Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Akhir Tahun 2025, Kapolres Gresik Pimpin Kenaikan Pangkat Personel

    Akhir Tahun 2025, Kapolres Gresik Pimpin Kenaikan Pangkat Personel

    Gresik (beritajatim.com) – Momentum akhir tahun 2025 dimanfaatkan Polres Gresik untuk menggelar upacara kenaikan pangkat personel Polri dan aparatur sipil negara (ASN). Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, Rabu (31/12/2025).

    Dalam tradisi kenaikan pangkat tersebut, sebanyak 96 personel Polri dan 5 ASN Polres Gresik resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Polres Gresik, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel.

    Adapun rincian kenaikan pangkat personel Polri adalah sebagai berikut:

    – 1 personel dari AKP ke Kompol,
    – 8 personel dari Iptu ke AKP,
    – 5 personel dari Ipda ke Iptu,
    – 1 personel dari Aiptu ke Ipda,
    – 45 personel dari Aipda ke Aiptu,
    – 21 personel dari Bripka ke Aipda,
    – 11 personel dari Briptu ke Brigpol, dan
    – 4 personel dari Bripda ke Briptu.

    Sementara itu, untuk ASN Polres Gresik, 4 personel naik pangkat dari Pengatur I ke Penata Muda, dan 1 personel dari Penata Muda Tingkat I ke Pengatur.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar rutinitas atau formalitas semata.

    “Kenaikan pangkat bukan sekadar rutinitas atau formalitas, melainkan rahmat dan anugerah yang patut disyukuri. Ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, prestasi, serta dukungan pimpinan dan keluarga,” ujar AKBP Rovan.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolres Gresik juga memberikan penghormatan kepada personel yang memasuki masa purna tugas periode Juli hingga Desember 2025. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian para purnawirawan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran selama bertugas di institusi Polri.

    “Sekali Bhayangkara tetap Bhayangkara. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga masa purna tugas dijalani dengan bahagia dan tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sebagai bagian dari tradisi, para personel yang naik pangkat disiram air menggunakan mobil water cannon sebagai simbol rasa syukur dan kesiapan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. [dny/but]

  • Satlantas Polres Ngawi Catat 45.816 Teguran Lalu Lintas Sepanjang 2025

    Satlantas Polres Ngawi Catat 45.816 Teguran Lalu Lintas Sepanjang 2025

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ngawi Polda Jawa Timur mencatat sebanyak 45.816 teguran lalu lintas sepanjang tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada edukasi kepada masyarakat.

    Data Satlantas Polres Ngawi menunjukkan, jumlah teguran pada 2025 meningkat sekitar 55 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 29.475 teguran. Peningkatan ini terjadi seiring kebijakan penindakan yang lebih mengedepankan pencegahan daripada sanksi tilang.

    Sementara itu, jumlah pelanggaran yang ditindak dengan tilang justru mengalami penurunan. Pada 2024, tilang manual tercatat sebanyak 4.475 pelanggaran, sedangkan pada 2025 menurun menjadi 3.975 pelanggaran atau turun sekitar 11 persen.

    Penurunan juga terjadi pada penindakan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Jika pada 2024 tercatat 2.302 pelanggaran, maka pada 2025 jumlahnya turun signifikan menjadi 1.203 pelanggaran atau berkurang sekitar 47 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepatuhan pengguna jalan di Kabupaten Ngawi.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menyampaikan bahwa pendekatan humanis menjadi strategi utama Polres Ngawi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sepanjang 2025. Menurutnya, langkah pencegahan dan edukasi mulai menunjukkan hasil positif.

    Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah teguran merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran berlalu lintas tanpa selalu mengedepankan sanksi hukum.

    “Kami fokus pada edukasi dan pencegahan. Teguran diberikan agar masyarakat memahami kesalahan dan tidak mengulanginya, sehingga keselamatan berlalu lintas bisa terwujud bersama,” ujar AKP Yuliana Plantika, Rabu (31/12/2025).

    Melalui pendekatan ini, Polres Ngawi berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Ke depan, pelayanan yang humanis dan responsif akan terus diperkuat guna menciptakan lalu lintas yang aman dan berbudaya di wilayah Kabupaten Ngawi. [fiq/beq]

  • Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro mulai memasang stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan. Pemasangan stiker dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan data penerima dari Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) Bojonegoro.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan pemasangan stiker telah dimulai setelah proses pendistribusian ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

    “Iya mulai kita pasang sekarang,” ujar Agus Susetyo Hardiyanto, Rabu (31/12/2025).

    Penempelan stiker keluarga miskin dilakukan langsung oleh pendamping sosial sesuai daftar penerima bansos Damisda. Langkah ini bertujuan memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Agus menambahkan, pemasangan stiker juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

    “Pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan sosial, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa kebijakan pemasangan stiker di rumah penerima bansos bertujuan membangun akuntabilitas serta mendorong evaluasi mandiri di tingkat masyarakat.

    “Kalau sudah ada kenaikan kelas, atau pendapatannya naik, biasanya dipasang stiker malu. Dari situ akan diketahui bahwa yang lebih miskin ada,” jelas Nurul Azizah.

    Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.

    Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga mencatat capaian positif dalam penurunan angka stunting, dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Melalui kebijakan pemasangan stiker keluarga miskin ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. [lus/beq]

  • Bank Jatim Resmikan Program Pompa Air Tenaga Surya Bersama IZI Jatim yang didukung oleh CSR Bank NTB Syariah

    Bank Jatim Resmikan Program Pompa Air Tenaga Surya Bersama IZI Jatim yang didukung oleh CSR Bank NTB Syariah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mendorong ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani terus diperkuat melalui sinergi lintas lembaga. Bank Jatim bersama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Timur, dengan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTB Syariah, meresmikan sekaligus menyerahkan Program Pompa Air Tenaga Surya (PATS) kepada kelompok tani di Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

    Program yang mengusung tema “Solusi Energi Bersih untuk Pertanian Berkelanjutan” ini dihadirkan sebagai inovasi sistem irigasi yang efisien, ramah lingkungan, serta berjangka panjang. Pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik pompa air dinilai mampu menekan biaya operasional petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan dan pembangunan rendah emisi.

    Sebanyak 51 petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Janti Jaya menjadi penerima manfaat langsung dari program ini. Kehadiran pompa air tenaga surya diharapkan mampu menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, meningkatkan intensitas tanam, serta berdampak pada kenaikan produktivitas dan hasil panen petani.

    Program ini menjadi solusi atas persoalan keterbatasan air yang selama ini kerap dihadapi petani, terutama saat musim kemarau. Sebelum instalasi pompa dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan pengeboran sumur dalam guna memperoleh sumber air dengan debit besar dan stabil. Sebelumnya, petani hanya mengandalkan sumur dangkal berkedalaman sekitar 4 meter yang sering mengering, sehingga memaksa petani berbagi sumber air dan menghambat produktivitas pertanian.

    Pompa Air Tenaga Surya tersebut dirancang mampu mengairi lahan pertanian seluas 26 hektare dengan kapasitas debit air mencapai 30.000 liter per jam. Seluruh operasional pompa menggunakan energi matahari tanpa memerlukan bahan bakar, sehingga lebih hemat biaya dan ramah lingkungan.

    Pimpinan Corporate Secretary Bank Jatim, Fenty, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab kebutuhan mendasar petani, khususnya akses air yang berkelanjutan. Ia berharap fasilitas pompa air tenaga surya ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    Sementara itu, Branch Manager Bank NTB Syariah KC Surabaya, Lalu Andri Rivaldi, berharap program ini mampu meningkatkan hasil panen petani Desa Janti serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

    Dari sisi pelaksana, Kepala Perwakilan IZI Jawa Timur, Helmy Bachtiar, menegaskan komitmen IZI untuk melakukan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan pompa air tenaga surya digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak maksimal bagi kelompok tani penerima manfaat.

    Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Desa Janti, Endang Soponyono. Ia menyebut bantuan ini sangat berarti bagi petani, mengingat kesulitan air kerap terjadi setiap musim kemarau. Kehadiran pompa air tenaga surya dinilai mampu menyediakan pasokan air secara berkelanjutan tanpa beban biaya bahan bakar.

    Dukungan terhadap program ini turut disampaikan Retno, Penyuluh dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai Program Pompa Air Tenaga Surya selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    Melalui Program Pompa Air Tenaga Surya ini, diharapkan tercipta sistem irigasi pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan produktif, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga keuangan, lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah. (aga/beq)

  • Polres Lumajang Kesulitan Buru Pelaku Utama Penanam Ganja di Lereng Semeru

    Polres Lumajang Kesulitan Buru Pelaku Utama Penanam Ganja di Lereng Semeru

    Lumajang (beritajatim.com) – Sosok Edi, terduga pelaku utama penanam ganja di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih belum terungkap hingga penghujung tahun 2025.

    Kepolisian Resort (Polres) Lumajang bahkan mengalami kesulitan untuk memburu jejak Edi yang sudah lama dimasukan dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Padahal, sebelumnya polisi sudah mengantongi sebuah identitas berupa foto yang diduga kuat sebagai sososk Edi.

    Sebagai informasi, sosok Edi disebut-sebut sebagai otak dari aktivitas ilegal penanaman ganja di kawasan hutan konservasi Gunung Semeru.

    Adapun perannya, Edi diketahui merupakan orang yang menyediakan lahan, bibit, pupuk hingga pengepul hasil panen tanaman ganja.

    Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk memburu DPO Edi.

    Menurutnya, belum ada hasil yang didapat dari upaya pencarian di beberapa tempat yang diduga kuat menjadi tujuan pelarian Edi.

    “Jadi memang masih ada DPO yang saat ini melarikan diri, dan kita masih terus melakukan pencarian. Namun di beberapa tempat yang sudah kita lakukan pencarian belum kita temukan,” terang Alex saat dikonfirmasi di Mapolres Lumajang, Rabu (31/12/2025).

    Meski sudah mengantongi identitas berupa foto, polisi masih sangat kesulitan untuk mengungkap siapa Edi.

    Alex mengaku, Edi seolah-olah sangat mudah memanipulasi identitasnya untuk mengelabui masyarakat bahkan petugas.

    Sehingga, Alex menyebut pihaknya harus berupaya dengan lebih teliti selama melakukan proses pencarian.

    “Identitas inikan gampang sekali dimanipulasi, dengan merubah gaya, dengan merubah warna dan ciri-ciri. Itu untuk mengelabui petugas dan seluruh masyarakat. Jadi, dibutuhkan ketelitian khusus dalam melakukan upaya penyelidikan pencarian,” ungkapnya. (has)

  • 3.132 Warga Blitar Kantongi Sertipikat Tanah Redistribusi Hutan, Kado Manis Tahun Baru

    3.132 Warga Blitar Kantongi Sertipikat Tanah Redistribusi Hutan, Kado Manis Tahun Baru

    Blitar (beritajatim.com) – Menjelang pergantian tahun, ribuan warga Kabupaten Blitar menerima kabar gembira yang telah lama dinanti. Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan kado istimewa kepada para petani berupa kepastian hukum atas tanah yang mereka garap.

    Sebanyak 3.132 sertipikat redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) diserahkan secara simbolis oleh Bupati Blitar, Rijanto didampingi Wakil Bupati Beky Herdihansah di Pendopo Sasana Adhi Praja.

    Penyerahan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari (29-30 Desember 2025) ini bukan sekadar seremoni administratif belaka. Dalam sambutannya, Bupati Rijanto menekankan makna filosofis di balik selembar sertipikat tersebut.

    “Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar penyerahan dokumen, namun sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat,” tegas Rijanto di hadapan ribuan penerima.

    Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya sertipikat, status tanah yang semula kawasan hutan kini memiliki legitimasi hukum penuh sebagai hak milik masyarakat.

    Bupati berharap, aset ini tidak dibiarkan tidur. Ia mendorong warga untuk memanfaatkannya sebagai modal produktif, baik untuk menunjang sektor pertanian, perkebunan, maupun usaha mikro lainnya yang bermuara pada kesejahteraan keluarga.

    Meski kran ekonomi dibuka lebar, Bupati Rijanto memberikan catatan tebal mengenai aspek lingkungan. Ia mengingatkan bahwa alih status lahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengeksploitasi alam secara membabi buta.

    “Masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan,” pesannya.

    Rijanto menantang warganya untuk membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Blitar memiliki kearifan lokal dalam mengelola tanah. Keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian alam menjadi kunci agar tanah tersebut tetap produktif bagi generasi mendatang.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, yang menunjukkan kuatnya sinergi antar-lembaga dalam penyelesaian konflik agraria ini. Hadir di antaranya Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, Kepala BPN Kabupaten Blitar, Barkah Yulianto, jajaran FORKOPIMDA, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

    Bagi 3.132 kepala keluarga penerima manfaat, sertipikat ini menjadi penutup tahun 2025 yang manis sekaligus pembuka harapan baru untuk tahun 2026 yang lebih sejahtera. [owi/beq]

  • 1.818 Honorer Ponorogo Terima SK PPPK, Pesan Plt Bupati: Ngopi Boleh, Asal Bukan Saat Jam Kerja

    1.818 Honorer Ponorogo Terima SK PPPK, Pesan Plt Bupati: Ngopi Boleh, Asal Bukan Saat Jam Kerja

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 1.818 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Terbitnya SK tersebut tidak hanya menjadi kabar bahagia, tetapi juga disertai pesan tegas dari Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita terkait disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dalam sambutannya, Lisdyarita menegaskan bahwa perubahan status menjadi ASN harus dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku. Ia secara khusus menyoroti kebiasaan ngopi di warung saat jam dinas yang dinilai tidak mencerminkan profesionalisme ASN.

    “ASN itu kerjanya harus disiplin dan profesional, sehingga mengurangi ngopi di warung di jam kerja. Kalau di luar jam kerja, monggo,” tegas Lisdyarita, Rabu (31/12/2025).

    Menurut Lisdyarita, pesan tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengaku masih kerap menjumpai ASN yang berada di warung kopi pada pagi hari, tepatnya pada jam kerja, sebuah kebiasaan yang menurutnya harus segera diubah.

    “Dulu-dulu saya kalau lewat warung jam 8 sampai jam 9 pagi, masih ada yang ngopi atau beli kopi di warung,” ungkapnya.

    Ia menilai kebiasaan tersebut tidak boleh lagi terjadi, terlebih bagi ASN yang baru saja menerima SK PPPK Paruh Waktu. Status baru tersebut, kata Lisdyarita, menuntut standar perilaku dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

    “Harapan saya, beli kopi silakan, tapi dibawa ke kantor. Jangan ada lagi yang nongkrong cantik di warung, apalagi di jam kerja,” ujarnya lugas.

    Lisdyarita menekankan bahwa jam kerja adalah waktu bagi ASN untuk hadir di ruang kerja dan melayani masyarakat. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu benar-benar berada di unit kerja masing-masing selama jam dinas, bukan hanya sekadar tercatat hadir secara administratif.

    “Di jam kerja mereka harus ada di ruangannya. Kita harus menunjukkan bahwa hari ini lebih dari kemarin,” katanya.

    Menurut Lisdyarita, disiplin waktu merupakan fondasi utama profesionalisme ASN. Tanpa disiplin, status ASN dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa makna nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Lisdyarita juga mengingatkan agar SK PPPK Paruh Waktu tidak hanya disimpan rapi atau bahkan “disekolahkan”, tetapi dijadikan pengingat atas komitmen sebagai ASN. Ia menegaskan bahwa identitas ASN dalam SK harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari etos kerja hingga sikap melayani masyarakat.

    “Biasanya ketika dapat SK langsung disekolahin. Harapan saya, jangan disekolahin. Teman-teman harus menerapkan sebagai ASN yang baik,” pesannya. [end/beq]

  • Soroti TNI Masih Swadaya, Ketua Banggar Ingatkan Menkeu dan BNPB Soal Dana Bencana

    Soroti TNI Masih Swadaya, Ketua Banggar Ingatkan Menkeu dan BNPB Soal Dana Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih harus berswadaya saat melakukan mobilisasi alat dan sumber daya untuk penanganan bencana di Sumatra. Padahal, negara telah menyiapkan alokasi anggaran bencana dalam APBN 2025.

    Said mengingatkan pentingnya respons cepat dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tetap pruden namun tidak menghambat kerja di lapangan.

    “Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025,” ujar Said.

    Ia menilai fakta bahwa TNI masih mengandalkan swadaya menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila BNPB sebagai lead sector dapat lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

    “Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatra bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respon dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey,” kata Said.

    Said menjelaskan, salah satu peran krusial TNI AD dalam penanganan bencana adalah pembangunan jembatan bailey untuk membuka akses wilayah terdampak yang terisolasi. Jembatan darurat tersebut merupakan alat milik Zeni Tempur TNI AD, namun proses mobilisasi dan pemasangannya tetap memerlukan dukungan anggaran negara agar tidak membebani institusi TNI.

    “Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Menurut Said, kondisi TNI yang masih swadaya harus menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian dan lembaga yang menjadi lead sector penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh berlarut-larut hanya karena persoalan administratif.

    “Hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi lead sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor. Kita mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada,” tegasnya.

    Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbanyak kepemilikan jembatan bailey sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional dalam membuka akses daerah-daerah terisolasi, khususnya di wilayah rawan bencana di Sumatera.

    “Kita juga mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah daerah terisolasi di Sumatera,” kata Said.

    Said kembali menekankan bahwa kecepatan merupakan kunci utama dalam penanganan bencana, dan negara tidak boleh membiarkan TNI bekerja dengan swadaya akibat prosedur birokrasi yang berbelit. Keselamatan rakyat, menurutnya, harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanganan bencana.

    “Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” ujarnya.

    Selain dana on call, Said mengungkapkan bahwa pada APBN 2025 yang akan segera tutup buku, masih terdapat alokasi anggaran di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat digunakan untuk penanganan bencana, termasuk untuk mendukung kebutuhan operasional TNI di lapangan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden.

    “Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya. [beq]

  • Prabowo Tiba di Silangit, Tinjau Langsung Pemulihan Pascabencana

    Prabowo Tiba di Silangit, Tinjau Langsung Pemulihan Pascabencana

    Tapanuli (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatra Utara untuk meninjau kembali secara langsung lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara dan Aceh.

    Prabowo mengenakan pakaian kemeja safari berwarna krem dan topi biru. Hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Tampak juga Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian turut mendampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan, serta Pangdam Bukit Barisan Mayjen Hendy Antariksa.

    Prabowo kemudian berjalan menuju Helikopter TNI AU Caracal untuk meninjau jembatan bailey Sungai Garoga, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Di lokasi tersebut, Prabowo melakukan peninjauan terhadap progres pembangunan jembatan, sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. (hen/ted)

  • Brankas Uang PAD Lebakrejo Pasuruan Dicuri, Kerugian Rp 118 Juta

    Brankas Uang PAD Lebakrejo Pasuruan Dicuri, Kerugian Rp 118 Juta

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aksi pencurian dengan pemberatan melanda Kantor Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Selasa (30/12/2025) dini hari. Kawanan pencuri yang diduga menggunakan mobil tersebut berhasil membawa kabur sebuah brankas besi dari dalam ruang sekretariat desa.

    Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 03.00 WIB oleh perangkat desa setempat yang menemukan kondisi pintu kantor sudah rusak. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mencongkel pintu samping bagian dapur sebelum merusak pintu kaca ruang penyimpanan brankas.

    “Telah terjadi pencurian brankas yang berisi uang tunai dan BPKB kendaraan di dalam kantor Desa Lebakrejo,” ujar Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, Rabu (31/12/2025).

    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), brankas tersebut berisi uang tunai dengan total mencapai kurang lebih Rp118.000.000. Dana yang hilang mencakup berbagai anggaran desa mulai dari Pendapatan Asli Desa (PAD), uang rehab mushola, hingga dana insentif RT/RW.

    “Pelaku masuk ke dalam kantor dengan cara merusak pintu samping kantor sebelah kiri bagian dapur kemudian brankas diambil. Didalamnya ada uang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Senilai Rp 40,3 juta,” jelas Joko terkait modus operandi para pelaku.

    Selain menggasak brankas, pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang ini juga merusak dan membawa kabur recorder DVR CCTV kantor. Langkah tersebut diduga kuat dilakukan untuk menghilangkan jejak rekaman aktivitas mereka selama berada di dalam gedung.

    “Pelaku langsung merusak recorder DVR CCTV lalu mengambil brankas tersebut dan membawanya pergi,” tambah Joko.

    Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang teridentifikasi menggunakan mobil jenis Daihatsu Sigra berwarna silver. Tim Satreskrim Polres Pasuruan telah mengamankan barang bukti berupa pecahan kaca pintu dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. (ada/but)