Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Kota Kediri Raih Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, Bukti Konsistensi Kota Sehat!

    Kota Kediri Raih Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, Bukti Konsistensi Kota Sehat!

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali meraih pencapaian prestisius di tingkat nasional dengan berhasil mempertahankan Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, sebagaimana capaian pada 2023. Penghargaan tersebut diterima secara simbolik oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko di ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Kamis (4/12).

    Dalam kesempatan tersebut, Ferry menyampaikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Kota Sehat (FKKS) yang selama ini bekerja secara aktif dan konsisten dalam mendukung proses verifikasi. Kerja keras lintas sektor inilah yang membuat Kota Kediri kembali unggul dalam penilaian.

    Hasil verifikasi tim pusat menunjukkan bahwa Kota Kediri meraih nilai tinggi pada hampir semua tatanan, dengan capaian antara 70 hingga 100. Beberapa di antaranya menunjukkan performa yang sangat kuat, seperti Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum dengan nilai 88,64, Tatanan Pasar dengan nilai 92,31, serta Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan yang mencatat angka 95,45. Salah satu pencapaian paling signifikan yakni Tatanan Perlindungan Sosial yang meraih nilai sempurna 100, meningkat tajam dari nilai sebelumnya yang berada pada angka 60. Sementara itu, tatanan lainnya seperti Kesatuan Pendidikan (77,27), Perkantoran dan Perindustrian (81,82), Pariwisata (87,5), serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (73,21) juga menunjukkan hasil yang solid.

    Ferry menyampaikan sejumlah penekanan yang menunjukkan arah visi Pemkot Kediri dalam pembangunan kesehatan. Ia menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) bukan sekadar pemenuhan indikator, tetapi merupakan strategi fundamental untuk membangun lingkungan hidup yang berkualitas.

    “KKS bukan hanya tentang memenuhi syarat penilaian. Ini adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Kota Kediri yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk seluruh warga. Pembangunan kesehatan itu tidak pernah selesai”,Tegas pria yang juga menjabat sebagai kepala Bappeda Kota Kediri tersebut.

    Ia juga menekankan bahwa penghargaan yang diterima hari ini harus dimaknai sebagai pemacu semangat, bukan tujuan akhir.

    “Penghargaan ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh lengah. Kita harus terus memperbaiki, terus memajukan layanan, dan terus mendorong partisipasi masyarakat. Karena kota sehat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bergerak bersama,” ujarnya.

    Ferry juga memberikan apresiasi tinggi kepada FKKS, camat, lurah, kader kesehatan, serta seluruh perangkat daerah yang selama ini terlibat aktif dalam integrasi program. Menurutnya, keberhasilan Kota Kediri dalam berbagai tatanan adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sudah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat.

    “Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan milik satu pihak saja. Ini adalah keberhasilan kita semua. Setiap data yang lengkap, setiap inovasi yang lahir, setiap kegiatan yang dilakukan di tingkat kelurahan hingga kota semuanya memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penilaian ini,” terang Ferry.

    Ke depan, Pemkot Kediri menargetkan peningkatan capaian pada seluruh tatanan agar dapat naik menuju kategori Swasti Saba Wistara pada tahun 2027. Ferry menyebutkan bahwa target ini sangat mungkin dicapai selama sinergi lintas sektor tetap terjaga.

    “Kita punya potensi besar untuk naik ke Wistara. Syaratnya adalah satu: menjaga kekompakan dan memastikan setiap tatanan memiliki data yang kuat, lengkap, dan sesuai realita lapangan. Selama kita solid, saya yakin Kota Kediri bisa mencapainya,” ungkapnya.

    Dengan status FKKS yang kini telah diperkuat melalui Surat Keputusan Wali Kota, Pemkot berharap forum ini dapat bekerja lebih optimal dalam melakukan pendampingan dan pemenuhan indikator Kota Sehat di setiap wilayah.

    Pemerintah Kota Kediri menegaskan bahwa capaian Swasti Saba Padapa ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat kualitas lingkungan, meningkatkan layanan kesehatan, dan memajukan kerja lintas sektor secara berkelanjutan. Komitmen ini akan terus didorong agar Kota Kediri semakin maju sebagai kota yang sehat, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warganya. [nm/but]

  • Dugaan Kekerasan Santri di Pondok, Orang Tua Lapor ke Polres Pasuruan Kota

    Dugaan Kekerasan Santri di Pondok, Orang Tua Lapor ke Polres Pasuruan Kota

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di pondok pesantren wilayah Kecamatan Gondangwetan, kini bergulir ke ranah hukum. Orang tua korban melapor ke Polres Pasuruan Kota setelah mendapati anaknya pulang dalam kondisi luka pada Senin (24/11/2025).

    Korban berinisial MZ, 17 tahun, diduga mendapatkan tindak kekerasan dari dua pengurus pondok berinisial SU dan AF. Insiden tersebut terjadi setelah korban dinyatakan tidak mengikuti salat Subuh berjemaah.

    Pelapor Khotimatuz Zahro dalam laporannya mengatakan bahwa saat pulang anaknya terlihat terluka saat dijemput di pondok dan merasa ada kekeliruan dalam penanganan terhadap santri. Sehingga dirinya ingin anaknya diperlakukan secara wajar, dan tidak mendapat kekerasan.

    Berdasarkan laporan, korban mengaku dipukul dengan rotan, didorong hingga terlibat perkelahian, bahkan menerima pukulan menggunakan knuckle ke bagian kepala dan wajah pada hari yang sama. Luka gores hingga bengkak terlihat pada bagian wajah, kepala, lengan, dan punggung korban setelah kejadian.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi telah mengamankan barang bukti berupa visum et repertum atas nama korban sebagai penguat proses penyelidikan. Selain itu, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan sejak laporan diterima.

    Plh Kasi Humas Polres Pasuruan Kota, Aiptu Junaedi, memastikan proses penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. “Kami sudah memeriksa pelapor dan korban, serta mengirim undangan klarifikasi kepada beberapa saksi untuk mempercepat penanganan perkara,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Polisi menyebut dugaan tindak pidana yang disangkakan mengarah pada kekerasan terhadap anak dan akan diproses sesuai ketentuan hukum. Penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap konstruksi kejadian serta menilai pertanggungjawaban para terlapor. (ada/but)

  • RS Pura Raharja Milik Korpri, Kuasa Hukum Adhy Karyono Ancam Polisikan CEO Ishaq

    RS Pura Raharja Milik Korpri, Kuasa Hukum Adhy Karyono Ancam Polisikan CEO Ishaq

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah mengadukan Anggota DPRD Jatim Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025) kemarin, kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif kali ini bergerak menuju ke RS Pura Raharja, Jalan Pucang Adi 12-14 Surabaya, Jumat (5/12/2025) siang.

    Syaiful Ma’arif didampingi Wakil Ketua II Korpri Jatim sekaligus Anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Anom Surahno. Selain itu, ada Himawan Estu Bagijo yang juga dari Korpri Jatim.

    Kedatangan mereka ke RS Pura Raharja adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada CEO RS Pura Raharja, M. Ishaq Jayabrata, MARS. Rombongan ditemui Bagian Umum RS Pura Raharja, Eddy dan berjanji akan menyampaikan surat tersebut ke pimpinan RS.

    “Bahwa merujuk dan mendasar pada hasil keputusan Ketua Perkumpulan Abdi Negara No. KEP.01/ANJATIM/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Saudara M. Ishaq Jayabrata telah dilakukan pemberhentian dari jabatan CEO RS Pura Raharja, wajib meninggalkan RS Pura Raharja dan tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan rumah sakit,” tegas Syaiful Ma’arif di RS Pura Raharja.

    “Saya minta Saudara Ishaq untuk menjalankan dan mematuhi isi Keputusan Ketua Abdi Negara Jatim a quo, sejak surat ini diterima dengan tenggat waktu 3×24 jam atau apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan upaya hukum. Yakni, berupa laporan kepada Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim,” imbuhnya.

    Eddy, Bagian Umum dari RS Pura Raharja berjanji akan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada pimpinan RS Pura Raharja. “Bapak CEO RS tidak selalu ada di tempat. Yang ada Direktur RS Bu Ari, tapi beliau lagi meeting. Saya dari Bagian Umum RS,” ujarnya.

    Wakil Ketua II Korpri Jatim, Anom Surahno didampingi Himawan Estu Bagijo menegaskan, bahwa RS Pura Raharja adalah milik Korpri Jatim. “Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa RS Pura Raharja ini adalah milik Korpri Jatim. Jadi, Korpri Jatim mendapat amanah dari DPP pusat. Oleh karena itu, kami menerima amanah ini untuk dikelola dan kami kembangkan. Untuk mengembangkan, kami membentuk perkumpulan abdi negara. Tapi ternyata perkumpulan rasa-rasanya enggan mengakui bahwa aset RS Pura Raharja ini milik Korpri Jatim. Saya sebagai pengurus Korpri, ingin meluruskan soal itu. RS ini milik Korpri. Kami sudah persuasi selama 2 tahun. Tapi, ternyata dari pihak pengelola RS menyurati kami, mereka bilang bahwa RS Pura Raharja tidak ada hubungannya dengan Korpri. Ini jelas tidak benar,” paparnya.

    Diberitakan sebelumnya, surat pengaduan telah dilayangkan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim karena menduga Rasiyo melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki, serta dugaan perbuatan pidana pemalsuan dalam jabatan. Surat pengaduan juga ditembuskan ke Kejati Jatim, Ketua DPRD Jatim, Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan Ketua Partai Demokrat Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Rasiyo pun buka suara terkait dirinya yang diadukan kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Kaitannya apa ya kok diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim? Saya saat menjadi Ketua Perhimpunan Abdi Negara Jatim itu kan masih belum menjadi anggota DPRD Jatim. Saya nggak bilang salah alamat, tetapi tidak tepat kalau diadukan ke Badan Kehormatan. Ini kan masalah internal perhimpunan abdi negara,” tegas Rasiyo saat menghubungi beritajatim.com untuk menyampaikan klarifikasinya, Kamis (4/12/2025).

    “Yang mempertahankan Bapak Ishak sebagai CEO, yaitu keputusan anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Dan ketika itu (2024) saya menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan. Sebagai ketua, saya mendukung keputusan dari anggota Perkumpulan. Bukan (mempertahankan jabatan), bukan keinginan saya pribadi,” imbuhnya.

    Karena persoalan internal, Rasiyo menilai permasalahan tersebut lebih baik diselesaikan pada lingkungan organisasi dan tidak melebar ke instansi lain.

    “Kalau ada masalah ya dibicarakan baik-baik. Apalagi masa jabatan bapak Ishak sampai tahun depan (2026). Jadi kalau beliau ada masalah, ya dikasih tahu. Jangan tiba-tiba dicopot. Kerjanya kan juga bagus, kasihan. Nanti kalau Oktober 2026 memang waktunya habis jabatannya diganti ya tidak masalah diganti. Dalam waktu dekat, saya akan kumpulkan seluruh anggota perhimpunan. Ada Pak Imam Utomo dan Pak Fattah Jasin juga,” ujarnya.

    Kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif mengadukan Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Saya selaku kuasa dari Pak Adhy Karyono, selaku Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Hal ini terkait bahwa sudah ada keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Abdi Negara dengan agenda minta pertanggung jawaban Sdr. Muh. Ishaq Jayabrata, MARS selaku CEO RS Pura Raharja pada tanggal 4 September 2024. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu, diputuskan untuk dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan CEO RS Pura Raharja. Saya juga minta beliau untuk segera meninggalkan tempat,” kata Syaiful Ma’arif kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya kawasan Juwingan Surabaya.

    Namun, menurut pengacara senior ini, dari fakta dan dokumen yang ditelusuri, Rasiyo diduga melindungi dan mendukung keberadaan Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja. “Padahal Pak Ishaq itu sudah diberhentikan. Pendapat Pak Rasiyo bahwa Adhy Karyono bukanlah ketua perkumpulan abdi negara, itu tidak benar. Pak Adhy adalah ketua umum perkumpulan abdi negara. Dia bisa membuat keputusan untuk memutus apapun. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja,” tukasnya.

    Tapi, ternyata Ishaq berkeberatan untuk diberhentikan dari CEO RS Pura Raharja. Dasarnya adalah periode jabatan yang seharusnya berakhir pada 1 Oktober 2026. Ini mengacu pada Keputusan Perkumpulan Abdi Negara Jatim No. 006/AN-JATIM/X/2021 yang ditandatangani Rasiyo dengan titel Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Padahal, saat itu Rasiyo sebagai Teradu belum diangkat sebagai pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Pengangkatan Teradu baru tertuang di Akta Notaris pada 15 Oktober 2021 dan dilaporkan pada AHU-0001465.AH.01.08.Tahun 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021. Artinya, keputusan pengangkatan Ishaq hingga 1 Oktober 2026 oleh Rasiyo adalah tidak sah.

    “Saya minta Pak Rasiyo agar menarik diri dari RS Pura Raharja. Kalau tidak, kami menganggap Pak Rasiyo memberikan legitimasi dan perlindungan pada orang yang sudah diberhentikan untuk tetap jadi CEO RS Pura Raharja. Perbuatan ini menurut kami sudah melanggar etik. Surat ini akan saya sampaikan pada BK DPRD Jatim dan Ketua DPRD Jatim, serta tembusan ke pihak Demokrat Jatim. Ini karena yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas anggota DPRD Jatim,” tuturnya.

    Menurut Syaiful, pihaknya juga mendapat telaah hukum yang dilakukan bagian hukum Kejati Jatim sebagai pengacara negara. Mereka sudah berpendapat bahwa Ishaq itu sudah diberhentikan lewat rapat anggota perkumpulan abdi negara. Lalu, diminta meninggalkan tempat, diminta untuk tidak menggunakan fasilitas dan operasional RS serta tidak boleh menggunakan dana.

    “Sementara yang beredar, dia masih melakukan itu terus menerus. Maka saya melihat Pak Rasiyo masih memback up. Ini bagi saya tidak baik. Padahal Pak Rasiyo juga tidak hadir saat rapat anggota perhimpunan abdi negara. Sudah saya cantumkan di aduan, pertama, saya meminta agar dilakukan pemeriksaan pada Pak Rasiyo selaku anggota DPRD Jatim untuk diperiksa pelanggaran kode etik. Yang kedua, kalau dia mengatakan apa yang dilakukan tidak salah, saya akan laporkan ke kepolisian Polda Jatim. Ini karena orang yang sudah diberhentikan, malah didukung untuk pakai fasilitas menggunakan tempat dan dana. Ini perbuatan melanggar kode etik,” jelasnya. [tok/beq]

  • PWI Mojokerto Awali Rangkaian HPN 2026 dengan Doa Bersama dan Bakti Sosial

    PWI Mojokerto Awali Rangkaian HPN 2026 dengan Doa Bersama dan Bakti Sosial

    Mojokerto (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto resmi memulai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan kegiatan doa dan tahlil bersama serta bakti sosial. Kegiatan doa bersama digelar di Kantor Sekretariat PWI Mojokerto Jalan Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

    Doa dan tahlil dipersembahkan untuk mendoakan para anggota PWI Mojokerto yang telah wafat, diantaranya almarhum Sukardi, Triyanto, Yanuar Yahya, Joko Erlangga, dan Kariyadi. Tahlil dipimpin oleh M. Zainudin dari Jatimpos, sementara doa disampaikan oleh Penasehat PWI Mojokerto, Zacky.

    Dalam tausyiahnya, penyiar Maja FM ini mengajak seluruh insan pers untuk memperbanyak kebaikan di momentum HPN. “Mulai hari ini mari memperbanyak kebaikan. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Semoga seluruh rangkaian peringatan HPN diberi kelancaran dan keberkahan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

    Baksos digelar PWI Mojokerto di Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yaisra di Jalan Teratai di Kecamatan Sooko, Kabupate Mojokerto. [Foto : ist]Usai doa bersama, anggota PWI Mojokerto melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yaisra di Jalan Teratai di Kecamatan Sooko, Kabupate Mojokerto. Rombongan dipimpin oleh Ketua PWI Mojokerto Aminnudin Ilham, bersama Ketua Panitia HPN 2026 Yunan Muzzaki.

    Kedatangan para wartawan disambut pengurus Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yaisra Ustaz Fikri Ardiansyah. Dalam kesempatan itu, anggota PWI Mojokerto menyerahkan bantuan berupa beras, minyak goreng, mi instan serta sejumlah uang untuk mendukung kebutuhan 40 anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yaisra.

    “Terima kasih kepada PWI Mojokerto atas bantuan yang diberikan. Santunan ini sangat berarti bagi kami dan anak-anak yang kami asuh. Semoga PWI Mojokerto semakin maju dan diberi keberkahan,” kata pengurus Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yaisra, Ustaz Fikri.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminnudin Ilham menambahkan, bahwa rangkaian kegiatan HPN 2026 digelar mulai Desember 2025 hingga puncaknya di bulan Februari 2026. “Selain doa bersama dan bakti sosial, PWI Mojokerto akan menggelar pelatihan jurnalistik untuk siswa SMA/SMK di Mojokerto.

    “Memasuki Januari 2026, kami PWI Mojokerto menggelar Turnamen Futsal tingkat SMP se-Mojokerto Raya, baik negeri maupun swasta, dengan total peserta 32 tim. Adapun puncak peringatan HPN 2026 dijadwalkan pada 9 Februari 2026 berupa Tasyakuran, pemotongan tumpeng, santunan anak yatim, serta kehadiran Forkopimda Kota dan Kabupaten Mojokerto,” tambahnya.

    Dengan rangkaian kegiatan HPN 2026 tersebut, PWI Mojokerto berharap momentum HPN 2026 dapat semakin mempererat kebersamaan wartawan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. PWI Pusat sendiri menetapkan tema peringatan HPN 2026 yakni ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’ dan Provinsi Banten sebagai tuan rumah. [tin/but]

  • Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Pacitan (beritajatim.com) — Suara ketidakpuasan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat di berbagai penjuru desa. Warga menyoroti fakta bahwa penerima bantuan kerap dianggap hanya “orang itu-itu saja” dan bahkan diduga masih berkisar pada kerabat dekat perangkat desa.

    Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait proses pendataan penerima bansos yang selama ini menjadi polemik.

    Data penerima bansos saat ini bersumber dari DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan dari tiga basis data sebelumnya: DTKS Kemensos, data P3KE, dan Regsosek yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).

    Namun, menurut Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, data DTSEN masih terus bergerak dan belum sepenuhnya valid.

    “DTSEN itu belum sepenuhnya fix, belum sepenuhnya valid, makanya data itu dinamis. Kadang kami menemukan data yang harusnya dicoret, tapi tiba-tiba muncul lagi di DTSEN,” ujarnya Jumat (5/12/2025).

    Ia mengakui ketidaktepatan sasaran memang sering terjadi karena kondisi data kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam beberapa kasus, seseorang masuk dalam desil 1 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, namun kenyataannya memiliki aset berharga seperti perhiasan mewah atau bahkan mobil.

    “Itu yang menyulitkan pendamping. Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset. Ini mempengaruhi desilnya tetap rendah,” tambahnya.

    Tuwarno menjelaskan bahwa proses perangkingan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya menjadi dasar penetapan penerima bansos. Sementara itu, desa memiliki peran sangat penting dalam memperbarui data tersebut.

    “Secara teori, yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Karena desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan. Karena selama tidak dilakukan pembaruan, data tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (tri)

  • Sakit Hati, Warga Pamekasan Harus Berurusan dengan Hukum

    Sakit Hati, Warga Pamekasan Harus Berurusan dengan Hukum

    Pamekasan (beritajatim.com) – Nasib nahas dialami pria berinisial MS (50) warga Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, yang harus berurusan dengan hukum akibat dugaan melakukan penganiayaan dan pembacokan terhadap M (42) warga Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Rabu (3/12/2025).

    Penganiayaan tersebut berawal saat korban (M) hendak menuju kendaraan miliknya yang diparkir di depan rumah yang berjarak sekitar 15 meter, selanjutnya datang pelaku (MS) dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban menggunakan celurit.

    “Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20:45 WIB di Kowel, Rabu (3/12/2025). Akibatnya korban mengalami luka robek pada bagian punggung kiri, termasuk luka lebam dan robek pada bagian wajah karena hantaman botol berisi cairan pembersih lantai oleh pelaku,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, melalui Kasi Humas AKP Jupriadi, Jum’at (5/11/2025).

    Dari laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beberapa jam dari kejadian. “Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 00:30 WIB di Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan, Pamekasan, Kamis (4/12/2025),” ungkapnya.

    “Saat ini pelaku MS sudah kita amankan di Mapolres Pamekasan, termasuk barang bukti berupa sebilah celurit yang terdapat bercak darah, serta sebuah botol pembersih lantai yang digunakan pelaku saat menganiaya korban,” jelasnya.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan motif dari kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. “Motif dari kasus ini karena pelaku sakit hati, sebab ketika pelaku bekerja di Malaysia, saat pulang (ke Indonesia) mengetahui mantan istrinya sudah menikah dengan korban,” imbuhnya.

    “Akibat aksi tersebut, pelaku terancam Pasal 355 Ayat (1) Subs 353 Ayat (2) Subs 351 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun,” pungkasnya. [pin/aje]

  • Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Surabaya (beritajatim.com) – Perdebatan mengenai pemicu utama bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara kian memanas setelah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) membuka data spasial terbaru terkait aktivitas industri di kawasan tersebut. Direktur KSPPM, Roki Suriadi Pasaribu, secara tegas menyoroti sikap defensif PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai berupaya mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

    Dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025), Roki mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai korelasi antara wilayah operasional perusahaan dengan lokasi bencana.

    “Jika dicermati lokasi bencana ekologis yang terjadi pada 25 November 2025, enam dari kabupaten yang terdampak banjir dan longsor memiliki irisan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan ini,” ujar Roki Suriadi Pasaribu.

    Menurut Roki, data tersebut menunjukkan adanya korelasi spasial yang mendesak untuk diselidiki, terutama terkait perubahan tutupan hutan dan ekspansi tanaman eucalyptus yang memengaruhi daya dukung lingkungan. Ia membantah narasi perusahaan yang mengklaim hanya menanami sebagian kecil area konsesi, dengan membeberkan temuan pelanggaran di lapangan.

    “Aktivitas penanaman eucalyptus terus dilakukan tanpa koreksi apa pun. Data terbaru mencatat setidaknya 3.660 hektare kawasan hutan lindung telah mereka tanami eucalyptus,” tegas Roki.

    Ia merinci bahwa area pelanggaran terluas berada di Sektor Tele, yakni sekitar 3.305 hektare. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem Danau Toba tersebut justru ditanami dan ditebang secara berkala. Bahkan, Roki menyebut TPL juga melakukan penanaman ilegal di luar batas izin resmi mereka seluas 1.720 hektare di dalam kawasan hutan lindung.

    “Pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada tata kelola hutan yang buruk. Dengan sengaja, TPL juga melakukan penanaman eucalyptus di luar izin resmi yang mereka miliki,” tambahnya.

    Roki juga menyoroti skema Kebun Kayu Rakyat (PKR) yang digadang-gadang sebagai solusi konflik agraria, namun nyatanya menjadi modus baru deforestasi. Ia menjelaskan bahwa praktik ini justru mempercepat kerusakan hutan alam, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan.

    “Dengan dalih PKR dan status areal sebagai APL, TPL melakukan penebangan hutan alam dan menggantinya dengan tanaman monokultur. Sepintas praktik ini tampak tidak bermasalah karena adanya kesepakatan dengan masyarakat, namun pada kenyataannya justru memicu kerusakan ekologis yang serius,” jelas Roki.

    Melihat skala kerusakan yang masif, Roki menegaskan bahwa tragedi kali ini adalah yang terparah dibandingkan rentetan bencana sebelumnya di Sihotang dan Simangulampe pada 2023, maupun banjir Parapat awal tahun ini. Bencana saat ini telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan puluhan desa.

    “Karena itu, TPL tidak dapat mengelak dari keterlibatannya dalam bencana yang sedang berlangsung. Praktik pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun memicu terbentuknya lahan terbuka yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis,” pungkas Roki menutup pernyataannya. [beq]

  • Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Indonesia Gebrak Sidang WIPO, Proposal Tata Kelola Royalti Musik Streaming dan AI Banjir Dukungan Global

    Jenewa (beritajatim.com) – Delegasi Republik Indonesia mencatatkan pencapaian diplomasi penting dalam sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang berlangsung di markas World Intellectual Property Organization (WIPO), Jenewa. Pada hari ketiga pelaksanaan sidang, proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti musik global mendapatkan dukungan masif dari berbagai blok negara dan kelompok regional, menandai langkah maju dalam reformasi industri musik digital dunia.

    Dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, delegasi Indonesia menyoroti posisi strategis tanah air sebagai pasar potensial dalam ekonomi music streaming. Isu utama yang diangkat adalah ketimpangan tata kelola royalti lintas negara serta dampak signifikan kehadiran Artificial Intelligence (AI) terhadap keberlangsungan produk media dan kreativitas seniman.

    “Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” ungkap Arief Havas Oegroseno dalam forum WIPO tersebut.

    Urgensi usulan ini dipertegas oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady. Ia menekankan bahwa inisiatif Indonesia bertujuan mendorong terciptanya ekosistem royalti digital yang lebih transparan dan bertanggung jawab secara global. Dalam pemaparannya, Andry menguraikan tiga pilar utama yang menjadi fondasi proposal tersebut.

    “Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” tegasnya di hadapan para delegasi.

    Respon positif segera mengalir pasca-presentasi. Dukungan penuh secara resmi disampaikan oleh Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, dan Kazakhstan. Tak hanya itu, dukungan blok regional juga datang dari Asia Pacific Group dan African Group, yang menilai usulan ini relevan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

    Sementara itu, kelompok negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) serta CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut inisiatif ini dengan positif dan menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog lebih lanjut guna mematangkan konsep tersebut.

    Merespons luasnya dukungan internasional, Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas negara-negara anggota WIPO.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ujar Arief Havas.

    Langkah strategis selanjutnya yang diambil Indonesia adalah membuka ruang diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan negara, pelaku industri, hingga komunitas musik global pada sesi SCCR berikutnya.

    Di sela-sela agenda utama sidang, delegasi Indonesia juga bergerak aktif melakukan pertemuan bilateral untuk memperkuat lobi. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputi Direktur Jenderal WIPO Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industry), Group B Country, Uni Eropa, dan CACEEC. [beq]

  • Banjir Aceh Lumpuhkan Komunikasi, Wamenkomdigi Nezar Patria Kirim Starlink

    Banjir Aceh Lumpuhkan Komunikasi, Wamenkomdigi Nezar Patria Kirim Starlink

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, meninjau langsung dampak katastrofe banjir di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen, Aceh, sekaligus memimpin percepatan pemulihan infrastruktur telekomunikasi yang lumpuh di wilayah tersebut pada Kamis (4/12/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pemulihan jaringan sinyal dan distribusi perangkat satelit Starlink untuk menembus isolasi komunikasi di daerah terdampak paling parah.

    Salah satu lokasi terparah yang dikunjungi adalah Meunasah Lhok di Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah ini mengalami kerusakan signifikan akibat pendangkalan sungai ekstrem yang mengubah bentang alam setempat. Endapan lumpur menutup cekungan sungai hingga rata, memaksa air meluap drastis ke permukiman penduduk.

    “Menciptakan sungai-sungai baru, dan air membajiri jalan depan rumah warga,” kata Nezar saat melihat kondisi lapangan, Kamis 4 Desember 2025.

    Kerusakan infrastruktur di kawasan ini menuntut penanganan serius. Nezar menjelaskan bahwa untuk memulihkan fungsi sungai, diperlukan pengerukan endapan lumpur sepanjang kurang lebih satu kilometer. Normalisasi sungai ini menjadi syarat mutlak sebelum program rekonstruksi kawasan dapat dimulai.

    Dampak banjir juga terlihat jelas pada hunian warga yang tertimbun material vulkanik dan tanah. “Saya menyaksikan banyak warga, baik pria maupun perempuan, bekerja keras membersihkan rumahnya masing-masing pakai skop, menggali dan membersihkan lumpur pasir yang sudah mengeras, bahkan ada yang setinggi pintu,” ujar Nezar menggambarkan situasi di lapangan di mana lumpur mencapai ketinggian satu setengah meter.

    Usai meninjau Pidie Jaya, tim Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak ke Kabupaten Bireuen. Fokus utama di wilayah ini adalah mengaktifkan kembali Base Transceiver Station (BTS) yang mati total akibat terputusnya pasokan listrik PLN. Koordinasi intensif dengan PLN dan Pertamina terus dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi infrastruktur vital tersebut.

    “BTS di seluruh Aceh umumnya terganggu fungsinya karena ketiadaan listrik. Sekarang sudah diatasi separuhnya bisa menyala. Kita sudah koordinasi dengan PLN dan Pertamina, semoga pekan ini 75-90 persen BTS dapat menyala kembali,” jelas Nezar.

    Sebagai solusi taktis darurat, Nezar menyerahkan bantuan perangkat Starlink dan genset kepada Bupati Pidie Jaya dan Bupati Bireuen. Perangkat ini krusial untuk mendukung koordinasi di pos-pos bantuan bencana yang sempat terputus komunikasinya.

    Distribusi bantuan teknologi ini juga menyasar aparat keamanan yang menjadi garda terdepan evakuasi. Di Bireuen, Nezar menyerahkan dua unit Starlink dan satu genset kepada Dandim Bireuen untuk diteruskan kepada Danrem Lilawangsa di Lhokseumawe, Aceh Utara.

    “Kita titipkan ke Danrem yang nantinya akan membantu komunikasi di daerah Lokop, Aceh Timur. Di sana ada lima desa hilang disapu banjir. Alat telekomunikasi sangat dibutuhkan,” tegas Nezar mengenai urgensi konektivitas di zona merah.

    Tantangan logistik terberat dihadapi tim saat mencapai Kecamatan Juli. Jembatan utama yang menghubungkan Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah putus total dihantam banjir, menyebabkan Bener Meriah terisolasi. Nezar menyaksikan langsung infrastruktur yang hancur tersebut.

    “Jembatan kokoh ini bahkan terputus separuh. Bener Meriah terisolir. Kita berikan satu unit Starlink kepada relawan TIK, yang akan digunakan untuk kebutuhan warga berkomunikasi,” ungkap Nezar.

    Di lokasi jembatan putus tersebut, warga setempat membangun jaringan kabel darurat untuk memobilisasi barang. Memanfaatkan kearifan lokal ini, Wamenkomdigi mengirimkan perangkat teknologi canggih tersebut ke seberang sungai menggunakan sistem katrol sederhana.

    “Kita seberangkan satu unit Starlink dan genset ke wilayah Bener Meriah melalui keranjang yang bergulir melalui kabel itu, semoga membantu memulihkan komunikasi di masa tanggap darurat,” tambah Nezar.

    Berdasarkan data terkini, dari total 3.443 BTS yang tersebar di Provinsi Aceh, baru 51 persen yang berhasil beroperasi kembali. Gangguan telekomunikasi ini diperparah oleh putusnya jaringan kabel Fiber Optik (FO) akibat runtuhnya sejumlah jembatan penghubung antar-kabupaten. Sebagian besar BTS yang mati disebabkan oleh ketiadaan daya listrik, sementara fisik menara BTS mayoritas masih berdiri tegak dan aman dari terjangan banjir. [beq]

  • Banjir Terjang Tiga Kecamatan di Jombang, Ratusan Rumah Terdampak

    Banjir Terjang Tiga Kecamatan di Jombang, Ratusan Rumah Terdampak

    Jombang (beritajatim.com) – Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dilanda banjir yang menggenangi pemukiman dan persawahan warga. Sebanyak 474 Kepala Keluarga (KK) terdampak, dengan rincian 155 KK di Dusun Kebondalem, 80 KK di Kademangan, dan 280 KK di Desa Pekunden.

    Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Catak Banteng dan Sungai Gunting yang melintasi desa tersebut. Ketinggian air pada Kamis malam (4/12/2025) sempat mencapai 1 hingga 1,5 meter, namun berangsur surut pada Jumat pagi (5/12/2025) hingga ketinggian 50 sentimeter.

    Kepala Urusan Perencanaan Desa Kademangan, Mustofa Basori, menjelaskan bahwa hujan deras yang terjadi pada Kamis sore meningkatkan debit air sungai yang akhirnya meluap ke permukiman warga.

    “Banjir ini mengakibatkan 474 KK terdampak, namun warga lebih memilih mengungsi ke rumah saudara atau tetangga yang rumahnya lebih tinggi,” ujar Mustofa, Jumat (5/12/2025).

    BPBD Kabupaten Jombang juga melaporkan bahwa banjir tidak hanya melanda Kecamatan Mojoagung, tetapi juga Mojowarno dan Sumobito. Beberapa desa di wilayah-wilayah tersebut turut terdampak, antara lain Desa Betek dan Mancilan di Mojoagung, Desa Selorejo dan Catakgayam di Mojowarno, serta Desa Madiopuro dan Segosorejo di Sumobito.

    Laporan BPBD menyebut, banjir mulai terjadi pada Kamis, 4 Desember 2025, dimulai dengan hujan deras pada pukul 14.30 WIB yang meningkatkan debit sungai. Sekitar pukul 17.30 WIB, air sungai terus naik dan mulai meluap pada pukul 18.00 WIB, menggenangi jalan desa dan pemukiman warga.

    BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut. Posko bencana telah disiapkan di balai desa, namun hingga saat ini, warga lebih memilih mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga.

    Banjir di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung

    Beberapa daerah yang terdampak banjir sudah mulai surut, termasuk Desa Betek, Mancilan, Gayam Utara, dan Selorejo. Namun, masih ada beberapa desa yang mengalami genangan air, antara lain di Desa Kademangan dan Madiopuro.

    Kondisi air di Desa Kademangan tercatat berkisar antara 10 hingga 40 cm, dengan tren surut, sementara di Madiopuro, air masih menggenangi jalan dan halaman dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. [suf]