Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk para korban bencana alam di Pulau Sumatra terus mengalir deras.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap kedua yang menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa (9/12/2025).

    Dalam suasana haru dan penuh semangat kebersamaan, iring-iringan 10 truk logistik dilepas langsung dari halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, BPBD, TNI–Polri, Satpol PP, serta ratusan relawan pilar sosial yang menjadi garda terdepan penggalangan donasi.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin apel pemberangkatan, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat masyarakat. Ia menekankan bahwa terkumpulnya bantuan masif hanya dalam waktu tiga hari adalah bukti nyata tingginya empati warga Bojonegoro.

    “Ini adalah gerakan hati. Tanpa kekuatan kepedulian dan ketulusan dari seluruh pihak, mustahil bantuan logistik sebanyak ini bisa terkumpul dan siap diberangkatkan dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Nurul Azizah dalam amanatnya.

    Pengiriman tahap kedua ini melengkapi misi kemanusiaan sebelumnya. Dengan tambahan 10 truk hari ini, Pemkab Bojonegoro total telah mengirimkan 18 truk bantuan (8 truk pada tahap pertama). Armada tersebut bergerak menuju titik kumpul di Surabaya sebelum disalurkan ke lokasi bencana.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan mendesak para penyintas, antara lain, beras dan sembako, minyak goreng dan susu, perlengkapan bayi dan anak, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya.

    Wakil Bupati juga menyoroti skala kerusakan bencana di Sumatra yang dinilai cukup kompleks. Berbeda dengan tsunami masa lalu, bencana kali ini menyisakan timbunan lumpur yang menenggelamkan permukiman warga, bahkan hingga melebihi atap rumah.

    “Kondisi medan yang tertimbun lumpur membuat proses evakuasi dan identifikasi menjadi sangat berat. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan untuk bangkit kembali,” tambahnya.

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan mengheningkan cipta. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, turut memuji sinergi lintas sektor—mulai dari Tagana hingga masyarakat umum—yang bahu-membahu tanpa lelah.

    Sebagai pesan penutup, Wakil Bupati Nurul Azizah mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi ekologis.

    “Jika kita menyatu dengan alam, maka alam akan menjaga kita. Mari rawat lingkungan dan tanamlah pohon di mana pun kita berpijak,” pungkasnya. [lus/ted]

  • Dua Rumah di Jember Mendadak Roboh

    Dua Rumah di Jember Mendadak Roboh

    Jember (beritajatim.com) – Dua rumah di Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, dan Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendadak roboh. Tak ada korban jiwa dalam dua insiden terpisah itu.

    Rumah milik Bu Midah (45) di Dusun Sariagung, Desa Sarimulyo, Kecamatan Jombang ambruk sebagian pada pukul delapan pagi, saat hujan, Senin (8/12/2025). “Kontruksi dapur rumah sudah lapuk, sehingga tidak mampu menahan hujan dan terpaan angin,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Indra Tri Purnomo, Selasa (9/12/2025).

    Kerusakannya ringan. “Tapi atap bangunan di bagian ruang tengah berpotensi ambruk juga,” kata Indra.

    Berselang beberapa jam kemudian pada hari yang sama, sebuah rumah semi permanen milik Bu Supiyatun (47) di Jalan Rambutan III, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, juga ambruk.

    “Sekitar pukul 11.30 WIB, terdengar suara atap rumah patah. Tidak berselang lama atap rumah ambruk,” kata Indra.

    Saat itu Supiyatun berada di dalam rumah. Beruntung dia cepat keluar rumah ketika mendengar suara reruntuhan atap. “Rumah ambruk karena bangunan rumah sudah lapuk,” katanya. [wir]

  • Kapolres Tuban AKBP William Tanasale Diduga Minta Setoran Uang

    Kapolres Tuban AKBP William Tanasale Diduga Minta Setoran Uang

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale dicopot sementara dari jabatannya dan ditempatkan dalam penempatan khusus sebagai Pamen Polda Jatim. Pencopotan tersebut diduga terkait permasalahan setoran uang dalam jumlah besar kepada anggota serta pemotongan anggaran operasional di lingkungan Polres Tuban.

    Posisi Kapolres Tuban untuk sementara akan dijabat oleh Kombes Pol Agung Setyo Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    Ketetapan ini tertuang dalam Surat Perintah Putusan Polda Jatim Nomor Sprin/2611/XII/KEP/2025 yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., tertanggal 8 Desember 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas harian.

    Surat perintah itu juga merujuk pada laporan hasil penyelidikan Nomor R/LHP-361/XII/2025/Paminal tanggal 8 Desember 2025, yang memuat dugaan bahwa AKBP William Cornelis Tanasale menekan anggota untuk melakukan setoran dalam jumlah besar serta melakukan pemotongan terhadap anggaran operasional Polres Tuban.

    Sementara itu, Plt Kapolres Tuban Kombes Pol Agung Setyo Nugroho akan memimpin hingga ditetapkannya pejabat definitif. Dalam surat tersebut, ia diminta untuk melaksanakan tugas dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

    Ketika dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Tuban IPTU Siswanto memilih tidak memberikan komentar dan meminta agar seluruh pertanyaan langsung diajukan kepada Kabid Humas Polda Jatim.

    “Silakan langsung konfirmasi ke Kabid Humas ya,” ujarnya, Selasa (9/12/2025). [dya/but]

  • Kapolres Tuban Diberhentikan Sementara dan Diperiksa Propam Polda Jatim

    Kapolres Tuban Diberhentikan Sementara dan Diperiksa Propam Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Bidang Profesi dan Keadilan (Propam) Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Tuban AKBP William Tanasale setelah resmi dicopot dari jabatannya pada Selasa (9/12) 2025. Pencopotan dilakukan dalam rangka proses pemeriksaan intensif yang dijalani.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Jules Abraham Abast membenarkan hal tersebut ketika dikonfirmasi. “AKBP WT (William Tanasale) saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh Propam terkait informasi yang diterima,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

    Jules menjelaskan bahwa pencopotan sementara dari tugas adalah bagian dari prosedur standar. “Sebagai bagian dari prosedur, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugasnya hingga proses pemeriksaan selesai,” imbuh dia yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda Jabar.

    Untuk menjaga kelancaran pelayanan masyarakat, Polda Jatim telah menunjuk Kombespol Agung sebagai pengganti sementara Kapolres Tuban. “Telah ditunjuk Kombes Pol Agung untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat di Polres tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Jules.

    Pemeriksaan terhadap William dipicu sejumlah kasus besar yang diduga tidak ditangani secara profesional, antara lain kasus salah tangkap hingga penyiksaan berat terhadap seorang warga dengan inisial MR. Selain itu, muncul dugaan terkait mafia tambang ilegal di Kecamatan Jatirogo, Tuban. [uci/but]

  • Laporan Keuangan 220 Desa di Blitar Diaudit, Hasilnya Pengadaan Barang Jasa Disorot

    Laporan Keuangan 220 Desa di Blitar Diaudit, Hasilnya Pengadaan Barang Jasa Disorot

    Blitar (beritajatim.com) –Inspektorat Kabupaten Blitar telah melakukan pengawasan terhadap 220 desa. Selain melakukan audit, Inspektorat juga melakukan audit keuangan di sejumlah desa yang disorot.

    Hasilnya Inspektorat menemukan sejumlah temuan penting, salah satunya adalah soal laporan pengadaan barang dan jasa.

    Inspektur Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto menyebut dari 220 desa yang ada, tidak semua laporan keuangannya beres.

    Ada sejumlah temuan di sejumlah desa yang harus dilakukan perbaikan, demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

    “Temuan ada dari hasil audit ada temuan dari desa yang desa harus mencukupi tindak lanjut atas pemeriksaan kami tersebut, ada tentang tata kelola keuangan desa yakni pertanggung jawabannya serta pengadaan barang jasa yang ada di desa dan seterusnya,” ungkap Rully pada Selasa (9/12/2025).

    Sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat desa menjadi hal yang sering sorot. Sektor ini dikenal sebagai area abu-abu yang paling rawan penyimpangan, mulai dari markup harga, penunjukan rekanan tanpa tender yang transparan, hingga ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diadakan dengan laporan pertanggungjawaban.

    Temuan ini memunculkan kekhawatiran publik mengenai efektivitas dan efisiensi Dana Desa yang seharusnya berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

    Menariknya, Rully Wahyu Prasetyowanto mengklaim bahwa akar masalah dari mayoritas desa yang disorot laporan keuangannya tersebut adalah faktor ketidaktahuan atau kurangnya kompetensi teknis perangkat desa.

    “Ya lebih ketidaktahuan, nanti akan kita cermati temuan itu terjadi berulang atau tidak kalau berulang kan nanti kita analisis. Mudah-mudahan dengan adanya temuan itu tidak terjadi pengulangan lagi,” bebernya.

    Temuan Inspektorat ini memberikan tekanan besar kepada seluruh perangkat desa yang terindikasi bermasalah. Mereka kini memiliki kewajiban untuk segera memperbaiki tata kelola keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi dari tim audit.

    Langkah ini dianggap krusial demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jika perbaikan tidak dilakukan sesuai batas waktu, Inspektorat memiliki wewenang untuk menganalisis dan meningkatkan status temuan tersebut.

    “Melalui monev dan Klinik Desa harapannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” tegasnya. (owi/ted)

  • Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Gelar Pendampingan Kekayaan Intelektual

    Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Gelar Pendampingan Kekayaan Intelektual

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo mengadakan kegiatan pendampingan pengajuan Kekayaan Intelektual (KI) bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

    Program ini digelar pada Senin (9/12/2025) sebagai langkah memperkuat perlindungan hukum terhadap karya santri dan lembaga pesantren.

    Pendampingan KI ini mengusung tema “Santri Berinovasi, Kekayaan Intelektual Melindungi” dan melibatkan ratusan peserta dari lingkungan pesantren. Melalui kegiatan tersebut, karya tulis hingga inovasi santri diarahkan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah.

    Sekretaris Pesantren Nurul Jadid, H. Thahirudin, menegaskan pentingnya menjadikan KI sebagai benteng pelindung karya santri. “Hak cipta menjadi solusi agar karya pesantren tidak diakui atau diklaim oleh orang lain,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa dua karya pendiri pesantren, KH. Zaini Mun’im, yaitu Nadham Safinah dan Kitab Syu’abul Iman, telah dipilih untuk diajukan permohonan hak cipta. Langkah ini menjadi simbol komitmen pesantren dalam menjaga warisan literasi pendiri.

    Ketua Panitia Pelaksana, Pahlevi Witantra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mengamankan potensi karya dan inovasi di lingkungan pesantren. Ia menyatakan pendampingan tersebut juga meningkatkan kesadaran santri terkait risiko plagiasi dan pembajakan karya.

    Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Timur, R. Fadjar Widjanarko, memberikan apresiasi penuh atas pelaksanaan program kolaboratif ini. “Kreativitas pesantren harus dilindungi karena memiliki potensi besar di bidang literasi, dakwah, dan ekonomi kreatif,” katanya.

    Fadjar menambahkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid telah memiliki tiga merek resmi terdaftar dan tengah mengajukan satu merek baru dari Universitas Nurul Jadid. Ia mengajak santri untuk aktif mendaftarkan hak cipta dan merek agar karya dapat berkembang tanpa kekhawatiran.

    Kegiatan pendampingan resmi dibuka melalui pembacaan Bismillahirrahmanirrahim di hadapan pimpinan pesantren, tenaga pendidik, dan ratusan santri. Acara ditutup dengan sesi teknis pengajuan KI untuk dua karya pesantren sebagai tahapan awal perlindungan resmi. (ada/ted)

  • Orang Tak Dikenal Teriak ‘Kiamat’ Dalam Masjid Viral di Sampang

    Orang Tak Dikenal Teriak ‘Kiamat’ Dalam Masjid Viral di Sampang

    Sampang (beritajatim.com) – Video viral hasil rekaman CCTV beredar luas di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang pria tak dikenal masuk dan memberi pengumuman kiamat dengan menggunakan toa di Masjid Al-Istianah, Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kota Sampang.

    Diketahui, pria tersebut menggunakan baju warna putih lengan pendek dengan sarung warna hitam, berdiri di tempat takmir sambil memegang mikrofon.

    Tak lama kemudian datang warga menghalangi dan mengamankan pria tersebut ke luar masjid. Di video lain, suara itu jelas bahwa pria tersebut memanggil warga untuk keluar karena ada kiamat.

    Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo membenarkan bahwa ada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk ke dalam Masjid Al-Istianah pada Selasa (9/12/2025). “Pelaku ini inisial SR warga Jalan Imam Ghozali Gang II, Kelurahan Gunung Sekar,” terang Eko.

    Menurut keterangan dari pihak keluarga, pelaku pernah mendapat rawat inap jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, terbukti dengan adanya nomor registrasi No. RM: 075160 tertanggal 12 September 2024, yang menunjukkan bahwa pelaku betul ODGJ. “Kami serahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke RSUD dr. Mohammad Zyn guna mendapat perawatan lebih lanjut,” pungkasnya. [sar/kun]

  • Tangani Bencana, Polisi Gresik Dibekali Pelatihan Penolong

    Tangani Bencana, Polisi Gresik Dibekali Pelatihan Penolong

    Gresik (beritajatim.com) – Efek cuaca buruk dan hujan deras yang melanda selama ini membuat kesiapsiagaan menjadi fokus utama. Untuk memantapkan kondisi ini, polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas diberi pembekalan pelatihan penolong kepada masyarakat bila terjadi bencana.

    Wakapolres Gresik, Kompol Shabda Purusha mengatakan, pelatihan ini penting utamanya bagi personel yang bertugas di wilayah pedesaan, dan kelurahan yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

    “Kemampuan pertolongan awal harus dimiliki oleh setiap petugas, karena mereka adalah pihak pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat,” katanya, Selasa (9/12/2025).

    Pelatihan diikuti para personel dari seluruh polsek jajaran serta tim pemadam kebakaran yang turut menjadi narasumber pendamping.

    “Pelatihan ini juga diberi edukasi tentang tata laksana penanganan korban kecelakaan, mulai dari pemeriksaan tanda vital hingga upaya menghentikan perdarahan serta prosedur penyelamatan korban sebelum tenaga medis tiba,” ujar Shabda Purusha.

    Pelatihan penanganan korban tidak hanya dilakukan di daratan, tapi juga bagaimana menangani korban yang tenggelam. Hal ini relevan dengan kondisi wilayah Gresik yang berada di area pesisir dan perairan.

    Hal serupa pada penanganan pemadam kebakaran, serta teknik penanganan satwa liar seperti ular yang sering muncul dalam kondisi banjir atau bencana alam.

    Dengan beragam materi tersebut, personel Polres Gresik bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin, melainkan bentuk keseriusan institusi menghadirkan polisi yang responsif dan humanis.

    “Kami berharap melalui semua pelatihan ini personel yang bertugas sebagai polisi penolong bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat di wilayah tugasnya,” pungkas Shabda Purusha. [dny/kun]

  • Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aksi warga yang menghentikan ratusan truk over dimension over loading (ODOL) di ruas Ngebel–Jenangan memantik perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo. Aksi sweeping itu terjadi Sabtu (7/12) dan videonya sempat viral, memperlihatkan antrean panjang kendaraan tambang galian C yang diberhentikan masyarakat. Hal itu dilakukan warga karena dianggap tak mengindahkan aturan muatan.

    Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, menegaskan bahwa persoalan truk tambang memang tak sederhana. Sosialisasi sudah berulang kali dilakukan, namun sebagian sopir masih nekat membawa pasir melebihi batas angkut. Padahal kesepakatan bersama antara warga, pengusaha tambang, dan sopir truk telah lama dibuat. “Aturan yang sudah disepakati monggo dipatuhi, jangan ada ODOL lagi,” tegas Wahyudi, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, tudingan bahwa Dishub abai hingga masyarakat turun tangan sendiri tidak sepenuhnya tepat. Aksi warga yang menurunkan pasir dari bak truk yang melebihi kapasitas, kata Wahyudi, justru masih berpegang pada kesepakatan sebelumnya. Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, tetap memantau situasi lapangan. “Kami tetap hadir, tidak mengabaikan. ODOL yang masih beroperasi ini kami tindak lanjuti,” jelasnya.

    Sehari setelah kejadian, pada Minggu (8/12) lalu, petugas Dishub Ponorogo diterjunkan untuk memonitor intensitas pergerakan truk tambang di jalur tersebut. Pemantauan dilakukan sebagai langkah awal penertiban lanjutan agar kondisi tidak kembali memanas di masyarakat.

    Terkait wacana pemasangan portal pembatas ketinggian di kawasan Jenangan, Wahyudi memastikan kebijakan itu tinggal menunggu waktu eksekusi. Pemasangan sempat molor, tetapi Dishub Ponorogo menyiapkan momentum yang tepat agar tak menimbulkan gesekan baru, mengingat jalur itu juga menjadi akses ekonomi warga dan pengusaha tambang.

    “Kalau portal tetap kami pasang, tapi menunggu waktu. Kemarin kami sudah putuskan ada dua portal, satu Jenangan dan lainnya di Sampung. Dalam waktu dekat kami pasang,” pungkasnya. (end/kun)

  • Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Jombang (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan perlawanan terhadap korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan, Selasa (9/12/2025).

    Aksi yang berlangsung pada hari Selasa ini bertujuan untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat setempat. Selain berunjuk rasa, massa aksi juga menyerahkan tiga berkas laporan yang berisi temuan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Jombang.

    Aksi dimulai dari markas FRMJ yang terletak di Pulo, Kecamatan Kota, dengan menggunakan satu mobil komando dan puluhan motor. Mereka melakukan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri Jombang yang berada di Jalan Wahid Hasyim.

    “Kami serahkan tiga laporan sekaligus kepada petugas Kejaksaan,” ujar Joko Fatah Rokhim, perwakilan FRMJ, di sela-sela aksi.

    Sesampainya di depan kantor kejaksaan, para peserta aksi langsung melakukan orasi bergantian. Mereka menyoroti masih maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

    Sambil membawa spanduk yang berisi seruan untuk mendukung pemberantasan korupsi, mereka terus mengajak masyarakat dan pengguna jalan untuk bergabung dalam gerakan anti-korupsi.

    Setelah orasi, massa aksi diperbolehkan masuk ke kantor kejaksaan untuk menyerahkan laporan secara langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang. Tiga berkas yang dibawa oleh para demonstran berisi laporan mengenai dugaan penyalahgunaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

    Selain itu, terdapat dua kasus lainnya, yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang terkait perpindahan aset di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan perangkat di Dusun Murong, Desa Mayangan, Jogoroto.

    Joko Fatah Rokhim menegaskan, “Berkasnya kita langsung serahkan untuk ditindaklanjuti.” Ia berharap laporan ini dapat diproses dengan serius oleh pihak kejaksaan dan para pejabat yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dyah Ambarwati, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, menyambut baik laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia mengatakan laporan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu.

    “Pihak kami berterimakasih kepada masyarakat yang peduli terhadap tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi dan berani melaporkan. Akan kami pelajari dulu, untuk materi masih belum bisa kami buka,” ujar Dyah Ambarwati.

    Aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri, tetapi juga berlanjut ke kantor Pemda Jombang dan ditutup dengan aksi di Gedung DPRD setempat.

    Dalam aksi ini, petugas kepolisian melakukan pengamanan dengan ketat untuk menjaga kelancaran jalannya demonstrasi. Aksi yang digelar tepat pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini berakhir dengan massa yang membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka. [suf]