Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Dicokok Polisi Jombang, Janda Mojokerto Simpan 15 Gram Sabu

    Dicokok Polisi Jombang, Janda Mojokerto Simpan 15 Gram Sabu

    Jombang (beritajatim.com) – Diduga terlibat peredaran sabu-sabu, janda asal Mojokerto berinisial MI (41), dibekuk petugas Satresnarkoba Polres Jombang. Ibu dua anak ini ditangkap di rumahnya Perum Japan Raya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

    “Penangkapan tersangka MI berdasarkan pengembangan dari kasus sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan muncul nama MI. Nah, dari situlah kita lakukan pendalaman. Setelah valid, MI kita bekuk di rumahnya,” ujar Kasatresnarkoba Polres Jombang AKP Komar Sasmito, Selasa (17/10/2023).

    Komar mengungkapkan, kasus ini bermula ketika pihaknya membekuk seorang pengedar bernama Ari, warga Jombang. Ari adalah kurir sabu yang diduga dikendalikan seseorang dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

    Ari kemudian mengirim sabu-sabu kepada MI di Mojokerto. Korps berseragam coklat memeriksa secara intensif tersanka Ari. Dari pemeriksaan tersebut Ari ‘bernyanyi’ bahwa mengirim kristal haram tersebut kepada MI di Mojokerto.

    Tak ingin kehilangan jejak, polisi memburu MI di rumahnya. Awalnya janda dua anak ini mengelak tudingan petugas. Namun ketika dilakukan penggeledahan, MI tak bisa berkutik. Karena polisi menemukan narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 15 gram.

    BACA JUGA:
    Kelabuhi Polisi, Sabu-sabu di Jombang Dikemas dalam Bungkus Permen

    “Sabu tersebut disimpan di kamar MI. Berdasarkan pengakuannya (sabu-sabu) dipakai sendiri.
    Tersangka kami tahan meski dia mengaku hanya sebagai pengguna. Sebab barang buktinya cukup banyak, yakni 15 gram,” kata Komar.

    Atas perbuatannya, MI dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 tentang narkotika. Ancamannya, hukuman minimal 6 tahun penjara. “Kita masih kembangkan lagi kasus ini guna membidik jaringan lainnya,” pungkas Komar. [suf]

  • Dua Mantan Karyawan BRI Jember Jadi Tersangka Korupsi Kredit KPE

    Dua Mantan Karyawan BRI Jember Jadi Tersangka Korupsi Kredit KPE

    Jember (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, meringkus tiga tersangka korupsi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dua orang di antaranya adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember yang saat ini sudah dipecat.

    Dua orang tersangka adalah perempuan berinisial MCM dan RS, dan seorang tersangka lagi adalah lelaki berinisial PPH. RS dan PPH adalah mantan karyawan BRI. Sementara MCM adalah seorang pegawai swasta. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, dan terancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

    “Tindak pidana ini terjadi pada 2011-2013 di Kantor BRI Cabang Jember. MCM mengajukan kredit KPE kepada BRI Jember melalui 32 kelompok tani fiktif. Mereka tidak pernah melakukan aktivitas budidaya kacang tanah dan tidak terdaftar pada pemerintah desa setempat maupun instansi terkait,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember Ajun Komisaris Abid Uais Al Qorni, Selasa (17/10/2023).

    PPH yang menjadi account officer di BRI kemudian membuat analisis kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dia tidak mengecek kelompok tani yang diajukan menerima kredit. Sementara RS meloloskan pengajuan kredit tersebut. Sebagai imbalan, PPH mendapat uang Rp 1,5 miliar, dan RS mendapat uang Rp 130 juta. “Nominalnya berbeda mungkin karena peran masing-masing memiliki risiko PPH lebih tinggi,” kata Uais.

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintahan (BPKP), persekongkolan ini membuat negara mengalami kerugian Rp 10,983 miliar dalam rentang waktu 2011-2013. “Kami menyita dokumen perjanjian kredit BRI dengan 32 kelompok tani fiktif, dokumen pencairan uang kredit, sertifikat milik anggota kelompok tani yang dijaminkan, dan dokumen pendukung lainnya untuk persyaratan pencairan kredit,” kata Uais.

    “Kami masih dalami kemungkinan penambahan tersangka, karena masih kami proses lebih lanjut. Apakah ada tersangka baru masih butuh penyelidikan lebih lanjut,” kata Uais. [wir]

  • Polisi Kediri Perhatikan! Ini 6 Pedoman Kapolri dalam Pemilu 2024

    Polisi Kediri Perhatikan! Ini 6 Pedoman Kapolri dalam Pemilu 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Para personil kepolisian di Kediri harap diperhatikan terkait pedoman pengamanan Pemilu 2024. Pedoman ini berasal dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

    Ada 6 pedoman Kapolri dalam Pemilu 2024 yang ditujukan kepada pasukan keamanan baik, polisi, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, Linmas serta BPBD.

    Pedoman Kapolri itu disampaikan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024 di Lapangan Gajahmada Kota Kediri, pada Selasa (17/10/2023).

    Apel Gelar Pasukan sendiri melibatkan 660 personil gabungan. Dalam kesempatan itu, Kapolres Kediri Kota membacakan amanat Kapolri yang berisi 6 pedoman pengamanan Pemilu 2024.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kapolres Kediri Kota memberikan penekaanan pada :

    Baca Juga : Apel Operasi Mantap Brata, Ini Harapan Wali Kota Kediri

    1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dan semoga tugas pengamanan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua.

    2. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi.

    3. Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan buddy system guna menjamin keselamatan personel.

    4. Pimpinan di setiap tingkatan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing.

    5. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan, sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang prima. Hal ini penting, mengingat operasi yang kita laksanakan cukup panjang dan Pemilu 2024 dilakukan secara serentak.

    6. Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system, agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi.

    7. Tingkatkan sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.

    Baca Juga : Warga Kediri Sujud Syukur Sambut Putusan MK Umur Capres-Cawapres

    Lebih lanjut, Kapolri meminta kepada seluruh komponen untuk berpartisipasi sehingga pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

    Selain itu ada penekakanan khusus kepada personil yang terlibat Operasi Mantap Brata 2023-2024 diantaranya pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan sarana pendukung lainnya.

    “Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab humanis dan profesional sesuai SOP. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personil selalu dalam kondisi yang prima,” kata AKBP Teddy Chandra membacakan amanat Kapolri.

    “Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Tingkatkan sinergitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait,” tutup Teddy Chandra.

    Apel Gelar Pasukan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar

    Masih kata Kapolres, kegiatan ini untuk mengecek kesiap siagaan para personil yang terlibat dalam pengamanan Pemiu 2024 agar berjalan dengan lancar dan sukses serta kondusif.

    Baca Juga : 6 Puskesmas di Kabupaten Kediri Bakal Buka Layanan Poli Sore

    Kapolres Kediri Kota juga mengajak seluruh personil dan instansi terkait untuk bersama sama mengamankan pemilu 2024.

    “Mari bersama sama kita amankan pemilu 2024 demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita citakan bersama,” pintanya.

    Kapolres menambahkan, pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya menerjunkan 660 personel dari Polres Kediri Kediri dibantu personil Kodim 0809 Kediri.

    Selain itu juga di-back up dari personel Brimob Kompi C Kediri dan linmas yang bertugas menjaga TPS di Daerah hukum Polres Kediri kota yang berjumlah 1774 TPS.

    Kegiatan ini dilanjutnkan dengan penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang di ikuti oleh seluruh ketua partai politik peserta Pemliu 2024 serta penandatanganan oleh penyelenggara Pemilu 2024 antara lain Ketua KPU Kota Kediri, Ketua Bawaslu Kota Kediri serta oleh Forkopimda Kota Kediri yang berisi.

    Baca Juga : Menurut Kapolri, Banyuwangi Luar Biasa Istimewa

    “Semoga Pemilu 2024 di Kota Kediri berjalan secara aman, damai dan suskes serta turut memelihara situasi kamtibmas yang kondusif serta kerja sama aparat dari Polri dan TNI serta segenap Masyarakat sebagai upaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di daerah hukum Polres Kediri Kota,” tutup Kapolres. [nm/ted]

  • Ungkap Mobil Kiai di Sampang Terbakar Tunggu Hasil Lapfor Polda Jatim

    Ungkap Mobil Kiai di Sampang Terbakar Tunggu Hasil Lapfor Polda Jatim

    Sampang (beritajatim.com) – Insiden terbakarnya mobil milik Kiai Ahmad Bahri, tokoh agama Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, masih menjadi penyelidikan jajaran kepolisian setempat.

    Pantauan di lokasi, garasi mobil telah terpasang police line dan infonya menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Lapfor) Polda Jatim. “Polsek sudah berkoordinasi dengan Satreskrim untuk membantu olah TKP,” terang Kapolsek Ketapang, Iptu Hafisullah Mokoginta, Selasa (17/10/2023).

    Labih lanjut ia menegaskan, gelar perkara kedua dengan melibatkan anggota Satreskrim Polres Sampang agar hasilnya lebih akurat. “Kita masih menunggu hasil Lapfor untuk mengetahui apakah mobil tersebut dibakar atau dikarenakan konsleting,” tegasnya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebuah mobil milik seorang Kiai di Dusun Manju Timur, Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terbakar sekitar pukul 01.30 WIB, Minggu (15/10/2023).

    Korban Kiai Ahmad Bahri membenarkan musibah tersebut dan mengatakan, pada saat kejadian berlangsung dirinya beserta keluarga sedang tertidur pulas. “Saat kejadian kami sekeluarga sedang tidur, dan baru mengetahui saat banyak warga berdatangan untuk memadamkan api,” kata Kiai muda asal Desa Paopale Laok itu.

    Ditanya apa penyebab mobilnya terbakar, Kiai Ahmad tidak mengetahui secara pasti, namun saat mobil terakhir dipakai tidak ada masalah dan terparkir dengan aman. “Kejadian ini akan kami laporkan kepada polisi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab mobil tersebut terbakar. Jika memang dibakar semoga cepat tertangkap pelakunya,” harapnya.

    Sekedar diketahui, mobil yang terbakar itu yakni merk Toyota Avanza warna hitam tahun 2011 dengan nomor polisi (Nopol) L 1520 VC. Akibat kebakaran itu, korban ditafsir mengalami kerugian materi hingga mencapai Rp 120 juta.[sar/kun]

    BACA JUGA: Polisi Masih Selidiki Mobil Kiai di Sampang Terbakar

  • Jadi Pesakitan, Ibu dan Anak Jalani Sidang Perdana di PN Jombang

    Jadi Pesakitan, Ibu dan Anak Jalani Sidang Perdana di PN Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Seorang ibu bernama Yeni Sulistyowati (78) bersama anak kandungnya Soetikno (56) menjadi pesakitan dalam kasus pidana. Keduanya menjalani sidang perdana di ruang Kusuma Atmaja PN (Pengadilan Negeri) Jombang, Selasa (17/10/2023).

    Yeni duduk sebagai terdakwa dalam kasus penggelapan, sedanglan Soetikno terjerat kasus pencurian. Orang yang bertindak sebagai pelapor adalah Diana Suwito (46). Diana merupakan menantu dari Yeni. Wanita berkulit putih ini istri dari almarhum Subroto Adi Wijaya.

    Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Riduansyah. Sidang digelar secara online. Yeni dan Soetikno berada di Lapas Jombang. JPU (Jaksa Penuntut Umum) mengikuti sidang di kantor Kejari Jombang. Lalu majelis hakim dan kuasa hukum kedua terdakwa, Sri Kelono Dkk, berada di ruang sidang.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andie Wicaksono dalam surat dakwaannya untuk Yeni mengatakan bahwa terdapat kejadian dugaan unsur pidana dengan lokasi Jalan Wahid Hasyim. Hal itu menyebabkan pelapor mengalami kerugian Rp 110 juta.

    Dengan barang bukti dua cincin perkawinan (satu pasang), satu cincin berlian, serta handphone yang seharusnya milik pelapor atau Diana namun tidak diberikan oleh terdakwa. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, serta pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP,” kata JPU Andie Wicaksono saat sidang.

    BACA JUGA:
    Menantu Pidanakan Mertua Sendiri di Jombang

    Sementara untuk terdakwa Soetikno, terdapat dugaan perbuatan pencurian dengan melakukan transfer dari ATM mendiang suami pelapor, sejumlah uang Rp 3.3 juta ke rekening atas nama terdakwa.

    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP. Kemudian Pasal 30 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,” tegasnya.

    Atas dakwaan yang dijeratkan kepada kedua terdakwa, kuasa hukum Sri Kalono tidak mengajukan eksepsi. “Kami tidak ada keberatan, tadi hanya kami keberatan soal pendidikan ibu Yeni yang seolah di-framing sarjana, padahal SMP tidak tamat. Untuk selanjutnya akan kami upayakan pada pembuktian dan saksi kami,” ungkap Kalono usai sidang.

    Dalam sidang perdana tersebut, pihaknya juga mengajukan penangguhan sidang untuk kedua terdakwa atas dasar adanya gugatan perdata. Hal ini berhubungan dengan kasus pidana yang sedang berlangsung.

    “Karena terkait dengan gugatan perdata yang kami ajukan. Tentang kesehatan Ibu Yeni berusia 78 tahun, setidaknya ada penahanan rumah. Kakinya habis operasi dan tidak bisa ditekuk lebih 90 derajat. Selain itu, terdakwa selama ini juga kooperatif,” lanjut Kalono.

    BACA JUGA:
    Pengusaha di Jombang Dipolisikan Adik Ipar

    Terpisah, Diana Suwito melalui kuasa hukumnya, Andri Rachmad mengapresiasi para penegak hukum sehingga berjalan pada tahap persidangan. “Yang jelas saya kita sangat senang setelah proses panjang. Akhirnya klien saya Bu Diana akan menemukan keadilan dengan dibuka persidangan ini,” tutur Andri.

    Terkait dengan upaya gugatan perdata, yang menurut Andri bertujuan untuk menggugurkan proses pidana kepada kedua terdakwa telah dianggap gagal.

    “Kalau dengan dimulainya sidang pidana jelas tidak menghentikan proses perdata. Tapi kalau terkait tuntutan di dalam dua gugatan perdata itu untuk menghentikan proses pidana jelas sudah gagal, karena hari ini sudah masuk sidang,” jelasnya.

    Sementara itu, usai dibacakan surat dakwaan oleh pihak JPU, Ketua Majelis Hakim menunda dan menutup persidangan dengan terdakwa Yeni dan Soetikno. Persidangan kembali dibuka dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Kamis, 19 Oktober 2023. [suf]

  • Tim Pakar Visi Integritas: Putusan MK Tarik Mundur Demokrasi, Hanya Jadi Ajang Politisi Karbitan

    Tim Pakar Visi Integritas: Putusan MK Tarik Mundur Demokrasi, Hanya Jadi Ajang Politisi Karbitan

    Surabaya (beritajatim.com) – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres/cawapres menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

    Putusan yang melanggengkan politik dinasti ini hanya akan menjadi ajang pamer politisi karbitan dari mereka yang dekat dengan penguasa.

    Hal itu disampaikan Tim Pakar Visi Integritas Danang Widoyoko, Selasa (17/10/2023). Selain dirinya, terdapat juga ratusan orang dari berbagai kalangan seperti guru besar, agamawan, budayawan, pegiat literasi, tokoh pendidikan, seniman dan lainnya, tokoh antikorupsi itu mengkritik keras putusan MK yang mengabulkan gugatan terhadap undang-undang pemilu.

    “Putusan MK ini menarik mundur demokrasi kita. Praktik politik dinasti ini membuat kita sulit mendapatkan pilihan pemimpin terbaik, karena pilihan hanya terbatas pada mereka-mereka yang dikarbit dan merupakan keturunan atau bagian dari keluarga berpengaruh dan berkuasa,” kata Danang.

    Kondisi itu lanjut Danang sangat memprihatinkan. Setelah Indonesia bergembira sejak beberapa tahun lalu atau beberapa dekade lalu merayakan demokrasi dengan baik, kali ini kembali mundur jauh dengan praktik politik dinasti.

    “Ini yang saya kira menjadi resiko bagi kita semuanya. Dan saya kira ini mengurangi makna demokrasi. Bahwa demokrasi itu membuka kesempatan pada semua orang, bukan segelintir orang,” ucapnya.

    Demokrasi yang selama ini berjalan ucap Danang benar-benar terbuka. Semua berhak mendapat kesempatan yang sama dan saling berlomba menjadi yang paling berpretasi.

    Jadi, menurutnya anak muda harus berprestasi dulu kalau mau jadi seorang pemimpin. Harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat dengan prestasi-prestasi yang diraihnya.

    “Tapi dengan politik dinasti ini, prestasi tidak akan pernah muncul. Karena pilihannya hanya terbatas pada mereka yang menjadi anak, keturunan atau bagian dari keluarga berpengaruh yang berkuasa. Dan saya kira itu bukan esensi demokrasi,” tegasnya.

    Selain membatasi peluang semua orang untuk menjadi pemimpin, praktik politik dinasti juga menjadi ancaman dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus mandeg, hanya karena bersinggungan dengan keluarga penguasa.

    “Teman-teman dari Sumatera Utara atau Medan pasti tahulah tiang-tiang pocong di Medan itu. Inikan suatu contoh bagaimana dampak politik dinasti. Saya kira penegak hukum juga akan sulit mengusut kasus ini karena menghadapi menantu presiden,” pungkas Danang. (ted)

    [berita-terkait number=”3″ tag=”pilpres-2024″]

  • Ratusan Personel Polres Gresik Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024

    Ratusan Personel Polres Gresik Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2024

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 660 personel Polres Gresik menggelar simulasi pengamanan pemilu. Simulasi ini dimaksudkan agar personel yang ditugaskan bisa menjalankan tugas seusai protap yang berlaku.

    Wakapolres Gresik Kompol Erika Purwana Putra menuturkan, sebelum menggelar simulasi bersama. Terlebih dulu melakukan apel Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu. “Ada 660 personel yang dilibatkan dalam pengamanan ini. Mulai dari tahapan pemilu sampai pencoblosan hingga penghitungan surat suara,” tuturnya, Selasa (17/10/2023).

    Perwira menengah Polri itu menambahkan, terkait tindak pidana pemilu. Pihaknya melakukan koordinasi, dan kolaborasi antar pilar sentra gabungan penegak hukum terpadu (Gakkumdu). “Ini dikedepankan agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Erika mengatakan, apabila nanti dalam pelaksanaan pemilu terjadi bencana alam. Polres Gresik bersama unsur terkait mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian. “Semua kami persiapkan bersama unsur lainnya agar semua orang bisa menggunakan hak suaranya,” katanya.

    Selain fokus pada pengamanan lanjut dia, pihaknya juga mengoptimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya. “Kami berharap saat pelaksanaan pemilu tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024 nanti,” katanya.

    Pada pelaksana pemilu serentak, Mabes Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda, dan Black Campaign (Kampanye Hitam). Satgas tersebut nantinya dilengkapi dengan satgas anti money politics serta satgas pemilu damai. [dny/kun]

    BACA JUGA: Jelang Pemilu Serentak, Polres Gresik Gelar Lat Praops Mantab Brata

  • Belum Genap 24 Jam, Polres Ponorogo Amankan Terduga Pelaku Pembuangan Bayi di Sungai

    Belum Genap 24 Jam, Polres Ponorogo Amankan Terduga Pelaku Pembuangan Bayi di Sungai

    Ponorogo (beritajatim.com) – Belum genap 24 jam sejak penemuan, terduga pelaku pembuangan bayi di sungai Desa Karangan Kecamatan Badegan sudah diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ponorogo. Pernyataan itu diungkapkan oleh Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko usai melakukan apel bersama Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jalan Alun-alun Utara Ponorogo.

    Meski sudah diamankan pihak kepolisian, namun Wimboko masih irit bicara terkait identitas maupun motif terduga pelaku yang tega membuang bayi berjenis kelamin perempuan itu ke sungai. Dia berdalih bahwa saat ini terduga pelaku masih dilakukan pendalaman oleh petugas di Satreskrim Polres Ponorogo.

    “Kasus itu sudah kita dalami, nanti kita akan lakukan press release bahwa terduga pelaku sudah diamankan,” ungkap Wimboko, Selasa (17/10/2023).

    Lebih lanjut, terduga pelaku yang sudah diamankan ini, berjenis kelamin laki-laki. Tim penyidik pun secara maraton memintai keterangan terduga pelaku. “Saat ini tim penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, warga Desa Karangan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo gempar akibat penemuan jasad bayi yang tenggelam di sungai. Bayi yang sudah tidak bernyawa itu, pertama kali ditemukan  warga yang mencari lumut untuk memancing ikan pada Senin (16/10/2023) petang. “Bayi yang ditemukan tenggelam di sungai itu hari Senin kemarin sekitar pukul 17.00 WIB, ditemukan warga yang sedang mencari lumut untuk umpan memancing,” kata Wardi, salah satu warga setempat.

    Saat ditemukan, bayi tersebut telah terbujur kaku di dalam sungai yang dangkal. Kejadian ini mengejutkan semua orang, sehingga menjadi tontonan bagi warga setempat. Polisi segera ke lokasi begitu mendapat laporan dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dengan memasang garis polisi. Petugas kepolisian mengevakuasi jasad bayi dari dalam sungai kemudian dibawa ke RSUD dr. Harjono Ponorogo untuk pemeriksaan.

    “Setelah mendapatkan laporan, kita langsung lakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Di sana petugas dan tim memeriksa jasad bayi itu,” kata Kapolsek Badegan, AKP Haryono.(end/kun)

    BACA JUGA: Hadapi Pemilu 2024, Polres Ponorogo Lakukan Simulasi Sispamkota

     

  • Hadapi Pemilu 2024, Polres Ponorogo Lakukan Simulasi Sispamkota

    Hadapi Pemilu 2024, Polres Ponorogo Lakukan Simulasi Sispamkota

    Ponorogo (beritajatim.com) – Simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) dilakukan jajaran dari Polres Ponorogo di Jalan Alun-alun Utara bumi reog. Simulasi itu dilakukan dalam rangka apel bersama Operasi Mantap Brata 2023-2024, jajaran kepolisian dengan instansi vertikal di Kabupaten Ponorogo. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas keamanan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah hukum Polres Ponorogo.

    Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengungkapkan bahwa kegiatan simulasi ini, bukan semata-mata peragaan saja, namun untuk memastikan semua petugas siap dalam menghadapi berbagai kondisi. Karena, apapun bisa terjadi dalam pemilu tahun yang akan datang.

    “Kita perlu mempersiapkan secara maksimal untuk menjaga keterlibatan dan keamanan. Simulasi sispamkota sebagai upaya menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama Pemilu 2024 nanti,” kata ungkap Wimboko, Selasa (17/10/2023).

    Kegiatan simulasi ini melibatkan sekitar 500 personel gabungan yang diterjunkan dalam skenario yang berfokus pada pengamanan aksi unjuk rasa di depan Patung Macan, Jalan alulun-Alun Utara Ponorogo. Skenario tersebut menciptakan situasi yang menantang, termasuk penggunaan water cannon dan konfrontasi antara peserta aksi unjuk rasa.

    Dalam skenario simulasi tersebut, para peserta demonstran pendukung salah satu calon legislatif (caleg) yang tidak puas dengan hasil pemilu melakukan aksi unjuk rasa. Kericuhan pecah ketika water cannon Brimob disemprotkan ke peserta aksi, menyebabkan ratusan peserta aksi berhamburan. Bahkan, seorang peserta aksi unjuk rasa harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena lemparan benda tumpul dari peserta aksi lainnya.

    “Kita dengan instansi vertikal akan berkomunikasi dengan partai politik (parpol) untuk menurunkan tensi politik menjelang Pemilu 2024,” katanya.

    Komunikasi dengan parpol ini, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama proses pemilihan berlangsung. Kesigapan petugas dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan di Ponorogo. (end/kun)

    BACA JUGA: HSN 2023, Bupati Ponorogo Ajak Warga Sarungan dan Pecian

  • WBS Siap Buktikan Keaslian Perpanjangan Izin Tambang

    WBS Siap Buktikan Keaslian Perpanjangan Izin Tambang

    Bojonegoro (beritajatim.com) – PT Wira Bhumi Sejati (WBS), operator tambang batu gamping di Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, telah bersuara terkait perpanjangan izin pertambangan yang diduga memiliki barcode dan tanda tangan palsu. Perusahaan ini siap untuk membuktikan keaslian perpanjangan izin tersebut.

    Ade Irawan Aprilianto, Kepala Divisi Kontraktor Pertambangan PT Wira Bhumi Sejati, mengungkapkan bahwa semua dokumen perijinan perusahaan tambang galian C tersebut lengkap. Ini termasuk perpanjangan izin yang sebelumnya habis pada tahun 2022 dan diperpanjang selama 10 tahun hingga tahun 2032.

    “Secara legalitas semuanya sudah sesuai, termasuk masalah barcode. Kami siap untuk membuktikannya jika ini menjadi dasar tuduhan,” jelasnya.

    Ade juga menegaskan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh perusahaan PT WBS adalah penutupan akses jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan oleh warga. Menurutnya, akses jalan tersebut merupakan milik perusahaan dan penghentian akses tersebut dianggap mengganggu aktivitas pertambangan.

    BACA JUGA:
    Warga Sumuragung Cosplay Berlumur Debu: Setiap Hari Kami Rasakan

    “Izin pertambangan dan kepemilikan akses jalan sudah sesuai. Kami memiliki sertifikat hak pakai untuk pertambangan di wilayah tersebut. Jika ada pembatasan akses, itu mengganggu aktivitas kami,” kata Ade.

    Kepala Desa Sumuragung Kecamatan Baureno, Matasim, juga memberikan keterangan dalam persidangan dan menjelaskan bahwa jalan yang ditutup oleh warga merupakan tanah desa yang saat ini digunakan oleh perusahaan PT WBS. Keputusan untuk menutup akses ini diambil berdasarkan musyawarah desa dengan harapan ada kompensasi dari perusahaan.

    BACA JUGA:
    Uang Perusahaan Tambang Diduga Tak Masuk PADes Sumuragung

    Dalam kasus yang melibatkan tiga warga Desa Sumuragung yang menjadi terdakwa, penasehat hukum terdakwa, Ahmad Muas, mengungkapkan bahwa beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum memberikan bukti yang mendukung dakwaan.

    Selain itu, perihal perijinan dan keaslian perpanjangan izin pertambangan perlu ditelusuri lebih lanjut dalam persidangan.

    Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka yang berasal dari Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, dalam kasus ini. Mereka diancam dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengatur menghalangi pemegang izin usaha pertambangan, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Kasus ini masih dalam proses persidangan. [lus/beq]