Author: Beritajatim.com

  • Warga Gandusari Blitar Ancam Blokir Jalan, Operasional Peternakan Ayam Dihentikan Sementara

    Warga Gandusari Blitar Ancam Blokir Jalan, Operasional Peternakan Ayam Dihentikan Sementara

    Blitar (beritajatim.com) – Puluhan warga Dusun Bintang, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, mengancam akan memblokir jalan menuju peternakan ayam milik CV Bumi Indah. Ancaman tersebut disampaikan setelah warga mengaku bertahun-tahun terdampak bau busuk dari pengolahan limbah kotoran ayam perusahaan tersebut.

    Sebagai langkah awal, warga berencana melakukan aksi pemasangan banner protes. Jika tuntutan tidak mendapat respons, warga menyatakan siap melakukan aksi lanjutan berupa pemblokiran akses jalan menuju lokasi peternakan.

    “Aksi berupa pemasangan banner protes, jika tidak didengarkan maka warga akan siap turun aksi melakukan blokade jalan,” ungkap Rifa’i, perwakilan warga Desa Ngaringan, Senin (29/12/2025).

    Warga menuntut adanya evaluasi serta perbaikan sistem pengolahan limbah agar bau menyengat tidak kembali muncul. Mereka juga meminta pemerintah daerah turun tangan dan memberikan sanksi apabila perusahaan tidak segera melakukan pembenahan.

    “Aksi demo akan berlangsung sampai pemerintah daerah turun untuk memberikan sanksi kepada pihak kombong (peternakan ayam),” tegas Rifa’i.

    Menanggapi tuntutan tersebut, CV Bumi Indah menyatakan menghentikan sementara operasional pengolahan kotoran ayam. Penghentian dilakukan hingga perusahaan menemukan formulasi yang dinilai mampu menghilangkan bau limbah secara efektif.

    Perusahaan yang mengelola sekitar 300 ribu ekor ayam di lokasi tersebut mengaku telah mendatangkan mesin pengolahan limbah dari China sebagai bagian dari upaya penanganan bau.

    “Alat-alat kita sudah lengkap sudah kita datangkan, tapi kita masih cari formulasi dulu. Sehingga untuk sementara waktu akan kami hentikan operasionalnya sesuai dengan tuntutan warga,” ujar Tama, HRD dan Legal CV Bumi Indah.

    Menurut pihak perusahaan, peralatan yang telah didatangkan diklaim mampu meredam bau yang sebelumnya menyengat. Namun, untuk menghilangkan bau sepenuhnya, masih diperlukan formulasi khusus yang saat ini tengah dikaji.

    “Formulasi ini yang kita sedang kaji dan cari sehingga ketika semua siap, karena alat sudah ada kami akan undang warga untuk menyaksikan langsung apakah masih ada bau atau tidak, ini yang masih kita cari formulasinya,” tegas Tama. [owi/beq]

  • Masyarakat Pamekasan Diimbau Tidak Nyalakan Kembang Api Malam Tahun Baru

    Masyarakat Pamekasan Diimbau Tidak Nyalakan Kembang Api Malam Tahun Baru

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api maupun petasan pada malam pergantian tahun. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama serta menjaga solidaritas dan ketertiban masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Pamekasan untuk merayakan malam pergantian tahun dengan cara yang sederhana, aman, dan bermanfaat. Tidak perlu menyalakan kembang api atau petasan, cukup dengan kegiatan positif bersama keluarga maupun lingkungan sekitar,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, Rabu (31/12/2025).

    Pihaknya menilai jika penggunaan kembang api maupun petasan sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti kebakaran, cedera fisik, hingga gangguan ketertiban umum. “Selain itu, suara ledakan petasan juga dapat mengganggu kenyamanan warga, terutama anak-anak, lansia, serta masyarakat yang sedang beristirahat atau menjalankan ibadah,” ungkapnya.

    “Karena itu kami menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan tidak menyalakan kembang api, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pihkanya bersama instansi terkait akan tetap melakukan pengamanan dan patroli selama malam pergantian tahun guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. “Oleh karena itu kami sangat berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan ini demi keselamatan bersama, serta menjaga suasana pergantian tahun yang penuh kedamaian dan kebersamaan,” imbaunya.

    “Hal ini penting untuk kami sampaikan, pertama sebagai bagian dari bentuk solidaritas demi menghormati saudara-saudara kita yang sedang berduka dan terdampak bencana. Tentunya juga demi keselamatan bersama, yakni dengan mencegah resiko kebakaran, kecelakaan dan gangguan keamanan lainnya,” pungkasnya. [pin/but]

  • Imigrasi Surabaya Tutup 2025 dengan Kinerja Optimal, Serapan Anggaran Capai 99,95 Persen

    Imigrasi Surabaya Tutup 2025 dengan Kinerja Optimal, Serapan Anggaran Capai 99,95 Persen

    Sidoarjo (beritajatim.com) — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja yang dinilai optimal di seluruh sektor strategis, mulai dari pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penegakan hukum, hingga pemeriksaan lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda.

    Sepanjang 2025, Imigrasi Surabaya mencatat pengelolaan anggaran yang efektif dengan realisasi mencapai Rp31.498.861.160 dari pagu efektif sebesar Rp31.513.363.000 atau setara 99,95 persen. Sisa anggaran sebesar Rp14.501.840 berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui proses negosiasi.

    Di sektor pelayanan paspor, antusiasme masyarakat terhadap layanan keimigrasian terlihat dari total 106.159 paspor yang diterbitkan sepanjang tahun. Rinciannya meliputi 459 paspor biasa 24 halaman, 7.063 paspor biasa 48 halaman, serta 98.637 paspor elektronik (e-Paspor).

    Tingginya penerbitan e-Paspor menunjukkan meningkatnya kebutuhan perjalanan internasional sekaligus kepercayaan publik terhadap kualitas layanan Imigrasi Surabaya.

    Selain paspor, Imigrasi Surabaya juga melayani 3.208 permohonan izin tinggal keimigrasian. Permohonan tersebut terdiri dari 1.035 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 2.084 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 89 Izin Tinggal Tetap (ITAP). Dominasi permohonan ITAS mencerminkan tingginya aktivitas warga negara asing yang bekerja dan berkontribusi secara produktif di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Pada bidang pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian (Inteldak), sepanjang 2025 tercatat tujuh perkara pro justitia dengan sembilan orang terpidana. Selain itu, Imigrasi Surabaya juga menjatuhkan 326 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) hingga akhir tahun sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan terukur.

    Sementara di TPI Bandara Internasional Juanda, petugas Imigrasi Surabaya melayani sebanyak 2.470.856 perlintasan penumpang sejak 1 Januari hingga 30 Desember 2025, baik kedatangan maupun keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan kelancaran arus penumpang, aspek keamanan negara, serta kenyamanan pengguna jasa.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Sepanjang 2025 kami berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan keimigrasian, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk terus mendorong inovasi dan perbaikan layanan keimigrasian ke depan,” ujar Agus Winarto.

    Memasuki tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan keimigrasian, serta menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. (ted)

     

  • Kawal Program Prabowo, Gerindra Kabupaten Malang Ungkap Capaian MBG

    Kawal Program Prabowo, Gerindra Kabupaten Malang Ungkap Capaian MBG

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mencatat sejumlah capaian sepanjang tahun 2025, khususnya dalam mengawal implementasi tiga program prioritas nasional di daerah. Ketiga program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Malang.

    “Dari total 154 SPPG, sebanyak 123 sudah aktif beroperasi dan 31 masih dalam tahap persiapan. Jumlah penerima manfaatnya sudah lebih dari 250 ribu orang,” tegas Zia, Rabu (31/12/2025).

    Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal program yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, MBG memiliki peran strategis dalam mendukung target Indonesia Emas 2045.

    “Kami memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai standar, termasuk yang masih dalam proses persiapan,” jelasnya.

    Zia juga menegaskan, pihaknya tidak akan ragu melakukan evaluasi dan teguran apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan. Hal itu dilakukan menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di Kepanjen beberapa waktu lalu.

    “Kami tegur, kami datangi, dan kami telusuri. Ini menjadi bahan evaluasi serius. Maklum, ini tahun pertama program berjalan, sehingga evaluasi harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

    Selain MBG, Fraksi Gerindra juga menyoroti capaian penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diterima, Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024.

    Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Malang kini berstatus tahan pangan berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

    “Saat ini tidak ada lagi desa yang masuk kategori rentan pangan, baik tingkat rendah maupun sedang. Capaian ini harus terus dipertahankan, apalagi Kabupaten Malang merupakan lumbung pangan di Jawa Timur,” kata Zia.

    Program prioritas nasional lainnya yang turut dikawal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Zia memastikan, saat ini sebanyak 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.

    “Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting untuk menggeliatkan roda perekonomian daerah. Unit usaha yang dijalankan juga harus mengacu pada kearifan lokal masing-masing wilayah,” pungkasnya.

    Ke depan, Zia berharap seluruh program tersebut dapat semakin berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada tahun 2026 mendatang. (yog/but)

  • Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pengangkatan CEO RS Pura Raharja, Kuasa Hukum Lapor Polda Jatim

    Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pengangkatan CEO RS Pura Raharja, Kuasa Hukum Lapor Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim), Syaiful Ma’arif akan melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Rabu (31/12/2025).

    “Rencana sore ini kita akan laporkan, Iki kita sedang susun draft pelaporannya,” ujar Syaiful Ma’arif.

    Saat ditanya siapa yang akan dilaporkan? Syaiful mengatakan akan diungkapkan ketika dia sudah ada di Polda Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Syaiful Ma’arif memberikan peringatan terakhir kepada CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata untuk meninggalkan RS pada Rabu (31/12/2025).

    “Ini karena kami dapat bukti bahwa Saudara Rasiyo yang saat itu Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, tanda tangannya diduga dipalsukan. Artinya, Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 tentang Penunjukan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Rumah Sakit, yang menjadi dasar perpanjangan Saudara Ishaq Jayabrata sebagai CEO dalam kurun waktu 2021-2026 tidak sah, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah secara hukum,” kata Syaiful kepada wartawan di kantornya, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Syaiful, Rasiyo yang saat ini menjabat Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat telah memberikan dua surat pernyataan kepada pihaknya.

    Surat pertama berisi pernyataan bahwa benar adanya tanda tangannya diduga dipalsukan oleh pihak lain. Dan, surat kedua berisi pernyataan Rasiyo bahwa RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim, dalam hal ini pengelolaannya di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo yang dikonfirmasi beritajatim.com terpisah mengakui bahwa tanda tangannya benar diduga dipalsukan.

    “Kelihatannya begitu (dipalsukan, red). Saya juga nggak tahu siapa yang memalsukan. Saya berharap bisa kondusif untuk permasalahan RS Pura Raharja ini. Saya pastikan yang berwenang saat ini adalah Sekdaprov Pak Adhy Karyono sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Saya harap Pak Adhy bisa bertemu dengan Pak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Pak Ishaq Jayabrata juga jangan asal dipecat sebagai CEO. Beliau berjasa membesarkan RS Pura Raharja. Mungkin bisa dikasih posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS,” tutur Rasiyo. [uci/ted]

  • Bulog Pastikan Stok Beras di Mojokerto Saat Tahun Baru Aman, Harga Stabil di Bawah HET

    Bulog Pastikan Stok Beras di Mojokerto Saat Tahun Baru Aman, Harga Stabil di Bawah HET

    Mojokerto (beritajatim.com) – Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto bersama Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasokan dan harga beras di Pasar Kedung Maling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

    Hasilnya, ketersediaan beras di pasar tersebut dipastikan aman dengan harga yang relatif stabil.

    Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin didampingi Kepala Dispari Kabupaten Mojokerto, Muhammad Ridwan berkeliling mendatangi sejumlah kios dan toko sembako guna memantau langsung kondisi harga serta stok pangan di pasar kategori SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang tercatat secara resmi oleh pemerintah tersebut.

    Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kecukupan stok serta stabilitas harga menjelang perayaan tahun baru dan memasuki tahun 2026. Pasar Kedung Maling yang merupakan pasar binaan pemerintah dinilai memiliki pasokan beras yang mencukupi. Harga beras masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Alhamdulillah, di Pasar Kedung Maling ini stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tercukupi dan harganya stabil. Bahkan rata-rata harga masih berada di bawah HET. Di Pasar Kedung Maling, beras dijual dengan kisaran harga mulai Rp58 ribu hingga Rp60 ribu per 5 kg,” ungkap Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, Rabu (31/12/2025).

    Bulog juga memastikan ketersediaan stok beras SPHP di wilayah kerja Kantor Cabang Mojokerto yang meliputi Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang dalam kondisi aman. Menurutnya, stok yang tersedia dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Tahun Baru dan berlanjut ke tahun depan.

    “Untuk stok beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah), kami pastikan aman sampai tahun depan. Selain itu, kami pastikan stok MinyaKita dan gula juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu panik karena stok aman dan harga terkendali,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dispari Kabupaten Mojokerto, Muhammad Ridwan menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto menjelang Tahun Baru 2026 masih terkendali dan tercukupi. “Berdasarkan hasil pemantauan, kebutuhan pangan di Kabupaten Mojokerto masih aman dan tersedia. Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik,” pungkasnya.

    Dengan hasil pemantauan tersebut, pemerintah daerah dan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto berharap masyarakat khususnya di tiga wilayah tersebut tetap tenang serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Karena pasokan beras di tiga wilayah tersebut dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali. [tin/ted]

  • Polda Jatim Amankan Tersangka Ketiga Kasus Perusakan Rumah Nenek Elina

    Polda Jatim Amankan Tersangka Ketiga Kasus Perusakan Rumah Nenek Elina

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, kembali menangkap satu tersangka dalam kasus perusakan rumah milik nenek Elina.

    Tersangka berinisial SY diamankan tim penyidik pada Selasa malam, 30 Desember 2025, sekitar pukul 22.00 WIB.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, penangkapan dilakukan saat tersangka berada di sebuah warung kopi Surabaya.

    “Tadi malam tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap satu orang tersangka lagi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pasal 170 KUHP terkait perusakan rumah nenek Elina,” ujar Kombes Pol Jules, Rabu (31/12/2025).

    Dengan penangkapan SY, total tersangka yang berhasil diamankan oleh Direskrimum Polda Jatim dalam kasus ini menjadi tiga orang.

    Sebelumnya, penyidik telah lebih dulu menangkap tersangka MJ, setelah penangkapan tersangka SAK.

    Menurut Kabid Humas Polda Jatim tersangka SY memiliki peran yang sama dengan pelaku lainnya, yakni turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari dalam rumah saat peristiwa pengerusakan terjadi.

    “Saat ini proses penyidikan masih berjalan dan kami akan menelusuri secara menyeluruh pihak-pihak lain yang terlibat,” jelas Kombes Abast.

    Polda Jatim memastikan bahwa identitas para tersangka mengarah pada pelaku yang terekam dalam video viral terkait peristiwa tersebut.

    Kombes Pol Abast mengatakan penyidik akan terus mendalami peran masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti yang ada.

    “Kurang lebih berdasarkan alat bukti rekaman video, nanti akan kita telusuri lebih jauh terkait peran para tersangka,” tambah Kombes Pol Abast.

    Hingga saat ini, penyidik Polda Jatim telah memeriksa delapan orang saksi dalam kasus tersebut.

    “Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka, seiring pendalaman penyidikan,” pungkas Kombes Abast.

    Dalam kasus ini Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana perusakan secara bersama-sama, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. [uci/ted]

  • Akhir Tahun 2025, Kapolres Gresik Pimpin Kenaikan Pangkat Personel

    Akhir Tahun 2025, Kapolres Gresik Pimpin Kenaikan Pangkat Personel

    Gresik (beritajatim.com) – Momentum akhir tahun 2025 dimanfaatkan Polres Gresik untuk menggelar upacara kenaikan pangkat personel Polri dan aparatur sipil negara (ASN). Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, Rabu (31/12/2025).

    Dalam tradisi kenaikan pangkat tersebut, sebanyak 96 personel Polri dan 5 ASN Polres Gresik resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Polres Gresik, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel.

    Adapun rincian kenaikan pangkat personel Polri adalah sebagai berikut:

    – 1 personel dari AKP ke Kompol,
    – 8 personel dari Iptu ke AKP,
    – 5 personel dari Ipda ke Iptu,
    – 1 personel dari Aiptu ke Ipda,
    – 45 personel dari Aipda ke Aiptu,
    – 21 personel dari Bripka ke Aipda,
    – 11 personel dari Briptu ke Brigpol, dan
    – 4 personel dari Bripda ke Briptu.

    Sementara itu, untuk ASN Polres Gresik, 4 personel naik pangkat dari Pengatur I ke Penata Muda, dan 1 personel dari Penata Muda Tingkat I ke Pengatur.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar rutinitas atau formalitas semata.

    “Kenaikan pangkat bukan sekadar rutinitas atau formalitas, melainkan rahmat dan anugerah yang patut disyukuri. Ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, prestasi, serta dukungan pimpinan dan keluarga,” ujar AKBP Rovan.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolres Gresik juga memberikan penghormatan kepada personel yang memasuki masa purna tugas periode Juli hingga Desember 2025. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian para purnawirawan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran selama bertugas di institusi Polri.

    “Sekali Bhayangkara tetap Bhayangkara. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga masa purna tugas dijalani dengan bahagia dan tetap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sebagai bagian dari tradisi, para personel yang naik pangkat disiram air menggunakan mobil water cannon sebagai simbol rasa syukur dan kesiapan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. [dny/but]

  • Satlantas Polres Ngawi Catat 45.816 Teguran Lalu Lintas Sepanjang 2025

    Satlantas Polres Ngawi Catat 45.816 Teguran Lalu Lintas Sepanjang 2025

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ngawi Polda Jawa Timur mencatat sebanyak 45.816 teguran lalu lintas sepanjang tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada edukasi kepada masyarakat.

    Data Satlantas Polres Ngawi menunjukkan, jumlah teguran pada 2025 meningkat sekitar 55 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 29.475 teguran. Peningkatan ini terjadi seiring kebijakan penindakan yang lebih mengedepankan pencegahan daripada sanksi tilang.

    Sementara itu, jumlah pelanggaran yang ditindak dengan tilang justru mengalami penurunan. Pada 2024, tilang manual tercatat sebanyak 4.475 pelanggaran, sedangkan pada 2025 menurun menjadi 3.975 pelanggaran atau turun sekitar 11 persen.

    Penurunan juga terjadi pada penindakan berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Jika pada 2024 tercatat 2.302 pelanggaran, maka pada 2025 jumlahnya turun signifikan menjadi 1.203 pelanggaran atau berkurang sekitar 47 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepatuhan pengguna jalan di Kabupaten Ngawi.

    Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menyampaikan bahwa pendekatan humanis menjadi strategi utama Polres Ngawi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sepanjang 2025. Menurutnya, langkah pencegahan dan edukasi mulai menunjukkan hasil positif.

    Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah teguran merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran berlalu lintas tanpa selalu mengedepankan sanksi hukum.

    “Kami fokus pada edukasi dan pencegahan. Teguran diberikan agar masyarakat memahami kesalahan dan tidak mengulanginya, sehingga keselamatan berlalu lintas bisa terwujud bersama,” ujar AKP Yuliana Plantika, Rabu (31/12/2025).

    Melalui pendekatan ini, Polres Ngawi berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Ke depan, pelayanan yang humanis dan responsif akan terus diperkuat guna menciptakan lalu lintas yang aman dan berbudaya di wilayah Kabupaten Ngawi. [fiq/beq]

  • Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Dinsos Bojonegoro Mulai Pasang Stiker Keluarga Miskin di Rumah Penerima Bansos

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro mulai memasang stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penyaluran bantuan. Pemasangan stiker dilakukan oleh pendamping sosial berdasarkan data penerima dari Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) Bojonegoro.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan pemasangan stiker telah dimulai setelah proses pendistribusian ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

    “Iya mulai kita pasang sekarang,” ujar Agus Susetyo Hardiyanto, Rabu (31/12/2025).

    Penempelan stiker keluarga miskin dilakukan langsung oleh pendamping sosial sesuai daftar penerima bansos Damisda. Langkah ini bertujuan memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Agus menambahkan, pemasangan stiker juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

    “Pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan identifikasi rumah tangga penerima bantuan sosial, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa kebijakan pemasangan stiker di rumah penerima bansos bertujuan membangun akuntabilitas serta mendorong evaluasi mandiri di tingkat masyarakat.

    “Kalau sudah ada kenaikan kelas, atau pendapatannya naik, biasanya dipasang stiker malu. Dari situ akan diketahui bahwa yang lebih miskin ada,” jelas Nurul Azizah.

    Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bojonegoro tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.

    Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga mencatat capaian positif dalam penurunan angka stunting, dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Melalui kebijakan pemasangan stiker keluarga miskin ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. [lus/beq]