Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Kandang Terbakar di Pacitan, Tiga Kambing Mati Terpanggang Saat Pemilik Tak Berdaya

    Kandang Terbakar di Pacitan, Tiga Kambing Mati Terpanggang Saat Pemilik Tak Berdaya

    Pacitan (beritajatim.com) – Nasib apes dialami Saman, warga Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan. Ia harus merelakan tiga ekor kambing miliknya mati terpanggang setelah kandang kambing terbakar, Jumat (26/12/2025).

    Peristiwa kebakaran itu pertama kali diketahui oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pacitan, Aiptu M. Thoha, yang saat kejadian tengah bertugas di Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru di kawasan Pantai Teleng Ria.

    “Saat bertugas saya melihat kepulan asap dari arah permukiman. Kemudian saya laporkan ke petugas Damkar Pacitan,” kata Aiptu M. Thoha.

    Petugas Pemadam Kebakaran Pacitan yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu mobil water supply. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit hingga api benar-benar berhasil dikendalikan. “Kami mengerahkan dua unit pemadam dan satu mobil water supply,” ujar Sugito, Kabid Damkar Satpol PP Pacitan.

    Sugito menjelaskan, api diduga berasal dari aktivitas pembuatan arang yang lokasinya tidak jauh dari kandang kambing. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melalap kandang.

    “Total kambing ada tujuh ekor. Satu ekor mati terpanggang di lokasi, sementara dua ekor lainnya yang ikut terbakar sempat disembelih oleh warga,” pungkasnya.

    Kandang kambing berukuran 4 x 6 meter tersebut kini telah dipasangi garis polisi. Sementara itu, Unit Reskrim Polsek Pacitan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. (tri/kun)

  • Kritik Keras Anak Purbaya

    Kritik Keras Anak Purbaya

    Di negeri ini, kejujuran rajin diundang ke seminar, tapi sering lupa diajak ke ruang pelayanan. Kita mudah tersinggung pada istilah “maling” namun cukup toleran pada praktiknya. Bahkan, tak jarang yang jujur dianggap kurang luwes, sementara yang licik dipuji pandai menyesuaikan diri.

    Yudo Sadewa melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia. Ia menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Kritik itu menarik lantaran diucapkan anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat Yudo sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo, Selasa (23/12/2025).

    “Hampir semua pejabat korupsi. Hampir 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu,” ujarnya.

    Yudo melanjutkan, anggaran rapat dan perjalanan dinas pejabat sering kali tidak masuk akal. Ia menyatakan geram melihat biaya rapat dan perjalanan dinas bisa menelan anggaran sampai miliaran rupiah.

    Gayung bersambut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan sepakat dengan pandangan Yudo Sadewa. Lebih dari 80 persen pejabat di negeri ini masih memiliki mentalitas “nyolong” atau korup.

    “Bener banget. Bahkan mungkin lebih,” sambut Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa, Rabu (23/12/2025).

    Susi juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan anak buahnya untuk jangan coba-coba mark up anggaran. Susi pun menjelaskan lewat X bahwa para oknum pejabat biasanya mark up minimal hingga 50 persen dari anggaran yang ditentukan.

    Momen Retoris
    Kritik bersambut kritik ini layak dibaca bukan sekadar sebagai “pernyataan keras”, melainkan momen retoris. Alarm moral sengaja dibunyikan keras agar publik dan birokrasi berhenti pura-pura tuli. Saya tak bermaksud ikut menghakimi massal. Namun juga tidak elok bila meninabobokan diri dengan pembelaan normatif.

    Pernyataan Yudo maupun dukungan Susi sebaiknya dibaca sebagai pernyataan provokasi etis, bukan sensus kriminal. Angka “80 persen” hampir pasti bukan data statistik, melainkan angka retoris. Ia berfungsi seperti palu: memukul kesadaran. Di sini, yang penting bukan presisi angka, melainkan pesan etis: korupsi sudah begitu sistemik sampai kejujuran terasa minoritas.

    Setengah serius, separuh berkelakar orang boleh saja mengatakan: “Angka 80 persen barangkali tak lahir dari BPS, tapi dari rasa lelah yang menumpuk.”

    Pertanyaan nakalnya: apakah Yudo dan Bu Susi sedang melakukan apa yang dikatakan orang Jawa sebagai gebyah uyah, apa asine menggeneralisasi? Kalau jawabnya “ya”, maka akan segera terlihat dua risikonya: kritik yang menggugah versus kritik yang melumpuhkan.

    Menggeneralisasi pejabat sebagai “bermental maling” punya dua sisi. Positifnya: mengguncang zona nyaman, memecah budaya sungkan. Sisi negatifnya: melemahkan pejabat jujur, menormalisasi sinisme publik yang suka bilang: “ya sudah, memang begitu”.

    Sistem Permisif
    Titik tengahnya mungkin ada di sini: mengakui fungsi kejut pernyataan Yudo dan Susi, sambil mengingatkan bahaya label kolektif. Meski angka 80 persen bukan angka resmi namun dukungan Susi bisa dibaca sebagai legitimasi moral berbasis reputasi.

    Publik paham reputasi Bu Susi Pudjiastuti selama menjadi menteri. Pernyataan dukungan Susi Pudjiastuti penting secara simbolik. Ia dikenal keras, relatif konsisten, dan “tidak berutang budi” pada banyak pihak. Dukungannya membuat pernyataan tidak terdengar sebagai curhat birokrat, tapi vonis moral dari luar sistem.

    Di sini, kita pingin bertanya: “Jika suara keras selalu datang dari mereka yang tak lagi bergantung pada sistem, apa kabar keberanian di dalam sistem?”

    Jadi, ini memang tentang sistem, bukan sekadar watak. Apa yang disebut sebut sebagai “mental maling” sebagai sifat personal, bisa kita geser ke insentif yang salah: pengawasan yang tumpul, dan budaya yang memberi ruang aman bagi penyimpangan kecil.

    Kata orang bijak: “Di sistem yang permisif, orang baik belajar diam; orang licik belajar naik.”

    Pembelaan Diri
    Pada akhirnya, pernyataan tentang mental maling itu tidak perlu dijawab dengan kemarahan, apalagi dengan lomba pembelaan diri. Jika kita tersinggung, barangkali bukan karena angkanya keliru, melainkan karena cerminnya terlalu jujur.

    Negeri ini tidak kekurangan orang pandai merumuskan bantahan, tapi sering kehabisan keberanian untuk berbenah. Dan selama kejujuran masih dianggap sikap naif, sementara kelicikan diperlakukan sebagai kecakapan birokrasi, maka berapa pun persentasenya, masalahnya akan tetap terasa seratus persen.

    Maka, alih-alih sibuk mempersoalkan apakah angka 80 persen itu kebesaran atau kekecilan, mungkin lebih berguna jika kita bertanya: mengapa pernyataan itu terasa akrab di telinga. Sebab di negeri ini, kejujuran sering dipuji dalam seminar, tapi jarang dipraktikkan di meja pelayanan.

    Kita gemar marah pada kata “maling” namun relatif tenang hidup berdampingan dengan kelakuannya. Maka, daripada sibuk menghitung apakah angka 80 persen itu terlalu besar atau sekadar kebablasan, rasanya lebih sehat jika kita bertanya mengapa pernyataan itu terdengar begitu familiar.

    Di negeri ini, kejujuran rajin diundang ke seminar, tapi sering lupa diajak ke ruang pelayanan. Kita mudah tersinggung pada istilah “maling”, namun cukup toleran pada praktiknya. Bahkan, tak jarang yang jujur dianggap kurang luwes, sementara yang licik dipuji pandai menyesuaikan diri.

    Jika sudah begitu, barangkali persoalannya memang bukan pada persentase, melainkan pada kebiasaan yang sudah telanjur dianggap biasa.

    Zainal Arifin Emka,
    Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS.

  • Kalah Pilpres dan Pilwali di Bumi Bung Karno, DPC PDIP Kota Blitar Dirombak

    Kalah Pilpres dan Pilwali di Bumi Bung Karno, DPC PDIP Kota Blitar Dirombak

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kekalahan 2 kali beruntun di Bumi Bung Karno. Meski Kota Blitar menyandang predikat sebagai “kandang banteng” selama beberapa tahun, namun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2024, PDIP harus menelan pil pahit yakni kalah beruntun.

    Hasil ini tentu mencoreng wajah PDIP di “rumah sendiri”. Pasalnya, di Kota Blitar ada makam ayah dari sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yakni Ir. Soekarno.

    Melihat kondisi itu DPP PDIP dan DPD PDIP Jawa Timur tak mau tinggal diam. Dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, DPP dan DPD mengambil keputusan untuk merombak kepengurusan DPC PDIP Kota Blitar.

    Syahrul Alim yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun dicopot dari jabatannya. Ia digantikan oleh Yudi Meira. Pria yang memperoleh suara terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu itu ditunjuk sebagai Ketua DPC PDIP yang baru hingga tahun 2030.

    Usai diangkat menjadi Ketua DPC PDIP Kota Blitar, Yudi Meira pun memaparkan tugas berat yang embannya. Secara garis besar 3 tugas yang harus dipenuhi Yudi Meira di beberapa tahun mendatang.

    “Tugas berat bagi kita itu dari Bu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) itu pesan dari kursi dewan yang sebelumnya 10 jadi 8 itu kita harus minimal dikembalikan ke 10. Kursi DPR-RI dari 3 menjadi 2 harus dikembalikan menjadi 3, kemudian memenangkan kembali Pilwali 2030 mendatang,” ucap Yudhi pada Jumat (26/12/2025).

    Selama kepemimpinan Syahrul Alim, nasib PDIP di Kota Blitar memang kurang beruntung. Bagaimana tidak di kota yang status sebagai Bumi Bung Karno, Calon Presiden yang diusung PDIP yakni Ganjar-Mahfud harus menerima kenyataan kalah telak oleh Prabowo-Girban yang diusung Gerindra.

    Kala itu Prabowo-Gibran mendulang 59.809 suara sementara Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 28.621 suara di Kota Blitar.

    Belum sembuh dari ingatan kekalahan itu, PDIP kemudian masih harus dihadapan kenyataan pahit lainnya, yakni Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Bambang-Bayu juga harus tumbang dari Calon yang diusung PKB, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu.

    Bahkan di kursi legislatif kota, PDIP juga harus merelakan 2 kursinya hilang. Mesti tetap berstatus partai dengan jumlah kursi legislatif terbanyak di Kota Blitar, namun hilangnya 2 kursi itu menjadi evaluasi yang tajam.

    “Dari DPP meminta kita untuk solid dan turun ke masyarakat karena PDIP itu partainya wong cilik jadi harus turun ke masyarakat,” imbuhnya.

    Kini tugas berat menanti Ketua DPC PDIP yang baru yakni Yudi Meira. Mampukah Yudi Meira memperbaiki kondisi PDIP di Bung Karno, tentu hanya waktu yang akan menjawab. [owi/beq]

  • Kades Kalirejo Pasuruan Diduga Tilep Dana BUMDes dan Tunggak Gaji Perangkat

    Kades Kalirejo Pasuruan Diduga Tilep Dana BUMDes dan Tunggak Gaji Perangkat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kantor Balai Desa Kalirejo di Kecamatan Kraton mendadak lumpuh total akibat aksi penyegelan yang dilakukan oleh puluhan warga pada Jumat (26/12/2025). Massa yang terdiri dari perangkat desa hingga pengurus BPD tersebut meluapkan kemarahan dengan menggembok pintu masuk gedung sebagai bentuk mosi tidak percaya.

    Kericuhan ini bermula dari akumulasi kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Kepala Desa Kalirejo, Muhammad Adib, yang dinilai tidak transparan. Mereka menuding adanya praktik penyimpangan anggaran yang merugikan banyak pihak di lingkungan pemerintahan desa.

    Sorotan utama dalam aksi ini adalah nasib para perangkat desa, RT/RW, hingga kader yang gajinya belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Hal ini dianggap sangat mencederai kesejahteraan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat bawah.

    “Kami mempertanyakan keberadaan mobil siaga desa yang tidak jelas serta menuntut keterbukaan penuh penggunaan Dana Desa,” ujar koordinator aksi, Ahmad Sueb.

    Selain masalah gaji, warga mencurigai adanya pemotongan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) senilai ratusan juta rupiah. Anggaran yang seharusnya terserap penuh sebesar Rp250 juta, diduga kuat baru diserahkan sebagian kecil saja kepada pengelola.

    Selisih dana sebesar Rp150 juta yang belum jelas rimbanya tersebut memicu dugaan kuat bahwa anggaran telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Warga pun mendesak instansi terkait segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap aliran dana tersebut.

    Di sisi lain, Muhammad Adib selaku Kepala Desa berdalih bahwa kemacetan pembayaran gaji murni disebabkan oleh kendala administratif pada proses pencairan di tingkat kabupaten. Ia membantah adanya unsur kesengajaan dalam menunda hak para bawahannya tersebut.

    “Itu bukan ditahan, tetapi memang menunggu pencairan Dana Desa yang belum keluar untuk puluhan desa termasuk Kalirejo,” dalih Muhammad Adib saat dikonfirmasi.

    Hingga saat ini, suasana di Balai Desa Kalirejo masih tegang dan aktivitas pelayanan publik praktis terhenti total. Warga mengancam tidak akan membuka segel kantor sebelum tuntutan pembayaran gaji dan kejelasan dana BUMDes direalisasikan secara nyata. [ada/beq]

  • Tak Ikut Libur Panjang, MPP Raci Pasuruan Tetap Buka Layani Warga di Akhir Tahun

    Tak Ikut Libur Panjang, MPP Raci Pasuruan Tetap Buka Layani Warga di Akhir Tahun

    Pasuruan (beritajatim.com) – Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Raci dipastikan tetap membuka pintu bagi masyarakat di tengah musim libur panjang. Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan administratif warga Kabupaten Pasuruan tidak terhambat oleh momentum pergantian tahun.

    Kondisi operasional kantor yang tetap aktif ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ritme pelayanan publik yang stabil. Meski suasana liburan terasa kental, aktivitas di pusat layanan terpadu tersebut berjalan normal sebagaimana hari kerja biasanya.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris, memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal operasional tersebut. Harris menegaskan bahwa seluruh instansi yang tergabung di dalam gedung MPP tetap bersiaga penuh melayani warga.

    “MPP hanya libur di tanggal merah saja, sementara pada hari-hari di sela libur panjang Natal dan Tahun Baru ini kami pastikan tetap melayani warga yang membutuhkan bantuan,” ujar Harris, Jumat (26/12/2026).

    Pihak manajemen MPP telah mengatur jadwal petugas secara bergantian agar pelayanan tidak mengalami kekosongan selama masa libur panjang ini. Strategi tersebut diterapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan pemohon yang memanfaatkan waktu libur untuk mengurus dokumen.

    Masyarakat yang memiliki keperluan mendesak terkait perizinan maupun administrasi kependudukan diimbau untuk tidak ragu datang ke Raci. Kepastian jam operasional ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para pelaku usaha maupun warga umum.

    Kebijakan operasional ini diakui Ridwan sebagai bentuk implementasi langsung dari arahan pimpinan daerah dalam hal dedikasi pelayanan. Hal tersebut dianggap sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja jajaran aparatur sipil negara.

    “Hal ini juga selaras dengan visi dan misi Bupati Pasuruan yang selalu menekankan pentingnya melayani masyarakat secara maksimal dalam kondisi apa pun,” tutupnya. (ada/kun)

  • Dalam Tiga Tahun, Bojonegoro Nikmati Dana Bagi Hasil Migas Rp5,74 Triliun

    Dalam Tiga Tahun, Bojonegoro Nikmati Dana Bagi Hasil Migas Rp5,74 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menikmati hasil dari kekayaan minyak dan gas bumi (migas) yang dimiliki. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro mencatat, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima daerah tersebut dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp5,74 triliun.

    Rinciannya, pada tahun 2022 Bojonegoro menerima DBH Migas sebesar Rp1,6 triliun. Penerimaan kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp2,2 triliun, sebelum pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,8 triliun.

    Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari, menjelaskan bahwa realisasi DBH Migas pada tahun 2025 telah disesuaikan dengan alokasi pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara untuk tahun anggaran 2026, besaran DBH Migas mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

    “Untuk realisasi DBH Migas 2025 sesuai alokasi pagu APBN. Sedangkan DBH Migas di T.A 2026, sesuai kebijakan pusat sebesar Rp941 miliar,” jelas Yusnita Liasari, Jumat (26/12/2025).

    Terkait tahun berjalan, Bojonegoro pada 2025 telah menerima bagi hasil DBH Migas dari pemerintah pusat sebesar 100 persen dengan total nilai mencapai Rp1,94 triliun. Dana tersebut terdiri atas bagi hasil minyak bumi sebesar Rp1,9 triliun dan gas bumi sebesar Rp11 miliar. Realisasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.

    Yusnita mengungkapkan, dana DBH Migas yang diterima Pemkab Bojonegoro dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan berkelanjutan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga ke pelosok desa, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pemberian beasiswa pendidikan.

    “Kekayaan alam ini ialah amanah yang harus dikelola secara tepat demi keberlanjutan masa depan generasi mendatang,” tegasnya.

    Besarnya penerimaan DBH Migas Bojonegoro tidak terlepas dari aktivitas eksploitasi migas yang dilakukan oleh sejumlah operator besar. Setidaknya terdapat tiga operator yang saat ini aktif mengelola blok migas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

    ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjadi operator lapangan minyak Banyu Urip dan Kedung Keris di Blok Cepu, yang dikenal sebagai salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia.

    Selain itu, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) atau Zona 12 juga berperan penting, tidak hanya dalam pengembangan Blok Cepu, tetapi juga dalam proyek gas Jambaran–Tiung Biru.

    Operator lainnya adalah Pertamina Asset IV Field Sukowati dan Field Cepu yang mengelola sejumlah lapangan migas, termasuk sumur minyak tua Wonocolo di Kecamatan Kedewan serta lapangan Sukowati.

    Kehadiran ketiga operator tersebut menjadi penggerak utama roda perekonomian sektor hulu migas di Bojonegoro. Kontribusinya tercermin signifikan dalam besaran Dana Bagi Hasil Migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya. [lus/beq]

  • Bobol Gudang Warga Saat Dini Hari, Komplotan Pencuri Peralatan Dapur di Bangkalan Dibekuk Polisi

    Bobol Gudang Warga Saat Dini Hari, Komplotan Pencuri Peralatan Dapur di Bangkalan Dibekuk Polisi

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komplotan pencurian dengan pemberatan yang beraksi di wilayah Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, berhasil diringkus aparat kepolisian. Para pelaku diketahui mencuri sejumlah peralatan dapur, mulai dari kompor hingga panci, dari gudang rumah warga.

    Aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 02.45 WIB di gudang rumah milik Busari, warga Dusun Karang Barat, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi.

    Saat kejadian, kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi sehingga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Korban baru menyadari gudang rumahnya dibobol setelah mendapati sejumlah barang hilang. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian.

    Menindaklanjuti laporan itu, Polsek Tanjung Bumi bersama Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan. Hasilnya, pada Jumat (19/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku berinisial Neman bin Safari.

    Dari hasil pemeriksaan awal, Neman mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tiga orang lainnya, yakni Moh. Hardiyanto Al Faridzi bin Hartono, Galang Bagaskara bin Imron, dan Jaski bin Matnor (alm).

    Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengatakan bahwa para pelaku memiliki peran berbeda dalam melancarkan aksinya.

    “Satu orang berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil barang-barang milik korban, sementara pelaku lainnya menunggu di luar untuk menerima dan membawa hasil curian,” ujar AKP Hafid Dian Maulidi, Jumat (19/12/2025).

    Ia menambahkan, dari pengungkapan kasus tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. “Barang bukti yang kami amankan antara lain lima unit kompor elektronik, empat buah selang beserta regulator, dua panci logam berukuran besar, serta satu buah kuali besar berbahan aluminium,” jelasnya.

    Saat ini, para tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Bangkalan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara.

    AKP Hafid juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. “Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melapor ke pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana di lingkungan sekitarnya,” pungkasnya. [sar/kun]

  • Pemkab Pasuruan Pastikan Data KPM Bansos Aman dari Pencoretan Kemensos

    Pemkab Pasuruan Pastikan Data KPM Bansos Aman dari Pencoretan Kemensos

    Pasuruan (beritajatim.com) – Langkah Kementerian Sosial RI melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial memicu perhatian publik di berbagai daerah. Secara nasional, sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan.

    Di tengah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan data KPM penerima bantuan sosial di wilayahnya tetap aman. Tidak satu pun KPM di Kabupaten Pasuruan yang terdampak pencoretan data bantuan sosial pada penyesuaian tingkat nasional tersebut.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman, menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial terus diperketat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

    “Untuk Kabupaten Pasuruan tidak ada KPM yang tercoret, namun verifikasi dan validasi tetap kami lakukan secara berkelanjutan,” ujar Fathurrahman.

    Salah satu program bantuan yang masih terus dipantau penyalurannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat. Total penerima BLT Kesra di Kabupaten Pasuruan saat ini mencapai sekitar 60 ribu KPM yang tersebar di seluruh kecamatan.

    Fathurrahman menjelaskan bahwa dalam praktiknya tidak seluruh bantuan terserap sepenuhnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.

    “Ada KPM yang tidak mengambil bantuan karena sudah pindah domisili atau kondisi ekonominya membaik,” katanya.

    Ia menyebut fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Bangil dan Purwodadi. Selain itu, sebagian KPM juga tercatat mengalami graduasi, yakni berpindah dari kelompok desil bawah ke desil yang lebih tinggi.

    Proses verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan dengan melibatkan pendamping sosial serta mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penentuan kelayakan penerima bantuan sosial, BPS menggunakan 14 indikator kemiskinan sebagai dasar penilaian.

    Fathurrahman menegaskan pembaruan data harus terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

    “Kami ingin bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga ketelitian data menjadi kunci utama,” tegasnya. [ada/beq]

  • Libur Nataru, Klurak Eco Park Lereng Gunung Welirang Pacet Mojokerto Dipadati Wisatawan dari Luar Daerah

    Libur Nataru, Klurak Eco Park Lereng Gunung Welirang Pacet Mojokerto Dipadati Wisatawan dari Luar Daerah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 membawa berkah tersendiri bagi Klurak Eco Park yang berada di Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sejak pagi hingga siang hari, destinasi wisata berbasis alam dan petualangan tersebut terpantau ramai dikunjungi wisatawan.

    Petugas registrasi Klurak Eco Park, Debora Yenny mengatakan lonjakan kunjungan sudah terasa sejak, Kamis (25/12/2025) pagi hari. Tingginya minat wisatawan terlihat dari ramainya area wisata hingga persewaan tenda yang nyaris penuh. “Alhamdulillah, libur Natal tahun ini ramai sekali,” ungkapnya, Jumat (26/12/2025).

    Dari pagi sampai siang sudah penuh, baik pengunjung harian maupun yang camping. Banyak juga pengunjung yang datang dari luar Mojokerto, seperti Sidoarjo dan Kota Surabaya. Menurutnya, daya tarik utama Klurak Eco Park adalah suasana alamnya yang sejuk dan dingin khas lereng Gunung Welirang.

    Hal ini yang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari aktivitas sehari-hari.
    Klurak Eco Park menawarkan berbagai fasilitas wisata alam dan keluarga, mulai dari kolam renang, camping ground, omah gubuk, flying fox, hingga aliran sungai alami yang menjadi favorit pengunjung.

    Selain itu, wisata ini juga dilengkapi wahana adventure seperti ATV, trail, paintball, panahan, serta area bermain air di sungai kecil yang berada di sisi kawasan wisata. Yang paling favorit adalah wisata kecek di aliran sungai Banyak pengunjung yang duduk santai sambil bermain air karena airnya masih alami dan dingin.

    Wisata yang berada di kawasan hutan produksi Perhutani RPH Claket, BKPH Pacet, KPH Pasuruan ini mulai dibuka sejak 23 April 2023. Dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang tinggi, Klurak Eco Park menyuguhkan suasana asri yang cocok untuk wisata keluarga maupun kegiatan camping.

    Untuk pengunjung yang ingin bermalam, pengelola menyediakan tenda lengkap dengan perlengkapan memasak serta omah gubuk yang dapat digunakan untuk menikmati suasana malam di tengah hutan pinus. Pengunjung juga dapat menggelar kegiatan barbeque bersama, menjadikan pengalaman wisata semakin berkesan.

    Meski berada di tengah hutan, fasilitas yang tersedia terbilang lengkap, mulai dari toilet umum, mushola, tempat makan, area swafoto, hingga wifi area. Harga tiket masuk pun terjangkau, yakni Rp7 ribu per orang, termasuk anak-anak mulai usia 4 tahun. Klurak Eco Park merupakan wisata milik masyarakat Desa Kembangbelor yang dikelola secara gotong royong.

    “Keberadaan Klurak Eco Park diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan kebahagiaan bagi warga sekitar. Karena Klurak Eco Park milik masyarakat sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk warga Desa Kembangbelor. Kami ingin tumbuh bersama masyarakat,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Libur Nataru: Ratusan Pengunjung Serbu GWD, Free Dive ke Pulau Tabuhan dan Menjangan

    Libur Nataru: Ratusan Pengunjung Serbu GWD, Free Dive ke Pulau Tabuhan dan Menjangan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Memasuki musim libur panjang, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu jujugan destinasi wisata paling diminati.

    Berbagai atraksi dan paket wisata ditawarkan di seluruh destinasi wisata andalan Banyuwangi. Tidak terkecuali, Salah satu atraksi wisata favorit adalah trip menuju Pulau Tabuhan dan Menjangan.

    Ketua Pokdarwis Pesona Bahari sekaligus Pengelola wisata alam Grand Watu Dodol (GWD), Abdul Azis mengatakan, salah satu yang melayani trip ke Pulau Tabuhan dan Menjangan ini adalah wisata alam Grand Watu Dodol (GWD).

    Pihaknya menyebut, layanan trip ke dua pulau eksotis itu saat ini sudah full booking hingga akhir tahun 2025.

    “Untuk trip sudah full booking sampai tanggal 30 Desember 2025,” ujarnya

    Azis menyebut, dalam sehari rata-rata GWD bisa melayani wisatawan hingga 400 orang untuk trip ke Pulau Tabuhan dan Menjangan.

    Saat ini di GWD terdapat 40 kapal yang siap melayani perjalanan wisata ke pulau Tabuhan dan Menjangan. Masing-masing kapal bisa memuat sekurang-kurangnya 10 orang.

    “Biasanya pengunjung berangkat pagi jam 8, pulang maksimal jam 3 sore,” jelasnya.

    Menariknya, Azis menyebut, perjalanan menuju ke dua pulau wisaga andalan tersebut diawali dengan outbond di GWD. Selanjutnya wisatawan akan dibawa berlayar menyusuri Selat Bali menuju Pulau Menjangan.

    Usai dari Pulau menjangan kemudian wisatawan akan dibawa menuju Pulau Tabuhan. Pulau berpasir putih ini letaknya cukup berdekatan dengan pulau Menjangan. Dari Pulau menjangan wisatawan akan kembali ke GWD.

    Sampainya di dua pulau Menjangan dan Tabuhan, wisatawan bisa menikmati indahnya pantai dan panorama lautan bersih dan jernih. Wisatawan juga bisa menikmati panorama bawah laut dengan melakukan snorkeling atau diving. Tentunya dengan didampingi guide yang sudah profesional.

    “Saat ini yang lagi tren itu free dive. Pengunjung sangat menikmati wisata tersebut,” jelasnya.

    Khusus free dive ini, menurut Azis, hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional karena dilakukan tanpa alat selam. Biasanya free dive ini dilakukan hingga kedalaman 15 meter.

    Untuk pendampingnya, pihak pengelola juga menyediakan pendamping khusus. Termasuk, yang mendokumentasikan juga harus punya kemampuan yang sama dengan wisatawan yang melakukan free dive.

    Pria yang juga Ketua Asosiasi Pokdarwis Banyuwangi ini menyebut, ada dua jenis paket trip ke Pulau Menjangan dan Tabuhan. Yakni private trip dan open trip. Untuk private trip biayanya Rp250 per orang. Sedangkan open trip Rp300 ribu per orang.

    “Sudah include semua, asuransi, makan, tiket masuk ke Pulau Menjangan, Dokementasi underwater, kapal, sampai alat snorkeling,” kata Azis.

    Pihaknya menambahkan, private trip juga disesuaikan dengan kapasitas kapal yakni minimal 10 orang atau maksimal 14 orang. Namun jika kurang dari 10 orang biayanya sekitar Rp2.200.000.

    Karena ada biaya yang tidak bisa dikurangi yakni sewa kapal. Sehingga untuk paket private trip meskipun satu atau dua orang biayanya tetap sama.

    “Kalau open biasanya konsorsium, gabungan,” pungkasnya.