Author: Beritajatim.com

  • Relawan PNM Kembali Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Sumatra

    Relawan PNM Kembali Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Sumatra

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, dampak bencana tersebut masih dirasakan hingga kini. Di beberapa titik, terutama wilayah Aceh Tamiang, Peureulak, Kota Langsa, dan Kabupaten Pidie, bantuan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, khususnya keluarga prasejahtera.

    Merespons kondisi tersebut, relawan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali turun langsung ke berbagai lokasi terdampak untuk menyalurkan bantuan. Para relawan menyusuri rumah-rumah warga hingga titik-titik pengungsian guna memastikan bantuan diterima secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Kehadiran relawan PNM kali ini menjadi penguat di masa pemulihan, ketika perhatian publik mulai berkurang, namun kebutuhan warga masih tinggi.

    Dalam proses penyaluran bantuan di posko bencana dan sejumlah lokasi lainnya, para relawan bertemu dengan banyak nasabah PNM Mekaar yang turut terdampak. Sebelum bencana, para nasabah tersebut menggantungkan hidup dari warung kecil maupun usaha rumahan.

    Namun banjir yang datang secara tiba-tiba merendam tempat tinggal sekaligus tempat usaha mereka. Akibatnya, peralatan usaha rusak, stok dagangan habis, dan aktivitas ekonomi terhenti hingga kini.

    Selain menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari, relawan PNM juga menyempatkan diri berdialog dengan warga. Di lapangan, banyak nasabah mengaku masih kesulitan untuk memulai kembali usaha karena keterbatasan modal dan perlengkapan.

    Kondisi tersebut membuat proses pemulihan berjalan lambat, terutama bagi keluarga yang bergantung pada penghasilan harian.

    Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, mengatakan bahwa PNM memilih untuk kembali hadir karena dampak bencana belum sepenuhnya pulih.

    “Sebulan setelah kejadian, kami melihat langsung bahwa banyak masyarakat dan nasabah kami masih berjuang. Kehadiran relawan diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memberi semangat agar mereka bisa kembali bangkit,” ujarnya.

    Dampak bencana di Aceh Tamiang dan wilayah lainnya menjadi pengingat bahwa proses pemulihan tidak berhenti saat banjir surut. Bagi masyarakat kecil, dampak bencana dapat berlangsung panjang. Di tengah kondisi tersebut, kehadiran relawan dan perhatian yang berkelanjutan menjadi penopang penting agar warga tetap memiliki harapan untuk melanjutkan hidup. [ayu/but]

     

     

  • Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Setujui Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak, Ini Alasanya

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Setujui Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak, Ini Alasanya

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen fraksi dalam memperkuat pelindungan terhadap kelompok rentan.

    “Ini bukan urusan prosedural, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi kelompok paling rentan di Jawa Timur,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, Selasa (30/12/2025).

    Fuad menyampaikan, persetujuan fraksi dilandasi kondisi sosial Jawa Timur yang masih dihadapkan pada tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Data Simfoni KemenPPPA serta laporan dinas terkait menunjukkan tren kasus yang membutuhkan respons regulasi yang kuat dan menyeluruh.

    “Penetapan Perda ini menjadi kebutuhan mendesak karena persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi dalam berbagai bentuk,” ujar dia.

    Menurut Fuad, regulasi lama berupa Perda Jatim Nomor 16 Tahun 2012 dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 sudah tidak selaras dengan perkembangan hukum nasional dan dinamika sosial. Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta perkembangan ruang digital menuntut pembaruan kebijakan daerah.

    “Penggabungan dua Perda lama ke dalam satu regulasi baru adalah langkah strategis agar pelindungan lebih efektif dan terpadu,” ucap dia.

    Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi fasilitasi Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan Raperda memenuhi aspek yuridis formal dan materiil. Sejumlah penyempurnaan yang diberikan dinilai memperkuat harmonisasi dengan regulasi nasional.

    “Hasil fasilitasi justru memperkokoh dasar hukum dan memperjelas sinergi antara pemerintah, daerah, dan masyarakat,” kata Fuad.

    Dalam sikap akhirnya, fraksi mendorong penguatan implementasi melalui dukungan anggaran, pengawasan lintas sektor, dan sosialisasi hingga tingkat akar rumput. Fuad berharap Perda ini menjadi pijakan kuat mewujudkan Jawa Timur yang aman bagi perempuan dan anak. “Dengan Perda ini, Jawa Timur harus bergerak menuju nol toleransi terhadap kekerasan,” pungkas dia. [asg/kun]

  • Kasus Pengeroyokan BRN Mandek, Kuasa Hukum Datangi Polres Pasuruan

    Kasus Pengeroyokan BRN Mandek, Kuasa Hukum Datangi Polres Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Empat orang penasihat hukum dari Buser Rentcar Nasional (BRN) mendatangi Polres Pasuruan untuk mempertanyakan kelanjutan kasus pengeroyokan yang menimpa klien mereka. Kedatangan para pengacara ini dipicu oleh kekecewaan atas lambannya penetapan tersangka meski peristiwa kekerasan tersebut sudah dilaporkan sejak sepekan lalu.

    “Ke sini karena untuk menanyakan perkembangan proses hukum yang kami laporkan itu sampai mana,” ujar Suhartono, salah satu penasihat hukum pelapor, Selasa (30/12/2025).

    Pihak kuasa hukum menilai proses hukum berjalan di tempat, padahal insiden yang terjadi di Desa Kalirejo pada 22 Desember lalu itu melibatkan puluhan orang penyerang. Penanganan perkara yang dinilai berlarut-larut ini membuat tim pengacara merasa perlu melakukan koordinasi langsung dengan tim penyidik di Mapolres Pasuruan.

    “Iya, menurut saya memang lama ini. Padahal harapan kami kemarin, karena ini target menanggulangi premanisme, sudah ada yang ditetapkan tersangka,” tutur Suhartono menyayangkan.

    Hingga saat ini, status perkara memang telah dinaikkan ke tahap penyidikan, namun polisi masih berkutat pada agenda pemeriksaan saksi-saksi. Penasihat hukum menyayangkan belum adanya tindakan tegas berupa penangkapan terhadap para pelaku yang diduga merupakan oknum organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Tadi sudah dijelaskan sama penyidik, kasusnya sudah naik ke sidik seminggu yang lalu, tapi sekarang masih memeriksa saksi dari pelapor-pelapor,” kata Suhartono menambahkan.

    Kasus yang bermula dari upaya penarikan mobil rental yang digelapkan ini mengakibatkan lima anggota BRN terluka dan tujuh unit kendaraan operasional mereka rusak parah. Meski bukti-bukti telah diserahkan, pihak korban merasa negara belum memberikan perlindungan maksimal melalui kecepatan penanganan hukum.

    “Saya mempercayakan penuh kepada penyidik, teman-teman kita, bahwa negara tidak boleh kalah dengan premanisme,” pungkas Sukardi, yang juga penasihat hukum. (ada/kun)

  • Pencurian dan Penipuan Dominasi Kriminalitas di Pamekasan Sepanjang 2025

    Pencurian dan Penipuan Dominasi Kriminalitas di Pamekasan Sepanjang 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus pencurian dan penipuan masih menjadi jenis kriminalitas yang paling dominan di Kabupaten Pamekasan sepanjang 2025. Data tersebut terungkap dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2025 Polres Pamekasan yang digelar di Gedung Tatag Trawang Tungga, Kompleks Mapolres Pamekasan, Jalan Stadion 81, Senin (29/12/2025).

    Berdasarkan hasil ungkap kasus Polres Pamekasan, angka kriminalitas selama periode 1 Januari hingga 29 Desember 2025 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah laporan kriminal tercatat sebanyak 491 laporan, dengan 426 kasus di antaranya berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 86,76 persen.

    Sementara itu, sepanjang 2025 jumlah laporan meningkat menjadi 659 laporan, dengan 543 kasus dinyatakan selesai atau setara 82,4 persen. Meski secara persentase tingkat penyelesaian lebih tinggi pada 2024, jumlah laporan kriminal pada 2025 justru bertambah signifikan, yakni naik 168 laporan.

    “Kriminalitas sepanjang 2025 ini kita klasifikasikan dalam tiga kategori berbeda, meliputi tindak pidana umum sebanyak 626 laporan dengan 516 kasus selesai, tindak pidana khusus sebanyak 25 laporan dengan 21 kasus selesai, serta tindak pidana siber sebanyak 8 laporan dengan 6 kasus selesai,” ujar Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi.

    Dari keseluruhan data tersebut, tindak pidana umum menjadi kategori dengan jumlah kasus paling tinggi. Mayoritas kasus dalam kategori ini didominasi oleh pencurian dan penipuan. Untuk kasus penipuan atau perbuatan curang, tercatat sebanyak 116 laporan sepanjang 2025, dengan 98 kasus di antaranya berhasil diselesaikan.

    Sementara untuk kasus pencurian, jumlahnya bervariasi berdasarkan jenis tindak pidana. Pencurian biasa tercatat sebanyak 50 laporan, pencurian dengan pemberatan 53 laporan, pencurian ringan 9 laporan, pencurian dengan kekerasan 8 laporan, serta pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sebanyak 65 laporan. Selain itu, kasus penggelapan juga tergolong tinggi dengan total 74 laporan.

    Meski angka kriminalitas relatif tinggi, Polres Pamekasan menegaskan sebagian besar kasus telah berhasil ditangani. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kasus curanmor, di mana kepolisian secara simbolis mengembalikan sepeda motor hasil curian kepada pemiliknya, setelah beberapa bulan dilaporkan hilang.

    Untuk kategori tindak pidana khusus, kasus yang paling mendominasi adalah pelanggaran cukai rokok. Sepanjang 2025, tercatat 8 laporan kasus cukai rokok dan seluruhnya dinyatakan selesai. Sementara itu, pada tindak pidana siber, kasus judi online menjadi yang terbanyak dengan 5 laporan, di mana 3 kasus di antaranya telah berhasil dituntaskan.

    Polres Pamekasan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dan penipuan yang masih menjadi ancaman utama bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Pamekasan. [pin/beq]

  • Haul Gus Dur di Bondowoso, PKB Ingatkan Kader Soal Sejarah Partai

    Haul Gus Dur di Bondowoso, PKB Ingatkan Kader Soal Sejarah Partai

    Bondowoso (beritajatim.com) – Peringatan haul KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Bondowoso menjadi momentum penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengingatkan kembali para kader tentang sejarah lahirnya partai serta nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendirinya. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Dhafir, haul Gus Dur tidak sekadar menjadi ajang mengenang tokoh bangsa, tetapi juga sarana refleksi ideologis bagi kader PKB agar tidak melupakan akar sejarah partai yang lahir dari aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU) pada awal reformasi 1998.

    “PKB lahir atas prakarsa Gus Dur dan para ulama melalui aspirasi warga NU pada awal reformasi 1998. Gus Dur selaku Ketua Tanfidziah PBNU bersama tim-tim ulama membentuk PKB untuk menyalurkan aspirasi umat,” ujar Dhafir.

    Ia menjelaskan, sejak awal PKB didirikan sebagai alat perjuangan politik warga NU untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang moderat, kebangsaan, serta keadilan sosial dalam sistem pemerintahan. Karena itu, kegiatan haul dinilai penting untuk menjaga kesinambungan visi perjuangan tersebut.

    Dhafir menekankan bahwa NU memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain menjaga akidah Ahlussunah wal Jamaah, NU juga berkontribusi langsung dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, tokoh-tokoh NU tercatat sebagai bagian penting dalam perumusan dasar negara.

    “NU memiliki dua jiwa besar: menjaga akidah Ahlussunah wal Jamaah dan memberikan kontribusi pada lahirnya NKRI. Bahkan, kader NU terbaik seperti KH Wahid Hasyim turut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara,” jelasnya.

    Dalam konteks tersebut, PKB disebut Dhafir berdiri di bawah bendera NU untuk menjadi perpanjangan tangan perjuangan umat dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa ajaran Gus Dur tentang pluralisme, persaudaraan, dan kemanusiaan harus terus menjadi pedoman kader PKB dalam menjalankan peran politiknya.

    “Kegiatan haul ini mengingatkan kita bahwa PKB berdiri di bawah bendera NU untuk menjadi alat perjuangan dalam pemerintahan. Gus Dur adalah pelopor pluralisme yang mengajarkan kebersamaan dan persaudaraan. Fondasi itu harus terus kita lanjutkan demi kepentingan seluruh masyarakat tanpa pandang bulu,” tegas Dhafir.

    Haul Gus Dur di Bondowoso ini diikuti oleh anggota fraksi dan kader PKB dari berbagai tingkatan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa Gus Dur sekaligus penguatan komitmen PKB untuk tetap berpijak pada nilai-nilai NU dan kebangsaan dalam menghadapi dinamika politik ke depan. [awi/beq]

  • Gudang Pabrik Kayu Lapis Donorojo Pacitan Terbakar

    Gudang Pabrik Kayu Lapis Donorojo Pacitan Terbakar

    Pacitan (beritajatim.com) – Tempat penyimpanan serbuk kayu di pabrik pengolahan kayu lapis PT TOP, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, terbakar pada Selasa siang. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke ruang produksi utama.

    Peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan ke Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Punung sekitar pukul 10.00 WIB. Api diketahui cepat membesar karena material serbuk kayu yang mudah terbakar, sehingga kobaran api merambat ke bagian bangunan dengan area terdampak mencapai ketinggian sekitar tujuh meter.

    “Material serbuk sisa produksi kayu lapis yang terbakar menyebabkan api cepat membesar dan cukup sulit dipadamkan, namun tidak sampai merembet ke bangunan utama,” kata Kepala Bidang Damkar Satpol PP Pacitan, Sugito, saat dikonfirmasi Selasa (30/12/2025).

    Petugas Damkar Kecamatan Punung bergerak lebih dahulu ke lokasi kejadian, kemudian disusul oleh tim Damkar Satpol PP.

    Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung cukup lama. Petugas membutuhkan waktu sekitar empat jam untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan titik api.

    Pihak terkait mengimbau agar pengelolaan limbah serbuk kayu dilakukan dengan lebih aman dan sesuai standar keselamatan, mengingat material tersebut sangat mudah terbakar, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. (tri/but)

  • Malam Tahun Baru 2026 di Ponorogo, Knalpot Brong Tak Bakal Ditoleransi

    Malam Tahun Baru 2026 di Ponorogo, Knalpot Brong Tak Bakal Ditoleransi

    Ponorogo (beritajatim.com) – Malam pergantian tahun selalu menjadi perayaan euforia. Namun bagi Polres Ponorogo, momentum itu justru menjadi titik krusial untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Salah satu perhatian utama aparat kepolisian adalah maraknya penggunaan knalpot brong yang kerap memecah ketenangan warga.

    Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Dewo Wishnu Setya Kusuma, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberi ruang toleransi bagi pengendara sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot tidak standar, khususnya pada malam pergantian tahun 2026.

    “Penggunaan knalpot brong tidak hanya dilarang saat malam tahun baru, tetapi setiap hari. Keberadaannya menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan masyarakat,”kata AKP Dewo, Selasa (30/12/2025).

    Dia memastikan, setiap pelanggaran yang ditemukan akan langsung ditindak sesuai aturan. Tahapan penindakan diawali dengan teguran, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan tegas bila pelanggaran tetap diulang.

    Langkah tersebut, menurut Dewo, bukan semata penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Kepolisian juga mengimbau warga agar mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan positif dan tidak merugikan orang lain.

    “Menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Kami harap masyarakat bisa merayakan tahun baru dengan cara yang aman,” ungkapnya.

    Selain penertiban knalpot brong, Polres Ponorogo akan mengoptimalkan patroli di sejumlah titik keramaian pada malam pergantian tahun. Patroli tersebut difokuskan pada pusat kota dan lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

    Tak hanya itu, rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan di seputaran Kota Ponorogo. Kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir kepadatan kendaraan dan mencegah kemacetan di jalur-jalur utama saat malam puncak perayaan.

    Sementara itu, pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru juga diperkuat melalui Operasi Lilin 2025–2026. Operasi ini digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    Dalam operasi tersebut, Polres Ponorogo mendirikan 7 pos strategis, terdiri dari satu pos pelayanan terpadu di kawasan Alun-alun Ponorogo serta 6 pos pengamanan lainnya. Pos-pos tersebut tersebar di wilayah perbatasan, kawasan wisata, hingga lokasi rumah ibadah. Keberadaan pos pengamanan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas selama libur akhir tahun, sekaligus memperkuat kehadiran negara di ruang-ruang publik. (end/but)

  • BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Jatim Saat Pergantian Tahun 2026

    BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Jatim Saat Pergantian Tahun 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak mengumumkan potensi banjir rob yang diperkirakan melanda wilayah pesisir Jawa Timur selama periode pergantian Tahun Baru 2026, terhitung mulai 31 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

    Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, menjelaskan bahwa potensi banjir rob tersebut dipicu oleh pasang maksimum air laut yang terjadi akibat fenomena bulan purnama atau full moon.

    “Pasang air laut maksimum yang terjadi saat ini merupakan siklus bulanan posisi bulan, di mana saat ini fase tengah bulan atau purnama. Kondisi ini kemudian berpotensi menyebabkan banjir rob di area pesisir,” kata Sutarno, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Sutarno, banjir rob selama periode libur tahun baru diperkirakan terjadi pada malam hari, khususnya pada rentang waktu pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Ia mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi siklus alam tersebut.

    “Ketinggian genangan rob di daratan diperkirakan antara 10 sampai 30 sentimeter. Genangan air ini dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan,” ucapnya.

    BMKG mencatat sejumlah wilayah pesisir di Jawa Timur yang berpotensi terdampak banjir rob. Di antaranya kawasan Pelabuhan Surabaya, Surabaya Timur, serta wilayah pesisir di Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, dan Kenjeran.

    Selain itu, potensi banjir rob juga mengancam wilayah Pesisir Bangkalan Selatan, Kuanyar, Sukolilo, Sampang, Sepanjang, kawasan Selat Madura, Kreseh di barat Kabupaten Sampang, hingga Kabupaten Pamekasan. [rma/beq]

  • Pemerintah Disarankan Tak Reaktif Tanggapi Bendera GAM di Aceh

    Pemerintah Disarankan Tak Reaktif Tanggapi Bendera GAM di Aceh

    Jember (beritajatim.com) – Berkibarnya kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah penanganan pasca bencana banjir bandang di Nagroe Aceh Darussalam tak perlu ditanggapi reaktif oleh pemerintah.

    Farid Gaban, jurnalis dan penulis buku Reset Indonesia, menilai pengibaran bendera itu bentuk kekecewaan belaka terhadap penanganan bencana oleh pemerintah. “Saya mendengar banyak statement pejabat yang ngaco sejak hari pertama. Itu mengecewakan banget,” katanya, usai acara diskusi buku Reset Indonesia, di Djava Cafe, Jalan Semeru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/12/2025) malam.

    Farid menilai rakyat Aceh saat ini tak ingin merdeka dan berpisah dengan Indonesia. “Tapi kalau tidak ditanggapi dengan baik dan malah diredam, menurut saya justru akan membuat mereka makin keras,” katanya.

    Farid mengingatkan, keadilan dan kebijakan yang baik bisa menjadi perekat semua daerah di Indonesia. “Ketika itu enggak ada, kemungkinan kita menjadi pecah. Itu yang terjadi dengan teman-teman di Aceh sekarang,” katanya.

    Cara Presiden Abdurrahman Wahid dalam menanggapi bendera Bintang Kejora Papua Barat bisa ditiru. “Kalau menurut saya anggap santai sama seperti Gus Dur menanggapi bendera Papua (Merdeka). Saya bukan orang Aceh, tapi saya juga kesal melihat bagaimana cara pemerintah menangani ini,” kata Farid.

    Farid mengingatkan, sejumlah daerah di Indonesia selain Aceh memiliki sejarah perlawanan. Salah penanganan terhadap Aceh, dikhawatirkannya justru berdampak buruk. “Di Sumbar kita punya sejarah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Sulawesi juga punya Permesta. Semua daerah punya potensi kalau mereka kesal. Kalau kita menyepelekan kekesalan itu justru kita akan makin pecah,” katanya, [wir]

  • 85 Orang Tewas di Jalan Raya, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ngawi Masih Tinggi Sepanjang 2025

    85 Orang Tewas di Jalan Raya, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Ngawi Masih Tinggi Sepanjang 2025

    Ngawi (beritajatim.com) – Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ngawi sepanjang 2025 masih menyisakan catatan kelam. Sebanyak 85 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden di jalan raya. Meski jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, aparat kepolisian menilai angka korban jiwa itu tetap tinggi dan memprihatinkan.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat 1.037 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya dengan total korban mencapai 1.929 orang. Dibandingkan tahun 2024, jumlah korban kecelakaan mengalami penurunan sebanyak 331 orang.

    “Penurunan memang terjadi, tetapi 85 korban meninggal dunia bukanlah angka kecil. Itu nyawa manusia yang hilang di jalan raya dan harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Charles saat rilis akhir tahun di Mako Polres Ngawi, Minggu (29/12/2025).

    Berdasarkan hasil evaluasi kepolisian, faktor manusia masih menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah perilaku menyalip kendaraan secara tidak aman, terutama dari sisi kiri. Padahal, aturan lalu lintas secara tegas mewajibkan kendaraan bermotor menyalip dari sebelah kanan, namun dalam praktiknya kerap diabaikan oleh pengguna jalan.

    “Menyalip dari kiri itu kesalahan fatal. Risiko kecelakaannya sangat tinggi,” jelas Charles.

    Menurutnya, kebiasaan tersebut tidak hanya membahayakan pengendara lain, tetapi juga mengancam keselamatan diri sendiri. Jalan raya merupakan ruang publik yang digunakan bersama oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, hingga warga di sekitar jalan.

    Dari sisi demografi, korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ngawi masih didominasi kelompok usia produktif 16 hingga 30 tahun. Pada 2024, jumlah korban dari kelompok usia ini tercatat sebanyak 862 orang. Angka tersebut menurun menjadi 702 orang pada 2025 atau berkurang 160 orang.

    Charles menjelaskan, kelompok usia muda cenderung memiliki intensitas berkendara yang tinggi serta pengalaman mengemudi yang masih terbatas. Secara psikologis, usia produktif juga dinilai memiliki kecenderungan lebih berani mengambil risiko di jalan raya.

    “Usia muda masih memiliki jiwa petualang dan sering kali kurang berhati-hati. Ini yang menjadi salah satu pemicu kecelakaan,” terangnya.

    Sementara itu, data kepolisian menunjukkan pelanggaran marka jalan di Kabupaten Ngawi justru mengalami peningkatan sepanjang 2025. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan secara sadar, seperti menerobos lampu lalu lintas atau melanggar marka meski kondisi jalan tidak aman.

    “Pelanggaran marka ini bukan karena tidak tahu aturan, tetapi disengaja. Kesadaran hukum masih rendah, sehingga justru meningkat pada 2025,” tegas Kapolres.

    Polres Ngawi terus mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas, menaati rambu dan marka jalan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Keselamatan di jalan raya, menurut kepolisian, merupakan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan.

    “Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Satu kelalaian bisa berakibat hilangnya nyawa,” pungkas Charles. [fiq/beq]