Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Pemkab Kediri Raih Opini WTP ke-9 Secara Berturut-turut

    Pemkab Kediri Raih Opini WTP ke-9 Secara Berturut-turut

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Capaian ini sejalan dengan komitmen Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang terus mendorong jajarannya untuk dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Opini WTP ini menjadi yang kesembilan kalinya diterima Pemerintah Kabupaten Kediri secara berturut-turut. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali kepada Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang diwakili Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa pada Selasa (27/5/2025).

    Dari hasil pemeriksaan yang diterima, Kabupaten Kediri diketahui mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Dimana hasil prosentase yang didapat melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37 persen dan menempatkan Kabupaten Kediri masuk 9 besar di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dengan nilai diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur”, ungkap Mbak Dewi usai menerima hasil LKPD Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro digedung Auditorium BPKP Provinsi Jawa Timur.

    Mbak Dewi mengungkapkan, capaian yang diterima tersebut menjadi bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjalankan keuangan daerah dengan baik dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Dengan capaian WTP ini tentu harapannya semakin hari integritas kita semakin meningkat dan semakin dipercaya oleh masyarakat”, ungkap Mbak Dewi.

    Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali dalam acara itu memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Kediri atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

    “Karena opini Wajar Tanpa Pengecualian itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Ayub Amali dalam sambutannya.

    Ia menambahkan bahwa opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.

    “Sebenarnya opini WTP itu suatu keadaan yang normal bagi pengelolaan laporan keuangan, jadi semoga tetap dijaga,” pesannya. [ADV PKP/nm]

  • Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Jombang (beritajatim.com) – Berangkat dari pesantren dan ruang kaderisasi akar rumput, Elza Nikma Yunita kini melangkah menuju panggung wilayah. Ia resmi mencalonkan diri sebagai Ketua KOPRI PMII (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri) Jawa Timur dengan membawa visi feminisme Islam dan keberdayaan digital.

    Ia datang ke kantor Badan Pekerja Konkoorcab PKC PMII Jatim di Surabaya, Selasa (27/5/2025), didampingi Ketua Umum PC PMII Jombang dan Ketua KOPRI PC PMII Jombang.

    Mengenakan jas biru khas PMII dan kerudung hitam, perempuan kelahiran Jombang, 15 Juni 2001 ini mencatatkan langkah penting dalam sejarah kaderisasi perempuan di tubuh PMII. Ia menjadi salah satu dari sedikit kader perempuan yang memulai dari akar basis: rayon, komisariat, hingga cabang, dan kini menuju wilayah.

    Perjalanan intelektual dan spiritual Elza dimulai dari Tebuireng hingga Kediri. Ia merupakan alumnus Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng, dan saat ini sedang menempuh studi magister di UIN Syekh Wasil Kediri dengan fokus pada Ekonomi Syariah.

    “Pendidikan adalah ruang pertama perjuangan perempuan. Saya ingin membuktikan bahwa menjadi santri tidak membatasi kita untuk berpikir progresif dan melangkah jauh,” kata Elza, Rabu (28/5/2025).

    Elza juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Hasyim Asy’ari Unhasy Tebuireng (2022–2023) dan Sekretaris KOPRI PC PMII Jombang (2024–2025). Ia merupakan santri dari Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

    Kini, ia membawa visi besar untuk KOPRI Jawa Timur: “KOPRI PKC PMII Jawa Timur sebagai ruang aman, inklusif, dan progresif bagi perempuan muda untuk tumbuh, memimpin, dan memberi dampak nyata dalam perubahan sosial di era digital.”

    Visi tersebut ditopang oleh lima misi strategis: penguatan kepemimpinan progresif, keadilan gender, kaderisasi adaptif, solidaritas strategis, dan optimalisasi teknologi digital.

    Elza menegaskan bahwa arah perjuangan KOPRI harus berlandaskan Islam progresif, feminisme kritis, dan literasi digital taktis. “Islam tidak pernah membungkam perempuan. Islam datang membebaskan,” tegasnya, mengutip pemikiran KH. Husein Muhammad.

    Pemikiran Elza juga banyak dipengaruhi oleh tokoh feminis seperti Nancy Fraser, Musdah Mulia, dan Silvia Federici. Ia membangun narasi perlawanan terhadap kapitalisme patriarkal dan sistem sosial-politik yang bias gender.

    Salah satu gagasan penting yang ia usung adalah penguasaan ruang digital sebagai arena perjuangan perempuan masa kini.

    “Teknologi harus kita rebut kembali, bukan sebagai sarana eksistensi personal, tapi sebagai alat perjuangan kolektif,” jelasnya sambil mengutip pemikiran Zeynep Tufekci.

    Bagi Elza, perjuangan perempuan kini hadir juga di layar gawai, di antara tagar dan data, tempat narasi dan identitas perempuan dipertaruhkan.

    Pendaftaran Elza bukan sekadar proses administratif. Ia adalah pernyataan sikap bahwa KOPRI bukan hanya organisasi, melainkan ruang politik etis perempuan muda — tempat mereka bisa bertumbuh, memimpin, dan menebar dampak.

    “Perempuan tidak hanya butuh tempat untuk tumbuh, tapi juga ruang untuk memimpin. KOPRI harus jadi tempat itu,” ucapnya penuh kepercayaan diri. [suf]

  • Bruno Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo di Surabaya Berbobot Hampir 1 Ton

    Bruno Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo di Surabaya Berbobot Hampir 1 Ton

    Surabaya (beritajatim.com) – Sapi kurban Iduladha milik Presiden RI Prabowo Subianto yang dibeli dari Surabaya diberi nama Bruno Gemoy. Sapi jantan sehat ini memiliki berat 845 kilogram dan berusia lebih dari 4 tahun, siap dikorbankan pada Iduladha 1446 Hijriah di Masjid Muhajirin Pemkot Surabaya, Jumat 6 Juni 2025.

    Bruno Gemoy merupakan sapi keturunan Simental hasil ternak peternak lokal asal Sidorejo, Pakal, Surabaya, bernama Suyatno (55 tahun). Sapi tersebut telah dirawat secara khusus di Rojo Koyo Farm selama satu tahun terakhir hingga mencapai kondisi matang dan sehat.

    Peternak Suyatno menjelaskan bahwa perawatan Bruno Gemoy dilakukan secara intensif untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. “Perawatannya mulai dari sterilisasi kandang, ventilasi udara, kebersihan lantai dengan karpet, rutin dipijat, dan dimandikan,” ungkapnya, Rabu (28/5/2025).

    Selain perawatan kandang, asupan gizi Bruno juga menjadi perhatian utama. Pemberian vitamin, sentrat, dan jamu tradisional dicampurkan ke dalam makanan untuk menjaga tenaga dan kesehatan sapi agar tetap prima. “Kami kasih jamu-jamuan tradisional yang sudah kami siapkan. Kemudian kami campur ke dalam makanan sapi supaya tubuhnya tetap terjaga,” tambah Suyatno.

    Suyatno mengaku bangga dan bersyukur sapinya terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. “Saya sangat bersyukur sapi saya terpilih menjadi hewan kurban Bapak Presiden. Ini suatu kehormatan bagi saya,” ujarnya dengan tulus. [ram/beq]

  • Banjir Rob Wilayah Pesisir Surabaya, Warga Berharap Pemerintah Membantu

    Banjir Rob Wilayah Pesisir Surabaya, Warga Berharap Pemerintah Membantu

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah wilayah di pesisir Kota Surabaya dilanda banjir rob, akibat pasang air laut maksimum fenomena bulan baru atau new moon, Rabu (28/5).

    Sejumlah titik terendam banjir itu ada di wilayah sekitar Jalan Kalianak, dan Jalan Kalianak Barat. Kecamatan Morokrembangan, Krembangan Kota Surabaya.

    Akses jalan raya dan jalan perkampungan rumah warga ini banyak yang tergenang banjir. Ada pula papan yang dipasang di depan pintu rumah untuk mengantisipasi banjir rob, masuk ke dalam ruang tamu.

    Salah seorang warga Kalianak Barat, Wahim (45 tahun) mengatakan, merasa kesulitan memprediksi kedatangan banjir rob akhir-akhir ini di tahun 2025 sehingga warga tak dapat melakukan antisipasi sejak dini.

    Banjir rob ini dikatakan bisa datang kapan saja, setiap minggu atau dua minggu sekali, dan sering kali mengagetkan warga.

    “Air pasang kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, sekarang tidak bisa ditebak. Kalau dulu banjir rob bisa diprediksi, tetapi sekarang ini sudah tidak bisa,” kata Wahim, Rabu (28/5/2205).

    Wahim pun berharap, kejadian banjir rob di wilayahnya ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia bilang, pengerukan sungai selama ini kurang efektif.

    Sementara itu, Warga Kalianak Timur, Ari menambahkan, genangan banjir rob ke perkampungan tersebut akibat rembesan air pasang dari celah saluran eksisting. Yang kemudian membeludak ke jalan-jalan hingga rumah warga.

    “Ini air banjir rob mulai naik sekitar pukul 08.00 atau 09.00 pagi tadi. Tadi di awal ketinggiannya sekitar 40-50 centimeter, setinggi papan yang dipasang di depan rumah,” ucap Ari.

    Banjir rob tersebut seringkali terjadi selama dua hingga tiga kali setiap bulannya di kawasan perkampungan Kalianak Barat. Untuk itu, ia pun berharap pemerintah setempat dapat mencari solusi agar air rob tidak sampai masuk ke jalanan hingga rumah warga.

    “Kalau seperti ini terus akan mengganggu aktivitas warga, kalau bisa pemerintah membangun pintu air di wilayah sini agar tidak banjir terus-menerus,” harap Ari.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya memberikan peringatan potensi banjir rob di pesisir Surabaya, hari Selasa 27 Mei 2025.

    Banjir rob ini muncul dipicu oleh pasang air laut maksimum, yang diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 25 – 30 Mei 2025. Dan melanda sebagian besar wilayah laut Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Hingga ke perairan timur Probolinggo, Pasuruan, Sampang serta Kalianget.

    Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Ady Hermanto mengatakan, pasang air laut ini diperkirakan terjadi antara pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Dengan ketinggian pasang air laut mencapai 130 hingga 150 cm.

    “Ada pun fenomena pasang maksimum tersebut berkaitan dengan fase bulan baru (new moon), yang dapat menyebabkan ketinggian pasang air laut mencapai 130 hingga 150 cm,” terang Ady, Selasa (27/5).

    Ady menyampaikan bahwa fenomena pasang air laut dapat memicu terjadinya banjir rob di wilayah pesisir daratan, dengan perkiraan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm.

    Pihaknya pun turut mengimbau kepada masyarakat pesisir agar selalu waspada. Mengingat, kata Ady, banjir rob dapat berpotensi mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam serta perikanan darat, hingga kegiatan bongkar muat di area pelabuhan. [ama/but]

  • Wali Kota Pasuruan Serahkan SK Pengangkatan 97 PPPK Tahap I Tahun 2024

    Wali Kota Pasuruan Serahkan SK Pengangkatan 97 PPPK Tahap I Tahun 2024

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (28/5/2025). Sebanyak 97 orang menerima SK tersebut, terdiri dari 93 tenaga teknis dan 4 guru.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Mas Adi mengucapkan selamat kepada para penerima SK atas keberhasilan dalam seleksi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Rasa syukur ini harus kita wujudkan dengan kerja yang lebih baik, profesional, dan niat ikhlas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    Mas Adi mengingatkan pentingnya membangun kompetensi pribadi sebagai penguatan institusi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan adalah organisasi pembelajar yang mendorong ASN terus berkembang. “Kapasitas Pemerintah Kota Pasuruan sangat bergantung pada kontribusi kita semua. Mari kita bangun sistem yang kuat dengan kinerja yang semakin meningkat dan berkualitas,” tegasnya.

    Ia juga mengajak ASN baru untuk menjunjung tinggi nilai ASN BerAKHLAK sebagai pedoman pelayanan publik. “Kita hadir sebagai pelayan publik yang terus berinovasi secara konsisten dan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harap Wali Kota.

    Mas Adi mengajak para PPPK melihat momen ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar dalam pembangunan Kota Pasuruan. “Seiring dengan harapan kita menjadikan Kota Pasuruan semakin maju, mari kita memberi kontribusi nyata yang akan menjadi catatan sejarah bagi Bapak dan Ibu semua,” tutupnya penuh semangat. [ada/beq]

  • Komisi E dan BPBD Jatim Bahas Percepatan Pembukaan Jalan Cangar-Pacet

    Komisi E dan BPBD Jatim Bahas Percepatan Pembukaan Jalan Cangar-Pacet

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh perhatian kini tertuju pada pentingnya percepatan pembukaan jalan Cangar-Pacet yang masih menjadi prioritas utama.

    Jalan ini merupakan akses vital bagi petani dari Malang Raya menuju zona utara, serta jalur utama yang mendukung perekonomian masyarakat di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur secara keseluruhan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung antara Komisi E DPRD Jatim dengan BPBD Jawa Timur, termasuk Dinas Perhubungan Jatim, sejumlah pihak menegaskan perlunya menindaklanjuti rencana percepatan akses 24 jam dan memastikan kondisi jalan saat ini sudah layak digunakan secara permanen.

    Dukungan penuh dari berbagai fraksi pun disampaikan, termasuk komitmen akan mengusulkan agar Dinas Perhubungan dan pihak terkait segera mempercepat proses perbaikan dan pendesainan jalan tersebut agar dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

    “Betapa pentingnya akses jalan di Mojokerto ini, karena menurut kami itu adalah akses jalan utama bagi petani kita dari arah Malang Raya untuk akses ke utara, jadi ini perlu ada percepatan untuk pembukaan akses 24 jam dan tentu perlu mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini betul-betul sudah layak atau siap untuk menjadi akses 24 jam,” kata anggota komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso.

    Cahyo menambahkan, DPRD Jatim siap mendukung dan akan mendiskusikan dengan Komisi D terkait dinas perhubungan agar segera mempercepat akses jalan tersebut untuk memperlancar ekonomi di wilayah Mojokerto dan Malang Raya.

    “Selain aspek infrastruktur, perhatian besar juga diberikan pada kesiapan sistem peringatan dini dan penanganan bencana. Wilayah Jawa Timur yang termasuk kategori rawan bencana seperti longsor dan aktivitas gunung berapi menuntut kesiapan infrastruktur pendukung seperti Early Warning System (EWS). Namun, evaluasi terkini menunjukkan kapasitas EWS masih perlu ditingkatkan dalam hal jumlah, kualitas, dan SDM yang mampu mengoperasikannya secara efektif,” tambahnya.

    Cahyo pun menerangkan, untuk penanganan bencana maka diperlukan perhatian secara khusus dan DPRD Jawa Timur juga telah menyetujui anggaran untuk BPBD Jatim yang merupakan salah satu terbesar secara nasional.

    “Tetapi kita perlu memperhatikan kondisi geografis Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana longsor, gempa bumi, banjir maupun gunung berapi,” imbuhnya.

    Kelaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto menyatakan, jalur Cangar tersebut masih ada kekurangan pengerjaan penerangan jalan, sehingga ketika sudah terpasang maka bisa dioperasikan secara optimal.

    “Tetapi dengan catatan khusus, apabila dirasa membahayakan dan cuaca tidak memungkinkan, maka dilakukan penutupan ruas jalan tersebut,” terangnya.

    Longsor, erupsi gunung berapi, dan banjir menjadi tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, upaya peningkatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, bersamaan dengan penguatan pelatihan relawan seperti Tagana dan Destana, serta pemberdayaan tokoh masyarakat termasuk karang taruna dan kepala desa dalam sistem evakuasi dan mitigasi bencana.

    “Karyawan dan masyarakat harus bersinergi, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto demi perlindungan maksimal bagi masyarakat. Negara wajib melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi yang solid akan memperkuat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dan sistem mitigasi bencana, sehingga tidak hanya memajukan perekonomian tapi juga memastikan keselamatan warga di daerah rawan bencana.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi semua masyarakat di Mojokerto dan Jawa Timur. [tok/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius mengembangkan pertanian berbasis teknologi modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan melakukan uji coba pemanfaatan pompa air tenaga surya. Teknologi ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian tanpa bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik konvensional.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemanfaatan pompa tenaga surya ini merupakan bagian dari strategi mendukung program swasembada pangan sekaligus mengadopsi teknologi ramah lingkungan kepada petani.

    “Kita dorong petani untuk mulai memanfaatkan sumber energi yang bersih, hemat, dan terbarukan. Pompa tenaga surya ini salah satu contohnya. Ini menjadi bagian dari mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain efisiensi energi, pompa surya juga dinilai ramah lingkungan dan berumur panjang,” ujarnya.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda menerangkan uji coba pompa tenaga surya dilakukan pada lahan milik Kelompok Tani Katelas di Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, bekerja sama dengan produsen pompa air tenaga surya.

    “Kalau ini berhasil, kita akan ajukan usulan perluasan ke kelompok tani lain di Wongsorejo, bahkan ke kecamatan lain,” tambahnya.

    Teknologi pompa tenaga surya memberikan opsi baru bagi petani untuk bertani secara mandiri, terutama di musim kemarau yang selama ini sulit karena keterbatasan air. Ilham berharap uji coba ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dari tiga kali menjadi empat hingga lima kali tanam per tahun dengan sistem pengairan yang lebih mudah.

    “Ini diharapkan dapat menambah indeks pertanaman dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

    Pompa tenaga surya dipasang secara permanen di lahan kelompok tani dan telah diuji coba selama beberapa pekan. Air dipompa dari sumur dangkal kemudian dialirkan ke petak sawah menggunakan sistem irigasi sederhana. Penyuluh pertanian juga dilibatkan dalam sosialisasi penggunaan dan perawatan alat agar dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.

    Para anggota Kelompok Tani Katelas menyambut antusias teknologi ini, terutama di musim kemarau. Salah satu petani, Susanto, menyatakan bahwa pompa tenaga surya sangat membantu efisiensi pengairan.

    “Biasanya kami harus menyalakan pompa diesel yang boros bahan bakar. Untuk tanaman jagung membutuhkan biaya sekitar 4 juta atau setara 600 liter. Tapi sekarang cukup dengan energi matahari, air bisa naik ke lahan. Biaya operasional jadi turun drastis,” ujarnya. [alr/beq]

  • DPRD Bondowoso Usulkan Klinik Pertanian di Setiap Kios Pupuk Subsidi

    DPRD Bondowoso Usulkan Klinik Pertanian di Setiap Kios Pupuk Subsidi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Bondowoso mengusulkan pembentukan klinik pertanian di setiap kios pupuk bersubsidi sebagai solusi konkret mengatasi masalah pendataan dan distribusi pupuk yang masih sering bermasalah di tingkat petani.

    Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan bahwa akar masalah sering kali berasal dari ketidakakuratan data dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Masih banyak ditemukan di lapangan, entah karena kekeliruan atau karena lahan petani yang belum terdata dalam e-RDKK. Kalau dari awal perencanaannya benar, maka distribusinya pun pasti akan tepat sasaran,” ujarnya pada beritajatim.com beberapa waktu lalu.

    Tohari menegaskan kesalahan data berdampak langsung pada hak petani. Jika lahan tidak tercatat, petani tidak akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi karena kios hanya melayani berdasarkan data dalam sistem. Ia juga menyoroti lemahnya kemampuan administrasi ketua kelompok tani yang bertugas menginput data e-RDKK.

    Selain itu, komunikasi antara petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sering terkendala waktu dan mekanisme formal seperti undangan resmi. “Ini membuka celah yang cukup besar dalam pembaruan data dan penyampaian masalah di lapangan,” tambah legislator dari PKB tersebut.

    Karena itu, Komisi II mendorong agar setiap kios pupuk memiliki klinik pertanian yang dikelola langsung oleh Dinas Pertanian bersama para PPL. “Di kios, petani pasti datang untuk mengambil pupuk. Di situ momen yang sangat pas untuk bertemu langsung, memperbaiki data, menyampaikan masalah, dan menerima arahan,” terang Tohari.

    Klinik pertanian tersebut diharapkan menjadi pusat konsultasi, pembaruan data petani, pengecekan kebutuhan riil, serta sarana edukasi penggunaan pupuk dan teknologi pertanian lainnya. “Ini bagian dari pendekatan yang lebih langsung dan merakyat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso, Hendri Widotono, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa klinik pertanian akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. “Jadi mendekatkan apa sih kebutuhan petani. Kalau ada serangan hama penyakit, ada petugas hama penyakit dan bisa milih obatnya apa. Jadi bisa langsung dieksekusi di situ (kios),” jelas Hendri.

    Pembentukan klinik pertanian ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Ra Hamid dan Ra As’ad dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama petani. “Petani butuhnya apa? Kita launching bulan depan,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Indikator Politik: Mayoritas Warga Puas Kinerja 100 Hari Pertama Khofifah-Emil

    Indikator Politik: Mayoritas Warga Puas Kinerja 100 Hari Pertama Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil kepuasan warga terhadap kinerja Gubernur se-Pulau Jawa. ini Untuk Jawa Timur, mayoritas warga Jatim puas kinerja Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

    “Kepuasan ke Gubernur Jatim Khofifah cukup tinggi, saya kira bahkan bisa lebih tinggi lagi jika dioptimalkan sosial medianya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat paparan survei, Rabu (28/5/2025).

    Burhanuddin membeberkan angka kepuasan terhadap Khofifah di angka 75,3 persen. Sementara 19 persen responden merasa kurang puas, dan sisanya tidak menjawab.

    Kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jatim Khofifah, lanjut Burhanuddin, cenderung lebih tinggi dibanding Gubernur Jateng hingga Gubernur Jakarta.

    Lebih lanjut Burhanuddin juga membeberkan angka kepuasan warga Jatim terhadap Wagub Emil Elestianto Dardak. Hasilnya, mayoritas warga Jatim puas kinerja Emil Dardak.

    “Ada 71,7 persen responden warga Jatim puas terhadap kinerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak,” terangnya.

    Burhanuddin juga membeberkan mayoritas warga Jatim merasa ekonomi di Bumi Majapahit saat ini masih terjaga dengan baik. Di mana 85 persen responden di Jatim menjawab ekonomi cenderung baik.

    Burhanuddin juga membeberkan sejumlah indikator kepuasan warga Jatim atas kinerja Pemprov di bawah komando Khofifah-Emil.

    Masyarakat Jatim puas dalam pelayanan di sejumlah sektor, di antaranya penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan komunikasi, kualitas layanan kesehatan daerah, penyediaan layanan pendidikan, penyediaan bahan pangan di tengah masyarakat, penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan jenjang SMA, hingga peningkatan infrastruktur.

    Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 12-19 Mei 2025. Survei melibatkan 600 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.

    Survei Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling. Survei Indikator memiliki margin of error sebesar 4,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/beq]

  • Ketua TP PKK Jombang Apresiasi Karya Fotografi Bertema Ketahanan Pangan di HPN 2025

    Ketua TP PKK Jombang Apresiasi Karya Fotografi Bertema Ketahanan Pangan di HPN 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menghadiri malam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, Selasa malam (27/5/2025). Acara ini berlangsung hangat di Pendapa Kabupaten Jombang, dihadiri pula oleh Bupati Jombang H Warsubi, Wakil Bupati H Salmanudin Yazid, dan istri Wakil Bupati, Ema Ervina.

    Salah satu daya tarik utama dalam rangkaian acara tersebut adalah pameran foto hasil karya peserta lomba fotografi bertema ketahanan pangan. Foto-foto tersebut ditampilkan dalam pigura estetik dan menyambut para tamu yang hadir sejak memasuki area pendapa.

    Yuliati, yang akrab disapa Yuli, tampak antusias menikmati setiap karya yang dipamerkan. Ia tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga mengamati dengan saksama makna di balik tiap potret.

    “Saya kurang tahu soal fotografi jurnalistik, tapi foto-foto yang dipamerkan ini punya makna tersendiri. Ada sisi humanisnya, ada sisi menyentuhnya. Bagus-bagus,” ujar Yuli.

    Ia pun memberikan apresiasi terhadap tema yang diangkat, yakni ketahanan pangan, yang dinilainya sangat relevan dengan isu kesejahteraan masyarakat saat ini. Foto-foto yang ditampilkan menggambarkan beragam aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, mulai dari panen padi, kegiatan keluarga menanam cabai secara hidroponik, hingga dokumentasi tentang program Makanan Bergizi (MBG) yang tengah digencarkan.

    “Semua foto unik. Menarik dan menyampaikan pesan tersendiri. Temanya kan ketahanan pangan ya? Foto-foto ini cukup menjelaskan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang aman, tercukupi dan terjangkau. Bagus,” pungkasnya.

    Ketua PWI Jombang, M Mufid, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TP PKK Jombang yang dinilainya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap karya jurnalistik dan visual yang mengangkat isu strategis di masyarakat.

    Dalam lomba fotografi ini, terdapat puluhan peserta yang disaring menjadi 10 finalis. Dari 10 besar tersebut, terpilih juara 1, 2, 3 dan juara favorit yang seluruh karyanya dipamerkan di area pendapa.

    Beberapa karya foto yang mencuri perhatian antara lain Petani Buah Tomat karya Ahmad Azmi Amiq, Dari Dapur Pemerintah, Cinta dan Gizi Untuk Anak Negeri karya Uzlatul Mudzakiroh, Peternakan Ayam Potong oleh Deri Pratama, Sawi Hidroponik oleh Azka Dzakiyuda, serta Tanam Benih Pepaya hasil bidikan Akhmad.

    Pameran ini menjadi ajang yang bukan hanya menampilkan kreativitas para fotografer lokal, tetapi juga menyuarakan pesan penting tentang upaya bersama menjaga ketahanan pangan. Momen ini juga mempertegas sinergi antara media, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran publik melalui media visual yang kuat dan menyentuh. [suf]