Author: Beritajatim.com

Sebulan, 42 Bandit Curanmor Ditangkap di Surabaya: 17 Motor Berhasil Diselamatkan

Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 42 bandit curanmor Surabaya ditangkap oleh pihak kepolisian dalam sebulan. Dari total 42 pelaku, ada 17 unit kendaraan yang berhasil diselamatkan dan siap dikembalikan ke para pemilik sepeda motor.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, 42 pelaku yang diamankan berasal dari kerja keras anggota Reskrim di Surabaya periode Oktober sampai dengan November 2025. “Dari 42 pelaku yang diamankan ada 8 orang yang residivis,” kata Luthfie.

Luthfie menjelaskan, 42 pelaku yang diamankan berasal dari 43 laporan kasus curanmor yang masuk ke pihak kepolisian. Dari laporan yang masuk, para pelaku dominan beraksi di pemukiman padat penduduk dan kos-kosan. “Para pelaku beraksi dengan menyamar sebagai penghuni kos. Menurut mereka itu lebih mudah (mencurinya),” tegas Luthfie.

Luthfie mengimbau agar masyarakat bisa waspada dan berhati-hati dengan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan. Selain itu, kendaraan bisa diberi kunci pengaman ganda agar lebih aman.

“Kami terus berupaya menekan angka pencurian kendaraan bermotor dengan patroli sampai tingkat polsek. Juga ungkap kasus curanmor yang terus meningkat. Namun, pemberantasan curanmor bisa maksimal jika ada peran dari masyarakat,” tegasnya.

Dari 42 tersangka yang diamankan, ada satu perempuan yang ditangkap Polsek Lakarsantri. Perempuan berinisial SI itu diamankan setelah mencuri di kawasan wilayah Lakarsantri. Saat itu, ia mencuri bersama kekasihnya dan membawa anak kecil. “Saya nggak tahu kalau diajak mencuri. Iya waktu itu bawa anak juga,” jelasnya. (ang/kun)

03/12/2025 22:55
Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12/2025).

Khofifah menambahkan, ajakan itu tidak lepas dari banyaknya program strategis nasional yang melibatkan pemerintah desa. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta jajaran kecamatan hingga desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka.

“Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali, tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.

Khofifah pun menyebut beberapa program nasional yang langsung menyasar desa di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.

“Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.

Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), kata Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.

Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.

“Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.

“Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengatakan adanya RJ dan Posbankum di wilayah desa akan memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 2 program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.

Terkait RJ, Khofifah mengingatkan bahwa membutuhkan komunikasi yang tersambung dan intens antara paralegal di desa, sekdes, camat dengan Bupati Walikota. Karena menurutnya RJ tidak sekadar memberikan semacam pengampunan atau permaafan tetapi juga memberikan solusi untuk permasalahan sosial dibalik terjadi tindakan kriminal yang dilakukan.

“Kalau misalnya tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif maka saya minta kepala BPSDM membuat semacam hotline service atau apa yang semua peserta terutama bisa menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dari Pemprov bisa mengkomunikasikan ke Dinas terkait,” jelasnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.

“Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.

Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.

“Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.

Diketahui berdasarkan data BPS tahun 2025 presentase penduduk miskin Jawa Timur menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024-Maret 2025.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan program-program yang dimungkinkan bisa didapatkan para Camat, Sekcam dan Sekdes. Antara lain, program swasembada gula, dan susu di tahun depan, Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia di Malang.

“Ini sebetulnya menjadi ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (tok/ian)

03/12/2025 22:50
Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

“Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

“Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

“Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

“Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

“Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

“Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

03/12/2025 22:42
Pencuri Motor di Sampang Dibekuk Polisi Tak Lama Setelah Beraksi

Sampang (beritajatim.com) – Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Sampang. Seorang warga Dusun Sloros, Desa Birem, Showi (54) harus merelakan Yamaha Jupiter Z miliknya raib setelah diparkir di teras mushollah depan rumahnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 9 juta dan iapun segera melaporkannya ke Polsek Tambelangan.

Berbekal laporan itu, Unit Reskrim Polsek Tambelangan langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengungkap pelaku.

Polisi mengidentifikasi tersangka berinisial MA (18), warga Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun.

“Pelaku mengambil motor tersebut motifnya ingin menguasai lalu menjualnya,” ujar Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, Rabu (3/12/2025).

Setelah melakukan pengintaian, petugas berhasil mengamankan MA pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB di rumah seorang warga di Desa Birem.

Dalam pemeriksaan awal, MA mengakui perbuatannya mencuri motor milik korban di lokasi kejadian.

Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Tambelangan sebelum diserahkan ke Satreskrim Polres Sampang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Pelaku disangkakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan,” pungkasnya. [sar/ian]

03/12/2025 22:40
Oknum Lora di Bangkalan Diduga Cabuli Santri, Kasus Dilaporkan ke Polda Jatim

Bangkalan (beritajatim.com) – Aroma dugaan pelecehan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan pesantren di Madura. Seorang oknum lora atau putra Kyai yang pernah mengajar di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Galis, Bangkalan, dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan mencabuli santrinya.

Kasus ini terungkap setelah keluarga korban, yang sebelumnya memilih diam, akhirnya melapor karena kondisi psikologis korban disebut belum pulih meski kejadian telah lama berlangsung.

Pendamping korban, Dr. Mutmainnah, mengungkapkan keluarga sebenarnya hanya berniat bersilaturahmi untuk mencari penjelasan.

Namun setelah bertemu langsung dengan korban dan melihat kondisinya, keluarga memutuskan membawa persoalan ini ke jalur penegakan hukum.

“Setelah memahami apa yang dialami korban, keluarga mantap melapor. Mereka juga sudah menunjuk kuasa hukum,” jelasnya, Rabu (03/12/2025).

Mutmainnah menegaskan bahwa trauma korban masih sangat terlihat dan belum tertangani secara maksimal. Ia menolak mengungkap detail peristiwa demi menjaga martabat dan kerahasiaan korban.

“Trauma itu masih jelas. Saya tidak bisa memaparkan bentuk kekerasannya secara rinci,” ujarnya.

Seiring mencuatnya kasus ini, Mutmainnah mengaku menerima banyak pesan dan informasi dari warga yang diduga juga mengetahui adanya korban lain. Namun ia menekankan bahwa identitas para pengirim informasi masih belum dapat diverifikasi.

“Kalau memang ada korban-korban lain, saya berharap mereka berani bersuara. Ini soal memutus rantai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan norma sosial,” tegasnya.

Pondok Pesantren Nurul Karomah, Paterongan, Galis – tempat oknum lora tersebut sebelumnya berada – turut merespons dengan mengeluarkan pernyataan resmi.

Dalam klarifikasi tersebut, pihak pesantren menyampaikan keprihatinan sekaligus memastikan bahwa terduga pelaku sudah tidak lagi berada dalam lingkungan lembaga.

Beberapa poin penting dari pernyataan pesantren antara lain:

1. Menyampaikan penyesalan dan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang beredar di publik.
2. Menegaskan bahwa oknum lora tersebut sudah tidak memiliki akses apa pun ke lingkungan pesantren.
3. Tidak ada upaya melindungi pelaku, dan pesantren mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.
4. Pesantren siap kooperatif dan membuka informasi yang diperlukan aparat.
5. Fokus utama pesantren kini adalah perlindungan korban serta pembenahan sistem internal agar kasus serupa tidak terulang.

Dalam penutupnya, pesantren juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan kabar yang belum terbukti.

“Biarkan aparat bekerja secara objektif dan profesional,” tulis pesantren dalam pernyataan resminya. [sar/ian]

03/12/2025 22:21
KNKT Minta Operator Transportasi Mewaspadai Gangguan Cuaca Ekstrem saat Libur Nataru 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memperingatkan seluruh operator transportasi umum, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peningkatan intensitas hujan dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor, dan gangguan transportasi.

Kepala KNKT, Soerjanto Tjahjono, mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia terlibat dalam serangkaian inspeksi bersama KAI. Tujuannya adalah memastikan kesiapan keselamatan pada masa angkutan Nataru dan memetakan titik lokasi rentan yang memerlukan perhatian khusus.

“Kami dari KNKT ikut di dalam KAIS (Kereta Inspeksi) ini untuk meyakinkan masalah-masalah keselamatan. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Dirut (KAI) ada beberapa titik dan kami melihat sudah ada penanganan-penanganan khusus di daerah-daerah tersebut,” ujar Soerjanto di Surabaya, Rabu (3/12/2025).

Soerjanto juga menekankan bahwa cuaca belakangan ini menunjukkan anomali serius, dengan intensitas hujan melebihi batas normal di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi ini sebagai sinyal potensi bencana hidrometeorologi.

“Masalah cuaca yang sekarang ini benar-benar ekstrem. Kalau di Surabaya ini hujan dengan intensitas sekitar 150 sampai 200 mm itu sudah banjir. Nah, kemarin di Sumatera itu intensitasnya sampai 450. Ini baru terjadi saat-saat ini,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, telah mendapatkan pemaparan dari KAI terkait wilayah mana saja yang rentan terganggu akibat banjir maupun longsor, dan kembali mengingatkan, agar diantisipasi sedini mungkin.

“Kami juga mengingatkan kepada semua teman-teman Kereta Api, ini bahwa (perhatiannya fokus pada) tempat-tempat rawan khususnya untuk daerah-daerah yang kemungkinan terjadinya longsor atau banjir,” urai Soerjanto.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa salah satu jalur kereta api yang rawan berada di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang. Ia menyebut kawasan tersebut telah dilakukan pemantauan ekstra karena secara alami rawan banjir, longsor, dan amblesan.

“Tapi untuk tahun baru (Nataru) ini kita telah siapkan dan DAOP 4 dalam hal ini sebelum tanggal 16, sudah 100 persen siap,” ungkap Bobby. (rma/ian)

03/12/2025 22:15
Jangkau Wilayah Sulit Dijangkau, Pertamina Hulu Energi Salurkan Bantuan Lewat Udara

Aceh Tamiang (beritajatim.com) – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina melalui PHR Zona 1 menyalurkan bantuan logistik secara langsung dari udara (airdrop) ke sejumlah titik yang tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Hal ini sebagai respons cepat penanggulangan bencana dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Dalam video resmi yang diunggah akun Pertamina pada Selasa (2/12), terlihat kru Pertamina berada di dalam helikopter menyiapkan paket bantuan sebelum dijatuhkan ke permukiman warga di Kecamatan Rantau yang kini terputus aksesnya akibat tingginya genangan air dan kerusakan jalan.

“Tidak memungkinkan untuk mendarat, tim Subholding Upstream Pertamina salurkan bantuan untuk masyarakat melalui airdrop,” demikian keterangan Pertamina.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen juga menyampaikan, penyaluran bantuan tanggap darurat ini merupakan bagian dari Satgas Nataru Pertamina, yang telah aktif sejak 13 November 2025. Bantuan disalurkan melalui operasi wilayah kerja PHE yang berada paling dekat dengan titik bencana, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan aparat penanggulangan bencana.

Bantuan prioritas yang diberikan meliputi paket bahan makanan pokok, beras, gula pasir, mie instan, minyak goreng, telur, sarden, makanan bayi, air mineral, teh kotak, biskuit, kecap, dan susu kental manis. Bantuan lainnya yang disalurkan berupa perlengkapan ibadah (sarung, mukena dan sajadah), pembalut, popok bayi, ambalan, selimut, dan minyak kayu putih.

“Keselamatan dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kami. Subholding Upstream Pertamina berupaya hadir secepat mungkin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pascabencana,” ujarnya. [hen/ian]

03/12/2025 22:08
Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

“Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

“Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

“Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

“Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]

03/12/2025 21:51
Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

“Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

“Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

03/12/2025 21:41
Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

“Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

“Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

03/12/2025 21:41