Author: Beritajatim.com

  • Siap-siap! Cuaca 2 Desember 2025 Prediksi Hujan di Ngawi, Cerah di Magetan

    Siap-siap! Cuaca 2 Desember 2025 Prediksi Hujan di Ngawi, Cerah di Magetan

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Ngawi, Magetan, dan Ponorogo pada Selasa, 2 Desember 2025. Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., menyampaikan bahwa kondisi cuaca di tiga wilayah ini cenderung bervariasi sepanjang hari.

    Cuaca cerah diprediksi mendominasi Ngawi sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Namun memasuki siang hari, hujan ringan diperkirakan turun mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Setelah itu, langit kembali dipenuhi awan pada malam hari pukul 19.00—22.00 WIB.

    “Warga Ngawi sebaiknya menyiapkan payung saat beraktivitas siang hari karena ada potensi hujan ringan,” ujar Oky.

    Suhu udara berada di kisaran 23–32 derajat Celcius dengan kelembapan 57–94 persen, dan angin bertiup dari Barat Laut berkecepatan 7 km/jam.

    Di Magetan, cuaca cerah diprediksi bertahan lebih lama, yakni dari pukul 06.00 hingga 13.00 WIB, sebelum langit mulai berawan pada malam hari pukul 19.00—22.00 WIB.

    “Magetan hari ini relatif aman dari potensi hujan. Aktivitas luar ruangan bisa dilakukan sejak pagi hingga sore tanpa gangguan cuaca,” jelasnya.

    Suhu udara di wilayah ini berada di rentang 23–29 derajat Celcius, kelembapan 62–88 persen, dan angin dari arah Selatan dengan kecepatan 14,1 km/jam.

    Sementara itu, Ponorogo diprediksi cerah sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, lalu berubah menjadi cerah berawan pada pukul 13.00 WIB. Kondisi berawan diperkirakan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB.

    “Cuaca di Ponorogo cenderung stabil, tetapi perubahan menuju berawan mulai sore perlu diantisipasi bagi warga yang berkegiatan hingga malam,” tambah Oky.

    Suhu di wilayah ini berkisar 22–31 derajat Celcius dengan kelembapan 57–89 persen, serta angin bertiup dari Tenggara berkecepatan 15,1 km/jam.

    Masyarakat di tiga wilayah tersebut diimbau untuk tetap memperhatikan perubahan cuaca yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Membawa perlengkapan tambahan seperti payung atau jas hujan bisa menjadi langkah antisipasi yang tepat, terutama bagi warga yang beraktivitas pada siang hingga malam hari. Dengan persiapan sederhana, segala rencana kegiatan dapat berjalan lebih nyaman dan aman sepanjang hari. [mnd/aje]

  • Bupati Tuban Apresiasi Institusi Bebas Rokok: Rumah Sakit hingga Sekolah Masuk Daftar Terbaik

    Bupati Tuban Apresiasi Institusi Bebas Rokok: Rumah Sakit hingga Sekolah Masuk Daftar Terbaik

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memberikan penghargaan kepada institusi yang berhasil menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTbR) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen lembaga dalam menjaga lingkungan yang lebih sehat.

    Berdasarkan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda KTR Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2018, yang kemudian diperkuat dengan SK Satgas KTR Tahun 2023. Satgas telah mulai melakukan monitoring dan evaluasi sejak tahun 2023 dan penilaian diterapkan pada 2024 di 20 kecamatan. Sedangkan, di tahun 2025 penilaian berlanjut pada tingkat OPD, fasilitas kesehatan, dan sekolah.

    Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, drg. Roikan, M.H., menyampaikan apresiasi atas capaian para penerima penghargaan dan menilai urutan terbaik menjadi bukti adanya kompetisi positif antar lembaga dalam mendorong lingkungan yang lebih sehat.

    “Kami berharap kebijakan ini terus berjalan secara konsisten dan penerapan KTR menjadi budaya bersama, bukan hanya untuk memenuhi penilaian. Namun menjaga lingkungan yang sehat, terutama di layanan kesehatan, instansi pemerintah, dan sekolah,” ujar drg. Roikan, Senin (01/12/2025).

    Menurutnya, keberhasilan ini dapat menginspirasi lebih banyak institusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap KTR dan KTBR serta memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang publik yang bebas asap rokok.

    “Kami dari Dinas Kesehatan P2KB juga sudah menyediakan layanan UBM (Usaha Berhenti Merokok) di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Tuban, untuk mendeteksi perokok lewat pelayanan CKG dan layanan konsultasi untuk masyarakat yang ingin berhenti merokok,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pada tingkat pelayanan kesehatan, penghargaan terbaik pertama diraih Rumah Sakit dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, disusul RS NU Tuban.

    Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah, penghargaan KTBR terbaik diberikan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

    Untuk jenjang sekolah menengah atas, penghargaan diberikan kepada SMAN 1 Tuban, diikuti SMAN 3 Tuban. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama, SMPN 1 Tuban meraih posisi terbaik, disusul SMPN 3 Tuban dan SMPN 5 Tuban. [dya/kun]

  • Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita, mengajukan sebuah konsep tentang permukiman kota layak huni berbasis big data saat mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya pada Senin (1/12/2025).

    Seperti diketahui, Adi Gunita bersama dua kandidat lainnya, Iman Kristian dan Aly Murtadlo, tengah bersaing untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sebagai Ketua DPRKPP Surabaya tersebut.

    Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal yang berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti isu-isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.

    “Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan atau kumuh ringan, serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).

    Isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

    Sedangkan ketiga, ia menekankan perlunya percepatan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah (PD) dan lintas dinas sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional.

    Untuk menjawab persoalan tersebut, Adi menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progres penanganan.

    “Pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Optimalisasi ini, menurutnya akan diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy atau simpul jaringan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source.

    “Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance,” kata Adi.

    Selain itu, Adi juga menekankan penanganan berbasis kolaboratif yang dikembangkan lebih jauh ke multi-stakeholder dengan semangat co-creation dan co-governance, interaksi antara pemerintah dan swasta.

    “Kolaborasi ini mencakup peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership, mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.

    Sebagai kesimpulan, Adi menyatakan bahwa peningkatan kualitas perumahan ke depan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui place making dan program Kampung Pancasila untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan.

    Ia optimistis bahwa implementasi sistem digital, pemanfaatan Big Data dan AI, dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisis, dan arah kebijakan.

    “Strategi ini sangat mungkin diterapkan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan program prioritas,” tutupnya. (rma/kun)

  • Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Bupati Tuban Serukan Tiga Semangat Kerja ASN, Guru, dan Tenaga Kesehatan di Empat Hari Besar Nasional

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati empat momentum nasional Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, Hari Guru Nasional 2025, dan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan pentingnya soliditas dan profesionalisme kepada para ASN Pemkab Tuban dan guru PGRI.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menegaskan bahwa Korpri telah menjalani perjalanan panjang selama 54 tahun. Ini tentu sebagai pilar terdepan negara dengan tema tahun 2025 yakni Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju, menjadi penegasan agar Korpri tetap menjaga netralitas, memperkuat pelayanan, serta menjadi penggerak transformasi digital di era birokrasi modern.

    “Ada delapan tekad kesiapsiagaan Korpri yang harus dijalankan. Sehingga, ASN harus memperkuat persatuan korps, menegakkan netralitas, meningkatkan kompetensi, menjunjung nilai kejujuran dan disiplin, siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan daerah, mengawal reformasi birokrasi, hingga menjaga nama baik Korpri,” ujar Mas Lindra, Senin (01/12/2025).

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung momentum Hari Kesehatan Nasional dan menekankan pentingnya pembangunan generasi sehat yang menjadi fondasi Indonesia 2045. Menurutnya, capaian transformasi kesehatan nasional termasuk lebih dari 52 juta warga yang telah mengikuti cek kesehatan gratis.

    “Kami mengapresiasi capaian penurunan stunting balita menjadi 19,8 persen, peningkatan layanan rujukan hingga bedah jantung terbuka di 29 provinsi, dan cakupan JKN yang telah menjangkau 98 persen penduduk. Sehingga, transformasi kesehatan tidak bisa berjalan tanpa budaya kerja tenaga kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan,” tambahnya.

    Selanjutnya, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80, pihaknya menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen pembelajaran dan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Di antaranya beasiswa Rp 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum S1, tunjangan sertifikasi Rp 2 juta rupiah per bulan bagi guru non-ASN, dan insentif honorer sebesar Rp 400 ribu rupiah per bulan mulai 2026.

    “Kami juga mengapresiasi upaya perlindungan hukum bagi guru melalui kerja sama dengan Polri dan harapannya di usia 80 ini PGRI tetap menjadi wadah yang independen dan mampu mendampingi guru dalam menghadapi persoalan hukum. Serta, RUU Sisdiknas dapat memperkuat substansi kesejahteraan dan perlindungan bagi guru dan dosen,” tutur Mas Lindra.

    Oleh sebab itu, Mas Lindra mengajak seluruh anggota Korpri, tenaga kesehatan, dan guru memperkuat sinergi dan menekankan tiga semangat kerja. Yang pertama, bekerja lebih keras dan cerdas. Yang kedua, memperkuat persatuan dan integritas. Yang ketiga, berani berinovasi demi kemajuan bangsa.

    “Sekali lagi selamat kepada Korpri, tenaga kesehatan, dan seluruh guru atas peringatan tahunannya. Kepada seluruh anggota Korpri, insan kesehatan, dan guru beserta semua insan pendidikan, saya titipkan bangsa ini di pundak bapak/ibu sekalian. Mari kita bersinergi, luruskan niat, perkuat motivasi, dan teguhkan jati diri,” serunya. [dya/kun]

  • Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Tanggal 1 Desember, Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Tiga Hari Besar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam transformasi digital birokrasi, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan primer. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat memimpin upacara gabungan peringatan tiga hari bersejarah di halaman Gedung Putih, Senin (1/12/2025).

    Tiga momentum besar yang diperingati secara serentak itu adalah HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54, Hari Guru Nasional (HGN) ke-80, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61. Peringatan ini disebut sebagai fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bojonegoro yang berkarakter dan berdaya saing.

    Korpri 54: ASN Wajib Adaptif dan Inovatif

    Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyoroti pentingnya profesionalisme dan responsivitas. Mengusung tema HUT Korpri ke-54 ‘Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju’, Bupati meminta ASN di Bojonegoro untuk tidak gagap teknologi.

    “ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Setyo Wahono.

    Bupati asal Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro itu juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang transparan. “Saya mengajak seluruh ASN untuk terus menguatkan komitmen dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.

    HGN 80: Guru sebagai Pilar Utama Transformasi Pendidikan

    Beralih ke sektor pendidikan, momentum HGN menjadi pengingat akan peran sentral guru di tengah tantangan zaman. Di era digitalisasi pendidikan, guru dinilai sebagai pilar penting dalam mencerdaskan sekaligus membentuk karakter generasi.

    Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendidik. “Terima kasih pada seluruh guru di Kabupaten Bojonegoro atas semua dharma bakti yang tak ternilai. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas SDM menjadi penentu kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya.

    HKN 61: Prioritaskan Layanan Kesehatan Primer

    Terakhir, peringatan HKN ke-61 menjadi sorotan untuk memperkuat sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen penuh untuk menghadirkan infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau.

    Apresiasi tinggi disampaikan kepada seluruh insan kesehatan, dari dokter hingga tenaga penunjang. “Tiga peringatan besar ini menyatukan komitmen kita untuk menguatkan pelayanan publik, memajukan pendidikan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai penutup, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Peringatan ini harus menjadi penguat tekad agar Pemkab Bojonegoro terus bergerak maju, memberikan pelayanan terbaik, dan mewujudkan Bojonegoro yang mandiri dan berdaya saing.

    Setelah upacara, seluruh ASN di Pemkab Bojonegoro langsung menjalani Cek Kesehatan Gratis. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata pelayanan prima dan integritas. [lus/ian]

  • Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta alokasi anggaran mitigasi bencana, pembangunan tanggul, serta program penghijauan di daerah rawan bencana ditambah.

    Budi Wicaksono, juru bicara Nasdem mengingatkan, Jember rawan banjir dan longsor. “Penanganan bencana alam tidak hanya pasca, tapi prabencana dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi,” katanya.

    Selain membutuhkan dukungan anggaran, Budi memandang perlunya dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah bencana. “Raperdanya sudah berulang tahun karena eksekutif kurang greget menyelesaikannya,” sindirnya.

    Nasdem juga mendesak pengaktifan, pemberdayaan, dan fasilitasi kembali komunitas relawan yang diwadahi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. “Ini perlu dilakukan kembali setelah vakum selama dua kepemimpinan kepala daerah sebelumnya,” kata Budi. Menurutnya, wadah untuk relawan bencana bisa meringankan beban pemerintah daerah.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto mengatakan, setiap akhir tahun anggaran, hampir semua organisasi perangkat daerah pengampu lepas tangan ketika ada bencana. “Pemkab seharusnya hadir turun tangan, tapi selalu bicara enggak ada anggaran,” katanya.

    David berharap ke depan ada anggaran bencana atau force majeur. “Kalau enggak dipakai, ya sudah nanti kembali ke jadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berikutnya,” katanya.

    “Selama personel BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kendati seragamnya seperti tentara Vietnam, tapi enggak ada gagah-gagahnya ketika kejadian bencana. Hanya bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan satu dua hari, berupa makanan siap saji atau terpal paling mentok. Tidak bisa membantu bahan bangunans untuk meringankan beban masyarakat,” kata David.

    Saat ini, kata David, anggaran BPBD minim. “Dari Rp 8 miliar sekian, Rp 5 miliar lebih untuk belanja pegawai,” katanya.

    David mengusulkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menngani bencana. “Daripada selama ini CSR-CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal saja,” katanya. [wir]

  • Pelaku Penganiayaan Konsumen Ibiza Club Surabaya Ternyata Teman Sendiri

    Pelaku Penganiayaan Konsumen Ibiza Club Surabaya Ternyata Teman Sendiri

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan satu tersangka yang terbukti menganiaya MYR (24) salah satu konsumen Ibiza Club Surabaya hingga tewas, Kamis (27/11/2025) lalu. Tersangka adalah AK (40) teman dekat korban yang sehari-hari tinggal di Kos Bungurasih.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penganiayaan yang menewaskan MYR dilakukan oleh tersangka yang saat itu dalam kondisi mabuk. AK dan MYR sebenarnya sudah lebih dahulu minum-minuman keras di kos kawasan Bungurasih bersama 3 teman.

    “Setelah mabuk di kos tempat tinggal tersangka, mereka sepakat untuk pindah ke TKP,” kata Luthfie, Senin (1/12/2025).

    Korban dan tersangka datang ke Ibiza Club Surabaya bersama lima rekannya. Mereka naik taksi online dari Bungurasih dan sampai di Ibiza Club Surabaya sekitar pukul 12 malam. Di lokasi, mereka duduk di sofa VIP 2.

    “Di sofa VIP 2 Surabaya mereka pesan 3 botol. Sekitar jam 2 itu mulai ribut,” jelas Luthfie.

    Dari keterangan tersangka, awal mula keributan dipicu korban yang sudah terlalu mabuk. Korban terus memberontak dan cari masalah. AK yang sudah dekat dengan korban MYR lalu mencoba menenangkan. Namun, tersangka malah dipukul.

    “Keduanya sempat saling dorong. Korban terjatuh dan menyenggol meja. Dari situ botol-botol yang ada di meja pecah,” jelas Luthfie.

    Tersangka yang emosi lalu mengambil pecahan botol dan menghantam kepada korban. Seingat tersangka, ia memukul korban di bagian kepala dan punggung hingga tiga kali.

    “Tersangka tidak mengetahui jika korban meninggal dunia. Ia lalu pulang bersama teman-teman yang lain,” jelas Luthfie.

    Dari peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti pecahan botol, pakaian korban dan tersangka hingga rekaman kamera CCTV. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan adanya pelaku lain dalam peristiwa ini.

    “Tersangka kami kenakan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ancaman pidana kurungan penjara 7 tahun,” pungkas Luthfie.

    Diketahui, Seorang pria asal Taman, Sidoarjo, berinisial MRY (24) menjadi korban pengeroyokan di Ibiza Club Surabaya, Kamis (27/11/2025) dini hari. Dari rekaman CCTV yang diterima beritajatim, korban MRY ternyata dipukuli oleh rekannya sendiri di tengah gema musik funkot.

    Kamera CCTV di dalam Ibiza Club Surabaya merekam keributan yang terjadi di sofa dancefloor tempat korban bersama 7 rekannya menikmati minuman keras. Keributan pertama kali tampak terjadi sekitar pukul 12.49 WIB. Belum diketahui pasti penyebab keributan yang membuat korban dan teman satu sofa saling bertukar pukulan.

    “Mereka ribut sendiri antar teman. Jadi bukan dengan pengunjung apalagi petugas keamanan dari Ibiza. Mereka duduk di Sofa yang ada pembatas besi dan ribut sendiri,” kata Humas Ibiza Club Surabaya, Wahyu ketika diwawancarai Beritajatim.com, Kamis (27/11/2025). (ang/ian)

  • Kejari Lumajang Tangani 448 Perkara Pidana Umum, 85 Berkas Dikembalikan ke Polisi

    Kejari Lumajang Tangani 448 Perkara Pidana Umum, 85 Berkas Dikembalikan ke Polisi

    Lumajang (beritajatim.com) – Jumlah tindak pidana umum (Pidum) yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sudah menembus angka 448 perkara sampai akhir November 2025.

    Sebagai informasi, ratusan perkara pidana umum ini telah diterima dari Kepolisian Resort (Polres) Lumajang yang ditandai dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

    Kasi Intel Kejari Lumajang Raden Yudhi Teguh Santoso menyampaikan, total ada sebanyak 334 perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang untuk menjalani proses sidang.

    Sebanyak 277 perkara di antaranya diputus ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi.

    “Untuk SPDP 448 perkara ini sebanyak 334 perkara sudah dilimpahkan, dan 277 perkara sudah ingkrah,” terang Yudhi saat dikonfirmasi, Senin (1/12/2025).

    Menurutnya, terdapat 85 SPDP yang berkasnya harus dikembalikan ke pihak penyidik untuk dilengkapi kekurangannya. Tahap ini biasa dikenal dengan istilah P-18 atau P-19.

    Dari jumlah itu, sebanyak 32 SPDP dikembalikan karena alasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

    “Sebanyak 85 SPDP kita kembalikan, dari 85 SPDP itu yang dikembalikan karena SP3 totalnya 32 perkara,” tambahnya.

    Yudhi menyebut, dari semua perkara pidana umum yang ditangani, penyalahgunaan narkotika menjadi pelanggaran paling mendominasi di Lumajang.

    Kemudian terdapat juga pelanggaran soal masalah kesehatan karena penggunaan obat keras. Disusul di posisi ketiga ada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat).

    “Secara trend setiap tahun pidana umum yang mendominasi selalu sama, tapi tahun ini ada peningkatan sekitar 5 persen,” ungkap Yudhi. (has/ian)

  • Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Pemkot Kediri Tutup Total Jembatan Brawijaya Dua Hari untuk Pergantian Regel dan Pekerjaan Struktur

    Kediri (beritajatim.com) – Penutupan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai langkah mitigasi risiko karena pekerjaan mencakup pelepasan regel lama, pemasangan regel baru, hingga pemasangan ACP dan komponen struktural lainnya yang membutuhkan ruang kerja aman.

    Kepala Dinas PUPR Endang Kartika Sari menjelaskan bahwa pemasangan struktur jembatan menggunakan material berat seperti baja WF, alat berat, serta pekerjaan pengelasan dan pemasangan baut yang berpotensi menimbulkan risiko jatuhnya material jika jembatan tetap dibuka. “Untuk menjamin keamanan para pengguna jalan, jembatan harus ditutup total selama pekerjaan berlangsung,” jelasnya.

    Penutupan total Jembatan Brawijaya dijadwalkan pada Senin (1/12) dan Selasa (2/12) mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Selama periode ini masyarakat diimbau menggunakan jalur alternatif dan memanfaatkan dua jembatan utama, yakni Jembatan Bandar Ngalim dan Jembatan Semampir, untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

    Setelah regel baru terpasang sepenuhnya, Jembatan Brawijaya akan memasuki tahap penutupan sebagian dengan sistem buka-tutup setengah badan. Jika sisi selatan ditutup, maka sisi utara dibuka untuk dua lajur kendaraan dari arah timur dan barat, dan berlaku sebaliknya. Skema ini diperkirakan berlangsung selama satu minggu.

    Terkait progres, Dinas PUPR menyebut perbaikan Jembatan Brawijaya telah mencapai 30 persen dan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2025. Endang meminta masyarakat memahami ketidaknyamanan yang muncul selama proses perbaikan berlangsung.

    “Saya mengharap pengertian dari masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses perbaikan Jembatan Brawijaya. Langkah ini dilakukan demi memastikan jembatan dapat kembali berfungsi dengan aman dan optimal bagi seluruh pengguna jalan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar Rp1,44 M di Gresik, PT BRN dan Dirut Jadi Tersangka

    Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar Rp1,44 M di Gresik, PT BRN dan Dirut Jadi Tersangka

    Gresik (beritajatim.com) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera melimpahkan kasus pembalakan liar Hutan Sipora yang barang buktinya masih disita di Pelabuhan Gresik.

    Dalam proses hukum itu, menyeret perusahaan PT Berkah Rimba Nusantara (BRN) dan Dirutnya Ichsan Marsal. Kemenhut menegaskan tak main-main menangani kasus pembalakan liar ini yang merugikan negara sebesar Rp 1,44 miliar.

    Komitmen tersebut disampaikan dalam ungkap kasus di kawasan Pelabuhan Gresik. Pihaknya juga menggandeng lembaga penegakan hukum terkait. Mulai dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda, Kepolisian, dan Kejaksaan.

    Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, akibat kejadian ini negara dirugikan miliaran rupiah. Jumlah ini belum termasuk kerugian lingkungan yang berdampak pada meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi. “Perhitungan sementara bisa mencapai lebih dari Rp 447 miliar,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Modus operandi yang dilakukan PT BRN sangat terorganisir. Mulai dari pemalsuan dokumen, penebangan kayu di luar pemegang hak atas tanah (PHAT), hingga memanipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). “Dokumennya kayu ilegal seolah-olah menjadi legal,” imbuh Dwi Januanto Nugroho.

    Atas kegiatan ilegal ini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf b, c, dan e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Kami juga masih menelusuri dugaan pencucian uang dan tersangka lain yang terlibat,” imbuh Direktur Tipidhut Kemenhut Rudianto Saragih.

    Sementara itu, Direktur Jampidum Kejagung RI Sugeng Riyanta menuturkan, penetapan tersangka tersebut difokuskan pada beneficial owner atau pemilik manfaat. Sejauh ini, tersangka berperan sebagai otak pelaku, mulai dari proses pembalakan hingga pendistribusian. “Sejak awal kami sudah dilibatkan, sekaligus menjadi komitmen kami memerangi praktik pembalakan liar,” urainya.

    Selama proses bergulir, barang bukti ribuan kayu ilegal masih disimpan di kawasan Pelabuhan Gresik sambil menunggu vonis putusan inkrah. Hasil hutan ini pasti akan menjadi aset milik negara melalui mekanisme proses lelang. [dny/kun]