Author: Beritajatim.com

  • Puan Minta Budi Arie Klarifikasi soal Tudingan PDIP Dalang Penyebaran Isu Judol

    Puan Minta Budi Arie Klarifikasi soal Tudingan PDIP Dalang Penyebaran Isu Judol

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bereaksi keras atas pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang menyebut bahwa PDIP mendalangi framing atau penyebaran isu dalam kasus judi online (judol). Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun meminta Budi Arie tidak bicara sembarangan.

    “Untuk menghindari fitnah, Pak menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Puan enggan berspekulasi apa maksud dan tujuan Budi Arie melempar tudingan kepada PDIP, namun lagi-lagi ia meminta agar ada klarifikasi.

    “Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” ujar Puan.

    Puan pun mempersilakan, kader-kader PDIP membuat laporan ke polisi untuk menghindari adanya fitnah.

    “Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti,” kata Puan.

    Sebagai informasi, beredar rekaman suara diduga Budi Arie Setiadi yang berkomunikasi dengan seorang jurnalis. Budi menyebut bahwa framing dirinya mendapat komisi dalam kasus judi online didalangi oleh PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan atau BG. [hen/but]

  • Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Mei 2025 ini telah meneken kerjasama dengan kota-kota besar untuk membantu petani memasarkan komoditas hasil pertanian. Selain DKI Jakarta, kerjasama juga dijalin dengan Pemerintah Kota Surabaya.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menyebut kerjasama yang dijalin dengan Pemkot Surabaya ini turunannya berbeda dengan kerjasama yang dijalin dengan Provinsi DKI Jakarta.

    Kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, pelaksanannya dilanjutkan antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adapun dengan Pemkot Surabaya pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti langsung dari pelaku usaha.

    Adapun komoditas pertanian yang telah masuk dalam perjanjian kerjasama yakni cabai. Dalam hal ini, asosiasi petani cabai Kediri mengirimkan barang ke Surya Kreasi Pangan (SKP) Surabaya.

    “Jadi kebutuhan cabai dipenuhi dari Kabupaten Kediri itu sudah masuk MoU. Kalau kami monitor progresnya ini masih tahap penghitungan kebutuhan cabai di wilayah kota Surabaya,” katanya, Senin (26/5/2025).

    Meski pelaksanaannya dilakukan antara pelaku usaha, pemerintah daerah melalui dinas terkait tetap melakukan sistem kontrol. Sebagai contoh, ketika dalam perjalanannya terdapat persoalan pembayaran atau pada keberlanjutan pengiriman/penerimaan barang, dinas akan melakukan teguran sebagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan.

    Pemkab Kediri kerjasama Pemkot Surabaya dalam memasarkan produk pertanian

    Dari kerjasama yang telah dijalin tersebut, diakui Tutik nantinya tidak menutup kemungkinan berkembang ke komoditas lain tak sebatas pada cabai. Melainkan termasuk telur maupun beras.

    “Kemarin saat diskusi (dengan SKP) kami juga sampaikan, di Kabupaten Kediri potensinya banyak, ada telur juga beras yang sangat luar biasa,” tambah Tutik.

    Kerjasama yang dijalin dengan kota-kota besar tersebut sebagai upaya Mas Dhito dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Hal itu, sebagaimana pernah disampaikan sejak kampanye pencalonannya di periode kedua.

    Pasalnya, dalam setiap pertemuan dengan petani, persoalan yang dikeluhkan salah satunya saat pasca panen. Dimana petani kerap kesulitan memasarkan hasil pertaniannya termasuk saat menghadapi fluktuasi harga.

    “Supaya harga panen ini terjaga kita rembugan dengan Surabaya, dengan kota-kota besar yang tidak punya lahan pertanian. Kerjasama-kerjasama dengan daerah perkotaan yang membutuhkan suplai (hasil pertanian) dari kita inilah yang kita lakukan,” terang Mas Dhito.

    Mas Dhito berharap dengan kerjasama yang dijalin, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berdampak pada buruh tani di Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana targetnya di periode kedua yang fokus penanganan kemiskinan ekstrem. [ADV PKP/nm]

  • Wali Kota Kediri Luncurkan Program ATM Beras Pertama di Indonesia, Sasar Warga Miskin Ekstrem

    Wali Kota Kediri Luncurkan Program ATM Beras Pertama di Indonesia, Sasar Warga Miskin Ekstrem

    Kediri (beritajatim.com) – Hari ini menjadi tonggak bersejarah bagi Kota Kediri dengan peluncuran program ATM Beras Mapan oleh Wali Kota Vinanda Prameswati yang bertepatan dengan 100 hari masa kerjanya bersama Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha. Program ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang digagas langsung oleh pemerintah daerah, dengan menyasar warga dalam kategori miskin ekstrem.

    Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemotongan pita oleh Mbak Wali dan Gus Qowim di depan Rumah Dinas Wali Kota Kediri. Dalam tahap awal, 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima kartu ATM Beras Mapan. Kartu ini memungkinkan warga untuk mengambil 5 liter beras hanya dengan menempelkan kartu ke mesin ATM, yang secara otomatis mengeluarkan beras.

    “Direncanakan program ATM Beras Mapan ini akan segera dilaksanakan, setelah seluruh mesin ATM Beras Mapan telah selesai diproduksi dan didistribusikan ke masing-masing kantor kelurahan di seluruh Kota Kediri,” ujar Mbak Wali.

    Seluruh kelurahan di Kota Kediri akan mendapatkan unit ATM Beras Mapan, sebagai bagian dari upaya Pemkot menekan angka kemiskinan yang saat ini tercatat sebesar 6,51 persen. Program ini didesain untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, teratur, dan berbasis teknologi.

    Sebagai pemimpin daerah termuda di Indonesia, Vinanda menegaskan bahwa program ini sejalan dengan misi utama pemerintahannya, yakni Kota Kediri MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan penguatan infrastruktur berkelanjutan.

    Warga penerima manfaat merespons positif peluncuran program ini. Bantuan itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari warga.

    “Alhamdulillah, bantuan beras ini sangat membantu sekali untuk saya. Terima kasih Mbak Wali dan Gus Qowim,” kata Rini Sukowati, salah satu KPM.

    Berdasarkan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kota Kediri, terdapat 1.211 kepala keluarga yang menjadi target sasaran program ATM Beras. Untuk 1.131 KPM yang belum menerima kartu ATM hari ini, beras akan dikirim dalam bentuk kemasan melalui kantor kelurahan masing-masing.

    Pemkot Kediri juga menyampaikan bahwa data sasaran akan diperbarui menggunakan basis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yang informasinya akan diumumkan oleh pemerintah pusat dalam waktu mendatang. Saat ini DTSEN masih dalam proses pemutakhiran data.

    Turut hadir dalam peresmian, Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi, serta para penerima manfaat yang menjadi saksi langsung hadirnya teknologi sosial pertama di Indonesia ini. [nm/ian]

  • BPK Nilai APBD Jember Terakhir Era Bupati Hendy Wajar Tanpa Pengecualian

    BPK Nilai APBD Jember Terakhir Era Bupati Hendy Wajar Tanpa Pengecualian

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2024 yang merupakan tahun anggaran terakhir pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Kabupaten Jember ini diterima Bupati Muhammad Fawait, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (27/5/2025) siang.

    Dengan demikian, sejak 2022 hingga 2024, BPK selalu memberikan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Jember. Sebelumnya BPK pada 2020 memberikan opini Tidak Wajar dan Wajar Dengan Pengecualian pada 2021.

    “Prestasi ini adalah prestasi semua jajaran pemerintah. Bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif yang selalu menjalankan fungsinya, yakni fungsi kontrol terhadap eksekutif,” kata Bupati Fawait.

    Fawait berharap semua catatan BPK bisa dipenuhi Pemkab Jember. “Ujung dari semua ini adalah kesejahteraan masyarakat Jember. Filosofi pembangunan bukan penilaian atau penghargaan, tapi adalah pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Jember,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengapresiasi capaian Pemkab Jember sejak 2022 hingga saat ini. “Ini tentu kita harus mengapresiasi seluruh pihak, yang artinya meskipun harus ditingkatkan dan dipertahankan, kita bersyukur pengadministrasian keuangan daerah mendapatkan hasil WTP,” katanya.

    “Harapannya kepada pemerintahan di bawah Bupati Fawait, selain mempertahankan predikat WTP ini, harus ada upaya-upaya peningkatan. Tidak hanya dari sisi pengadministrasian, tapi juga hasilnya yakni output anggaran berupa program-program yang bermanfaat untuk rakyat,” kata Widarto.

    Sementara itu dari sisi pendapatan, Widarto berharap pendapatan asli daerah Jember semakin meningkat. “Bahkan seharusnya kita nenuju daerah yang mendekati mandiri secara fiskal,” kata Widarto. [wir]

  • Sengketa Lapangan Warungdowo Pasuruan, Kuasa Hukum Kami Optimis Menang

    Sengketa Lapangan Warungdowo Pasuruan, Kuasa Hukum Kami Optimis Menang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sengketa perebutan lapangan yang berada di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek mulai memanas di meja hijau. Pada sidang yang perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negri Bangil ini, Pihak Kejaksaan Negri Bangil yang menjadi pengacara negara mendatangkan empat orang saksi.

    Keempat orang saksi tersebut dua di antaranya yakni warga Desa Warungdowo. Kemudian dari pihak PT KAI, dan juga dari BPN Kabupaten Pasuruan.

    Menurut saksi pertama yang menjelaskan terkait peruntukan lapangan Warungdowo mengatakan bahwa sedari dulu lapangan tersebut memang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh warga. Namun sejak tahun 2013 lalu peruntukannya berubah semenjak adanya bengkel dari Romli.

    “Sejak tahun 2010 saya sudah memiliki lapak di pinggiran lapangan Warungdowo tersebut, dan memang itu diperuntukan untuk masyarakat. Namun semenjak tahun 2013 itu sampai sekarang lapangannya udah dipenuhi oleh barang-barang bengkel sehingga tidak bisa dimanfaatkan warga,” jelas RonI dalam kesaksiannya, Selasa (27/5/2025).

    Senada dengan Ronj, Ali Imron juga menjelaskan bahwa semenjak berubahnya lapangan tersebut, anak-anak tak bisa memanfaatkannya untuk bermain bola. “Kalau ada yang main bola disana, takut ada yang cedera,” ungkapnya didepan Majelis Hakim.

    Sementara itu, pihak dari BPN Kabupaten Pasuruan yang diwakili oleh Suliono mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum pernah menerima adanya laporan kepemilikan. Tak hanya itu pihaknya juga masih belum melakukan pengukiran sehingga lapangan Warungdowo tidak diketahui luasannya.

    Suliono menjelaskan bahwa dalam melakukan kepemilikan harus melalui beberapa mekanisme. Diantaranya yakni dengan mendaftarkan tanah tersebut ke BPN dan langsung dilakukan pengukuran.

    “Kalau sudah dilakukan pengukuran dan penelitian, nanti akan muncul SK hak atas tanah. Namun sekarang statusnya masih belum ada,” terangnya.

    Namun, keterangan berbeda di lontarkan oleh PT KAI Daop 9 Jember yang diwakili oleh P Deli. Ia menjabarkan bahwa sejak tahun 1941 pihaknya telah membuat peta internal tersendiri.

    Dalam peta tersebut menunjukkan bahwa pada sebagian lapangan Warungdowo tersebut milik PT KAI yang akan dibuat stasiun. Hal tersebut terbukti dalam growncut yang dikeluarkan oleh PT KAI.

    Namun sejak 1941 hingga saat ini, PT KAI tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sudah menjadi SHM dan dimiliki beberapa orang. “Dalam growncutnya tertulis luasan lahannya sekitar 15 ribu meter persegi. Tapi memang tidak dilakukan pemeliharaan,” katanya.

    Sementara itu, M Romli melalui Kuasa Hukum Tergugat Masbuhin menyayangkan bahwa dalam persidangan kali ini materinya sama dengan persidangan pidana pada tahun 2022 lalu. Sehingga dirinya menyebut bahwa persidangan ini hanyalah pengulangan.

    Tak hanya itu Masbuhin juga mengatakan bahwa penggugat yang diwakili oleh Kejaksaan Negri Bangil ini tidak jelas dan acak-acakan. “Materinya acak-acakan, sementara batasan lapangan Warungdowo itu sendiri juga kabur tidak ada ukiran yang jelas,” paparnya saat ditemui seusai sidang.

    Dengan materi tersebut, pihaknya yakin bahwa dalam perkara perdata ini akan dimenangkan oleh M Romli. “Jika memang materinya seperti ini, kami optimis akan menang dalam kasus ini,” tutupnya. (ada/ian)

  • Sampoerna Dorong Sinergi Pengelolaan Air Berkelanjutan di Surabaya Lewat Forum Stakeholder AWS 2025

    Sampoerna Dorong Sinergi Pengelolaan Air Berkelanjutan di Surabaya Lewat Forum Stakeholder AWS 2025

    Malang (beritajatim.com) – PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui fasilitas SKT Plant Rungkut 2 Surabaya menyelenggarakan Stakeholder Forum and Sharing Session–Alliance for Water Stewardship (AWS) pada Selasa, 27 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi upaya nyata perusahaan dalam mendorong tata kelola air yang berkelanjutan di Kota Surabaya dan sekitarnya.

    Mengusung tema ‘Risiko Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Surabaya dan DAS Rejoso: Tantangan dan Peluang Sinergitas’, forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, media, masyarakat, hingga pelaku industri. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kolaborasi dalam menjaga sumber daya air demi keberlanjutan lingkungan.

    Akademisi dari Universitas Brawijaya, Dr. Ir. Rer. Nat. Arief Rachmansyah, mengungkapkan berbagai risiko air yang dihadapi Surabaya saat ini.

    “Terdapat berbagai risiko air, mulai dari banjir, sanitasi, hingga penggunaan air berlebih oleh masyarakat. Semua ini perlu menjadi perhatian bersama dan dicari solusi melalui kolaborasi lintas sektor,” ungkap Arief.

    Sementara itu, kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Much. Rokim, yang turut hadir dalam forum tersebut mengapresiasi inisiatif Sampoerna. Ia menilai kegiatan ini sebagai ruang strategis untuk membahas berbagai tantangan pengelolaan air.

    “Saya berterima kasih atas pelaksanaan forum oleh Sampoerna. Kegiatan ini menjadi tempat berdiskusi mengenai berbagai risiko air di Kota Surabaya,” ujar Rokim.

    Ia juga menegaskan bahwa pelestarian air adalah tanggung jawab bersama. “Kondisi air dan lingkungan di Surabaya merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. DLH memiliki banyak program pengelolaan air yang bisa dikolaborasikan ke depannya,” tambahnya.

    Dari sisi industri, Made Agus Sumantra, Manager Hand Rolled Plant Rungkut 2 Surabaya, menegaskan komitmen Sampoerna terhadap konservasi air. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan air di lingkungan operasional dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

    “Kami menerapkan standar Alliance for Water Stewardship (AWS) untuk memastikan penggunaan air yang bijak, termasuk memanfaatkan air hujan dan meningkatkan kesadaran pegawai dalam penggunaan air. Upaya ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Made.

    Lebih lanjut, Made menambahkan bahwa Plant Rungkut 2 secara aktif menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap lini produksinya dan terus mengidentifikasi risiko air di DAS Surabaya dan DAS Rejoso.

    Forum ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi multi-pihak sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya air. Dengan menggandeng pemangku kepentingan dari berbagai sektor, Sampoerna berharap dapat mendorong tata kelola air yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan lingkungan ke depan. (dan/ian)

  • Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hilal penentu awal Zulhijjah 1446 H tidak terlihat di Pusat Observasi Bulan (POB) Masjid Agung Darussalam, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan pantauan di lokasi pengamatan cukup cerah, namun hilal tetap tidak tampak di ufuk barat.

    Pemantauan dilakukan oleh Lembaga Falakiyah (LF) Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto. Koordinat lokasi pengamatan hilal berada di ketinggian 50 mdpl, lintang : -7° 31′ 46.7″ LS dan bujur : 112° 24′ 32.5″ BT.

    Ketua LF Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa meskipun elongasi sudah mencukupi, namun ketinggian hilal di Mojokerto masih di bawah syarat minimal. “Hilal tidak terlihat karena ketinggiannya masih di bawah 1 derajat,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Padahal, kriteria imkan rukyat membutuhkan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Menurutnya, potensi terlihatnya hilal justru ada di wilayah barat Indonesia seperti Sabang, Aceh, yang memiliki ketinggian hilal di atas 3 derajat dan elongasi 7 derajat.

    “Hasil rukyatul hilal dari Mojokerto ini akan dilaporkan ke LF PWNU Jatim dan diteruskan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1446 H,” jelasnya. [tin/ian]

  • Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp23 miliar, turun drastis dari realisasi Rp36 miliar pada 2023.

    Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis guna mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer. “Situasi ini menuntut kita untuk lebih serius menggali potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal, seperti PKB, BBNKB, pajak reklame, dan pajak papan nama,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah kepada Ketua RT dan RW se-Kota Mojokerto tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red)nmenegaskan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan warga adalah dengan segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dibeli dari luar daerah. Menurutnya, selama kendaraan tidak berpelat Mojokerto (plat S), maka pajaknya tidak masuk ke kas Pemkot Mojokerto.

    “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi berdampak langsung pada pendapatan daerah. Kalau warga mau menikmati pembangunan, maka pajaknya juga harus kembali ke daerah ini dan jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini akan hilang begitu saja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Selain kendaraan bermotor, Ning Ita juga mendorong optimalisasi sektor pajak lain yang selama ini kurang tergarap. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menilai, sebagai pusat jasa dan perdagangan Mojokerto Raya, Kota Mojokerto menyimpan potensi besar yang bisa dimaksimalkan untuk menopang APBD.

    Pemerintah pun menggandeng elemen masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, untuk mengedukasi warga soal pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Sosialisasi digelar selama dua hari di tiga kecamatan, yakni mulai tanggal 27–28 Mei 2025. [tin/ian]

  • Satu Korban Terjepit Bodi Truk, Proses Evakuasi di Malasan Probolinggo Berlangsung Dramatis

    Satu Korban Terjepit Bodi Truk, Proses Evakuasi di Malasan Probolinggo Berlangsung Dramatis

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Lumajang–Probolinggo, tepatnya di wilayah Malasan, Kabupaten Probolinggo, menewaskan empat orang. Salah satu korban ditemukan dalam kondisi terjepit dan tertindih bodi kepala dump truk di dasar sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga Selasa (27/5/2025) sore.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, mengatakan pihaknya harus bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi korban yang terjepit di bawah truk.

    “Korban yang terjepit baru berhasil kami evakuasi sekitar pukul 17.20 WIB,” ujarnya.

    Dari hasil evakuasi, tercatat empat orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, sementara satu orang mengalami luka-luka. Proses evakuasi itu sendiri sampai melibatkan alat berat berupa crane, untuk mengangkat kendaraan dump truk dari dasar sungai, dan mengevakuasi pengendara motor yang terjepit body kepala dump truk.

    “Korban tewas merupakan sopir dan kernet dump truk, serta pengendara dan pembonceng sepeda motor, yang merupakan pasangan suami istri,” jelas Aditya.

    Sementara itu, supir yang mengendarai mobil pikap dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka-luka.

    Seluruh jenazah korban telah dibawa ke Kamar Mayat RSUD dr. Moh. Saleh, Kota Probolinggo, untuk proses identifikasi dan pengembangan lebih lanjut.

    “Sementara ini, kami pastikan, pukul 20.00 WIB, TKP sudah bersih, dan truk yang berada di dasar sungai ini sudah bisa kami evakuasi,” tegasnya. (ada/ian)

  • Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, resmi meluncurkan pakaian khas Kota Kediri dalam program kerja 100 hari pertamanya.

    Dalam acara tersebut, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha tampil mengenakan pakaian khas itu sebagai simbol dimulainya pelestarian budaya lokal dalam bentuk busana resmi daerah.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Kediri, Zachri Ahmad, memaparkan tentang makna mendalam dari pakaian khas ini. Tak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Filosofinya pakaian khas ini adalah kita selaku pemerintah melakukan pengembangan terhadap warisan budaya tak benda. Tenun ikat ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Menristekdikti Tahun 2022. Sehingga kita kembangkan,” kata Zachri.

    Pemkot mengangkat ciri khas atau identitas Kota Kediri dengan warna ungu. Sebab, dalam Kidung Harsawijaya, warna ungu menjadi pilihan raja-raja Kediri pada waktu itu. Sehingga pemilihan warna ungu menjadi upaya pendekatan sejarah tersendiri.

    Disi lain, berdasarkan penelitian bersama akademisi sejarah dan tim pelestari budaya, pakaian adat tersebut mengusung warna ungu sebagai warna utama yang memiliki akar historis kuat.

    Inisiatif ini, imbuhnya, tak berhenti pada pelestarian semata, melainkan juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produksi pakaian khas ini dilakukan sepenuhnya di Kediri, mulai dari pengadaan bahan baku, hingga proses jahit-menjahit oleh pengrajin lokal.

    “Sisi lain pengembangan warisan budaya ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengrajin. Penjahit di Kota Kediri, terus para pelaku usaha pengrajin udeng di Kediri,” imbuhnya.

    “Bahan baku ini dicari di Kediri, dikerjakan oleh masyarakat Kediri. Tujuan lainnya adalah untuk memutar ekonomi ini supaya bertumbuh di Kota Kediri,” lanjutnya.

    Ada dua motif tenun ikat yang digunakan dalam pakaian khas ini. Pertama motif tirto dan kedua motif telur ceplok. Hal tersebut menggambarkan unsur air dan kekayaan pola tradisional.

    Zachri juga menjelaskan bentuk udeng sebagai bagian penting dari pakaian khas daerah tersebut. Ikat kepala tradisional tersebut memiliki bentuk unik berupa dua gundukan yang menggambarkan kondisi geografis Kota Kediri yang terletak di antara dua gunung besar, yaitu Kelud dan Wilis, serta dialiri oleh Sungai Brantas yang membelah kota.

    Kota Kediri sendiri telah lama dikenal sebagai pusat kerajinan tenun ikat, khususnya di kawasan Bandar Kidul. Di sana, terdapat belasan perajin aktif yang menghasilkan karya tenun ikat berkualitas tinggi dan telah menembus pasar internasional. [nm/ian]