Author: Beritajatim.com

  • Perkosa lalu Bunuh Korban, Warga Pasuruan Divonis 18 Tahun Penjara

    Perkosa lalu Bunuh Korban, Warga Pasuruan Divonis 18 Tahun Penjara

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan terhadap Zaenul Arifin bin Sudjak dalam perkara pembunuhan dan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana 19 tahun penjara.

    Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil, Nanda Bagus Pramukti, menyatakan putusan tersebut masih sejalan dengan fakta persidangan yang terungkap. “Majelis hakim memutus pidana 18 tahun penjara, sementara tuntutan kami sebelumnya adalah 19 tahun,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

    Perkara ini bermula dari kejadian pada Minggu, (8/6/2025), sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Desa Kambinganrejo, Kecamatan Grati. Dalam persidangan terungkap tindakan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

    Bagus menambahkan bahwa jaksa menghormati amar putusan majelis hakim dan tidak menempuh upaya hukum lanjutan. “Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut,” katanya.

    Selain pidana badan, majelis hakim juga menetapkan sejumlah barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. Sementara barang bukti lainnya dikembalikan kepada para saksi yang berhak sesuai amar putusan pengadilan. (ada/but)

  • Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi diprediksi kembali menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru di Mapolresta Banyuwangi.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, perwakilan BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Pada libur Nataru tahun ini, lonjakan wisatawan diperkirakan akan meningkat karena bertepatan dengan libur sekolah.

    “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus menjamin masyarakat yang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang,” ujar Ipuk.

    Rakor Operasi Lilin Semeru digelar menghadapi Natal dan Tahun Baru.

    Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyambut libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan.

    “Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah bersama agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, kawasan wisata, aktivitas hiburan masyarakat, serta antisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrem.

    Untuk itu, Polresta Banyuwangi akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, instansi terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami menyiapkan tujuh Pos Pengamanan (Pospam), dua Pos Pelayanan (Posyan), serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan keberadaan pos-pos ini, kami berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan selama libur Nataru dapat terjamin,” jelas Kapolresta. [ayu/but]

     

  • Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi diprediksi kembali menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru di Mapolresta Banyuwangi.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, perwakilan BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Pada libur Nataru tahun ini, lonjakan wisatawan diperkirakan akan meningkat karena bertepatan dengan libur sekolah.

    “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus menjamin masyarakat yang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang,” ujar Ipuk.

    Rakor Operasi Lilin Semeru digelar menghadapi Natal dan Tahun Baru.

    Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyambut libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan.

    “Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah bersama agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, kawasan wisata, aktivitas hiburan masyarakat, serta antisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrem.

    Untuk itu, Polresta Banyuwangi akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, instansi terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Kami menyiapkan tujuh Pos Pengamanan (Pospam), dua Pos Pelayanan (Posyan), serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan keberadaan pos-pos ini, kami berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan selama libur Nataru dapat terjamin,” jelas Kapolresta. [ayu/but]

     

  • Bunuh Tetangga Kos karena Dendam, Rizki Afandi Divonis 17 Tahun Penjara

    Bunuh Tetangga Kos karena Dendam, Rizki Afandi Divonis 17 Tahun Penjara

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan terhadap Rizki Afandi bin Abdul Sakur atas perkara pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap tetangganya.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (3/7/2025) di halaman sebuah indekos di Dusun Kisik, Desa Gempol. Korban meninggal dunia setelah diserang terdakwa menggunakan senjata tajam.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Nanda Bagus Pramukti, menyatakan majelis hakim sependapat dengan dakwaan primair yang diajukan. “Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

    Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun kepada terdakwa, lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 18 tahun penjara. Hukuman tersebut dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

    Bagus menegaskan bahwa pihaknya menerima putusan tersebut karena telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. “Baik JPU maupun terdakwa sama-sama menerima putusan majelis hakim,” katanya.

    Selain pidana penjara, majelis hakim juga memerintahkan barang bukti berupa sebilah celurit dan parang dirampas untuk dimusnahkan. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Dalam persidangan terungkap bahwa motif pembunuhan dipicu dendam lama yang disimpan terdakwa selama sekitar dua tahun. Terdakwa mengaku sakit hati karena korban kerap mengolok-olok keluarganya hingga berujung pada tindakan fatal tersebut. (ada/but)

  • Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro secara resmi menyangkal adanya permintaan sumbangan kepada para kepala desa. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons atas beredarnya dokumen dan percakapan digital yang mencatut nama organisasi tersebut.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menegaskan bahwa segala bentuk permintaan dana yang mengatasnamakan dirinya atau organisasi adalah tidak benar. “PWI Bojonegoro tidak pernah menugaskan atau meminta sumbangan dalam bentuk apa pun kepada kepala desa. Itu jelas bukan dari kami,” tegas Sasmito, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, oknum tidak bertanggung jawab telah menggunakan tangkapan layar percakapan, foto kartu identitas, hingga kuitansi palsu. Materi itu diduga dipakai untuk meminta sejumlah uang ke sejumlah kepala desa di Bojonegoro.

    “Tindakan ini sangat merugikan dan mencoreng nama baik organisasi yang selalu menjaga profesionalisme,” ujar Sasmito yang akrab disapa Kang Sas.

    Imbauan Kehati-hatian dan Klarifikasi

    PWI Bojonegoro mengimbau seluruh kepala desa dan masyarakat untuk lebih waspada. Masyarakat diminta melakukan verifikasi langsung ke pengurus resmi jika mendapatkan permintaan yang mengatasnamakan PWI.

    Organisasi ini juga membuka opsi untuk menempuh langkah hukum jika penyalahgunaan nama dan atributnya terus berlanjut. “PWI adalah organisasi profesi wartawan, bukan lembaga penggalangan dana,” tegas Kang Sas.

    Nama PWI Daerah Lain Juga Dicatut

    Kasus penipuan serupa juga menyeret nama PWI daerah lain. Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mencatut foto-foto kegiatan PWI Jawa Timur dan PWI Tuban.

    Menanggapi hal itu, Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyatakan keberatan. “PWI Tuban tidak pernah mengirim chat via WhatsApp untuk meminta uang kepada para kades, apalagi di wilayah Bojonegoro,” tegas Suwandi.

    PWI Bojonegoro berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi wartawan tersebut. [lus/but]

  • Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Tiga Hari Operasi Wirawaspada, Imigrasi Pastikan WNA di Blitar-Tulungagung Legal

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memastikan seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi sasaran Operasi Wirawaspada di wilayah Blitar dan Tulungagung berstatus legal. Kepastian ini didapat setelah petugas melakukan penyisiran intensif selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 Desember 2025.

    Operasi ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan administratif dan mendeteksi dini potensi penyalahgunaan izin tinggal di seluruh Indonesia.

    Sasaran pertama tim pengawas adalah lembaga kursus di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di sana, petugas memeriksa dua WNA asal Amerika Serikat dan Prancis yang bertindak sebagai relawan pengajar.

    “Kami langsung melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor) dan izin tinggal mereka. Hasilnya, kedua WNA tersebut memegang izin yang sah dan kegiatannya sesuai dengan peruntukan visa,” ujar Aditya Nursanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Selasa (17/12/2025).

    Pengawasan berlanjut ke Kabupaten Tulungagung pada Kamis (11/12/2025). Petugas mendatangi sebuah hunian di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, untuk memeriksa seorang warga Amerika Serikat yang bermukim di sana. Hasil pemeriksaan mencatat dokumen yang bersangkutan sepenuhnya sesuai aturan.

    Di hari yang sama, momen unik terjadi saat petugas melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap tiga turis Jerman yang tengah bersepeda di jalan raya Tulungagung menuju kawasan Bromo.

    “Dokumen mereka lengkap. Mereka murni wisatawan yang sedang menikmati rute Jawa Timur menggunakan sepeda,” tambah Aditya.

    Rangkaian operasi ditutup pada Jumat (12/12/2025) dengan memeriksa seorang warga negara Pakistan di Kelurahan Jepun, Tulungagung. Hasil pengecekan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku aktif.

    Secara keseluruhan, Operasi Wirawaspada menunjukkan tingkat kepatuhan WNA yang cukup tinggi di wilayah kerja Imigrasi Blitar. Tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan dokumen selama penyisiran dilakukan.

    “Operasi Wirawaspada adalah langkah preventif kami untuk memastikan seluruh WNA di wilayah kerja Imigrasi Blitar ‘bersih’ dan taat aturan. Kami ingin memastikan tidak ada celah pelanggaran hukum,” tegas Aditya.

    Hasil operasi tiga hari ini menyimpulkan bahwa pengawasan orang asing di wilayah Blitar dan Tulungagung berjalan efektif, dengan seluruh WNA terpantau tertib administrasi sesuai Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku. [owi/beq]

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Pengiriman bantuan gelombang keenam ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Kantor BPBD Jawa Timur.

    Pelepasan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Adhy Karyono mengatakan, sejak awal terjadinya bencana, Pemprov Jatim berupaya mempercepat distribusi bantuan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi.

    “Ini pengiriman yang keenam. Pada tahap awal kami gunakan kargo pesawat agar bantuan cepat tiba. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan TNI AL, KRI, Pelni, hingga hercules, berikutnya kita distribusi lewat jalur darat,” kata Adhy.

    Pada pengiriman kali ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim mengerahkan 20 truk logistik dengan total muatan sekitar 127 ton. Bantuan yang dikirim meliputi bahan makanan, perlengkapan kebersihan, kebutuhan keluarga dan kelompok rentan, serta peralatan pertanian.

    Logistik tersebut didistribusikan ke beberapa provinsi terdampak bencana, yakni Sumatra Barat dengan tujuan Kota Padang, Sumatra Utara ke Kota Medan, serta Aceh. Untuk wilayah Aceh, bantuan disalurkan langsung ke sejumlah kabupaten sesuai permintaan pemerintah daerah setempat, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

    “Khusus Aceh, sebelumnya bantuan sudah masuk ke posko. Sekarang kami menyesuaikan dengan permintaan para bupati. Mudah-mudahan jalur distribusi sudah lancar sehingga bantuan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

    Selain bantuan logistik, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan keuangan melalui mekanisme resmi. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp5 miliar untuk Sumatra Utara, Rp3 miliar untuk Aceh, dan Rp2,5 miliar untuk Sumatra Barat.

    Adhy menegaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar membutuhkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, biaya operasional dan distribusi logistik cukup besar, namun menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

    “Tanpa dukungan APBD, bantuan ini tidak mungkin terkirim. Yang terpenting, kami memastikan seluruh donasi masyarakat bisa diangkut dan sampai ke daerah tujuan,” tegasnya.

    Dengan pengiriman gelombang keenam ini, total bantuan logistik yang telah disalurkan Pemprov Jatim ke wilayah Sumatra mencapai lebih dari 315 ton. Jumlah tersebut berasal dari pengiriman tahap sebelumnya serta tambahan 127 ton pada pengiriman terbaru melalui jalur darat.

    Meski demikian, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan donasi barang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di lapangan serta menjaga akuntabilitas anggaran menjelang akhir tahun.

    “Kami tidak ingin mengirim bantuan yang tidak sesuai kebutuhan. Jika nanti masih diperlukan dan ada arahan dari pemerintah pusat, tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Adhy.

    Adhy menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas kepedulian dan solidaritas yang telah diberikan kepada korban bencana.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Timur yang telah berdonasi. Bantuan ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kita bersama untuk saudara-saudara yang terdampak bencana,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Percepatan Perbaikan Jalur Rawan Longsor Pacet dan Malang-Pujon

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat perbaikan jalan di titik-titik yang teridentifikasi rawan longsor. Permintaan ini menyasar kawasan vital seperti Pacet, jalur Malang–Pujon, serta sejumlah ruas jalan nasional lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.

    “Perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana,” ujar Martin, Rabu (17/12/2025).

    Martin mendorong dinas terkait, khususnya yang menangani infrastruktur, untuk tidak hanya memperbaiki fisik jalan tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan pendukungnya. Pengecekan tersebut harus mencakup seluruh potensi kerawanan bencana.

    “Perlu pengecekan langsung kondisi jalan dan pembersihan saluran air agar potensi longsor bisa dicegah,” katanya.

    Legislator dari Dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso ini menekankan bahwa normalisasi drainase adalah bagian krusial dari upaya mitigasi. Menurutnya, sumbatan aliran air di sepanjang jalan sering menjadi pemicu utama longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi.

    “Hal-hal kecil seperti membersihkan saluran air sangat membantu dalam mencegah longsor,” ujarnya.

    Martin juga meminta pemerintah provinsi mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi diperlukan agar perbaikan yang akan datang bersifat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

    “Dengan perbaikan jalan di titik-titik rawan longsor, diharapkan risiko bencana dapat dikurangi dan keselamatan pengguna jalan meningkat,” ucapnya.

    Terakhir, Martin menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Koordinasi lintas dinas harus diperkuat agar penanganan infrastruktur dan mitigasi bencana berjalan optimal.

    “Kita harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya bencana,” kata Martin, sembari mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintas di kawasan rawan longsor. [asg/beq]

  • Jelang Nataru, BNN Pasuruan Razia Tretes: Belasan LC Dites Urine, Satu Positif Ganja

    Jelang Nataru, BNN Pasuruan Razia Tretes: Belasan LC Dites Urine, Satu Positif Ganja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan meningkatkan kewaspadaan di wilayah rawan peredaran narkotika. Pada Selasa (16/12/2025) malam, BNN menggelar razia gabungan dan melakukan tes urine terhadap belasan lady companion (LC) di kawasan Tretes, Kecamatan Prigen.

    Razia yang melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan Denpom ini dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas menyisir dan menggeledah kamar di tiga wisma berbeda di Lingkungan Watuadem, Kelurahan Pecalukan.

    Di wisma pertama, sebanyak 10 LC dan tiga penjaga wisma menjalani pemeriksaan. Sementara di dua wisma lainnya, sembilan LC dan tiga penjaga wisma juga turut diperiksa dan menjalani tes urine di tempat.

    Kepala BNN Kabupaten Pasuruan, Masduki, menyatakan bahwa kawasan Tretes memang menjadi target utama karena dinilai rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya menjelang libur panjang. Lokasi razia telah ditentukan berdasarkan analisis intelijen dan laporan yang masuk ke BNN.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas negatif, hanya satu orang yang terdeteksi positif. Hasil tes urinenya menunjukkan adanya kandungan tetrahidrokanabinol atau THC yang mengindikasikan penggunaan ganja,” jelas Masduki, Rabu (17/12/2025).

    Satu LC yang dinyatakan positif tersebut langsung diamankan oleh petugas gabungan. Proses selanjutnya adalah menjalani asesmen di BNN untuk menentukan tingkat kecanduan dan penanganan yang tepat.

    “Jika hasil asesmen ringan atau sedang akan direhabilitasi rawat jalan, namun bila berat harus rawat inap,” katanya. Proses ini dilakukan sesuai prosedur penanganan penyalahgunaan narkotika.

    Masduki turut mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkotika, terutama saat merayakan libur panjang akhir tahun.

    “Silakan merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi jangan sampai terjerumus narkoba,” pungkasnya. [ada/beq]