Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • MC Dangdut Tuban Dikeroyok, Sempat Lari ke Rumah Warga tapi Tetap Dikejar

    MC Dangdut Tuban Dikeroyok, Sempat Lari ke Rumah Warga tapi Tetap Dikejar

    Tuban (beritajatim.com) – Kasus pengeroyokan terhadap seorang pemandu acara (MC) hiburan dangdut di Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, masih berlanjut. Korban bernama Andik Dwi Sapto (47) kini dipanggil penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

    Peristiwa tersebut terjadi saat hiburan dangdut berlangsung pada Minggu malam (28/12/2025). Insiden bermula setelah acara dinyatakan selesai, namun sejumlah penonton tetap meminta tambahan lagu.

    Kasus ini sempat ditangani Polsek Plumpang, namun kini telah dilimpahkan ke Unit Tindak Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Tuban.

    Andik Dwi Sapto mengatakan, selain dirinya, penyidik juga memanggil sejumlah saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk penyanyi dangdut dan para pemain musik.

    “Kronologinya, saat itu penonton naik ke panggung untuk nyawer. Saya sudah membatasi hanya dua sampai tiga orang, tapi yang naik justru sampai lima orang,” ujar Andik, Rabu (7/1/2026).

    Ia menuturkan, situasi di atas panggung semakin tidak kondusif. Bahkan, penyanyi sempat terkena puntung rokok dari penonton. Melihat kondisi tersebut, ia khawatir acara akan semakin sulit dikendalikan.

    “Saya lalu minta izin kepada pihak pengantin agar acara diselesaikan pukul 23.00 WIB,” jelasnya.

    Namun, setelah seluruh artis menyanyikan lagu penutup, seorang penonton kembali meminta tambahan lagu. Permintaan tersebut sempat dipenuhi, tetapi setelah acara benar-benar selesai, penonton kembali memaksa meminta lagu tambahan.

    “Saat saya jelaskan tidak bisa, tiba-tiba salah satu penonton bernama Huda langsung menghajar saya hingga terjatuh,” ungkap Andik.

    Ia menyebut, saat terjatuh di atas panggung, dirinya terperosok ke arah pohon. Tidak lama kemudian, pelaku lain bernama Lucky ikut memukul dari belakang, disertai tendangan dari beberapa orang.

    “Akibatnya saya mengalami luka lebam di bagian kepala dan wajah. Saya sempat lari dan berlindung di rumah warga, bahkan masih dikejar, sebelum akhirnya dilerai warga,” imbuhnya.

    Andik berharap kasus tersebut segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Keluarga pelaku memang sempat meminta maaf dan saya memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kapolsek Plumpang AKP Suganda membenarkan adanya kejadian pengeroyokan tersebut. Ia memastikan perkara telah dilimpahkan ke Polres Tuban untuk penanganan lebih lanjut.

    “Kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” pungkasnya. [dya/but]

  • Polres Tulungagung Selidiki Video Mesum di Pos Polisi yang Viral

    Polres Tulungagung Selidiki Video Mesum di Pos Polisi yang Viral

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebuah video diduga aktivitas mesum di sebuah pos polisi di Tulungagung viral. Dalam unggahan tersebut terekam sesosok berusia lanjut bersama pasangannya diduga sedang melakukan perbuatan tidak senonoh di pos polisi yang terletak di simpang empat kemuning masuk Kelurahan Kutoanyar Kecamatan/Kabupaten Tulungagung. Polisi sendiri masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini.

    Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP Taufik Nabila mengatakan, pihaknya sudah melihat video viral pasangan yang diduga berbuat mesum pada pos polisi simpang empat kemuning. Mendapati adanya video itu yang viral di medsos, petugas Satlantas Polres Tulungagung segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan.

    “Setelah video itu viral di medsos, kami segera melakukan pemantauan dengan mendatangi TKP. Saat petugas tiba di TKP, kondisi sudah kosong tidak ada orang,” ujarnya, Rabu (7/01/2026).

    Pos polisi di simpang empat kemuning itu, ungkap Taufik, selama ini kondisinya merupakan pos aktif yang masih dipakai petugas meski tidak selama 24 jam. Pos polisi tersebut digunakan setiap pagi hari atau pada saat terjadinya kepadatan arus lalu lintas pada wilayah sekitar pos.

    Pos polisi ini memang terbuka lantaran tidak memiliki pintu, sehingga warga bisa seenaknya masuk ke dalam pos, serta di dalamnya terdapat kursi panjang yang terbuat dari cor beton. Pihaknya sangat menyayangkan pos polisi tersebut justru disalahgunakan oleh warga dengan dipakai sebagai tempat mesum.

    “Pos polisi itu masih aktif dipakai, hanya saat pagi hari saja saat jam-jam masyarakat mulai beraktivitas serta untuk memantau kepadatan arus. Hanya saja, petugas tidak standby berjaga disana 24 jam,” ungkapnya.

    Polisi sendiri berencana untuk melakukan langkah pencegahan kejadian serupa agar tidak lagi disalahgunakan. Salah satunya dengan menempatkan petugas patroli Satlantas Polres Tulungagung pada pos polisi simpang empat kemuning tersebut. Mereka juga akan memasang pintu pada pos polisi simpang empat kemuning dan menggemboknya agar tidak lagi mudah dimasuki oleh warga saat tidak ada petugas disana.

    “Kami masih menelusuri terduga pelaku yang berbuat mesum pada pos polisi simpang empat kemuning tersebut. Sebagai langkah pencegahan kejadian serupa, kami akan tempatkan petugas patroli untuk standby disana,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Berikut Kaleidoskop Bencana Bojonegoro Sepanjang Tahun 2025

    Berikut Kaleidoskop Bencana Bojonegoro Sepanjang Tahun 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro kembali dihadapkan pada beragam peristiwa kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mencatat ratusan kejadian bencana yang tersebar hampir merata di berbagai kecamatan, mulai dari angin kencang, tanah longsor, hingga banjir luapan sungai.

    Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan bahwa pihaknya telah merilis Peta Sebaran Bencana Tahun 2025 sebagai gambaran menyeluruh kondisi kebencanaan di wilayah Bojonegoro. Data tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi dan penguatan mitigasi ke depan.

    “Selama 2025, BPBD Bojonegoro menangani berbagai kejadian bencana dengan karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana di Bojonegoro cukup kompleks,” ujar Heru, Rabu (7/1/2025).

    Berdasarkan data BPBD, angin kencang menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 107 kejadian. Kecamatan Bojonegoro tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 15 kali. Disusul Kecamatan Dander dengan 13 kejadian, serta Kecamatan lain yang juga terdampak cukup signifikan.

    Tanah longsor menempati urutan kedua dengan 84 kejadian sepanjang tahun. Kecamatan Gondang menjadi wilayah paling rawan dengan 12 kejadian longsor, diikuti Kecamatan Sekar sebanyak 11 kejadian, dan Kecamatan Tambakrejo dengan tujuh kejadian. Kondisi topografi dan intensitas hujan yang tinggi disebut menjadi faktor pemicu utama.

    Sementara itu, banjir luapan sungai terjadi sebanyak 55 kali dan masih menjadi ancaman rutin bagi wilayah-wilayah di sekitar daerah aliran sungai. Selain itu, BPBD juga mencatat 12 kejadian banjir genangan dan enam kejadian banjir bandang yang memerlukan penanganan cepat.

    Bencana kebakaran rumah tercatat sebanyak 33 kejadian, sedangkan kekeringan melanda 18 kali di sejumlah kecamatan. Wilayah terdampak kekeringan antara lain Kecamatan Bojonegoro, Dander, Kepohbaru, Margomulyo, Ngraho, Temayang, Trucuk, Tambakrejo, Sumberrejo, Sukosewu, Sugihwaras, hingga Kecamatan Sekar.

    Untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD mencatat sembilan kejadian sepanjang 2025. Kecamatan Trucuk menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni enam kejadian. Sementara Kecamatan Kapas, Dander, dan Bojonegoro masing-masing mencatat satu kejadian.

    Selain itu, terdapat pula satu kejadian kegagalan teknologi serta 25 kejadian lain-lain yang memerlukan penanganan BPBD sesuai prosedur kedaruratan.

    Heru menegaskan, data kebencanaan ini bukan sekadar catatan akhir tahun, melainkan peringatan bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan masing-masing.

    “Jika terjadi bencana, kami mengimbau masyarakat segera melapor melalui kanal resmi BPBD agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

    Dengan rilis Peta Sebaran Bencana Tahun 2025 ini, BPBD Bojonegoro berharap kesadaran kolektif terhadap mitigasi bencana semakin kuat, seiring upaya pemerintah daerah dalam menekan risiko dan dampak bencana di tahun-tahun mendatang. [lus/but]

  • BAZNAS RI Luncurkan Program ZMart di Kediri, 60 Saudagar Terima Bantuan Rp480 Juta

    BAZNAS RI Luncurkan Program ZMart di Kediri, 60 Saudagar Terima Bantuan Rp480 Juta

    Kediri (beritajatim.com) – Di balik etalase warung sederhana di Kelurahan Rejomulyo, harapan baru tumbuh bagi pelaku usaha kecil di Kota Kediri. Warung ZMart milik Ibu Wanti menjadi lokasi peluncuran Program Pemberdayaan Ekonomi ZMart, pada Rabu (7/1/2026).

    Program tersebut diresmikan BAZNAS RI bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, didampingi Ketua BAZNAS Kota Kediri, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur, serta Wakil Wali Kota Kediri. Peluncuran ini sekaligus menandai tuntasnya penyaluran bantuan kepada seluruh saudagar penerima manfaat.

    Peluncuran Program ZMart menjadi simbol kepedulian dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Melalui program ini, bantuan tidak hanya berupa permodalan, tetapi juga pendampingan usaha, penguatan kapasitas, serta upaya menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga.

    Sebanyak 60 saudagar ZMart menerima total bantuan senilai Rp480 juta yang bersumber dari BAZNAS RI dan BAZNAS Kota Kediri. Program ini diharapkan memperkuat langkah para penerima manfaat untuk membangun usaha secara berkelanjutan.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan peluncuran Program ZMart merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri bersama BAZNAS dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

    Menurutnya, Program ZMart tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan agar penerima manfaat mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi.

    “Melalui program ini, para mustahik didorong untuk berkembang dan naik kelas menjadi muzaki, sekaligus berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen penggerak ekonomi umat.

    Di tengah keterbatasan anggaran daerah, dukungan lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar Program ZMart dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

    “Saya berharap Program Zmart terus berkembang, memanfaatkan potensi lokal Kota Kediri, serta menjadi contoh praktik pemberdayaan mustahik yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan berpesan agar para mustahik menjaga dan memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan dana yang disalurkan berasal dari dana zakat yang suci dan harus dikelola secara amanah.

    Saidah berharap 60 saudagar ZMart di Kota Kediri dapat tumbuh menjadi saudagar-saudagar harapan yang membawa dampak positif bagi keluarga.

    “Bukan sekadar menjadi kaya, tetapi menjadi keluarga dengan kualitas terbaik, memiliki pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara BAZNAS Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri, serta berharap Program ZMart dapat menjadi contoh pemberdayaan ekonomi umat bagi daerah lain di Indonesia.

    Peluncuran Program ZMart dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ & CSR BAZNAS RI Eka Budhi Sulistyo, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur KH Ali Maschan Musa, Ketua BAZNAS Kota Kediri Dawud Syamsuri, KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Lurah Rejomulyo Yudi Prasetyo, perwakilan Aksesmu wilayah Kota Kediri (PT Sumber Trijaya Lestari), serta para penerima manfaat Program ZMart Kota Kediri. [nm/kun]

  • Kecelakaan Tragis di Tol Jombang: Dua Warga Bangkalan Tewas, Sopir Luka-luka

    Kecelakaan Tragis di Tol Jombang: Dua Warga Bangkalan Tewas, Sopir Luka-luka

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di KM 688 ruas tol Jomo (Jombang-Mojokerto) yang merenggut dua nyawa, Rabu (7/1/2026). Peristiwa ini melibatkan sebuah mobil Toyota Avanza yang menabrak truk bermuatan besi, menyebabkan dua penumpang tewas dan sopir mobil mengalami luka-luka.

    Menurut keterangan Kanit PJR Jatim 3 AKP Sudirman, kecelakaan bermula saat mobil Avanza dengan nomor polisi M 1330 GE yang dikemudikan Muklis Alviandi (25) melaju dengan kecepatan sedang dari arah Nganjuk menuju Bangkalan.

    Sesampainya di KM 688 + 500, laju kendaraan tiba-tiba tidak terkendali dan menabrak bagian belakang truk D 8846 LC yang dikemudikan oleh Muhidin (49), warga Kota Bogor, Jawa Barat.

    Truk yang membawa muatan besi tersebut bergerak di lajur lambat, sementara mobil Avanza langsung terpelanting dan terbalik di lajur cepat akibat benturan hebat. “Dugaan sementara, sopir minibus mengantuk sehingga menabrak kendaraan di depannya,” ujar Sudirman.

    Akibat kecelakaan ini, dua penumpang mobil, Rofiah (64) dan Dwi Setyaningsih (61), dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, sopir mobil Avanza, Muklis Alviandi, mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke RSUD Jombang bersama seluruh korban.

    Peristiwa ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan saat berkendara, terutama pada kondisi kelelahan yang bisa membahayakan keselamatan di jalan. “Apabila mengantuk lebih baik beristirahat dulu di rest area,” pungkas Sudirman. [suf]

  • Polres Probolinggo Kota Duga AFA Bukan Korban Pembunuhan

    Polres Probolinggo Kota Duga AFA Bukan Korban Pembunuhan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan setelah seorang siswa SMA Negeri 4 Probolinggo berinisial AFA (16) ditemukan meninggal di kediamannya. Peristiwa yang terjadi pada Senin (7/1/2026) ini memicu sorotan tajam mengenai efektivitas sistem perlindungan psikologis bagi remaja di lingkungan sekolah.

    Pihak keluarga sempat menangkap sinyal perubahan perilaku korban yang cenderung menutup diri dan enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Korban dilaporkan merasa tidak nyaman di sekolah akibat merasa diabaikan oleh rekan-rekannya.

    Kondisi psikologis yang rapuh pada masa remaja seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari institusi pendidikan agar tidak berujung fatal. Institusi sekolah dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi adanya tekanan mental maupun pengucilan sosial yang dialami anak didik.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap latar belakang pemicu terjadinya peristiwa memilukan tersebut. “Hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan bunuh diri dan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik,” ungkap Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Zaenal Arifin, Rabu (7/1/2026)

    Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana fungsi bimbingan konseling di sekolah berperan dalam menangani gangguan kesehatan mental siswa secara dini. Seringkali perubahan perilaku yang drastis luput dari pengawasan sehingga penanganan intensif tidak sempat diberikan kepada korban.

    Fungsi sekolah sebagai ruang aman bagi pertumbuhan mental siswa kini sedang diuji lewat tragedi yang menimpa pelajar kelas X tersebut. Penilaian akademik semata dianggap tidak lagi cukup tanpa adanya pendampingan psikologis yang aktif dan empati sosial yang kuat.

    Kepolisian terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui apakah korban pernah mengadukan permasalahannya kepada pihak guru maupun konselor. “Pihak kepolisian masih mendalami latar belakang peristiwa dengan memeriksa sejumlah saksi,” tambah AKP Zaenal Arifin dalam keterangannya.

    Tragedi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Probolinggo agar lebih peduli pada kesehatan jiwa. Tanpa kepekaan yang sistematis, tekanan mental pada remaja dikhawatirkan akan terus berkembang tanpa terdeteksi. (ada/but)

  • Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir, Perkuat Gizi Anak dan Ibu

    Wali Kota Kediri Resmikan SPPG Semampir, Perkuat Gizi Anak dan Ibu

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Rabu (7/1/2026), di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat.

    “Gizi ini menjadi fondasi dasar dalam Pembangunan sumber daya manusia. Adanya gizi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas Kesehatan dan mencerdaskan masyarakat. Saya percaya dengan masyarakat yang sehat dan cerdas maka akan lebih produktif pula masyarakat kita. Kehadiran SPPG ini memiliki peran yang strategis,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali itu menegaskan masa depan Kota Kediri tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kesehatan dan kualitas generasi mudanya. Selaras dengan visi Kota Kediri MAPAN, SPPG Semampir hadir untuk kelompok yang menentukan masa depan daerah, mulai anak-anak hingga kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Menurutnya, dari dapur SPPG inilah kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Kediri ke depan mulai dibangun.

    “Kita patut bersyukur bahwa hadir nya kita semua hari ini merupakan wujud kuatnya sinergi lintas sektor. Polri, TNI, pemerintah daerah, dinas terkait, pihak sekolah, semua hadir dan bergerak bersama. Inilah wajah kolaborasi yang kita harapkan, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan saling menjaga agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Vinanda berharap kehadiran SPPG juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Ia menekankan bahwa konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan dan kini digantikan dengan pedoman Gizi Seimbang Isi Piringku.

    Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara bijak melalui pembuatan konten edukasi gizi di media sosial. Menu yang disajikan SPPG diharapkan dijelaskan kandungan gizinya agar masyarakat memahami bahwa porsi yang diberikan telah sesuai standar.

    “Terkadang masyarakat bingung karena porsinya sedikit dan menganggap SPPGnya pelit. Padahal itu sudah sesuai dengan takaran gizinya. Maka dar itu kita perlu melakukan edukasi sehingga masyarakat paham,” harapnya.

    Selain berdampak pada kesehatan, Vinanda menilai SPPG Semampir berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal dengan menyerap bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM Kota Kediri.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada Polres Kediri Kota, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Nawasena Berkah Abadi, para relawan, serta seluruh pihak atas hadirnya SPPG ini. Mari kita rawat bersama, kita jaga bersama, dan kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Insya Allah dengan niat yang baik dan kerja bersama, saya yakin sppg ini akan menjadi pondasi lahirnya generasi Kota Kediri yang sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menjelaskan SPPG Semampir 1 merupakan wujud komitmen Polres Kediri Kota bersama Yayasan Kemala Bhayangkari dan Yayasan Nawasena Berkah Abadi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

    Ia menyebut SPPG berdiri di atas tanah milik Polres Kediri Kota seluas kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 400 meter persegi. Bangunan tersebut dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

    Pengajuan pendirian SPPG telah melalui pendaftaran titik lokasi melalui portal mitra.bgn.go.id pada 21 Juli 2025, dilanjutkan dengan groundbreaking pada 27 Agustus 2025. Pembangunan dilaksanakan oleh Yayasan Nawasena Berkah Abadi sebagai mitra kerja sama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota.

    “SPPG ini telah merekrut sumber daya yang kompeten. Terdiri dari 1 orang kepala SPPG, 1 orang petugas layanan gizi, 1 oramg petugas layanan keuangan, serta 45 orang relawan. Nanti apabila ada kekurangan dari SPPG ini silahkan sampaikan ke saluran aduan yang telah disediakan,” ungkapnya.

    Kepala SPPG Semampir 1 Yayasan Kemala Bhayangkari, Anastasya, menjelaskan SPPG ini akan melayani 2.410 penerima manfaat yang dilaksanakan dalam dua tahap di sejumlah sekolah sekitar lokasi SPPG.

    “Apabila tidak ada kendala tahap 1 akan dilaksanakan besok tanggal 8 Januari namun apabila belum bisa akan dilakukan tanggal 12 Januari. Lalu tahap 2 pada tanggal 19 Januari,” jelasnya.

    Peresmian SPPG ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan untaian bunga. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Ketua Yayasan Nawasena Berkah Abadi David Wahyudi, perwakilan Kodim 0809, KH Abu Bakar Abdul Jalil, kepala OPD terkait, Camat Kota Agus Suharyanto, jajaran Polres Kediri Kota, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Armuji–Madas Sepakat Damai, Konflik Ditutup demi Jaga Surabaya Tetap Kondusif

    Armuji–Madas Sepakat Damai, Konflik Ditutup demi Jaga Surabaya Tetap Kondusif

    Surabaya (beritajatim.com) — Polemik antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) resmi berakhir.

    Kedua pihak menandatangani kesepakatan damai untuk mengakhiri seluruh perselisihan yang sempat memicu perhatian publik, sekaligus berkomitmen menjaga kondusivitas Kota Surabaya.

    Kesepakatan damai tersebut diteken dalam pertemuan yang digelar di Kampus Unitomo Surabaya pada Selasa, 6 Januari 2026. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ir. Armuji, M.H. selaku Wakil Wali Kota Surabaya dan Moch. Taufik, S.E., S.H., M.H., Ketua Umum Madas Sedara.

    Dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri seluruh konflik dan tidak melanjutkan persoalan ke jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Salah satu poin penting adalah pencabutan laporan polisi oleh pihak Madas sebagai bentuk komitmen penyelesaian damai.

    Perjanjian Damai Madas

    Selain itu, Madas juga menyatakan kesiapannya menyalurkan aspirasi, kritik, dan masukan melalui mekanisme yang sah, beretika, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, Armuji membuka ruang komunikasi dan koordinasi yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.

    “Kedua pihak sepakat menjaga kondusivitas, ketertiban umum, serta hubungan sosial yang harmonis,” ujar Armuji, yang akrab disapa Cak Ji, membenarkan salah satu isi kesepakatan damai tersebut.

    Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial menjadi prioritas utama dibandingkan konflik pribadi maupun kelompok. Menurutnya, komunikasi dan dialog harus selalu dikedepankan jika muncul perbedaan pandangan di kemudian hari.

    “Jika ada perbedaan pendapat, kami sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah dan dialog, bukan dengan cara konfrontatif,” tambahnya.

    Perjanjian damai ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat Surabaya.

    “Kami sepakat untuk mengakhiri seluruh permasalahan dan perselisihan demi menjaga Surabaya tetap kondusif,” pungkas Cak Ji. (ted)

  • Sidang Perumahan Griya Keraton Kediri, Penggugat Tuntut Fasum dan Fasos

    Sidang Perumahan Griya Keraton Kediri, Penggugat Tuntut Fasum dan Fasos

    Kediri (beritajatim.com) – Sidang gugatan perdata antara PT Matahari Sedjakti Sedjahtera melawan PT Sekar Pamenang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Rabu (7/1/2026), dengan agenda pembacaan gugatan di hadapan majelis hakim. Perkara ini menyita perhatian publik karena menyoroti dugaan ketidaksesuaian pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di Perumahan Griya Keraton Sambirejo.

    Kuasa Hukum PT Matahari Sedjakti Sedjahtera, Imam Mokhlas, menegaskan gugatan yang diajukan kliennya tidak bertujuan mencari keuntungan komersial. Menurutnya, langkah hukum tersebut murni untuk memperjuangkan hak pemerintah daerah serta kepentingan warga penghuni perumahan.

    Imam menyebut pembangunan fasum-fasos oleh PT Sekar Pamenang, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), fasilitas komunal, hingga sistem penangkal petir, dinilai tidak selaras dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    “Ini adalah tugas pemerintah harusnya. Namun demikian, ya, itikad baik kami dalam mengajukan gugatan ini kepada PT Sekar Pamenang apa? Mari kita putus kontrak baik-baik. Apa yang menjadi tugas Saudara, kewajiban Saudara sesuai dengan PKS, penuhi. Kewajiban publik, penuhi,” ujar Imam kepada awak media usai persidangan.

    Kuasa hukum penggugat ini menjelaskan, gugatan tersebut juga menuntut penyelesaian kewajiban pajak yang hingga kini belum dilunasi pihak tergugat. Tunggakan itu meliputi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp52 juta dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sebesar Rp104 juta. Menurutnya, total Rp144 juta tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang seharusnya masuk ke kas daerah.

    “Dan tentunya ini (kekurangan PPh dan BPHTB) kalau enggak dibayar ya, ini akan merugikan keuangan daerah. Nah, itu. Nah, poin ter-nya itu saja sebenarnya dari kami. Kami tidak menuntut lebih kok kepada PT Sekar Pamenang,” tegasnya.

    Imam juga menyinggung persoalan sertifikat fasum-fasos yang telah diserahkan kepada pemerintah. Jika realisasi pembangunan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan, ia menilai PT Sekar Pamenang semestinya duduk bersama pemerintah, pengguna, serta lembaga perbankan.

    Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi perbankan yang menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

    “Maka di sini PT Bank Mandiri, BTN, BSI, BTNS, ya, BRI ya, wajib ya, untuk kemudian mengikuti proses ini dan kami sangat welcome kalau dari lembaga perbankan ingin mengetahui kondisi realnya, kita terbuka lebar,” tambah Imam.

    Ia juga menyampaikan harapannya agar Bupati Kediri memberikan perhatian terhadap perkara tersebut. Imam menilai pihak yang paling dirugikan jika dugaan wanprestasi ini tidak ditangani secara serius adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

    “Mas Bub, tolong ini diperhatikan. 104 juta itu bukan uang kecil. Ya, kami teriak-teriak ini memperjuangkan Pemkab. Ya, bukan kami minta Pemkab, tapi kami berupaya agar Pemkab ada pemasukan. Itu. Ya, kalau ini dibiarkan, ya, mohon maaf. Ya, tahu sendiri Pemkab hari ini membutuhkan biaya besar pembangunan. Seperti itu,” kelakarnya.

    Sementara itu, Kuasa Hukum PT Sekar Pamenang, Bagus Wibowo, menyampaikan bahwa persidangan kali ini masih berada pada tahap awal, yakni pembacaan gugatan.

    Bagus mengatakan pihak tergugat tengah menyiapkan jawaban yang akan disampaikan melalui sistem e-litigasi sesuai ketentuan Mahkamah Agung.

    “Dari kami, kuasa tergugat sudah menyiapkan dan sedang menyelesaikan jawaban. Jawaban harus sudah diserahkan ke majelis hakim melalui sistem persidangan elektronik atau e-litigasi tadi maksimal jam 12 siang,” terangnya.

    Ia menjelaskan, jawaban tersebut akan berpatokan pada asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta isi perjanjian kerja sama (PKS) yang telah disepakati para pihak.

    “Poin jawaban dari kami, mengacunya adalah pada perjanjian, ya. Terus kemudian satu itu, yang kedua. Semua teman-teman pasti paham pasal 1338 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu yang kita jadikan patokan, ya,” jelasnya.

    Bagus juga menyebut pihaknya membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan rekonpensi atau gugatan balik dalam perkara tersebut.

    “Gugatan balik bisa diajukan bersamaan dengan jawaban, masih dalam nomor perkara yang sama. Materinya nanti akan kami sampaikan sesuai proses hukum,” pungkasnya. [nm/but]

  • PDIP Bondowoso Dorong Geopark dan Budaya Jadi Motor Pembangunan Daerah

    PDIP Bondowoso Dorong Geopark dan Budaya Jadi Motor Pembangunan Daerah

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPC PDI Perjuangan Bondowoso mendorong pengembangan geopark dan budaya sebagai motor utama pembangunan daerah.

    Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPC PDIP Bondowoso, Sinung Sudrajad, saat bertemu dan berdialog dengan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, di Pendopo RBA Ki Ronggo, Rabu, 7 Januari 2026.

    Sinung menegaskan, membangun Bondowoso yang maju dan berkarakter membutuhkan sinergi lintas sektoral antar elemen pemerintahan dan kekuatan sosial yang ada.

    Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada fisik, tetapi harus ditopang oleh nilai, karakter, serta potensi lokal yang dimiliki daerah.

    “Pada dasarnya kita ingin membangun Bondowoso yang lebih baik. Kemajuan yang berkarakter itu butuh sinergi lintas sektoral, sehingga pondasi yang sedang dibangun benar-benar menjadi pondasi kuat untuk Bondowoso ke depan,” ujar Sinung.

    Dalam pertemuan tersebut, PDIP Bondowoso menyampaikan sejumlah gagasan strategis kepada bupati, khususnya terkait pengembangan kawasan geopark, pelestarian budaya, serta penguatan sektor pariwisata berbasis alam. Salah satu gagasan konkret yang disampaikan adalah rencana penyelenggaraan event trail running di kawasan Kawah Wurung pada tahun 2026.

    Menurut Sinung, event tersebut saat ini masih dalam tahap pengonsepan dan akan dilaksanakan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah. Targetnya, kegiatan ini mampu menarik peserta dari luar negeri sekaligus mendorong promosi pariwisata Bondowoso di tingkat internasional.

    “Kami sampaikan juga rencana trail running di Kawah Wurung tahun 2026. Ini murni tanpa anggaran pemerintah. Pesertanya kami harapkan dari internasional dan yang paling penting bisa menjadi agenda tetap tahunan,” jelas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Bondowoso tersebut.

    Sinung menyebut, Bupati Bondowoso merespons positif gagasan tersebut dan menunjukkan antusiasme tinggi. Bupati bahkan menerima para penyelenggara untuk membahas lebih lanjut konsep kegiatan yang dinilai sejalan dengan upaya pengembangan pariwisata daerah.

    Meski menegaskan kesiapan PDIP Bondowoso untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, Sinung menekankan bahwa sinergi tidak selalu berarti harus sepakat dalam setiap kebijakan. Menurutnya, PDIP akan tetap menjalankan fungsi pengawalan kebijakan secara kritis dan konstruktif.

    “Sinergi itu bukan berarti selalu setuju. Sinergi itu loyal. Yang baik kami dukung, yang kami nilai kurang tepat akan kami kritisi tentu dengan tawaran solusi. Arah kebijakan tetap kami kawal, sinergi tetap berjalan,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kekompakan seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bondowoso yang maju, berkarakter, dan berkelanjutan. (awi/ted)