Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko angkat bicara terkait viralnya video yang memperlihatkan seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga asyik bermain judi online jenis slot di jam kerja. Menurut dia, peristiwa itu memicu kekhawatiran publik terhadap kedisiplinan aparatur.

    “Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (29/11/2025).

    Menurut Cak Yebe, penindakan bukan semata merespons viralnya sebuah video, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Dia menilai, meski video tersebut berasal dari waktu lampau, selama terdapat unsur pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, sanksi tetap wajib dijatuhkan.

    “Mau video itu tahun lama sekalipun, sepanjang ada indikasi pelanggaran disiplin di jam kerja, harus diproses dan diberikan sanksi dalam rangka menciptakan good governance,” kata dia.

    Cak Yebe menambahkan, praktik judi online di lingkungan kerja berpotensi merusak mental serta produktivitas aparatur. Dia menegaskan, aparatur yang produktif dan profesional tidak bisa hanya dibangun lewat jargon.

    “Kalau terbukti bermain judi online termasuk slot, sanksinya harus tegas, bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat karena itu merusak mental dan bisa jadi contoh buruk bagi pegawai lain,” tutur dia.

    Cak Yebe menilai, upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan rutin dan berlapis. Dia mendorong agar Wali Kota melibatkan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin. “Wali Kota harus melibatkan Satpol PP dan Inspektorat, misalnya dengan razia di jam kerja maupun inspeksi mendadak,” jelas dia.

    Selain penindakan langsung kepada pelaku, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung jika ditemukan adanya pembiaran. Menurut dia, pengawasan berjenjang penting agar disiplin benar-benar berjalan dari hulu ke hilir. “Kadis, kaban, atau kasat yang anggotanya terbukti melanggar berpotensi ikut dievaluasi,” tegas dia.

    Cak Yebe juga menyebutkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia meminta agar langkah serupa diterapkan di seluruh lini pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan.

    “Penindakan ini tidak boleh berhenti di lingkungan pemkot saja, tetapi juga harus menjangkau sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya berencana memanggil Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berjalan saat ini. Dia berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan agar ke depan terwujud aparatur yang handal, berintegritas, akuntabel, dan profesional.

    “Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat agar ini menjadi perhatian serius Wali Kota demi terwujudnya pegawai yang produktif dan profesional,” pungkas dia. [asg/kun]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Jember (beritajatim.com) – Alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebesar Rp 4,576 trilliun. Sementara pendapatan sebesar Rp 4,394 miliar.

    “Dengan demikian Ada defisit Rp 182,629 miliar. Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan,” kata kata Itqon Syauqi, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember.

    Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember resmi menandatangani bersama APBD 2026 pada Jumat (28/11/2025) malam, di gedung parlemen. “Kami telah berupaya maksimal mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertuang pada setiap mata anggaran,” kata Itqon.

    “Namun karena keterbatasan keuangan daerah, maka tidak semua kepentingan masyarakat yang dinamis tersebut dapat dipenuhi. Tapi Pemerintahan Kabupaten Jember tetap akan memperhatikan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.

    Berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Jember, tidak ada perubahan pendapatan. Pendapatan asli daerah masih ditargetkan Rp 1,367 triliun, yang terdiri atas pajak daerah (Rp 523m548 miliar), retribusi daerah (Rp 826,007 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rp 8,084 miliar), dan lain-lain PAD yang sah (Rp 9,9 miliar).

    Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3,026 triliun, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp 2,845 triliun), dan pendapatan transfer antardaerah (Rp 181,135 miliar),

    “Sampai dengan saat ini informasi terkait penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum ada konfirmasi. Mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran mendatang,” kata Itqon.

    Itqon menyatakan, ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. “Saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah,” katanya.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah rendah. “Hal ini karena jumlah Pendapatan Asli Daerah masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik,” kata Itqon.

    Belanja dalam APBD Jember 2026 masih didominasi belanja barang dan jasa Rp 2,020 triliun dan belanja pegawai Rp 1,555 triliun. Sementara itu belanja hibah dialokasikan Rp 164,725 miliar dan belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 22,025 miliar. Total belanja operasi sebesar Rp 3,762 triliun.

    Sementara itu belanja modal dialokasikan Rp 345,278 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp 2 miliar untuk belanja modal tanah, Rp 173,755 miliat untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 54,512 miliar untuk belanja modal gedung dan bangunan, Rp 109,751 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 5,041 miliar untuk belanja modal aset tetap lainnya, dan Rp 218,093 juta untuk belanka modal aset launnya.

    Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar. Sementara belanja transfer dialokasikan Rp 453,873 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 12,991 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp 440,881 miliar. [wir]

  • Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Probolinggo (beritajatim.com) – Insiden membahayakan kembali terjadi di lokasi revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo. Sebuah papan proyek berukuran besar roboh dan menimpa seorang pengendara sepeda pada Sabtu (29/11/2025). Kejadian ini sontak mengundang perhatian publik karena lokasi proyek berada di ruang aktivitas warga yang sangat padat.

    Peristiwa terjadi saat seorang wanita paruh baya mengayuh sepedanya melintas di sisi area proyek. Secara tiba-tiba, papan proyek yang berdiri di atas penyangga kawat ambruk dan langsung menimpa tubuh korban. Dugaan sementara, kawat atau pengikat papan tersebut putus hingga menyebabkan konstruksi tidak mampu berdiri stabil.

    “Tiba-tiba saja jatuh. Kayaknya pengikatnya putus. Pas itu ada ibu-ibu lewat naik sepeda, jadi langsung tertimpa,” kata Sugeng, salah satu warga yang berada di lokasi kejadian. Warga yang melihat insiden tersebut langsung bergegas memberikan pertolongan.

    Korban mengalami luka ringan namun tampak syok akibat kejadian tersebut. Setelah ditolong warga, ia segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ini menambah kekhawatiran masyarakat soal keamanan proyek yang berada tepat di pusat kota.

    Sejumlah warga menilai, insiden ini bisa saja menelan korban jiwa apabila terjadi pada jam yang lebih ramai. Mereka mendesak pihak pelaksana proyek lebih memperhatikan standar keselamatan, mulai dari pemasangan peringatan, pengamanan area kerja, hingga pemeriksaan rutin terhadap material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Kritik juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Poniman, menegaskan bahwa kelalaian dalam pengamanan proyek tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, kontraktor harus bertanggung jawab memastikan setiap elemen proyek yang berada dekat area publik bebas dari risiko kecelakaan.

    “Kontraktor harus benar-benar memastikan bahwa seluruh properti proyek, terutama yang berada di atas jalur lalu lintas, aman dan tidak membahayakan. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Keselamatan warga adalah prioritas,” tegas Heri.

    Ia juga mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keselamatan proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya yang berada di pusat keramaian seperti alun-alun.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan, serta instansi terkait masih melakukan pengecekan dan meninjau ulang konstruksi papan serta struktur lain yang berpotensi membahayakan. Pemerintah kota diharapkan dapat memberikan keterangan resmi serta langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Insiden ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik harus menjadi aspek utama dalam setiap proyek pembangunan, terlebih di kawasan yang setiap hari dipadati aktivitas masyarakat. (ada/kun)

  • Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Surabaya (beritajatim.com) – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum.

    Pernyataan tegas Rais Aam PBNU ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) petang.

    Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.

    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.

    Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.

    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.

    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.

    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.

    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.

    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.

    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.

    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.

    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.

    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.

    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.

    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.

    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam. (tok/ian)

  • Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri, HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sasana Praja Abhipraya, Balai Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara.

    Dalam amanatnya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa tema besar pada tiga peringatan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk membangun masa depan bangsa melalui kolaborasi, profesionalisme ASN, serta kualitas pendidikan yang unggul. Ia menyebut Korpri selama ini telah menunjukkan peran penting dalam pelayanan publik, menjaga persatuan, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

    “ASN dituntut bukan hanya bekerja secara berintegritas dan profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam moralitas, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025).

    Ia mengajak seluruh anggota Korpri memperkuat komitmen sebagai pelayan publik yang responsif dan inovatif, mendukung transformasi digital pemerintahan, menjaga netralitas politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan ASN yang solid dan melayani, lanjutnya. Indonesia akan maju bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi menjadi kepastian.

    Pada kesempatan yang sama, Ning Ita juga menyampaikan penghargaan bagi para guru dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Menurutnya, guru tidak sekadar mencerdaskan, tetapi membentuk karakter dan menginspirasi peserta didik. Ia mengingatkan bahwa di era digital, tantangan profesi guru semakin berat, terutama di tengah kondisi sosial yang kian hedonis dan materialistis.

    “Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan di mana penghargaan manusia sering diukur dari kepemilikan dan kesenangan material. Melalui tiga moment ini, mari bersatu, bergerak, dan berkarya demi Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Peringatan HUT ke-54 Korpri tahun ini juga dirangkai berbagai kegiatan, antara lain ziarah makam pahlawan, seminar kesehatan remaja, apel dan senam bersama, pemberian bantuan bagi balita stunting, bantuan sosial, pagelaran wayang kulit, Mojohakordia Run, donor darah, lomba tepok bulu, hingga program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi.

    Rangkaian acara mencapai puncaknya pada gelaran upacara hari ini yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi tukang becak, juru parkir, dan para penyapu jalan. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan refleksi akhir tahun berupa zikir akbar bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025. [tin/ian]

  • HUT ke-54 Korpri Kota Mojokerto Fokus pada Aksi Sosial dan Manfaat Langsung bagi Warga

    HUT ke-54 Korpri Kota Mojokerto Fokus pada Aksi Sosial dan Manfaat Langsung bagi Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto tahun ini berlangsung dengan nuansa sederhana dan berorientasi kuat pada aksi sosial.

    Seluruh rangkaian kegiatan ditujukan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.

    Puncak peringatan digelar di Hall Lantai 4 Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada dimulai dengan upacara dan tasyakuran singkat. Kemudian digelar pemeriksaan kesehatan gratis serta membagikan paket sembako kepada tukang becak, juru parkir, dan petugas kebersihan jalan.

    Kehadiran program-program tersebut mendapat apresiasi positif karena menyasar kelompok pekerja informal yang selama ini jarang tersentuh bantuan langsung.

    Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto sekaligus Ketua Korpri Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan bahwa konsep penyelenggaraan tahun ini sengaja dibuat sederhana namun berdaya guna.

    “Peringatan HUT Korpri tahun ini kita selenggarakan dengan sederhana dan seluruh kegiatan lebih kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Selain itu, lanjutnya kegiatan digelar untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Selain pembagian sembako dan layanan kesehatan, Korpri juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti donor darah, pemberian bantuan bagi balita stunting, serta program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia.

    Seluruh kegiatan tersebut menjadi bukti keberpihakan Korpri terhadap kelompok rentan sekaligus wujud nyata peran ASN sebagai pelayan masyarakat.

    Rangkaian peringatan tetap diwarnai kegiatan olahraga seperti senam bersama, Mojohakordia Run, hingga lomba tepok bulu tangkis, serta aktivitas pelestarian budaya melalui pagelaran wayang kulit di Taman Bahari Mojopahit.

    Kendati demikian, keseluruhan agenda tetap diarahkan untuk memberikan dampak sosial nyata dan mempererat solidaritas antar anggota Korpri.

    Rangkaian HUT ke-54 Korpri masih akan berlanjut hingga pekan depan dan akan ditutup dengan kegiatan Refleksi Akhir Tahun bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025 di Taman Bahari Mojopahit.

    Melalui seluruh aksi sosial yang dilaksanakan, Korpri Kota Mojokerto berharap peringatan tahun ini dapat semakin memperkuat profesionalisme ASN sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. [tin/ian]

  • Warga Sumbang Bojonegoro Panik Ada ‘Tamu Tak Diundang’, Damkarmat Gercep Evakuasi Biawak Masuk Rumah

    Warga Sumbang Bojonegoro Panik Ada ‘Tamu Tak Diundang’, Damkarmat Gercep Evakuasi Biawak Masuk Rumah

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Ketenangan siang hari di kawasan perumahan Jalan Panglima Polim, Gang Mangga 3, Kelurahan Sumbang, mendadak berubah menjadi kepanikan pada Jumat (28/11/2025). Seorang warga berinisial I (27) dikejutkan oleh kehadiran seekor reptil besar yang menyelinap masuk ke area huniannya.

    Khawatir hewan liar tersebut membahayakan penghuni rumah, ia segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro. Laporan masuk tepat pukul 13.49 WIB, saat matahari sedang terik-teriknya.

    Merespons laporan tersebut, Regu II dari Pos Kota Damkarmat Bojonegoro langsung tancap gas. Meski harus menempuh jarak sekitar 5,9 kilometer dari pos menuju lokasi di Blok E6, RT 029 RW 006, petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 14 menit, tepatnya pukul 14.03 WIB.

    Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro, Ahmad Agus Salim, menjelaskan bahwa timnya langsung melakukan penyisiran begitu tiba di lokasi. Ketelitian dan kehati-hatian menjadi kunci agar hewan tidak lari dan bersembunyi lebih dalam.

    “Petugas kami langsung menyisir area yang dicurigai. Alhamdulillah, tidak butuh waktu lama, seekor biawak air tawar (Varanus salvator) berhasil diamankan,” ujar Ahmad Agus Salim, Sabtu (29/11/2025).

    Proses evakuasi berlangsung mulus. Dengan peralatan yang memadai dan keahlian dua personel yang diterjunkan, biawak tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Operasi dinyatakan selesai pada pukul 14.17 WIB.

    “Tidak ada kendala di lapangan. Tim bekerja efisien dan situasi di rumah pelapor kembali aman,” tambah Agus.

    Usai mengevakuasi hewan tersebut, petugas Damkarmat tak lupa memberikan edukasi kepada warga setempat. Ahmad Agus Salim menegaskan bahwa layanan Damkar tidak hanya terbatas pada pemadaman api, tetapi juga penyelamatan (rescue) hewan liar maupun kondisi darurat lainnya.

    “Masyarakat Bojonegoro jangan ragu untuk melapor. Seluruh pelayanan kami, mulai dari pemadaman hingga evakuasi hewan, itu 100 persen gratis alias tanpa dipungut biaya,” tegasnya.

    Bagi warga Bojonegoro yang membutuhkan bantuan darurat, dapat segera menghubungi nomor Damkar Pos Kota di 0823-3066-8443. [lus/ian]

  • Modal Lempar Tanah, Begal di Bangkala Gasak Motor Warga Modung

    Modal Lempar Tanah, Begal di Bangkala Gasak Motor Warga Modung

    Bangkalan (beritajatim.com) – Aksi kriminal dengan modus tak biasa terjadi di Jalan Desa Pakaan Laok, Kecamatan Galis, Bangkalan. Seorang pengendara motor asal Modung, berinisial UH, menjadi korban setelah dua pelaku begal melumpuhkannya hanya dengan segenggam tanah.

    Peristiwa itu terjadi ketika UH melintas seorang diri pada malam hari. Sesampainya di tempat kejadian, dua pria berboncengan tiba-tiba mendekat dan memepet motornya.

    Tanpa diduga, salah satu pelaku langsung melemparkan tanah ke wajah UH hingga membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh. Begitu korban tersungkur, pelaku segera membawa kabur motor milik UH.

    Warga sekitar yang melihat kejadian itu bergerak cepat menolong UH. Setelah memastikan korban selamat, UH lalu menghubungi keluarganya dan membuat laporan resmi ke polisi.

    Laporan itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan cepat. Polisi pertama menangkap F, sebelum akhirnya menemukan keberadaan AM yang ternyata sedang menjalani perawatan di RSUD Syamrabu Bangkalan karena sakit lambung.

    Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengungkapkan identitas kedua pelaku, yakni AM (35) dan F (21), warga Kampung Gedding, Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar.

    “Satu pelaku, AM, masih dirawat di rumah sakit dan kini dalam penjagaan petugas,” kata Hafid, Sabtu (29/11/2025).

    Pihaknya mengimbau kepada penguna jalan untuk lebih waspada dan jangan bepergian jika kondisi jalan sepi. “Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan warga lebih memperhitungkan kondisi saat bepergian,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Polemik Ganti Nama Masjid An Nahda Margomulyo: Fraksi PKB Bojonegoro Sebut Tak Ada Urgensinya

    Polemik Ganti Nama Masjid An Nahda Margomulyo: Fraksi PKB Bojonegoro Sebut Tak Ada Urgensinya

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Masjid An Nahda di Kecamatan Margomulyo selama ini bukan sekadar tempat ibadah. Bangunan megah ini telah bertransformasi menjadi ikon wisata religi Bojonegoro yang dikenal luas, baik oleh warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Namun, kabar mengenai rencana perubahan nama masjid tersebut kini memantik reaksi keras.

    Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro secara tegas menolak wacana tersebut. Mereka menilai langkah ini tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru berpotensi merusak harmoni sosial yang sudah terjalin.

    Ketua Fraksi PKB Bojonegoro, M Suparno, menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, isu sensitif seperti perubahan nama tempat ibadah ikonik harus ditangani dengan sangat hati-hati. Menurutnya, perubahan nama masjid tersebut tidak substansial.

    “Alih-alih membawa manfaat, hal ini malah menimbulkan kegaduhan di bawah,” ujar Suparno, Sabtu (29/11/2025).

    Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang dapat memicu perpecahan di kalangan umat. “Jangan sampai ada gesekan antar warga hanya karena urusan nama yang sebenarnya tidak mendesak,” tambahnya.

    Salah satu poin krusial yang disorot Suparno adalah aspek branding dan jejak digital. Nama Masjid An Nahda sudah melekat kuat dalam ingatan publik dan pencarian di dunia maya. Mengubah nama masjid dianggap sama dengan memulai branding dari nol, yang bisa merugikan sektor pariwisata setempat.

    “Nama An Nahda sudah sangat populer, baik di kalangan wisatawan maupun di media sosial. Perubahan ini justru berpotensi merugikan semua pihak yang selama ini merasakan dampak ekonomi dari adanya wisata religi tersebut,” jelas politisi senior PKB tersebut.

    Lebih jauh, Suparno mengingatkan bahwa pembangunan masjid tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai aset publik, pemanfaatan dan pengelolaannya harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar utak-atik nama.

    Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk lebih fokus pada program-program yang memakmurkan masjid dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pemkab Bojonegoro, lanjut Sutikno, harusnya sibuk memakmurkan dan mengembangkan masjid, daripada melakukan hal-hal yang sama sekali tidak urgent.

    “Jangan asal mengubah nama jika hanya akan menimbulkan efek kurang baik di kemudian hari,” tutup Suparno dengan nada tegas.

    Sementara Kepala Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Pemkab Bojonegoro Eko Edi Isnaryanto, saat dikonfirmasi jurnalis beritajatim.com mengenai rencana penggantian nama masjid wisata religi di Margomulyo itu belum memberikan jawaban hingga berita ini selesai di tulis dan dipublikasikan. [lus/ian]

  • Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Tuban Catat Capaian UHC, Stunting dan Cek Kesehatan Gratis Meningkat

    Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Tuban Catat Capaian UHC, Stunting dan Cek Kesehatan Gratis Meningkat

    Tuban (beritajatim.com) – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau DBHCT ternyata mendorong percepatan peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Tuban.

    Hal ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) tembus hingga 96,02 persen, angka stunting turun hingga 11,3 persen, serta cakupan Cek Kesehatan Gratis naik ke 28,5 persen.

    Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes P2KB Tuban, Fatkur Rahman, S.KM., M.M menyampaikan bahwa DBHCHT menjadi instrumen strategis untuk memperkuat layanan promotif dan preventif, seperti penyakit tidak menular diantaranya jantung, stroke, hipertensi dan diabetes banyak dipicu kebiasaan merokok.

    “Adanya DBHCHT lalu diarahkan untuk menekan faktor risiko tersebut, bahkan kini seluruh puskesmas memiliki Poli Usaha Berhenti Merokok (UBM),” ujar Fatkur Rahman

    Adapun dalam pelayanan kesehatan tersebut, masyarakat dapat memeriksa kadar CO melalui smoker analyzer dan memeriksa fungsi paru-paru melalui spirometry. Kemudian, warga juga bisa mengakses pelayanan ini secara gratis.

    “Ini komitmen kami agar upaya berhenti merokok dapat terukur dan dibimbing secara medis,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Pemkab Tuban juga membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok KTR yakni sosialisasi ke seluruh kecamatan serta penilaian KTR di sekolah dan fasilitas publik dilakukan melalui DBHCHT. “KTR tidak hanya aturan. Efeknya langsung pada penurunan paparan asap rokok bagi keluarga dan anak,” bebernya.

    Pria yang akrab disapa Fatkur ini juga menyampaikan peningkatan kesadaran masyarakat juga mulai terlihat, terutama dari bertambahnya kunjungan UBM dan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan KTR, ada sekitar 10 persen peserta UBM sudah berhenti merokok.

    “DBHCHT memang berperan menutup kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat, untuk premi JKN bagi warga miskin dibiayai melalui skema ini sehingga akses layanan menjadi lebih mudah dan ketika beban biaya tidak lagi menjadi kendala, masyarakat cenderung lebih cepat datang berobat dan kondisi berat dapat dicegah,” jelas Fatkur. [dya/ian]