Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Kapolres Pasuruan Resmikan Bangunan Baru Polsek Beji, Meski Belum Siap Huni

    Kapolres Pasuruan Resmikan Bangunan Baru Polsek Beji, Meski Belum Siap Huni

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polres Pasuruan secara resmi melaksanakan seremoni peresmian gedung baru Polsek Beji bersamaan dengan renovasi Kantor Polsek Gempol pada Selasa (6/1/2026). Meskipun acara peresmian telah digelar, kondisi fisik bangunan Polsek Beji diketahui masih dalam proses penyelesaian sehingga belum sepenuhnya siap untuk dihuni.

    Kegiatan yang berpusat di Kantor Polsek Gempol ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Polres, unsur TNI, hingga perangkat desa se-Kecamatan Gempol. Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menegaskan bahwa peningkatan fasilitas ini sangat penting karena Polsek merupakan garda terdepan pelayanan.

    Pembangunan gedung di wilayah Beji tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat sarana prasarana penunjang tugas di lapangan. “Polres tidak mungkin dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan dan sinergi dari rekan-rekan jajaran di tingkat Polsek,” ujar Jazuli.

    Selain gedung utama Polsek, Polres Pasuruan juga meresmikan Aula Bhayangkari Ranting Gempol sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para anggota Bhayangkari. Kapolres menyebutkan bahwa fasilitas baru ini adalah penghargaan atas peran aktif mereka dalam mendukung kegiatan sosial kepolisian.

    Sementara itu, proses renovasi di sisi Polsek Gempol sendiri mencakup perbaikan fasilitas dasar seperti kamar mandi dan atap kantor yang sebelumnya rusak parah. Kapolsek Gempol Kompol Giadi Nugraha melaporkan bahwa pengerjaan renovasi di lokasinya telah dimulai sejak awal November 2025 lalu.

    Sumber dana pembangunan dan renovasi ini disebutkan berasal dari dukungan berbagai pihak serta mitra Polri yang peduli terhadap kualitas pelayanan publik. “Peresmian Aula Bhayangkari hari ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi Bhayangkari,” tambah Kapolres.

    Terkait gedung yang belum sepenuhnya siap pakai, pihak Polres tetap melakukan peresmian agar pengalokasian anggaran logistik dapat segera dikoordinasikan lebih lanjut. Kapolres telah menginstruksikan Kabaglog Polres Pasuruan untuk mengatur pembagian anggaran secara proporsional bagi polsek-polsek lainnya. (ada/but)

  • Bupati Jombang Tinjau Infrastruktur Jalan di Plandaan dan Kabuh, Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

    Bupati Jombang Tinjau Infrastruktur Jalan di Plandaan dan Kabuh, Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

    Jombang (beritajatim.com) – Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

    Bupati Jombang Warsubi, bersama Wakil Bupati Salmanudin melakukan peninjauan langsung terhadap hasil pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Plandaan dan Kabuh, Selasa (6/1/2026).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pengerjaan jalan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pada kunjungan tersebut, Bupati Warsubi didampingi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menyisir empat ruas jalan utama yang menjadi prioritas pembangunan. Keempat ruas jalan tersebut adalah: Ruas Ploso – Munung, Ruas Mojogulung – Bangsri,Ruas Bangsri – Darurejo, serta Ruas Bawangan – Tanjungwadung.

    “Harapan kami, seluruh ruas jalan di Kabupaten Jombang bisa dalam kondisi baik. Jika akses transportasi lancar, maka distribusi barang dan mobilitas warga akan cepat, yang pada akhirnya ekonomi rakyat akan bergerak lebih kencang,” ujar Bupati Warsubi dalam kunjungannya.

    Di Desa Bangsri Kecamatan Plandaan, rombongan disambut dengan antusias oleh puluhan siswa-siswi SMP Negeri 2 Plandaan dan SD setempat. Kehadiran Bupati Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari warga, yang merasa terbantu dengan pembangunan jalan yang telah dilakukan.

    Bukan hanya bagi pelajar, perbaikan jalan ini juga memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di wilayah tersebut. Para wali murid mengungkapkan rasa syukurnya karena akses menuju sekolah kini jauh lebih aman dan nyaman. Mereka tidak lagi khawatir tentang jalan yang bergelombang saat mengantar anak-anak mereka menuntut ilmu.

    Kabar baik juga datang dari warga Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh. Sebelumnya, jalan desa mereka rusak parah, berlubang, dan becek, yang dalam istilah lokal disebut jembrot. Namun kini, kondisi tersebut tinggal kenangan. Jalanan yang telah mulus mempermudah warga dalam membawa hasil tani ke pasar dan melakukan aktivitas harian tanpa terkendala medan yang berat.

    Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar soal aspal, melainkan tentang membangun harapan dan keselamatan warga. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan waktu tempuh antar desa semakin singkat, biaya logistik pertanian dan perdagangan menurun, serta keselamatan berkendara meningkat bagi seluruh masyarakat. [suf]

     

  • Akui Khilaf, Armuji Minta Maaf soal Penyebutan Madas

    Akui Khilaf, Armuji Minta Maaf soal Penyebutan Madas

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) atas penyebutan nama ormas tersebut dalam sebuah sidak yang berujung polemik.

    Permintaan maaf itu disampaikan Armuji dalam forum mediasi di ruang RM Soemantri Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Selasa (6/1/2026).

    Armuji mengakui penyebutan nama Madas merupakan kekhilafan. Ia menyatakan tidak memiliki maksud lain atau niat menstigmatisasi organisasi tertentu.

    “Dengan pernyataan kekhilafan saya itu, menyebut ada logo Madas, maka saya mohon maaf. Namanya orang, namanya khilaf, yang tidak ada maksud lain,” ujar Armuji.

    Ia menjelaskan kehadirannya ke lokasi sidak dipicu laporan warga yang masuk secara beruntun. Armuji menyebut situasi tersebut membuatnya langsung turun ke lapangan. “Karena telepon terus berdering, laporan masuk ke tempat saya, saya datang ke sana,” katanya.

    Terkait video yang kemudian beredar luas, Armuji menegaskan dirinya tidak bermaksud memviralkan peristiwa tersebut. Menurut dia, sorotan media dan media sosial muncul setelah kegiatan berlangsung.

    Armuji juga mengklarifikasi penyebutan simbol yang sempat dikaitkan dengan Madas. Ia mengaku keliru menafsirkan gambar yang terlihat saat itu. “Saya kira itu logo Madas, ternyata bukan. Tulisan ‘gong xi fa cai’,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Madas Mohammad Taufik menegaskan organisasinya tidak terlibat dalam peristiwa yang dipersoalkan. Ia menolak anggapan yang mengaitkan Madas dengan praktik premanisme. “Kami tegaskan, Madas bukan ormas preman,” kata Taufik.

    Taufik menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Agustus 2025, sebelum dirinya menjabat sebagai ketua umum. Berdasarkan kajian internal tim hukum, tidak ditemukan keterlibatan organisasi dalam kejadian itu. “Tidak ada satu pun berita acara menyebut Madas. Itu bukan kegiatan ormas,” ujarnya.

    Ia mengakui ada individu yang hadir dalam acara pelantikan yang dipersoalkan, namun hal tersebut dinilai tidak dapat dijadikan dasar menuding organisasi. “Kalau terbukti melanggar hukum, kami dukung aparat menindak,” katanya.

    Menurut Taufik, penggunaan simbol pada pakaian individu tertentu kemudian berkembang menjadi framing yang merugikan organisasi. “Ini sudah jadi gorengan,” ucapnya singkat.

    Dalam mediasi tersebut, kedua pihak sepakat menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada kepolisian dan tidak melanjutkan polemik di ruang publik. “Kalau salah, silakan diproses,” kata Taufik, sembari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Madura atas stigma yang sempat muncul. [ipl/ted]

  • Banjir Awal Tahun, 28 Hektare Padi di Ponorogo Puso

    Banjir Awal Tahun, 28 Hektare Padi di Ponorogo Puso

    Ponorogo (beritajatim.com) – Banjir yang menyergap sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo pada awal tahun ini, mulai menampakkan dampak paling nyata. Yakni tanaman padi yang tak lagi bisa diselamatkan.

    Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo mencatat, sedikitnya 28 hektare tanaman padi dipastikan puso atau gagal panen akibat terendam banjir terlalu lama.

    Lahan yang puso tersebut tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Siman dan Kecamatan Jetis. Di Kecamatan Siman, tanaman padi yang rusak berada di Desa Madusari seluas 11 hektare dan Desa Josari sekitar 2,7 hektare. Sementara di Kecamatan Jetis, puso terjadi di Desa Winong dengan luasan mencapai 9,8 hektare.

    Koordinator Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dispertahankan Ponorogo, Suwarni, menyebut angka tersebut masih berpotensi bertambah. Pasalnya, hingga saat ini genangan air di sejumlah wilayah belum sepenuhnya surut, khususnya di Kecamatan Balong.

    “Kalau tanaman padi terendam banjir lebih dari lima hari, bisa dipastikan akan mati. Itu yang sekarang kami waspadai, karena masih ada laporan sawah yang tergenang,” kata Suwarni, Selasa (6/1/2026).

    Berdasarkan pendataan sementara, area persawahan yang terdampak banjir pascahujan deras awal tahun ini, tersebar di 7 kecamatan. Yakni di Kecamata Bungkal, Kecamatan Balong, Kecamatan Siman, Kecamatan Slahung, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Kauman. Total luasan lahan yang terdampak mencapai sekitar 538 hektare, dengan usia tanaman padi bervariasi antara 7 hingga 35 hari

    Di tengah ancaman gagal panen, masih ada sedikit ruang lega bagi sebagian petani. Di wilayah Madusari, Siman, serta Jetis, banyak petani yang telah mendaftarkan tanamannya dalam program asuransi pertanian. Skema ini diharapkan mampu menekan kerugian saat bencana alam datang tanpa bisa dicegah.

    “Harapannya petani mau ikut asuransi. Jadi ketika terjadi bencana alam seperti banjir, beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung petani,” kata Suwarni.

    Selain asuransi, Dispertahankan Ponorogo juga mengupayakan agar petani yang tanamannya mati akibat banjir, bisa memperoleh bantuan cadangan benih dari pemerintah. Sehingga proses tanam ulang dapat segera dilakukan setelah kondisi memungkinkan.

    Namun, banjir bukan satu-satunya ancaman yang kini menghantui petani. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), khususnya wereng, juga menjadi kewaspadaan serius. Petani diminta rutin melakukan pengamatan dini terhadap kondisi tanaman di sawah.

    “Semakin cepat diketahui, semakin mudah pengendaliannya. Jangan menunggu serangan meluas,” tegas Suwarni.(end/ted)

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Super Flu H3N2

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Kewaspadaan Dini Hadapi Ancaman Super Flu H3N2

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menyusul masuknya ancaman infeksi influenza A (H3N2) subclade K ke Indonesia.

    Dia menyebut respons dini menjadi kunci agar dampak penularan tidak meluas, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Jawa Timur.

    “Ini bukan isu biasa. Super flu menular cepat dan gejalanya mirip flu biasa. Kalau terlambat, dampaknya serius,” kata Wara Renny, Selasa (6/1/2026).

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus tersebar di delapan provinsi. Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus tertinggi sebanyak 23 kasus, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

    Wara Renny menyebut posisi Jawa Timur sebagai wilayah strategis dengan kepadatan penduduk dan pintu masuk transportasi yang beragam meningkatkan risiko penyebaran. Karena itu, dia mendorong Pemprov Jatim segera mengaktifkan kewaspadaan dini dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

    “Jatim ini wilayah strategis. Kalau tidak siap, efeknya bisa meluas,” ujarnya.

    Dia meminta penanganan mengacu pada pengalaman pandemi Covid-19 dengan pendekatan promotif, preventif, dan kuratif yang seimbang. Edukasi publik, pemantauan gejala di tingkat komunitas, serta kesiapan fasilitas kesehatan menjadi prioritas.

    “Edukasi jangan menunggu kasus meledak. Kesadaran publik adalah benteng pertama,” katanya.

    Dari sisi layanan, Wara Renny menekankan kesiapan rumah sakit dan puskesmas agar respons kasus berat berjalan cepat dan terukur. Menurutnya, pengelolaan kapasitas dan alur pasien perlu disiapkan sejak awal.

    “Penanganan medis harus cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.

    Sementara itu, juru bicara Kemenkes RI, Widyawati, menyampaikan mayoritas kasus ditemukan pada perempuan dan kelompok anak usia 1 hingga 10 tahun. Kondisi ini memperkuat pentingnya kewaspadaan di daerah dengan kasus tinggi serta perlindungan kelompok rentan.[asg/ted]

  • Curah Hujan 58 Persen, OMC Jatim Diperpanjang Akhir Januari 2026

    Curah Hujan 58 Persen, OMC Jatim Diperpanjang Akhir Januari 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Imbauan kewaspadaan potensi cuaca ekstrem yang disampaikan BMKG Juanda untuk awal tahun 2026 ini disikapi BPBD Jatim dengan memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem ini, rencananya akan dilangsungkan hingga akhir Januari 2026.

    Keputusan memperpanjang OMC ini dilakukan atas arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, setelah melihat potensi cuaca ekstrem yang akan berlanjut hingga awal tahun 2026 ini.

    Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengungkapkan, berdasarkan rilis BMKG Juanda, musim hujan yang berpotensi menjadi cuaca ekstrem di Jawa Timur akan berlanjut pada bulan Januari hingga Februari 2026 mendatang.

    Diperkirakan, potensi curah hujan di Bulan Januari akan mencapai sekitar 58 persen dan di Bulan Februari akan sebanyak 22 persen.

    Karena itulah, BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten/Kota dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim melakukan sejumlah upaya mitigasi, di antaranya, normalisasi dan bersih-bersih sungai, menyiagakan personel dan peralatan hingga melakukan sejumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    “Atas arahan ibu Gubernur, kami juga melanjutkan langkah strategis penanganan cuaca ekstrem, berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Januari nanti,” ujar Kalaksa Gatot Soebroto, Selasa (6/1/2026).

    Dikatakan, kegiatan yang telah dimulai sejak 1 Januari 2026 ini kini telah dilaksanakan sebanyak 7 sorti dengan sasaran wilayah di Selatan Jatim, Selatan Pulau Madura dan beberapa titik di wilayah barat Jatim.

    Khusus untuk OMC sepanjang Desember 2025 lalu, jumlahnya mencapai 50 sorti dengan sasaran di berbagai wilayah di Jatim.

    Dalam kesempatan ini, Gatot juga memaparkan laporan kejadian bencana di Jatim sepanjang tahun 2025 yang mencapai sebanyak 531 kejadian.

    Dari jumlah itu, mayoritasnya didominasi kejadian bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, angin kencang hingga tanah longsor, yang masing-masing mencapai sejumlah 149, 147 dan 21 kejadian.

    Umumnya, bencana hidrometeorologi ini disebabkan karena cuaca ekstrem yang terjadi secara merata di Jawa Timur. (tok/but)

  • Wali Kota Mojokerto Turun Langsung ke Lapangan, Tinjau Proyek Pembangunan 2026

    Wali Kota Mojokerto Turun Langsung ke Lapangan, Tinjau Proyek Pembangunan 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kota dengan turun langsung ke lapangan. Melalui kegiatan bersepeda pagi, Ning Ita (sapaan akrab, red) meninjau sejumlah proyek pembangunan fisik sekaligus kondisi lingkungan di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon.

    Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini, kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk melihat langsung hasil pekerjaan proyek tahun 2025 sekaligus memetakan kebutuhan pembangunan yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 dan seterusnya.

    “Waktu pengerjaan proyek fisik di tahun 2025 sangat terbatas. Karena itu, masih ada pekerjaan yang perlu dituntaskan di tahun berikutnya. Hari ini kita melihat langsung progresnya sekaligus memastikan perencanaan ke depan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (6/1/2026).

    Peninjauan dilakukan bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), diantaranya Kepala Dinas PUPRPERAKIM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala DPMPTSP, Kabag Umum, serta Camat dan Lurah setempat. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas antarwilayah.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau sejumlah proyek pembangunan fisik sekaligus kondisi lingkungan di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon. [Foto : ist]Khususnya jalur penghubung antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Akses yang baik dinilai krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu, Pemkot Mojokerto juga memberi perhatian khusus pada penguatan sarana dan prasarana olahraga. Fasilitas olahraga di lingkungan tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pembinaan atlet lokal.

    “Banyak atlet dari Kota Mojokerto dan daerah sekitar yang memanfaatkan sarana olahraga ini. Maka fasilitasnya harus benar-benar mendukung pengembangan prestasi,” jelasnya.

    Tak hanya fokus pada pembangunan, wali kota perempuan pertama di Mojokerto itu juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan, terutama di wilayah perbatasan. Ia mengungkapkan masih ditemukannya sampah di sepanjang ruas jalan perbatasan Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto.

    “Pengelolaan sampah di Kota Mojokerto sudah berjalan dengan baik. Namun, kesadaran masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan, masih perlu terus ditingkatkan. Diharapkan sinergi lintas wilayah dan partisipasi aktif masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan Kota Mojokerto berjalan berkelanjutan, tertib, dan nyaman bagi semua,” tegasnya. [tin/but]

  • Birokrasi Kaku Rampas Hak Lansia di Blitar, Uang PKH Ditarik ke Kas Negara

    Birokrasi Kaku Rampas Hak Lansia di Blitar, Uang PKH Ditarik ke Kas Negara

    Blitar (beritajatim.com) – Pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, menggambarkan nasib pilu Usrek nenek asal Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Bagaimana tidak, harapan untuk menyambung hidup melalui dana Program Keluarga Harapan (PKH) sirna seketika, setelah uang senilai Rp 2 juta miliknya hangus dan ditarik kembali ke kas negara.

    Nenek berusia 72 tahun itu dianggap telat untuk mencairkan bantuan sosial (Bansos) PKH yang ada di ATM miliknya. Sehingga ketika tahun berganti uang senilai Rp.2 juta yang ada di ATM PHKnya hangus dan dikembalikan ke negara.

    Kondisi ini sebenarnya cukup miris, pasalnya ATM PKH milik nenek 72 tahun itu telah terblokir sejak beberapa bulan lalu. Hal itulah yang membuat Usrek tak bisa segera melakukan penarikan uang PKH di ATMnya.

    “Sudah terblokir sejak beberapa bulan lalu, baru bisa untuk memperbaiki sekarang, karena saya tidak kuat naik motor dan pusing kalau naik mobil ini saja memberanikan diri untuk memperbaiki ATM karena saya perlu,” ungkap Usrek pada Selasa (6/1/2025).

    Keterlambatan pencairan Bansos PKH bukan sepenuhnya salah Usrek. Pasalnya untuk memperbaiki ATM yang terblokir itu nenek 72 tahun harus menempuh jarak 23 kilometer.

    Kondisi itu tentu cukup berat bagi seseorang yang telah lanjut usia. Kondisi kesehatan Usrek memang sudah tak prima, tubuhnya tak lagi kuat untuk dibonceng kendaraan sepeda motor, iya juga tak tahan menahan pusing saat naik mobil.

    Disatu sisi, untuk mengaktifkan ATM yang terblokir Usrek harus hadir sendiri di kantor BNI terdekat yakni Sutojayan. Namun di tengah segala perjuangan itu, Usrek harus kalah karena negara justru mengambil kembali uang PKH di ATM nya.

    “Ini tadi cek cuma ada 200 ribu, katanya sisanya ditarik ke kas negara,” imbuhnya dengan nada getir.

    Usrek pun tak pernah dapat informasi jika bansos PKH ada masa kadaluarsanya. Nenek 72 tahun baru diberi tahun sang pendamping PKH saat mengurus pengaktifan ATM di BNI Sutojayan.

    “Ya gimana lagi sudah ditarik, kami rakyat hanya bisa pasrah,” tegasnya.

    Dinas Sosial Kabupaten Blitar pun membenarkan hal itu. Menurut informasi yang diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar uang di ATM PKH yang tidak diambil hingga 31 Desember 2025 akan ditarik kembali ke negara.

    “Kalau tidak diambil per 31 Desember akan ditarik kembali ke kas negara, kami Dinsos tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap Yuni Urinawati, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Kabid Lijamsos) Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

    Dinas Sosial Kabupaten Blitar pun membantah adanya keteledoran dari pendamping PKH. Menurutnya sang pendamping telah melakukan tugasnya sesuai prosedur.

    “Sudah beres ya ini benar ditarik ke kas negara, kita tidak apa-apa. semoga ada kebijakan lanjutan,”tutupnya. [owi/beq]

  • Mediasi di Unitomo, Ketua Madas Cabut Laporan ke Polda Jatim Usai Bertemu Armuji

    Mediasi di Unitomo, Ketua Madas Cabut Laporan ke Polda Jatim Usai Bertemu Armuji

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) memfasilitasi mediasi antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ketua Umum Madura Asli (Madas) Sedarah Mochammad Taufik, Selasa (6/1/2026).

    Pertemuan yang dipimpin Rektor Unitomo Siti Marwiyah itu menghasilkan kesepakatan pencabutan laporan Madas terhadap Armuji di Polda Jatim.

    Mediasi digelar di ruang RM Soemantri Unitomo, Surabaya, menyusul polemik pernyataan Armuji dalam kasus perusakan rumah nenek Elina yang sebelumnya berujung pada laporan dugaan hoaks oleh Madas. Kedua pihak hadir untuk klarifikasi dan dialog terbuka.

    Taufik menyatakan laporan yang dia ajukan akan dicabut. Ia menyebut permohonan maaf dari Armuji telah diterima dan proses hukum dinilai tidak perlu dilanjutkan.

    “Saya sebagai pelapor menerima permohonan maaf senior saya, tim hukum juga siap mencabut laporan di Polda Jatim. Itu akan kita cabut. Kami berharap seluruh proses hukum sudah clear,” kata Taufik.

    Dalam pertemuan tersebut, Taufik menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa peristiwa perusakan rumah nenek Elina tidak berkaitan dengan organisasi Madas secara institusional.

    “Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan keterangan kepolisian, tidak ada kaitannya dengan ormas maupun Madas. Ini yang ingin kami luruskan,” ujar Taufik.

    Sementara Rektor Unitomo Siti Marwiyah menjelaskan, mediasi dilakukan untuk mencegah konflik yang lebih luas dan menjaga kondusivitas Surabaya. Ia menilai klarifikasi diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi perpecahan antar-kelompok.

    Ia juga menegaskan Unitomo, sebagai kampus kebangsaan dan kerakyatan, memiliki tanggung jawab moral menjaga stabilitas sosial. Menurutnya, Surabaya merupakan kota multietnis yang perlu dijaga dari potensi gesekan.

    “Saya merasa terpanggil bahwa Surabaya ini harus kondisinya aman. Apa yang sudah terjadi beberapa hari ini harus segera di-clear-kan, jangan sampai ada perpecahan antar-ormas atau kemudian antar-golongan, itu jangan sampai terjadi,” tuturnya.

    Sedangkan Armuji mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataannya yang sempat menyebut atribut Madas. Ia menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan tidak ada maksud untuk menyudutkan organisasi tertentu.

    “Kalau itu memang bukan anggota Madas, maka saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Tidak ada maksud lain,” kata Armuji.

    Dengan hasil mediasi tersebut, kedua pihak sepakat menutup polemik dan tidak melanjutkan proses hukum. Unitomo berharap penyelesaian ini menghentikan spekulasi publik dan menjaga situasi Surabaya tetap kondusif. [ipl/kun]

  • Gudang Solar Terbakar, Kantor Proyek Irigasi di Balen Bojonegoro Hangus

    Gudang Solar Terbakar, Kantor Proyek Irigasi di Balen Bojonegoro Hangus

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebakaran menghanguskan kantor proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (6/1/2026) siang. Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga karena api berasal dari area gudang yang menyimpan bahan bakar minyak (BBM).

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo melalui Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Ahmad Agus Salim, mengatakan kebakaran diduga kuat dipicu korsleting listrik dari gudang solar yang kemudian menyambar tangki berisi BBM.

    “Api cepat membesar karena sumber awal berada di gudang solar. Namun, berkat respons cepat petugas, kebakaran berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke bangunan warga,” ujarnya.

    Laporan kebakaran diterima Pos Damkar Sumberrejo pada pukul 11.03 WIB. Tiga menit berselang, petugas langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Armada tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) sekitar pukul 11.12 WIB dan proses pemadaman berlangsung hingga api benar-benar padam pada pukul 12.05 WIB.

    Sebanyak 16 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini dengan dukungan armada lengkap, mulai dari fire dome, fire truck, hingga unit water supply milik Damkar dan BPBD Bojonegoro.

    Meski bangunan kantor proyek mengalami kerusakan, petugas berhasil menyelamatkan sejumlah aset bernilai ratusan juta rupiah. Di antaranya satu rumah permanen milik warga bernama Jafar berukuran 8 x 10 meter dengan estimasi nilai sekitar Rp350 juta, serta gudang di sisi kiri lokasi kebakaran senilai kurang lebih Rp200 juta. “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dan tidak ada kendala berarti selama proses pemadaman,” tambah Agus.

    Hingga kini, total kerugian akibat kebakaran masih dalam proses perhitungan. Selain melakukan pemadaman, petugas Damkar juga memberikan edukasi langsung kepada warga sekitar terkait pencegahan kebakaran, penanganan awal saat terjadi api, serta membagikan nomor call center Damkar Pos Sumberrejo.

    Dalam penanganan kejadian ini, unsur yang terlibat meliputi Damkar Pos Sumberrejo, Pos Kota, Pos Baureno, BPBD Bojonegoro, Koramil dan Polsek Balen, Satpol PP Kecamatan Balen, perangkat desa, serta masyarakat setempat. [lus/kun]