Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Usai Jalani Pencarian Selama 3 Hari, Pemancing Hilang Ditemukan Meninggal di Perairan Bali

    Usai Jalani Pencarian Selama 3 Hari, Pemancing Hilang Ditemukan Meninggal di Perairan Bali

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah melewati proses pencarian selama tiga hari, seorang pemancing yang dilaporkan hilang di Watu Kapal Blok Pasir Putih, Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, ditemukan meninggal.

    Jenazah bernama Kasianto (44) ditemukan di perairan Pebuahan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, pada Rabu (10/12/2025).

    Pemancing tersebut diketahui warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Tegaldlimo. Korban dilaporkan hilang saat memancing, pada Sabtu (6/12/2025) di kawasan Watu Kapal Blok Pasir Putih, TNAP.

    Usai dilaporkan hilang pada Minggu (7/12/2025) dini hari, alat pancing milik korban ditemukan di dasar laut sekitar 50 meter dari lokasi memancing. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa korban terseret arus saat memancing pada Sabtu malam.

    Kapolsek Tegaldlimo, Iptu Sadimun mengatakan, penemuan korban pertama kali dilaporkan Pos AL Muncar, ketika jenazah terlihat mengapung di sekitar Perairan Pebuahan yang berjarak sekitar 10,23 nautical mile (NM) dari lokasi korban dilaporkan hilang.

    Dengan segera petugas melakukan evakuasi, hingga kemudian membawanya ke Pengambengan untuk dibawa ke RSUD Negara. Setelahnya korban dilakukan identifikasi sekitar pukul 10.00 WIB.

    Berdasarkan ciri pakaian dan kondisi fisik, pihak keluarga memastikan jenazah tersebut adalah Kasianto. Keluarganya yang hilang saat memancing.

    “Dipastikan jenazah yang ditemukan di perairan Bali itu adalah pemancing yang hilang di perairan Watu Kapal TN Alas Purwo,” ujarnya Rabu (10/12/2025).

    Selanjutnya, keluarga bersama aparatur desa mengirim ambulans untuk melakukan proses penjemputan korban ke Bali. Sedangkan, pukul 09.45 WIB keluarga sudah berangkat ke RSUD Negara untuk menjemput jenazah.

    Iptu Sadimun mengungkapkan bahwa sejak hari pertama hingga ketiga, tim SAR gabungan menghadapi medan yang cukup berat, termasuk cuaca mendung, gelombang sekitar 1,5 meter, dan angin timur laut dengan kecepatan 4 knot.

    “Sejak awal, pencarian dilakukan menyisir laut dan daratan, namun kondisi cuaca dan gelombang membuat operasi SAR cukup menantang. Syukurlah korban akhirnya ditemukan meski dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya.

    Setelah jenazah dipastikan sebagai korban, tim SAR gabungan melakukan debriefing dan resmi menutup operasi pencarian pada pukul 11.00 WIB. Seluruh unsur SAR dikembalikan ke kesatuan masing-masing. [alr/aje]

  • Pemancing Hilang di Watu Kapal TN Alas Purwo Ditemukan Meninggal di Bali

    Pemancing Hilang di Watu Kapal TN Alas Purwo Ditemukan Meninggal di Bali

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah tiga hari pencarian, seorang pemancing yang dilaporkan hilang di kawasan Watu Kapal Blok Pasir Putih, Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo, akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban bernama Kasianto (44), warga Desa Kedungwungu, Tegaldlimo, ditemukan mengapung di Perairan Pebuahan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, pada Rabu (10/12/2025).

    Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing pada Sabtu (6/12/2025) malam. Keesokan harinya, Minggu (7/12/2025) dini hari, alat pancing miliknya ditemukan di dasar laut sekitar 50 meter dari lokasi memancing. Temuan itu menguatkan dugaan bahwa korban terseret arus kuat saat aktivitas memancing.

    Kapolsek Tegaldlimo, Iptu Sadimun, menjelaskan bahwa laporan penemuan jenazah pertama kali diterima dari Pos AL Muncar setelah jenazah terlihat mengapung di perairan Bali, sekitar 10,23 nautical mile (NM) dari titik awal korban dilaporkan hilang. Petugas kemudian melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah ke Pengambengan untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Negara.

    Evakuasi pemancing yang hilang ditemukan di Jembrana, Bali.

    Identifikasi dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB, dan pihak keluarga memastikan jenazah tersebut adalah Kasianto berdasarkan pakaian serta ciri fisik. “Dipastikan jenazah yang ditemukan di perairan Bali itu adalah pemancing yang hilang di perairan Watu Kapal TN Alas Purwo,” ujar Iptu Sadimun.

    Keluarga dengan didampingi aparatur desa kemudian mengirim ambulans untuk menjemput jenazah di Bali. Pada pukul 09.45 WIB, pihak keluarga telah berangkat menuju RSUD Negara guna proses pemulangan korban.

    Menurut Iptu Sadimun, proses pencarian sejak hari pertama menghadapi tantangan berat, mulai cuaca mendung, gelombang mencapai 1,5 meter, hingga angin timur laut berkecepatan 4 knot. “Sejak awal, pencarian dilakukan menyisir laut dan daratan, namun kondisi cuaca dan gelombang membuat operasi SAR cukup menantang. Syukurlah korban akhirnya ditemukan meski dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya.

    Dengan telah ditemukannya korban, tim SAR gabungan melakukan debriefing dan resmi menutup operasi pencarian pada pukul 11.00 WIB. Seluruh personel dari berbagai unsur kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing. (ayu/but)

     

  • Longsor di Jalan Lingkar Telaga Sarangan Magetan, Akses Sempat Tertutup 50 Persen

    Longsor di Jalan Lingkar Telaga Sarangan Magetan, Akses Sempat Tertutup 50 Persen

    Magetan (beritajatim.com) – Tanah longsor terjadi di Jalan Lingkar Telaga Sarangan sisi barat, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 04.30 WIB.

    Meski tidak menimbulkan korban jiwa, material longsoran sempat menutup sekitar 50 persen badan jalan dan menimpa sebuah warung milik warga.

    BPBD Kabupaten Magetan menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 08.16 WIB melalui Pusdalops-PB. Tim langsung bergerak menuju lokasi bersama TRC-PB untuk melakukan pendataan dan penanganan awal.

    Menurut keterangan BPBD Magetan, longsor dipicu oleh hujan berintensitas ringan hingga sedang yang mengguyur wilayah setempat serta kondisi tebing yang cukup curam. Material longsoran memiliki ukuran sekitar 5 meter dengan lebar 2 meter.

    Warung milik Suwito (74), warga Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, ikut terdampak akibat tertimpa material longsor dan mengalami kerusakan ringan pada bagian atap.

    Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pembersihan material tanah dan batu. Proses evakuasi material dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana. Beberapa batu besar berdiameter sekitar dua meter bahkan harus dipecah terlebih dahulu.

    “Pada pukul 11.40 WIB, pembersihan material tanah dinyatakan selesai. Namun, material batu belum seluruhnya tertangani dan akan dilanjutkan oleh masyarakat setempat melalui kerja bakti,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi.

    Penanganan longsor melibatkan beberapa unsur, di antaranya BPBD Magetan, TNI–POLRI, Agen Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, Perhutani, Dinas Pariwisata, serta warga sekitar.

    BPBD Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat musim hujan. Beberapa tanda potensi longsor yang perlu diperhatikan antara lain: muncul retakan tanah, air keruh dari celah tanah, suara gemuruh dari lereng, serta pohon atau tiang yang terlihat miring.

    “Warga di sekitar lereng terjal diminta mengurangi aktivitas saat dan setelah hujan deras serta terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG,” tulis BPBD Magetan dalam keterangannya.

    Saat ini jalur Lingkar Telaga Sarangan sudah dapat dilalui kembali, meski masyarakat diimbau tetap berhati-hati karena kondisi kawasan masih labil akibat curah hujan yang terus meningkat. [fiq/aje]

  • Dua Menu MBG Penyebab Keracunan Massal Siswa di Kawu Ngawi, Hasil Lab Temukan Bakteri Nitrit

    Dua Menu MBG Penyebab Keracunan Massal Siswa di Kawu Ngawi, Hasil Lab Temukan Bakteri Nitrit

    Ngawi (beritajatim.com) – Penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa SD, SMP, hingga SMA negeri di Kecamatan Kedunggalar akhirnya terungkap. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan laboratorium, dua menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dinyatakan terkontaminasi bakteri nitrit.

    Kesimpulan tersebut disampaikan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya dan diterima resmi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi pada Rabu (10/12/2025). Dua menu yang terindikasi mengandung bakteri adalah sayur acar wortel–labu serta pisang yang disajikan kepada siswa pada Rabu, (26/11/2025).

    Sebelumnya, sebanyak 87 siswa dilarikan ke Puskesmas Gemarang lantaran mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG tersebut. Para siswa mengeluhkan mual, pusing, dan beberapa di antaranya harus mendapatkan observasi lebih lanjut.

    Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas MBG, menegaskan bahwa temuan ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah.

    Ony meminta seluruh pengelola SPPG agar mematuhi prosedur teknis secara ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyajian, hingga distribusi.

    “Hasil lab ini akan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Prosedur teknis harus dipatuhi sepenuhnya,” ujarnya.

    Di sisi lain, siswa di Kecamatan Kedunggalar kini kembali membawa bekal dan membeli makanan di kantin sekolah. Salah satu siswi SMPN 2 Kedunggalar, Fiona Adelia Firmansyah, mengaku masih enggan mengonsumsi menu MBG setelah kejadian tersebut.

    “Sejak keracunan, tidak ada kiriman MBG. Kami bawa bekal sendiri. Saya juga tidak mau makan MBG dulu,” ungkapnya.

    Sementara itu, SPPG di Desa Kawu ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pasca insiden ini. Sebanyak 50 karyawan SPPG harus dirumahkan hingga unit tersebut dinyatakan memenuhi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Operasional baru dapat dibuka kembali setelah standar higienitas terpenuhi sepenuhnya. [fiq/aje]

  • Satgas Premanisme Polda Jatim Siap Amankan Libur Nataru

    Satgas Premanisme Polda Jatim Siap Amankan Libur Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Libur Natal 2025 dan Tahun baru 2026 (Nataru) Polda Jawa Timur (Jatim) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Premanisme. Pembentukan Satgas Premanisme ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi aman jelang Operasi Lilin Semeru 2025, pengamanan Natal dan Tahun Baru.

    Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si mengatakan pembentukan satgas ini dilakukan untuk mencegah peningkatan kejahatan jalanan dan maraknya aksi premanisme yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

    “Ini komitmen kita dalam merawat Jogo Jatim. Masyarakat tidak boleh hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat ulah segelintir oknum yang memaksakan kehendak,” tegas Irjen Nanang saat memimpin Apel Satgas Premanisme di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (10/12/2025).

    Kapolda Jatim mengungkapkan, hasil evaluasi Kamtibmas periode akhir Oktober hingga awal November 2025 menunjukkan tren peningkatan kejahatan sebesar 7,66%.

    Yang paling mengkhawatirkan adalah melonjaknya penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api hingga 175%.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi alarm bahwa bibit premanisme dan gangsterisme sedang mencoba mengganggu ketenangan warga,” kata Irjen Nanang.

    Kapolda Jatim menginstruksikan Satgas Premanisme harus bergerak cepat, agresif, namun tetap terukur.

    Ada tujuh sasaran utama yang menjadi fokus pembersihan:

    1. Pemerasan & pemalakan di pasar, terminal, serta ruang publik.
    2. Debt collector ilegal yang menagih dengan intimidasi dan kekerasan.
    3. Pungli yang menghambat ekonomi masyarakat.
    4. Preman penganiayaan yang beraksi secara individual.
    5. Preman pengeroyokan berbasis kelompok.
    6. Kekerasan oknum perguruan silat, termasuk fanatisme negatif yang berujung kriminal.
    7. Gangster jalanan yang membawa sajam dan memicu tawuran.

    “Tindak tegas semua bentuk premanisme. Jangan beri ruang bagi pelaku pemerasan, pungli, pengeroyokan, maupun gangster yang meresahkan warga,” tegas Irjen Nanang.

    Ia juga mengarahkan peningkatan patroli intensif pada jam-jam rawan, terutama malam hingga dini hari.

    “Kita harus memastikan Jawa Timur bersih dari aksi premanisme sebelum aktivitas masyarakat meningkat di akhir tahun. Ini syarat mutlak agar stabilitas Jatim benar-benar terjaga,” pungkas Irjen Nanang. [uci/but]

     

  • Pelunasan Biaya Haji Ponorogo 2026 Lambat, KHU Intensifkan Sosialisasi

    Pelunasan Biaya Haji Ponorogo 2026 Lambat, KHU Intensifkan Sosialisasi

    Ponorogo (beritajatim.com) — Progres pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah haji (CJH) Ponorogo tahun keberangkatan 2026 berjalan lambat. Data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Ponorogo, per hari Senin (8/12) lalu, baru 97 dari 547 jemaah yang menuntaskan pembayaran. Sisanya, 450 jemaah masih menunggu proses lanjutan, terutama terkait pemeriksaan kesehatan sebagai syarat istitaah.

    Kepala Kantor KHU Ponorogo, Marjuni, menegaskan bahwa situasi ini dipengaruhi oleh jadwal pemeriksaan kesehatan yang berbarengan dengan masa pelunasan. Dari total jemaah, baru 184 orang yang telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan istitaah. Kondisi tersebut membuat pelunasan berjalan lebih lambat dari prediksi.

    “Kalau pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan lebih awal, progres pelunasan seharusnya bisa lebih cepat,” kata Marjuni, Rabu (10/12/2025).

    Dia menyebutkan bahwa besaran Bipih tahun ini ditetapkan Rp60,6 juta per jemaah. Menyisakan tenggat waktu pelunasan yang berlangsung sejak 24 November hingga 23 Desember, KHU Ponorogo kini berupaya menggenjot sosialisasi kepada seluruh jemaah. Pendekatan dilakukan melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), kantor urusan agama (KUA), hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) agar percepatan istitaah berjalan paralel dengan pelunasan.

    “Kami terus lakukan sosialisasi untuk pelunasan Bipih bagi jemaah haji tahun keberangkatan 2026,” katanya.

    Bagi jemaah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, Marjuni meminta agar segera melakukan pembayaran. KHU juga memantau perkembangan harian sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan.

    “Kami update terus progres istitaah kesehatan dan pelunasan ini setiap hari, agar ada motivasi yang lainnya untuk segera melakukan pelunasan dan siap lahir batin berangkat ke Tanah Suci,” ungkapnya.

    Dengan waktu yang semakin singkat, percepatan pemenuhan syarat kesehatan menjadi kunci kelancaran proses administrasi sebelum CJH diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji 2026. (end/kun)

  • Meski Telah Bangun 236 Unit, Masih Ada Ribuan RTLH di Blitar

    Meski Telah Bangun 236 Unit, Masih Ada Ribuan RTLH di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah gemerlap pembangunan dan janji kesejahteraan, sebuah fakta memprihatinkan terpampang nyata di Kabupaten Blitar. Setidaknya 6.000 rumah warga Blitar masih tergolong tidak layak huni (RTLH) dan mendesak untuk segera diperbaiki.

    Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memang berupaya melakukan intervensi. Namun, sorotan tajam mengarah pada kuantitas perbaikan yang dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan.

    Dimana pada tahun ini, Pemkab Blitar menargetkan ada 236 rumah tergolong tak layak huni bisa diperbaiki. Jumlah itu tentu cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah RTLH yang mencapai 6.000 unit.

    “Targetnya tahun ini 236, ini yang sudah dikerjakan 186 unit sementara 50 lainnya masih progres,” ungkap Nanang Adi Putranto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar pada Rabu (10/12/2025).

    Dengan sisa 50 unit yang sedang dikerjakan, target 236 rumah ini diharapkan tuntas menjelang pergantian tahun. Namun, laju perbaikan ini menyisakan pertanyaan besar yakni kapan 6.000 rumah lain akan tersentuh?

    Jika diasumsikan kecepatan perbaikan rumah tak layak tersebut mencapai 236 unit per tahun. Maka untuk menuntaskan sisa 6.000 RTLH, Pemkab Blitar membutuhkan waktu lebih dari 25 tahun. Tentu ini adalah kalkulasi yang mengerikan, karena ribuan warga harus hidup dalam kondisi memprihatinkan selama puluhan tahun mendatang.

    “Ini pasti selesai yang 50 ini di akhir tahun ini,” tegasnya.

    Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pengentasan rumah tak layak huni ini. Namun jika anggaran minim, apakah tidak opsi lain yang bisa ditempuh Pemkab Blitar untuk mengentaskan hunian tak layak milik warga. [owi/aje]

  • AMDAL PLTSa Benowo Ditolak PTUN, DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Buka Dokumen ke Publik

    AMDAL PLTSa Benowo Ditolak PTUN, DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Buka Dokumen ke Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota Surabaya segera membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo kepada publik. Desakan ini muncul setelah gugatan Pemkot Surabaya terhadap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    “Dokumen AMDAL ini sesungguhnya tidak perlu menunggu gugatan Pemkot dikalahkan dulu, karena sejak awal bukan kategori dokumen yang dirahasiakan,” kata Imam Syafi’i di DPRD Surabaya, Rabu (10/12/2025).

    Dia menilai, sebelum perkara ini masuk ke PTUN, Pemkot Surabaya sudah seharusnya membuka dokumen AMDAL tersebut. Putusan Komisi Informasi Publik sebelumnya juga menyatakan Pemkot kalah dalam sengketa keterbukaan informasi.

    “Ketika di Komisi Informasi Publik kemarin Pemkot kalah, sebetulnya di situ saja sudah bisa langsung dibuka, atau bahkan sebelum itu,” ujar legislator NasDem itu.

    Menurut Imam, keterbukaan dokumen AMDAL sangat penting karena menyangkut dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi PLTSa. Dokumen tersebut juga menjadi bagian dari kontrol publik dan lembaga lingkungan seperti Walhi.

    “Untuk kepentingan publik, apalagi soal dampak lingkungan, warga sekitar harus tahu. Itu bagian dari kontrol masyarakat dan Walhi,” ucapnya.

    Imam juga menyampaikan bahwa setelah adanya putusan PTUN, tidak ada lagi alasan bagi Pemkot untuk menunda keterbukaan dokumen. Putusan hukum tersebut harus segera dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Apalagi sekarang sudah ada putusan, Pemkot kalah. Menurut saya harus segera dilaksanakan dan dokumen AMDAL dibuka,” katanya.

    Lebih jauh, dia mengungkapkan pengalamannya saat meminta sejumlah dokumen terkait kerja sama PLTSa Benowo yang juga tidak diberikan secara utuh. Hal tersebut terjadi ketika dia masih bertugas di Komisi A DPRD Surabaya.

    “Dulu kami meminta seluruh perjanjian terkait kerja sama itu, tapi tidak diberikan oleh dinas aset dan bagian hukum. Ini yang membuat tanda tanya besar,” ujar Imam.

    Dia juga menyebut adanya informasi soal sejumlah adendum kontrak dengan PT SO yang dinilai janggal. Saat perusahaan disebut wanprestasi, sanksi tidak dijatuhkan, melainkan justru muncul adendum-adendum baru.

    “Kami dengar ketika PT SO wanprestasi, tidak ada penalti, tapi malah adendum-adendum. Ini perlu dibuka supaya terang,” ungkapnya.

    Selain itu, Imam menyinggung persoalan buffer zone di sekitar lokasi PLTSa yang terdampak pengelolaan sampah dan pencemaran lindi. Tanggung jawab atas dampak tersebut seharusnya berada pada pihak pengelola.

    “Zona penyangga akibat pengelolaan sampah itu harusnya menjadi tanggung jawab PT SO, tapi yang terjadi malah Pemkot membeli lahan dengan APBD,” katanya.

    Atas kondisi tersebut, Imam menegaskan dukungan DPRD terhadap upaya Walhi membuka seluruh dokumen terkait PLTSa Benowo. Dia meminta semua dokumen yang berpotensi merugikan kepentingan publik dibuka secara transparan.

    “Kami mendukung Walhi untuk membuka semuanya. Setelah AMDAL, kalau ada dokumen lain yang berpotensi merugikan publik, menurut saya itu juga harus dibuka,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, Forum Tapol/Napol Jawa Timur kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan final dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Seruan ini ditegaskan para penyintas yang menilai bahwa momentum pemerintahan saat ini menjadi peluang penting untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan bangsa.

    Forum Tapol/Napol Jatim menilai bahwa berbagai tragedi di era Orde Baru tidak hanya menjadi catatan kelam sejarah, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya. Selama keadilan belum ditegakkan, Indonesia dinilai masih memikul beban moral dan politik yang menghambat kemajuan nasional.

    “Pada peringatan Hari HAM Internasional kali ini kami mengundang secara terbuka bagi semua pihak—pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan terutama mantan pelaku—untuk duduk bersama. Mari ubah narasi konflik menjadi narasi rekonsiliasi, dari kebenaran yang dipaksakan menuju kebenaran yang disepakati. Bersama-sama kita ubah kesadaran menjadi tindakan,ˮ ujar Koordinator Forum Tapol/Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, di Surabaya, Selasa (10/12/2025).

    Rekonsiliasi Bermartabat: Tidak Melupakan, tetapi Memulihkan

    Para penyintas menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM bukan sekadar membuka luka lama. Rekonsiliasi disebut harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyeimbangkan keberanian negara mengakui kesalahan dan kebijaksanaan dalam memulihkan masa depan korban.

    Menurut Forum Tapol/Napol Jatim, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh dilakukan dengan mengubur sejarah demi impunitas ataupun membongkar kembali trauma tanpa mekanisme yang jelas. Mereka menawarkan tiga tahapan kunci dalam proses rekonsiliasi:

    Pengungkapan Kebenaran (Truth-Telling)

    Pemulihan Hak dan Reparasi Penuh kepada Korban

    Penegakan Akuntabilitas Bertingkat yang Pragmatis

    Keadilan Masa Lalu untuk Indonesia Emas 2045

    Forum menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat—baik melalui mekanisme non-yudisial berbasis kebenaran dan pemulihan maupun melalui proses hukum yang independen—merupakan investasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang akan diperoleh jika negara menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu:

    1. Membangun Moralitas Bangsa
    Penyelesaian kasus HAM tidak hanya memberi keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat integritas moral, supremasi hukum, serta membangun institusi pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

    2. Meningkatkan Stabilitas dan Kepercayaan Publik
    Mengakhiri konflik historis dinilai penting untuk mencegah potensi gesekan sosial. Sebaliknya, ketidakjelasan penyelesaian kasus hanya menumpuk ketidakpercayaan publik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional menjelang 2045.

    3. Mewariskan Demokrasi yang Sehat
    Generasi muda yang akan memimpin Indonesia pada 2045 berhak mewarisi negara yang telah menuntaskan pelanggaran masa lalunya. Penyelesaian HAM disebut sebagai fondasi penting bagi budaya demokrasi.

    Desakan agar Negara Bergerak Cepat

    Forum Tapol/Napol Jatim menyebut Hari HAM Sedunia sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk menjaga martabat manusia bersifat universal dan tidak boleh berhenti. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempercepat langkah untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.

    “Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan dengan kaki yang terantai pada ketidakadilan masa lalu. Kami meminta agar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Presiden menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas negara. Ini bukti bahwa kita bangsa yang berani menghadapi kebenaran demi masa depan. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita-cita pertama: memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,” pungkas Trio Marpaung. (ted)

  • Bangunan Asrama Santri Pesantren Sumber Taman Pamekasan Ludes Terbakar

    Bangunan Asrama Santri Pesantren Sumber Taman Pamekasan Ludes Terbakar

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bangunan asrama santri di kompleks Pondok Pesantren Sumber Taman, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, ludes dilalap si jago merah, Rabu (10/12/2025).

    Informasi yang dihimpun beritajatim.com, kebakaran tersebut mengakibatkan bangunan ludes terbakar, di antaranya bangunan utama berukuran 18×5 meter, terdiri dari 5 kamar santri berukuran 5×5 meter, serta 1 unit kamar berukuran 3×5 meter.

    Selain bangunan tersebut, juga terdapat satu unit kamar mandi yang juga terkena dampak kebakaran, sekalipun kebakaran tersebut hanya melalap pada bagian atap kamar mandi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

    Beruntung peristiwa tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya saja kerugian materil berupa bangunan yang notabene asrama santri ludes terbakar dan bahkan rata dengan tanah.

    Sementara Kasi Ops Damkar Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Zainuddin menyampaikan jika saat ini pihaknya tengah melakukan fokus melakukan pendinginan khususnya pasca memadamkan api bersama warga sekitar.

    “Untuk saat ini kita masih fokus pendinginan, nanti kami kabari termasuk objek apa saja yang terdampak kebakaran. Sekalian kami juga akan melakukan asesmen atas kejadian ini,” kata Zainudin. [pin/aje]