kembali berawan. Malam hari cuaca di kota Malang cuaca berawan.

    Hari Rabu (28/5/2025) dini hari cuaca di Malang cuaca berawan. Suhu di kota Malang selama satu hari penuh berada pada rentan 22 sampai 30 derajat celcius. Pagi hari cuaca masih berawan.

    Sementara itu, wilayah Kabupaten Malang pada Selasa (27/5/2025) pagi hari sebagian besar kecamatan cuaca berawan. Donomulyo, Sumberpucung, dan Kalipare cuaca hujan sedang.

    Kemudian, pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB cuaca cuaca berawan dan sebagian cuaca cerah berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Bantur, Gedangan, dan Pagelaran.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di kabupaten Malang cuaca berawan. Udara kabut terjadi di Bantur, Gedangan. Lawang dan Sumbermanjing Wetan turun hujan ringan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Malam hari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.000 cuaca berawan dan cerah berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Bantur, , Pagelaran, Gedangan.

    Dini hari Rabu (28/5/2025) wilayah di kabupaten Malang cuaca berawan sebagian lainnya cerah berawan dan berawan. Cuaca cerah terjadi di Jabung, Kasembon, Lawang, Tirtoyudo, Wajak. Suhu dengan kondisi tersebut selama sehari berada pada rentan angka 22 sampai 29 derajat celcius.

    Kota Batu pada Selasa 27 Mei 2025 pagi hari diperkirakan cuaca berawan. Pukul 10.00 WIB cuaca berawan. Cuaca cerah berawan terjadi pada siang hari. Sore hari cuaca berawan.

    Kota Batu yang meliputi Batu, Bumiaji, dan Junrejo cuaca cerah berawan terjadi pada pukul 19.00. Kemudian malam hari cuaca udara kabut. Dini hari Rabu, 28 Mei 2025 cuaca cerah berawan. Pagi hari pukul 07.00 WIB cuaca berawan. Suhu berada pada rentan 18 – 23 derajat celcius. [dan/aje]

     

  • Mayoritas Warga Mojokerto Puas, Program Sosial dan Kesehatan Masih Jadi Sorotan

    Mayoritas Warga Mojokerto Puas, Program Sosial dan Kesehatan Masih Jadi Sorotan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seratus hari sudah duet Bupati Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Oktavian memimpin Kabupaten Mojokerto. Di usia kepemimpinan yang masih sangat muda ini, hasil survei The Republic Institute (TRI) menunjukkan angin segar, mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja keduanya.

    Survei yang digelar pada 15–22 Mei 2025 melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dengan metode wawancara tatap muka dan teknik stratified random sampling, survei ini memiliki margin of error ±4,9 persen. Hasilnya, 81,1 persen responden menyatakan puas (sangat puas/cukup puas), 11,4 persen tidak puas, dan 7,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Peneliti Utama The Republic Institute, Sufyanto, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kinerja Gus Barra dan Mas Rizal (sapaan akrab, red) sangat tinggi, yakni mencapai 81,1 persen. “Tingkat kepuasan masyarakat Mojokerto terhadap kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal sangat memuaskan. Sebanyak 81,1 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja keduanya,” ungkapnya, Selasa (26/5/2025).

    Selama hampir 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, masyarakat Kabupaten Mojokerto sangat puas. Tingkat kepuasan yang tinggi ini tidak datang tanpa sebab. TRI juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong respons positif masyarakat, terutama perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial yang dinilai paling menyentuh kehidupan warga sehari-hari.

    “Dalam survei lanjutan yang melibatkan 800 responden, 18,1 persen menyebut perhatian terhadap masalah sosial sebagai faktor utama kepuasan. Diikuti oleh komitmen terhadap pelayanan publik (12,9 persen), konsistensi menjalankan janji kampanye (11,6 persen), serta respons cepat terhadap isu-isu masyarakat (11,4 persen). Gaya kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal turut menjadi penilaian,” katanya.

    Koresponen menilai gaya kepemimpinan Gus Barra dan Mas Rizal yang komunikatif, terbuka, dan merangkul semua pihak, memberikan rasa dilibatkan bagi masyarakat. Sebanyak 10,1 persen responden bahkan secara spesifik menyoroti hal tersebut sebagai alasan utama kepuasan mereka. Kepuasan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan prioritas yang mendapat respons positif dari masyarakat.

    “Dari sejumlah program prioritas yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama, lima besar mendapat sambutan paling positif. Paling tinggi adalah program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah menjangkau hingga 85 persen warga dengan tingkat kepuasan 85,7 persen. Diluncurkan 9 April 2025 lalu, program ini memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa harus memiliki kartu BPJS,” ujarnya.

    Transformasi tersebut dianggap sangat memudahkan akses dan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Posisi kedua ditempati program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan skor kepuasan 83,9 persen. Melalui anggaran awal Rp3,5 miliar, 96 rumah warga miskin telah diperbaiki pada tahap awal. Warga menyebut program tersebut menyentuh langsung akar ketimpangan sosial yang selama ini mereka rasakan.

    “Tiga program lain yang juga memperoleh skor tinggi adalah Insentif Guru TPQ dan Penguatan Pendidikan Nonformal sebesar 82,1 persen, Jaminan Sosial Pekerja Ekosistem Desa juga menjadi salah satu program yang diapresiasi masyarakat sebesar 81,4 persen dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah sebesar 80 persen. Kelima program ini mencerminkan strategi pemerintahan Gus Barra–Mas Rizal yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial sebagai prioritas utama. Ketika masyarakat diminta menilai kinerja berdasarkan bidang pemerintahan, skor tertinggi tercatat pada sektor pembangunan dan infrastruktur (84,2 persen). Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dianggap memberi dampak langsung pada aktivitas warga. Terkait bidang transportasi dan infrastruktur, Kabupaten Mojokerto berhasil mencatat prestasi membanggakan di tingkat provinsi.

    “Dari catatan kami, hasil riset di Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto berada di peringkat lima besar untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepala daerah. Bahkan, untuk bidang infrastruktur, Kabupaten Mojokerto menempati posisi tertinggi atau peringkat satu di Jawa Timur. Capaian ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk belajar dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam pembangunan infrastruktur,” urainya.

    Bidang pendidikan dan kebudayaan mendapat nilai 83,5 persen, disusul bidang sosial dan ekonomi (82,5 persen), serta pelayanan publik (79,5 persen). Penilaian ini menunjukkan bahwa selain pembangunan fisik, upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan juga menjadi perhatian utama warga. Meski mayoritas masyarakat menyatakan puas, TRI mencatat bahwa harapan masyarakat tetap tinggi.

    “Pemerintah daerah agar tidak cepat puas, serta terus memperbaiki layanan dan memperluas jangkauan program prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata. Ke depan, publik menantikan konsistensi Gus Barra dan Mas Rizal dalam melanjutkan berbagai program pembangunan, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi Mojokerto yang terus berkembang,” pungkasnya. [tin/aje]