Author: Beritajatim.com

  • Tragedi Tambak Ikan: Bocah 11 Tahun Tewas Tenggelam Saat Kejar Sandal

    Tragedi Tambak Ikan: Bocah 11 Tahun Tewas Tenggelam Saat Kejar Sandal

    Sampang (beritajatim.com) – Dimas Alvian Ramadan (11) dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah tambak ikan nila sedalam 3 meter yang terletak di Dusun Demongan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan/Kabupaten Sampang.

    Sebelumnya korban memancing bersama sepupunya, Amir, di tambak yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Saat itu sandal milik korban terhanyut ke tengah tambak.

    Amir menyampaikan bahwa ia sudah melarang korban untuk mengambil sandal tersebut karena kedalaman tambak yang cukup membahayakan.

    Namun korban tetap berusaha mengambil sandal hingga menceburkan diri ke dalam tambak. Sayangnya, korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.

    Setelah itu Amir meminta pertolongan warga dan menghubungi Polsek setempat. Tidak lama kemudian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke RSUD dr. Mohammad Zyn menggunakan mobil patroli. Setelah mendapat penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

    Sementara itu, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Hozin, membenarkan kejadian tersebut. “Benar, ada laporan bocah tenggelam di tambak sekitar jam 11.45 WIB dan kami bersama tim dari SAR, BPBD, TNI, Polri, dan warga setempat langsung ke lokasi untuk mengecek dan memastikan kondisi di lapangan,” terangnya, Sabtu (29/11/2025).

    Hozin juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam mengawasi aktivitas anak. “Korban telah dimakamkan dan pihak keluarga menerima dengan ikhlas atas musibah tersebut,” pungkasnya. [sar/kun]

  • Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Dari Raport Merah ke Nilai Sempurna: Bojonegoro dan KI Jatim Gelar ‘Medhayoh’ Keterbukaan Informasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah transformasi mengejutkan terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Wilayah yang lima tahun sebelumnya sempat mendapat “rapor merah” dalam hal keterbukaan informasi, kini justru berbalik menyabet nilai sempurna.

    Semangat kebangkitan inilah yang menjadi nyawa dalam sarasehan bertajuk “Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) di Ruang Angling Dharma.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang hadir dalam acara tersebut, membeberkan fakta menarik tentang perubahan pola komunikasi masyarakatnya. Dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa, 58 persen di antaranya kini adalah pengguna aktif internet.

    “Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook kini menjadi rujukan utama, baru disusul situs berita,” ungkap Nurul.

    Pergeseran ini memaksa pemerintah untuk bekerja lebih gesit. Menurut Nurul, era di mana pemerintah bisa lambat merespons sudah berakhir. Sekecil apa pun informasi di lapangan, lanjut dia, dalam waktu singkat sudah menyebar ke semuanya.

    “Karena itu, informasi faktual dari masyarakat sangat penting bagi pengambil kebijakan,” tegasnya.

    Momen paling emosional dalam sarasehan tersebut adalah ketika Nurul Azizah mengenang perjalanan terjal Bojonegoro dalam hal transparansi publik.

    Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025, di mana Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai mutlak 100.

    “Bojonegoro alhamdulillah mengalami kebangkitan. Selama lima tahun sebelumnya kita berada pada kategori tidak informatif dengan nilai C dan D. Tahun ini, Bojonegoro mendapatkan nilai A,” ujarnya disambut apresiasi peserta.

    Perwakilan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur, A Nur Aminuddin, menegaskan bahwa pencapaian Bojonegoro bukanlah sebuah “hadiah” kedekatan relasi. Nilai sempurna itu diraih melalui proses “berdarah-darah” yang meliputi penilaian kuesioner mandiri (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara ketat.

    “Nilai informatif bukan karena kedekatan, tetapi melalui proses panjang dan kerja keras Kominfo dalam membuka ruang keterbukaan informasi kepada masyarakat,” jelas Aminuddin yang menjabat Ketua Bidang Penasehatan Sengketa Informasi.

    Untuk diketahui, pemilihan tema “Medhayoh” (bertamu) dalam sarasehan ini ternyata memiliki makna filosofis yang dalam. Aminuddin menjelaskan bahwa Medhayoh adalah simbol komunikasi langsung tanpa sekat.

    “Mendayoh itu bertamu, berkomunikasi. Di situ ada keterbukaan dan partisipasi publik. Pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik,” tutupnya.

    Acara yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Kusnandaka Catur ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Dr. Nursodik Gunarjo dari Kemkomdigi dan jajaran Kominfo Jawa Timur, yang sepakat bahwa Bojonegoro kini telah menjadi barometer baru keterbukaan informasi di Jawa Timur. [lus/kun]

  • ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelesaikan rangkaian Apresiasi Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025. Puncak acara ACFFEST 2025 digelar di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut capaian membanggakan dari program ACFFEST 2025. Menurutnya, program yang telah berjalan selama 11 tahun merupakan festival film unik di kancah global.

    “Saat ini, ACFFEST menjadi film antikorupsi yang pertama dan satu-satunya di dunia, serta satu dari tiga festival film yang membicarakan isu transparansi dan korupsi,” kata Wawan.

    Dia berharap, ACFFEST 2025 bisa mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik korupsi melalui pendekatan yang lebih relevan dan kreatif.

    “Pariwara antikorupsi diharapkan mendorong lahirnya kampanye-kampanye yang kreatif dan berdampak di masyarakat untuk mengampanyekan antikorupsi secara lebih masif,” ujar Wawan.

    Sepanjang tahun 2025, film-film ACFFEST telah ditonton lebih dari 57 ribu orang dan tayang di 6 platform OTT, 2 kanal YouTube, serta hiburan di pesawat dan kereta api.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia. (kun)

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya:

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    Media Konvensional Terbaik:

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Demak

    Media Digital Terbaik:

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kabupaten Klaten
    Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.
    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.
    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat memperjuangkan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, terutama jaminan kesehatan dan intervensi kebijakan sosial. Dia menyebutkan hingga kini masih ditemukan warga disabilitas yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI maupun bantuan sosial seperti PKH dan BLT sementara.

    “Yang jelas jaminan kesehatan adalah prioritas kami usulkan agar bisa dicover oleh JKN–PBI, selanjutnya juga pernah dilakukan survei terkait usulan sepatu adaptif namun belum terealisasi, semoga dapat segera diberikan,” kata Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, Sabtu (29/11/2025).

    Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Dimas Saputra, warga Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan. Setelah genap berusia 21 tahun, kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai perusahaan orang tua harus dihentikan, sementara Dimas belum mampu bekerja karena keterbatasan yang dia miliki.

    “Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan kesehatan yang layak, dan ini yang sedang kami perjuangkan agar tidak ada yang terputus dari layanan kesehatan,” ujar Achmad.

    Mendapat laporan dari Kader Surabaya Hebat, Achmad Hidayat langsung mendatangi rumah Dimas untuk mendengar keluhan dan harapan keluarga. Langkah ini, katanya, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi bisa segera dicarikan solusi.

    “Kami datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan menyampaikan bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai mendapatkan jalan keluar,” kata dia.

    Selain jaminan kesehatan, keluarga juga diberi informasi mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi diketahui menggelar Job Fair khusus disabilitas pada 25–26 November 2025 di Gedung Wanita Chandra Kencana dengan 285 lowongan kerja.

    “Kami sampaikan kepada keluarga bahwa ada Job Fair bagi penyandang disabilitas dengan ratusan peluang kerja yang bisa diikuti, semoga ini membuka harapan baru bagi Dimas,” ujar Achmad.

    Upaya ini juga menjadi bagian dari dorongan agar Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, kota yang inklusif akan mencerminkan kemajuan pembangunan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

    “Kami berharap agar Kota Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas, karena itu akan menjadikan kita sebagai kota yang maju dan indah dalam harmoni,” tegas Achmad.

    Achmad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kader Surabaya Hebat yang dinilainya cepat merespons setiap laporan masyarakat. Perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai wujud nyata kerja kemanusiaan di tingkat akar rumput.

    “Saya berterima kasih kepada Kader Surabaya Hebat yang selalu responsif dengan mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Minibus Terjun ke Jurang di Jalur Bromo, Dua WNA China Selamat

    Minibus Terjun ke Jurang di Jalur Bromo, Dua WNA China Selamat

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah minibus Wuling bernomor polisi N 1278 IL menggemparkan warga Jalur Bromo, tepatnya di Jalan PUD masuk Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (29/11/2025). Mobil yang dikemudikan Hari Mulyono (49), warga Desa Tlogosari, Kabupaten Malang, itu terjun ke jurang sedalam kurang lebih 7 meter setelah sebelumnya menabrak pembatas jalan dan pohon mangga.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB ketika kendaraan melaju dari arah selatan menuju utara. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan pengemudi kurang menguasai medan menurun dan berkelok, sehingga tidak mampu mengendalikan laju mobil. Minibus kemudian hilang kendali, keluar jalur, dan terjun bebas ke dasar jurang di sisi timur jalan.

    Insiden tersebut sempat direkam warga dalam video amatir yang kini beredar luas. Dalam rekaman itu terlihat minibus melaju tanpa tanda-tanda pengereman. Kendaraan menghantam pohon mangga cukup keras sebelum akhirnya terjun ke jurang.

    Di dalam mobil terdapat dua warga negara asing asal China, masing-masing seorang laki-laki dan perempuan. Keduanya tercatat sebagai penumpang yang saat kejadian duduk di bangku tengah. Beruntung, keduanya hanya mengalami luka ringan, sementara pengemudi selamat tanpa luka serius.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, menegaskan bahwa hasil olah tempat kejadian perkara mengarah kuat pada dugaan rem blong.

    “Mobil keluar dari garis putih, nggak ngerem sama sekali. Jejak ban lurus tanpa ada slip. Kendaraan nabrak pohon mangga, lalu langsung terjun ke sisi kanan jalan. Penumpangnya dua plus sopir. Mereka dari China. Saat kami tawarkan ke puskesmas, mereka menolak. Hanya luka ringan, suaminya saja yang keluar darah,” ujarnya.

    Usai dilakukan pemeriksaan dan perawatan singkat di RSUD Tongas, kedua WNA tersebut memilih melanjutkan perjalanan menuju Bandara Juanda Surabaya untuk mengejar jadwal penerbangan mereka. Petugas sempat menyarankan pemeriksaan lanjutan, namun keduanya menolak dan menyatakan kondisi mereka baik.

    Sementara itu, proses evakuasi kendaraan hingga sore hari belum dapat dilakukan. Lokasi jurang yang curam, akses terbatas, serta medan tanah yang licin membuat tim gabungan kesulitan menurunkan alat berat. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penarikan kendaraan.

    Kecelakaan ini kembali menyoroti kondisi Jalur Bromo, yang dikenal rawan kecelakaan terutama pada musim liburan dan akhir pekan. Banyak pengemudi dari luar daerah yang tidak memahami karakter jalur menurun, tikungan sempit, serta kondisi rem yang harus benar-benar prima saat melintas.

    Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengendara, terutama wisatawan asing maupun luar daerah, agar melakukan pengecekan menyeluruh pada kendaraan sebelum memasuki jalur pegunungan.

    “Kecelakaan ini memang tidak memakan korban jiwa, tapi bisa jauh lebih fatal. Jalur Bromo tidak bisa disepelekan. Pastikan rem layak, kecepatan terkontrol, dan pengemudi memahami medan,” tegas Ipda Aditya.

    Hingga saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan pendalaman dan menunggu proses evakuasi kendaraan sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih detail. (ada/kun)

  • Mitigasi Longsor Cangar: BPBD Turunkan Alat Mikro Tremor untuk Pantau Keretakan Tanah

    Mitigasi Longsor Cangar: BPBD Turunkan Alat Mikro Tremor untuk Pantau Keretakan Tanah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya mitigasi pasca kejadian tanah longsor di Jalan Raya Cangar, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto kembali dilakukan sejumlah instansi. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dengan fokus pada assessment kerentanan tanah di titik longsoran.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim mengatakan, kegiatan mitigasi tersebut merupakan tindak lanjut dari longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) lalu. Mitigasi yang melibatkan sejumlah pihak tersebut dilakukan sejak pukul 08.00 sampai 13.00 WIB.

    “Assessment dilakukan dengan menggunakan alat microtremor dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Alat tersebut ditempatkan pada titik ketiga di sisi selatan mahkota longsoran,” terangnya, Sabtu (29/11/2025).

    Pengukuran dengan alat microtremor tersebut dilakukan, lanjutnya, bertujuan untuk mengetahui kondisi kerentanan tanah serta susunan lapisan penyusun lereng. Berdasarkan pengamatan awal, lereng yang longsor tersusun oleh lapisan batuan breksi vulkanik yang sudah mengalami pelapukan.

    “Hasil pengukuran nanti akan memberikan gambaran tingkat kerawanan tanah di kawasan tersebut. Seluruh hasil assessment akan segera kami kirimkan ke BPBD Kabupaten Mojokerto. Selain assessment, petugas dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur juga melakukan pembersihan material longsor yang menutup sebagian badan jalan,” katanya.

    Aktivitas tersebut dilakukan agar lalu lintas di jalur wisata Pacet–Cangar kembali aman dilalui. Mitigasi tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain BPBD Provinsi Jawa Timur, DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Mojokerto, FPRB Kabupaten Mojokerto, UPT Tahura R. Soerjo, Polsek Pacet dan Koramil Pacet.

    Petugas gabungan melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tidak ada potensi longsor susulan yang membahayakan pengguna jalan di kawasan rawan longsor tersebut. [tin/kun]

  • Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mulai melakukan monitoring dan evaluasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

    Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan pada gudang penyangga serta kios-kios penyalur pupuk bersubsidi di Kecamatan Bluto, Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding.

    Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengatakan, monitoring dan evaluasi itu untuk memastikan kebutuhan pupuk bersubsidi terpenuhi dan tidak ada kendala stok.

    “Kami juga ingin memastikan pendistribusian kepada petani sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

    HET untuk pupuk urea kemasan 50 kg seharga Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak, pupuk NPK phonska kemasan 50 kg Rp 1.840/kg atau Rp 92.000/sak, pupuk NPK kakao kemasan 50 kg Rp 2.640/kg atau Rp 132.000/sak, pupuk ZA kemasan 50 kg Rp 1.360/kg atau Rp 68.000/sak, dan pupuk organik petroganik kemasan 40 kg Rp 640/kg atau Rp 25.600/sak.

    Sebagai bentuk keseriusan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Sumenep, lanjut Dadang, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan Negeri dan Polres Sumenep.

    “Kami berharap agar petani melakukan penebusan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ada penyimpangan, maka akan ada sanksi,” ujar Dadang.

    Ada 3 gudang penyangga di Kabupaten Sumenep, yakni Bluto, Saronggi, dan Marengan. Berdasarkan hasil kunjungan di gudang penyangga (induk) di Bluto, stok pupuk urea tersedia 130 ton dan NPK 150 ton setelah disalurkan ke beberapa kecamatan sesuai surat pesanan. Gudang tersebut setiap harinya melakukan pengiriman pupuk sekitar 150 – 200 ton.

    “Kami juga mengunjungi beberapa penerima pupuk pada titik serah (PPTS) di Kecamatan Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding. Stok pupuk di PPTS itu aman, dan petani menebus sesuai HET,” terangnya. (tem/kun)

  • Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko angkat bicara terkait viralnya video yang memperlihatkan seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga asyik bermain judi online jenis slot di jam kerja. Menurut dia, peristiwa itu memicu kekhawatiran publik terhadap kedisiplinan aparatur.

    “Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (29/11/2025).

    Menurut Cak Yebe, penindakan bukan semata merespons viralnya sebuah video, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Dia menilai, meski video tersebut berasal dari waktu lampau, selama terdapat unsur pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, sanksi tetap wajib dijatuhkan.

    “Mau video itu tahun lama sekalipun, sepanjang ada indikasi pelanggaran disiplin di jam kerja, harus diproses dan diberikan sanksi dalam rangka menciptakan good governance,” kata dia.

    Cak Yebe menambahkan, praktik judi online di lingkungan kerja berpotensi merusak mental serta produktivitas aparatur. Dia menegaskan, aparatur yang produktif dan profesional tidak bisa hanya dibangun lewat jargon.

    “Kalau terbukti bermain judi online termasuk slot, sanksinya harus tegas, bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat karena itu merusak mental dan bisa jadi contoh buruk bagi pegawai lain,” tutur dia.

    Cak Yebe menilai, upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan rutin dan berlapis. Dia mendorong agar Wali Kota melibatkan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin. “Wali Kota harus melibatkan Satpol PP dan Inspektorat, misalnya dengan razia di jam kerja maupun inspeksi mendadak,” jelas dia.

    Selain penindakan langsung kepada pelaku, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung jika ditemukan adanya pembiaran. Menurut dia, pengawasan berjenjang penting agar disiplin benar-benar berjalan dari hulu ke hilir. “Kadis, kaban, atau kasat yang anggotanya terbukti melanggar berpotensi ikut dievaluasi,” tegas dia.

    Cak Yebe juga menyebutkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia meminta agar langkah serupa diterapkan di seluruh lini pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan.

    “Penindakan ini tidak boleh berhenti di lingkungan pemkot saja, tetapi juga harus menjangkau sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya berencana memanggil Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berjalan saat ini. Dia berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan agar ke depan terwujud aparatur yang handal, berintegritas, akuntabel, dan profesional.

    “Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat agar ini menjadi perhatian serius Wali Kota demi terwujudnya pegawai yang produktif dan profesional,” pungkas dia. [asg/kun]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Jember (beritajatim.com) – Alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebesar Rp 4,576 trilliun. Sementara pendapatan sebesar Rp 4,394 miliar.

    “Dengan demikian Ada defisit Rp 182,629 miliar. Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan,” kata kata Itqon Syauqi, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember.

    Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember resmi menandatangani bersama APBD 2026 pada Jumat (28/11/2025) malam, di gedung parlemen. “Kami telah berupaya maksimal mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertuang pada setiap mata anggaran,” kata Itqon.

    “Namun karena keterbatasan keuangan daerah, maka tidak semua kepentingan masyarakat yang dinamis tersebut dapat dipenuhi. Tapi Pemerintahan Kabupaten Jember tetap akan memperhatikan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.

    Berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Jember, tidak ada perubahan pendapatan. Pendapatan asli daerah masih ditargetkan Rp 1,367 triliun, yang terdiri atas pajak daerah (Rp 523m548 miliar), retribusi daerah (Rp 826,007 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rp 8,084 miliar), dan lain-lain PAD yang sah (Rp 9,9 miliar).

    Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3,026 triliun, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp 2,845 triliun), dan pendapatan transfer antardaerah (Rp 181,135 miliar),

    “Sampai dengan saat ini informasi terkait penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum ada konfirmasi. Mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran mendatang,” kata Itqon.

    Itqon menyatakan, ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. “Saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah,” katanya.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah rendah. “Hal ini karena jumlah Pendapatan Asli Daerah masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik,” kata Itqon.

    Belanja dalam APBD Jember 2026 masih didominasi belanja barang dan jasa Rp 2,020 triliun dan belanja pegawai Rp 1,555 triliun. Sementara itu belanja hibah dialokasikan Rp 164,725 miliar dan belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 22,025 miliar. Total belanja operasi sebesar Rp 3,762 triliun.

    Sementara itu belanja modal dialokasikan Rp 345,278 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp 2 miliar untuk belanja modal tanah, Rp 173,755 miliat untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 54,512 miliar untuk belanja modal gedung dan bangunan, Rp 109,751 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 5,041 miliar untuk belanja modal aset tetap lainnya, dan Rp 218,093 juta untuk belanka modal aset launnya.

    Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar. Sementara belanja transfer dialokasikan Rp 453,873 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 12,991 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp 440,881 miliar. [wir]

  • Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Nyaris Makan Korban Jiwa, Papan Proyek Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo Ambruk

    Probolinggo (beritajatim.com) – Insiden membahayakan kembali terjadi di lokasi revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo. Sebuah papan proyek berukuran besar roboh dan menimpa seorang pengendara sepeda pada Sabtu (29/11/2025). Kejadian ini sontak mengundang perhatian publik karena lokasi proyek berada di ruang aktivitas warga yang sangat padat.

    Peristiwa terjadi saat seorang wanita paruh baya mengayuh sepedanya melintas di sisi area proyek. Secara tiba-tiba, papan proyek yang berdiri di atas penyangga kawat ambruk dan langsung menimpa tubuh korban. Dugaan sementara, kawat atau pengikat papan tersebut putus hingga menyebabkan konstruksi tidak mampu berdiri stabil.

    “Tiba-tiba saja jatuh. Kayaknya pengikatnya putus. Pas itu ada ibu-ibu lewat naik sepeda, jadi langsung tertimpa,” kata Sugeng, salah satu warga yang berada di lokasi kejadian. Warga yang melihat insiden tersebut langsung bergegas memberikan pertolongan.

    Korban mengalami luka ringan namun tampak syok akibat kejadian tersebut. Setelah ditolong warga, ia segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi ini menambah kekhawatiran masyarakat soal keamanan proyek yang berada tepat di pusat kota.

    Sejumlah warga menilai, insiden ini bisa saja menelan korban jiwa apabila terjadi pada jam yang lebih ramai. Mereka mendesak pihak pelaksana proyek lebih memperhatikan standar keselamatan, mulai dari pemasangan peringatan, pengamanan area kerja, hingga pemeriksaan rutin terhadap material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

    Kritik juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Poniman, menegaskan bahwa kelalaian dalam pengamanan proyek tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, kontraktor harus bertanggung jawab memastikan setiap elemen proyek yang berada dekat area publik bebas dari risiko kecelakaan.

    “Kontraktor harus benar-benar memastikan bahwa seluruh properti proyek, terutama yang berada di atas jalur lalu lintas, aman dan tidak membahayakan. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Keselamatan warga adalah prioritas,” tegas Heri.

    Ia juga mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keselamatan proyek-proyek yang sedang berjalan, khususnya yang berada di pusat keramaian seperti alun-alun.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek, pengawas lapangan, serta instansi terkait masih melakukan pengecekan dan meninjau ulang konstruksi papan serta struktur lain yang berpotensi membahayakan. Pemerintah kota diharapkan dapat memberikan keterangan resmi serta langkah konkret untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Insiden ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik harus menjadi aspek utama dalam setiap proyek pembangunan, terlebih di kawasan yang setiap hari dipadati aktivitas masyarakat. (ada/kun)