Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Tim Drogba Polres Magetan Siaga di Tanjakan Sarangan, Antisipasi Lonjakan Wisatawan Nataru 2025

    Tim Drogba Polres Magetan Siaga di Tanjakan Sarangan, Antisipasi Lonjakan Wisatawan Nataru 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Polres Magetan terus memperkuat pengamanan dan pelayanan bagi wisatawan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyiagakan Tim Drogba (Dorong Ganjal Ban) dari Sat Samapta di jalur rawan tanjakan, tepatnya di tanjakan pertigaan Omah Jowo, Singolangu Atas, Sarangan.

    Kesiapsiagaan tersebut terlihat pada Sabtu (27/12/2025), sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025, menyusul tingginya mobilitas wisatawan menuju kawasan wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan.

    Lonjakan kunjungan wisatawan tercatat cukup signifikan pada momen libur Natal. Berdasarkan data kunjungan wisata Sarangan, pada Kamis (25/12/2025) jumlah wisatawan mencapai 10.706 orang, terdiri dari 411 anak-anak dan 10.295 dewasa. Pada hari tersebut, volume kendaraan yang masuk sebanyak 1.554 unit, dengan rincian 972 sepeda motor (R2) dan 582 mobil serta angkutan pariwisata (R4).

    Sementara itu, pada Jumat (26/12/2025), jumlah pengunjung tercatat 8.696 orang, terdiri dari 284 anak-anak dan 8.412 dewasa. Volume kendaraan justru mengalami peningkatan dengan total 2.497 kendaraan, yang didominasi 1.246 motor dan 1.251 mobil serta angkutan wisata.

    Meningkatnya jumlah kendaraan, khususnya di jalur menanjak dan berkelok, menjadi perhatian serius kepolisian. Oleh karena itu, Tim Drogba disiagakan untuk membantu kendaraan wisatawan yang mengalami kendala saat menanjak, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Personel dilengkapi dengan peralatan sederhana berupa kayu ganjal ban untuk mencegah kendaraan mundur dan memicu kecelakaan lalu lintas.

    Kasat Samapta Polres Magetan, AKP Agus Wibowo, mengatakan bahwa kehadiran Tim Drogba merupakan bentuk pelayanan kepolisian yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di jalur wisata.

    “Selama libur Natal dan Tahun Baru 2025–2026, kami menyiagakan puluhan personel Tim Drogba di titik-titik rawan, khususnya di tanjakan pertigaan Omah Jowo, Singolangu Atas, Sarangan. Fokus kami membantu kendaraan wisatawan yang mengalami kesulitan saat menanjak,” jelasnya.

    Ia menambahkan, kondisi jalan yang curam ditambah lonjakan volume kendaraan berpotensi menimbulkan kemacetan maupun kecelakaan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

    “Kami mengimbau pengendara memastikan kendaraan dalam kondisi prima, menggunakan gigi rendah saat menanjak, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” tegasnya.

    Selain pengamanan lalu lintas, Polres Magetan juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk tetap menjaga situasi kamtibmas, tertib berlalu lintas, serta tidak memaksakan kendaraan apabila mengalami gangguan teknis di jalur menanjak.

    Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, Polres Magetan mengingatkan agar segera menghubungi Call Center Polri 110 atau mendatangi Pos Pengamanan Operasi Lilin Semeru 2025 yang telah disiagakan di sejumlah titik strategis kawasan wisata Sarangan.

    Dengan kesiapan Tim Drogba dan sinergi pengamanan terpadu, Polres Magetan berharap arus wisata selama libur Nataru 2025 dapat berlangsung aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Magetan. [fiq/ian]

  • Modus Pura-Pura Wisata Terbongkar, Imigrasi Blitar Jegal 151 Paspor Calon PMI Ilegal

    Modus Pura-Pura Wisata Terbongkar, Imigrasi Blitar Jegal 151 Paspor Calon PMI Ilegal

    Blitar (beritajatim.com) – Upaya penyelundupan tenaga kerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural masih menjadi ancaman nyata di wilayah Blitar-Tulungagung. Hal itu terbukti dengan 151 permohonan paspor yang terindikasi kuat akan disalahgunakan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, mengungkapkan bahwa mayoritas penolakan terjadi pada tahap wawancara. Para pemohon umumnya menggunakan modus klasik yakni mengaku sebagai wisatawan.

    “Sebagian besar dari mereka mengaku mengajukan paspor untuk keperluan wisata. Namun, petugas kami mencurigai gerak-gerik mereka saat wawancara. Ketika didalami, jawaban mereka berbelit-belit dan tidak bisa menjelaskan tujuan perjalanan dengan logis,” tegas Aditya, pada Sabtu (27/12/2025).

    Sepanjang tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mengambil langkah tegas dengan menolak 151 permohonan paspor yang terindikasi kuat akan disalahgunakan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural. Jumlah ini sebenarnya masih lebih rendah dari tahun 2024 kemarin yang mencapai 160 pemohon.

    Namun upaya untuk bekerja sebagai PMI non prosedural masih terus terjadi utamanya di Blitar. Tentu kondisi ini menjadi perhatian serius dari semua pihak termasuk Imigrasi Blitar.

    Dari penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh Imigrasi Blitar, terungkap bahwa niat wisata yang diajukan hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya adalah untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, yang sangat rentan menempatkan mereka dalam posisi berbahaya tanpa perlindungan hukum.

    Memberikan Keterangan Palsu

    Aditya menambahkan, alasan utama penolakan adalah ditemukannya unsur pemberian keterangan palsu. Pemohon tidak hanya gagal menjelaskan rencana perjalanannya, tetapi juga terbukti berbohong mengenai profil dan tujuan akhirnya.

    “Kami melakukan penolakan karena pemohon diketahui memberikan keterangan tidak benar. Ini adalah langkah preventif. Kami tidak ingin menerbitkan dokumen perjalanan yang ujung-ujungnya digunakan untuk praktik non-prosedural yang merugikan warga itu sendiri,” imbuhnya.

    Antisipasi Human Trafficking

    Penurunan angka dari 160 (tahun 2024) menjadi 151 (tahun 2025) tidak lantas membuat Imigrasi Blitar melonggarkan pengawasan. Sebaliknya, proses penerbitan paspor kini semakin selektif.

    Aditya menegaskan bahwa pengetatan ini adalah bentuk komitmen negara dalam memerangi sindikat perdagangan orang. Dengan memutus mata rantai keberangkatan sejak dari pengajuan paspor, diharapkan potensi eksploitasi terhadap warga Blitar di luar negeri dapat diminimalisir. (owi/ian)

  • Libur Nataru 2025 Dongkrak Okupansi Hotel Bromo, PHRI Sebut Lebih Ramai dari Tahun Lalu

    Libur Nataru 2025 Dongkrak Okupansi Hotel Bromo, PHRI Sebut Lebih Ramai dari Tahun Lalu

    Probolinggo (beritajatim.com) – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 kembali menjadi ujian sekaligus peluang bagi sektor pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, tingkat hunian hotel dan kunjungan restoran di kawasan wisata Gunung Bromo justru dilaporkan mengalami peningkatan signifikan.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo, Rofiq, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan internal anggota PHRI, tren pemesanan hotel dan penginapan selama libur Nataru tahun ini menunjukkan grafik naik dibanding hari normal.

    “Alhamdulillah, dari laporan teman-teman PHRI Kabupaten Probolinggo, selama libur Nataru 2025 ada kenaikan booking hotel dan penginapan, termasuk juga jumlah pengunjung restoran,” ujar Rofiq saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025).

    Secara estimasi, tingkat okupansi hotel di kawasan penyangga wisata Gunung Bromo selama puncak libur Nataru diperkirakan berada di kisaran 70 hingga 90 persen, terutama pada penginapan kelas menengah dan homestay. Angka tersebut dinilai jauh lebih baik dibanding hari biasa yang rata-rata berada di bawah 60 persen.

    Rofiq yang juga owner Rawon Nguling menegaskan, jika dibandingkan dengan periode libur Nataru tahun sebelumnya, kondisi tahun ini tergolong lebih ramai.

    “Lebih ramai tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Salah satu faktornya karena liburnya lebih panjang, sampai empat hari,” jelasnya.

    Panjang masa libur tersebut dinilai memberi ruang bagi wisatawan untuk tidak hanya berkunjung singkat, tetapi juga menginap dan berbelanja kuliner. Namun demikian, PHRI juga menyoroti pentingnya pengelolaan kunjungan wisata agar lonjakan ini tidak hanya bersifat musiman, melainkan berdampak jangka panjang bagi ekonomi lokal.

    PHRI Kabupaten Probolinggo berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum libur panjang ini dengan memperkuat promosi, infrastruktur, serta kenyamanan wisatawan, khususnya di kawasan Bromo yang menjadi tulang punggung pariwisata daerah yang bertaraf internasional. (ada/ian)

  • Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Rp3,7 Miliar Mangkrak, Potensi Kerugian Negara Mengemuka

    Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Rp3,7 Miliar Mangkrak, Potensi Kerugian Negara Mengemuka

    Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek pembangunan lanjutan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo kembali gagal diselesaikan.

    Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo resmi memutus kontrak CV Tujuh April asal Makassar karena dinilai wanprestasi dalam proyek bernilai Rp 3,7 miliar tersebut.

    Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap potensi kerugian negara akibat pekerjaan yang tak kunjung rampung.

    Hingga batas akhir masa kontrak, progres fisik proyek hanya mencapai 26,15 persen. Setelah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan pekerjaan yang benar-benar terpasang, realisasi pembangunan justru menyusut menjadi 26,1 persen.

    Artinya, lebih dari 70 persen pekerjaan gagal direalisasikan meski anggaran telah dikucurkan.

    Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menyatakan bahwa rendahnya capaian fisik menjadi dasar utama pemutusan kontrak.

    “Progres pekerjaannya hanya 26,1 persen. Dengan kondisi itu, pelaksana kami nyatakan wanprestasi dan kontrak diputus,” kata Setiorini.

    Ia menjelaskan, meskipun regulasi memungkinkan pemberian perpanjangan waktu hingga 50 hari, opsi tersebut tidak diambil karena dinilai berisiko memperbesar potensi kerugian keuangan negara.

    “Dengan sisa pekerjaan yang sangat besar, perpanjangan waktu justru berisiko menambah kerugian,” ujarnya.

    Setiorini juga mengungkapkan bahwa kendala utama proyek berasal dari lemahnya kemampuan permodalan pelaksana. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan tersendat dan berhenti sebelum target tercapai.

    “Pelaksana tidak memiliki modal yang cukup. Jika dipaksakan, risiko kerugiannya akan semakin besar,” tegasnya.

    Selain pemutusan kontrak, Dinas PUPR-PKP menjatuhkan sanksi administratif berupa pencantuman CV Tujuh April ke dalam daftar hitam (blacklist), baik pada tingkat daerah maupun nasional. (ada/ted)

  • Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Rp3,7 Miliar Mangkrak, Potensi Kerugian Negara Mengemuka

    Proyek Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Rp3,7 Miliar Mangkrak, Potensi Kerugian Negara Mengemuka

    Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek pembangunan lanjutan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo kembali gagal diselesaikan.

    Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo resmi memutus kontrak CV Tujuh April asal Makassar karena dinilai wanprestasi dalam proyek bernilai Rp 3,7 miliar tersebut.

    Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap potensi kerugian negara akibat pekerjaan yang tak kunjung rampung.

    Hingga batas akhir masa kontrak, progres fisik proyek hanya mencapai 26,15 persen. Setelah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan pekerjaan yang benar-benar terpasang, realisasi pembangunan justru menyusut menjadi 26,1 persen.

    Artinya, lebih dari 70 persen pekerjaan gagal direalisasikan meski anggaran telah dikucurkan.

    Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menyatakan bahwa rendahnya capaian fisik menjadi dasar utama pemutusan kontrak.

    “Progres pekerjaannya hanya 26,1 persen. Dengan kondisi itu, pelaksana kami nyatakan wanprestasi dan kontrak diputus,” kata Setiorini.

    Ia menjelaskan, meskipun regulasi memungkinkan pemberian perpanjangan waktu hingga 50 hari, opsi tersebut tidak diambil karena dinilai berisiko memperbesar potensi kerugian keuangan negara.

    “Dengan sisa pekerjaan yang sangat besar, perpanjangan waktu justru berisiko menambah kerugian,” ujarnya.

    Setiorini juga mengungkapkan bahwa kendala utama proyek berasal dari lemahnya kemampuan permodalan pelaksana. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan tersendat dan berhenti sebelum target tercapai.

    “Pelaksana tidak memiliki modal yang cukup. Jika dipaksakan, risiko kerugiannya akan semakin besar,” tegasnya.

    Selain pemutusan kontrak, Dinas PUPR-PKP menjatuhkan sanksi administratif berupa pencantuman CV Tujuh April ke dalam daftar hitam (blacklist), baik pada tingkat daerah maupun nasional. (ada/ted)

  • Libur Nataru 2025 di Bromo via Probolinggo Meningkat, Namun Daya Beli Belum Pulih Seperti Tahun Lalu

    Libur Nataru 2025 di Bromo via Probolinggo Meningkat, Namun Daya Beli Belum Pulih Seperti Tahun Lalu

    Probolinggo (beritajatim.com) – Aktivitas wisata di Kawasan Konservasi Gunung Bromo melalui jalur Probolinggo selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menunjukkan peningkatan dibanding hari normal.

    Namun, geliat tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan pariwisata, terutama jika dibandingkan dengan tingkat kunjungan pada libur akhir tahun sebelumnya.

    Choirul Umam, pengusaha jasa transportasi jeep wisata Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengatakan permintaan jasa jeep selama libur Nataru tahun ini memang mengalami kenaikan, tetapi masih berada di bawah capaian tahun lalu.

    “Ada peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan tahun kemarin, masih lebih ramai tahun lalu,” ujar Umam, Sabtu (27/12/2025).

    Berdasarkan estimasi pelaku usaha, pada libur Nataru 2024 lalu tingkat keterisian armada jeep sempat mencapai hampir penuh, bahkan beberapa operator mengalami kekurangan unit pada hari-hari puncak. Sementara pada libur Nataru 2025, keterisian armada diperkirakan berada di kisaran 70–80 persen, sehingga seluruh unit yang tersedia masih dapat beroperasi tanpa kekurangan armada.

    “Kalau tahun ini tidak sampai kekurangan. Semua unit masih bisa jalan. Tahun lalu sempat kurang,” jelasnya.

    Dari sisi segmentasi wisatawan, Umam menyebut kunjungan ke Bromo via Probolinggo saat ini masih didominasi wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara belum menunjukkan lonjakan signifikan seperti sebelum pandemi.
    “Mayoritas wisatawan lokal,” katanya.

    Umam menilai belum optimalnya kunjungan wisata Bromo pada libur akhir tahun ini tidak lepas dari faktor daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk berwisata.

    Selain itu, berdekatan­nya momentum libur Natal dan Tahun Baru dengan bulan Ramadan serta Hari Raya Idulfitri 2026 membuat sebagian masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.

    “Sepertinya masyarakat lebih fokus menjaga keuangan. Momen liburan berdekatan dengan puasa dan Lebaran, jadi banyak yang menahan belanja wisata,” ujarnya.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata pascapandemi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Aktivitas wisata tetap bergerak, namun belum mencapai level agresif seperti periode sebelumnya.

    Meski demikian, Umam menegaskan bahwa penggunaan jeep wisata masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo. Hingga saat ini, belum ada pergeseran minat wisatawan terhadap moda transportasi khas kawasan tersebut.

    “Ke Bromo naik jeep masih tetap menjadi daya tarik,” tegasnya.

    Pelaku usaha berharap ke depan terdapat kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat dan memperpanjang masa tinggal wisatawan, sehingga pemulihan pariwisata tidak hanya terlihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari perputaran ekonomi di tingkat lokal. (ada/ted)

  • Liburan Anti Boncos, Rp60 Ribu Sudah Bisa Seru-Seruan 44 Wahana di Blitar Park

    Liburan Anti Boncos, Rp60 Ribu Sudah Bisa Seru-Seruan 44 Wahana di Blitar Park

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah teriknya matahari Blitar, siapa sangka ada sudut kota yang menawarkan sensasi dingin menusuk tulang layaknya di Eropa? Bukan mimpi, ini adalah realitas baru di Blitar Park, destinasi wisata yang kini menjelma menjadi primadona liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bagi keluarga di Jawa Timur.

    Di musim liburan di mana harga-harga tiket wisata cenderung melambung, Blitar Park justru menawarkan anomali yang menyegarkan yakni kemewahan hiburan dengan harga ramah di kantong.

    Hanya dengan merogoh kocek Rp60 ribu, pengunjung seolah membeli kunci ajaib untuk mengakses 44 wahana sepuasnya. Wisatawan pun bisa seru-seruan dengan anggota keluarga untuk menikmati 44 wahana yang ada di Blitar Park.

    Diah Ayu, salah satu pengunjung asal Tulungagung yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Blitar Park, tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Datang dengan ekspektasi standar, ia justru dibuat terbelalak dengan fasilitas yang didapat.

    “Jujur, pertama kali ke sini saya cukup takjub. Seru banget paling berkesan itu sama Snow Wonderland-nya. Bayangkan, cuma dengan 60 ribu sudah bisa menikmati semua wahana, termasuk main salju. Ini sih ramah di kantong banget,” ungkap Diah dengan wajah sumringah, Sabtu (27/12/2025).

    Tahun ini, Blitar Park tidak main-main dalam memanjakan pengunjung. Manajemen baru saja menggelontorkan 11 wahana baru sekaligus. Bagi pecinta tantangan, ada Brave Turntable, Paratrooper, dan Ninja Adventure yang siap memacu adrenalin.

    Bagi keluarga yang membawa anak-anak, tersedia Candy Cloud, Kid’s Zone, Bunny Jump, dan Bob Train. Tak ketinggalan, Sky Gondola untuk menikmati pemandangan dari ketinggian, serta Rumah Angker bagi mereka yang bernyali besar.

    Namun, kejutan tak berhenti di situ. Cicik Yuniarti, Pimpinan Blitar Park, mengungkapkan bahwa antusiasme warga yang tinggi dijawab dengan inovasi yang tak tanggung-tanggung.

    “Kami baru saja me-launching wahana Flying Car serta bioskop 9 Dimensi. Wahana 9 dimensi ini mungkin di tempat wisata lain belum ada, tapi di sini sudah bisa dinikmati,” ujar Cicik bangga.

    Dari puluhan wahana tersebut, Snow Wonderland tetap menjadi magnet utama. Di tempat wisata lain, wahana salju buatan biasanya mengharuskan pengunjung membayar tiket terpisah yang cukup mahal. Namun di Blitar Park, dinginnya salju sudah termasuk dalam paket tiket terusan Rp60 ribu tersebut.

    “Yang unggulan di sini memang Snow Wonderland. Masyarakat sudah bisa menikmati dinginnya salju dengan tiket terusan tanpa harus membayar lebih. Itu tentu nilai plus yang jauh lebih murah dibandingkan tempat lain,” tambah Cicik.

    Blitar Park kini bukan sekadar tempat bermain, melainkan solusi bagi keluarga yang ingin menutup tahun dengan kenangan manis tanpa harus menguras tabungan. Dengan perpaduan wahana teknologi tinggi seperti Flying Car, sensasi Snow Wonderland, hingga wahana klasik yang menyenangkan, Blitar Park menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata “Rakyat” dengan fasilitas “Sultan”.

    Bagi Anda yang masih bingung menghabiskan sisa libur akhir tahun, Blitar Park di Garum, Kabupaten Blitar, siap menyambut dengan gerbang petualangan yang ramah di kantong. [owi/beq]

  • Bimtek Demokrat Jatim, Emil Tekankan Politik Harus Hadir di Tengah Rakyat

    Bimtek Demokrat Jatim, Emil Tekankan Politik Harus Hadir di Tengah Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menegaskan kembali posisi kader sebagai ujung tombak kerja politik. Terutama di era dominasi media sosial.

    Isu itu menjadi benang merah Bimbingan Teknis (Bimtek) Bakomstra dan Bapilu DPD Demokrat Jawa Timur bertema ‘Apa Peran Kader Demokrat?’ yang digelar di Surabaya Suites Hotel. Kegiatan ini diikuti pengurus dan kader DPD Demokrat Jatim, serta jajaran DPC, DPAC, hingga PAC se-Jawa Timur.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, kerja politik hari ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Cara publik mengonsumsi informasi telah berubah.

    “Hari ini orang membaca berita lewat media sosial. Disuguhkan oleh konten media massa,” ujar Emil dalam sambutannya.

    Menurut Emil, perubahan itu menuntut struktur partai bekerja lebih rapi dan terukur. Demokrat Jatim telah memotret kekuatan organisasi hingga tingkat bawah.

    “Kita memotret struktur PAC dan ranting. Kita lakukan assessment melalui bimtek di berbagai kabupaten,” jelasnya.

    Dari proses tersebut, kata Emil, terlihat dengan jelas peta kekuatan kader. “Terlihat mana yang militannya kuat. Mana struktur yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

    Emil menegaskan, peluang kemenangan tidak datang secara instan. Partai yang menang adalah partai yang konsisten hadir di tengah masyarakat.

    “Bukan datang mencari suara. Tapi jauh-jauh hari berada di masyarakat dan menjawab persoalan mereka,” tegasnya.

    Kegiatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan menyanyikan Mars Partai Demokrat sebagai peneguhan semangat dan soliditas kader.

    Bimtek ini menghadirkan Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sebagai pemateri utama. Ia menekankan pentingnya manajemen komunikasi partai di era digital.

    Sementara itu, Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, menyebut bimtek ini sebagai langkah penguatan mesin partai secara menyeluruh.

    “Hari ini kita bimtek Bakomstra, Bapilu, dan direktur eksekutif. Manajemen partai harus kuat,” katanya.

    Ia menegaskan, Bakomstra menjadi kunci keberhasilan partai dalam menghadapi “serangan udara” politik digital.

    “Tanpa Bakomstra, kinerja politik tidak akan terlihat,” ujarnya.

    Mugianto menambahkan, seluruh DPC se-Jawa Timur mendapatkan pelatihan bermedia sosial. Tujuannya agar kerja kader dan legislator dapat terbaca publik.

    “Kerja ada. Tapi kalau tertinggal medsos, tidak akan terlihat,” katanya.

    Selain penguatan komunikasi, Bappilu Demokrat Jatim juga mulai memanaskan mesin politik. Fokusnya pada rekrutmen calon di tingkat daerah. “Bappilu menyiapkan calon-calon sejak dini. Bimtek digelar agar struktur bergerak lebih awal menuju Pemilu 2029,” jelas Mugianto.

    Bimtek ini juga diarahkan untuk mengamplifikasi kinerja pemerintahan nasional. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga peran Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.

    “Harapannya, kinerja pemerintah bisa teramplifikasi dengan baik,” ujarnya.

    Di Jawa Timur, kata Mugianto, kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak harus digaungkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

    “Teman-teman di daerah punya peran penting dalam amplifikasi itu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Meski Libur Nataru, Dapur MBG di Kota Malang Tak Berhenti Beroperasi

    Meski Libur Nataru, Dapur MBG di Kota Malang Tak Berhenti Beroperasi

    Malang (beritajatim.com) – Tidak ada libur operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Pelayanan tetap berjalan meski memasuki masa libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap terpenuhi selama libur sekolah, terutama bagi kelompok sasaran prioritas program MBG.

    Koordinator Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah mengatakan, fokus pelayanan MBG pada momen libur sekolah seperti Nataru diarahkan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    “Untuk kelompok sasaran B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tetap diberikan,” kata Athoillah, Sabtu (27/12/2025).

    Ia memastikan seluruh dapur MBG di Kota Malang tetap beroperasi dan menjalankan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, distribusi MBG bagi siswa dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

    “Pemberian gizi tetap berjalan rutin dan tidak terpengaruh libur sekolah. Untuk yang di sekolah, kadang ada siswa yang keberatan, libur tapi masih diminta mengambil paket MBG. Jadi kami mengikuti juknis, hanya menawarkan dan tidak memaksa,” ujar Athoillah.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan, pengaturan distribusi MBG selama masa libur sekolah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing sekolah.

    Menurutnya, pihak sekolah paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan selama periode libur Nataru.

    “Keputusan ada di sekolah masing masing. Kami tidak mengimbau untuk menyetop sementara, karena menyesuaikan kondisi sekolah saat libur. Karena jika tidak ada pengajuan, maka anggaran tidak dicairkan. Jadi aman meskipun MBG diliburkan sementara,” ujar Suwarjana. [luc/beq]

  • Operasi Lilin Semeru 2025, Polres Malang Batasi Truk Sumbu Tiga di Jalur Strategis

    Operasi Lilin Semeru 2025, Polres Malang Batasi Truk Sumbu Tiga di Jalur Strategis

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Malang menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang, khususnya truk sumbu tiga, selama pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025 menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai upaya menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran arus lalu lintas di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun.

    Pembatasan diterapkan di sejumlah jalur strategis wilayah Kabupaten Malang, antara lain Jalan Raya Karanglo Singosari, Exit Tol Lawang, serta Jalan Raya Lawang, yang selama periode Natal dan Tahun Baru mengalami lonjakan volume kendaraan.

    Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Chelvin Arliska mengatakan, pembatasan ini mengacu pada keputusan bersama Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

    “Selama Operasi Lilin Semeru 2025, kendaraan angkutan barang terutama truk sumbu tiga dibatasi melintas, baik di jalur tol maupun non-tol, pada tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih aman dan lancar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru,” ujar Chelvin, Sabtu (27/12/2025).

    Ia menjelaskan, pada jalur tol, pembatasan operasional truk sumbu tiga berlaku mulai 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Namun, pengecualian diberikan bagi kendaraan angkutan yang membawa bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara itu, pengaturan serupa juga diterapkan pada jalur non-tol di wilayah Kabupaten Malang, dengan penyesuaian sesuai ketentuan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Peningkatan mobilitas masyarakat, termasuk dampak kebijakan Work From Anywhere (WFA), menjadi salah satu pertimbangan utama. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas dilakukan secara terukur demi menekan risiko kecelakaan dan kemacetan,” tegasnya.

    AKP Chelvin menambahkan, pembatasan angkutan barang tersebut merupakan bagian dari strategi pengamanan terpadu Operasi Lilin Semeru 2025 yang dilaksanakan selama 14 hari, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    Selain pengaturan kendaraan berat, Polres Malang juga melakukan pengawasan intensif di jalur wisata, jalur logistik, serta akses menuju kawasan strategis dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

    Kepolisian juga menyiapkan langkah diskresi kepolisian apabila terjadi perubahan situasi lalu lintas secara mendadak di lapangan selama periode Operasi Lilin Semeru 2025.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi pengaturan yang telah ditetapkan dan mengutamakan keselamatan. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Malang dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkas Chelvin. [yog/beq]