Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Bondowoso Catat 314 Kejadian Bencana Sepanjang 2025, Cuaca Ekstrem Mendominasi

    Bondowoso Catat 314 Kejadian Bencana Sepanjang 2025, Cuaca Ekstrem Mendominasi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 314 kejadian bencana terjadi sepanjang tahun 2025. Dari total tersebut, cuaca ekstrem dan angin kencang menjadi jenis bencana yang paling dominan.

    Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Bondowoso yang dirilis pada 1 Januari 2026, kejadian cuaca ekstrem dan angin kencang tercatat sebanyak 127 peristiwa. Selain itu, erupsi gunung menempati urutan kedua dengan 92 kejadian, disusul tanah longsor 29 kejadian, kekeringan 19 kejadian, banjir 18 kejadian, gempa bumi 11 kejadian, kejadian non-alam 10 kejadian, banjir bandang 6 kejadian, serta kebakaran hutan dan lahan 3 kejadian.

    Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto, mengatakan tingginya angka kejadian bencana pada 2025 dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem yang terjadi hampir sepanjang tahun. “Cuaca ekstrem masih menjadi ancaman utama di Bondowoso. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga pada keselamatan warga,” kata Kristianto, Kamis, 8 Januari 2026.

    Dari sisi dampak kemanusiaan, BPBD mencatat 4 orang meninggal dunia, dengan rincian 3 korban akibat kecelakaan air dan 1 orang dinyatakan hilang. Selain itu, terdapat 15 warga mengalami luka-luka akibat berbagai kejadian bencana.

    Kerusakan infrastruktur juga cukup signifikan. Sepanjang 2025, tercatat 508 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 364 rumah rusak ringan, 105 rumah rusak sedang, dan 39 rumah rusak berat. Tidak hanya rumah warga, 23 fasilitas umum turut terdampak.

    Kristianto menyebut, secara keseluruhan terdapat 6.265 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana di berbagai wilayah Bondowoso. “Sebaran bencana hampir merata di 23 kecamatan. Ini menjadi catatan penting untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat ke depan,” ujarnya.

    BPBD Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya mitigasi, edukasi kebencanaan, serta kesiapsiagaan masyarakat, mengingat luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 788.007 jiwa. [awi/aje]

  • Merger Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jember Belum Sepenuhnya Siap

    Merger Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jember Belum Sepenuhnya Siap

    Jember (beritajatim.com) – Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir sejak 1 Januari 2026, menyusul berlakunya Peraturan Daerah mengenai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Namun penggabungan dengan organisasi perangkat daerah lainya ternyata belum sepenuhnya siap.

    Bidang-bidang urusan DP3AKB Jember masing-masing digabungkan organisasi perangkat daerah lainnya. Urusan oengendalian penduduk dan keluarga berencana dimerger dengan Dinas Kesehatan. Sementara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Dinas Sosial.

    “Jangan khawatir, kami juga akan siapkan tempat untuk bergabung dengan Dinas Sosial,” kata Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman yang juga Kepala Dinas Sosial ini, Kamis (8/1/2026).

    Dengan penggabungan itu, tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dipusatkan di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) di Jalan Tawes yang saat ini menjadi kantor Dinsos Jember, dengan daya tampung sepuluh kamar.

    “Jadi di sini ada dua unit pelaksana teknis (UPT), yakni UPT L:iposos dan U{T Perlindungan Perempuan dan Anak,” kata Helmi.

    Menurut Helmi, dengan dipindahkan ke lingkungan Liposos, nantinya shelter atau tempat perlindungan bagi perempuan dan anak akan beroperasi 24 jam setap hari. “Di sini ada petugas yang bisa mengawasi dan melindungi,” katanya.

    Kantor sekretariat Dinsos Jember nantinya akan dipindahkan ke Jalan Kalimantan, menenpati bekas kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember.

    Namun hingga DP3KB dibekukan, bangunan khusus untuk layanan perlindungan perempuan dan anak saat ini masih belum dibangun di kawasan Liposos kantor Dinsos Jember. “”Semoga tahun ini bisa digunakan dan ditempati,” kata Helmi.

    Menurut Helmi, saat ini tidak ada klien yang dilayani dalam shelter perlindungan perempuan dan anak di kantor lama DP3AKB. Dengan demikian tidak ada pelayanan yang terganggu.

    Sementara itu kantor DP3AKB di Jalan Jawa Jember sudah mulai dikosongkan, Rabu (7/1/2026), dan akan ditempati Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah II Jawa Timur. KPPG Wilayah II ini menangani Makan Bergizi Gratis di 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

    Hal ini membingungkan pegawai DP3AKB Jember. “Kami bingung karena posisi kami mau ke mana? Pasti tempatnya di Dinsos dan Dinkes. Cuma setelah kami beres-beres, mau dibawa ke mana barangnya,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Oktavia Wahyu Trisnamurti kepada wartawan.

    Menurut Oktavia, sebenarnya belum ada penberitahuan pengosongan gedung kantor DP3AKB. “Dinkes dan Dinsos Jember masih menyiapkan tempat untuk kami. Kami sudah mengajukan surat ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jember untuk peminjaman gedung ini sampai tempat merger kami menyiapkan tempat untuk kami,’ katanya.

    Oktavia belum menperoleh jawaban dari BPKAD Jember. “Sebenarnya belum ada perintah pasti untuk kami, karena istulahnya di sini ngambang, gak ada pimpinannya. Kepala dinas dan sekretaris dinas sudah pindah. Jadi di sini hanya ada ada staf dan kepala bidang,” katanya.

    Di tengah kebingungan itu, mendadak petugas dari Badan Gizi Nasional datang dan menyatakan akan menempati bangunan tersebut. “Kami terpaksa harus beres-beres,” kata Oktavia.

    Sementara itu Kepala KPPG Said Karim mengatakan, pemakaian gedung DP3AKB merupakan kebijakan Pemkab Jember. “Kami menyurati bupati. Yang punya kewenangan kan bupati,” katanya.

    Said sudah lama meminta lokasi kantor untuk KPPG. “Hanya saja kani baru diberikan sekarang,” katanya. [wir]

  • Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melantik dan mengambil sumpah lima pejabat tinggi pratama untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (8/1/2026).

    Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pengisian jabatan struktural yang selama ini dijabat pelaksana tugas (Plt), sekaligus mendorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyoroti persoalan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kediri yang dinilai masih memiliki jarak terlalu jauh antarlevel.

    Mas Dhito mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar memperhatikan regenerasi karier pegawai, khususnya dalam pengisian jabatan strategis.

    “Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik, setelah ini saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt-Plt itu (pelaksana tugas kepala dinas) supaya diisi sama yang difinitif,” katanya.

    Jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri kini diemban Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri.

    Selain itu, empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik yakni Subur Widono, sebelumnya Camat Wates, diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial.

    Kemudian Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

    Selanjutnya Mohamad Nizam Subekhi, sebelumnya Camat Pare, diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilantik menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

    Selain pelantikan, Mas Dhito juga memberikan penugasan khusus kepada para kepala dinas yang baru menjabat. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta fokus menangani kebocoran retribusi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial ditugasi melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk meningkatkan kecepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    Adapun Inspektur Kabupaten Kediri diberi tugas untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Kediri.

    Dalam kesempatan yang sama, Mas Dhito juga memberikan peringatan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja dan tidak merasa berada di posisi aman.

    “Kepada kepala OPD yang sedang menjabat pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. [nm/aje]

  • Pemkab Sidoarjo Rencanakan Kawasan Wisata Mangrove di Sedati

    Pemkab Sidoarjo Rencanakan Kawasan Wisata Mangrove di Sedati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana membangun kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Sedati. Penataan awal destinasi ekowisata tersebut akan dilakukan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, yang berada di kawasan pesisir timur Sidoarjo.

    Tahap awal pengembangan kawasan wisata mangrove ini dimulai dengan pembangunan akses jalan menuju lokasi. Saat ini, Pemkab Sidoarjo telah memulai proses persiapan peningkatan jalan menuju kawasan tersebut. Akses jalan yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dari jalan utama.

    Sebagian lahan yang akan dilalui akses jalan tersebut merupakan milik TNI Angkatan Laut. Untuk itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi mendatangi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya, Kamis (8/1/2025). Kedatangan Bupati diterima langsung oleh Dankodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto, didampingi Wadan Kodaeral V Brigjen TNI (Mar) Suwandi.

    Bupati Subandi mengatakan, wilayah pesisir Kecamatan Sedati akan dikembangkan menjadi kawasan wisata hutan bakau atau mangrove. Saat ini, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan akses jalan menuju lokasi tersebut dengan lebar mencapai 25 meter dan panjang 2,5 kilometer.

    “Rencana kami nanti ada wisata mangrove di wilayah timur Sidoarjo. Untuk akses jalan, kami membutuhkan sekitar 20 x 120 meter lahan milik TNI AL,” ujar Subandi di hadapan jajaran pejabat Kodaeral V Surabaya.

    Menanggapi rencana tersebut, Dankodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto menyambut baik pembangunan kawasan wisata mangrove di pesisir Sidoarjo. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan TNI AL untuk akses jalan dapat dibicarakan lebih lanjut secara teknis.

    “Untuk rencana jangka panjang pembangunan mangrove, silakan dibicarakan lebih lanjut dengan Aslog Dankodaeral V Kolonel Laut (T) Insaf Setya Budhi,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, menjelaskan bahwa penataan awal kawasan wisata mangrove difokuskan di pesisir Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi. Ke depan, kawasan tersebut akan diperluas hingga pesisir selatan Sidoarjo.

    “Pengembangan wisata mangrove direncanakan membentang dari pesisir Kecamatan Sedati hingga Kecamatan Jabon, dengan panjang garis pantai sekitar 33 kilometer dan lebar kawasan kurang lebih 1 kilometer,” paparnya. (isa/but)

  • Diduga Pengaruh Tuak, Dua Remaja 15 Tahun Jadi Korban Penganiayaan di Widang Tuban

    Diduga Pengaruh Tuak, Dua Remaja 15 Tahun Jadi Korban Penganiayaan di Widang Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Diduga berada di bawah pengaruh minuman keras tradisional jenis tuak, dua anak yang berusia 15 tahun menjadi sasaran penganiayaan oleh dua orang laki-laki di jalan wilayah Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

    Kasi Humas Polres Tuban IPTU Siswanto membenarkan kasus ini tengah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tuban terhadap kekerasan kepada anak di bawah umur yang terjadi di pinggir jalan wilayah Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

    “Kasus ini bermula saat orang tua korban berinisial DH (48), warga Kecamatan Widang melaporkan DK (39) dan DO (28) warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro diduga melakukan penganiayaan terhadap dua korban AW dan MS, masing-masing berusia 15 tahun,” ujar Kasi Humas Polres Tuban. Kamis (08/01/2026).

    Lanjut, saat itu para pelaku berpapasan dengan korban, pelaku yang tidak terima lantaran saat berpapasan merasa diawasi oleh korban, pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap kedua korban.

    “Awalnya salah satu pelaku tidak terima karena merasa diawasi oleh korban, lalu melakukan pemukulan. Setelah itu penganiayaan berlanjut terhadap korban kedua,” kata Siswanto.

    Diketahui, pelaku DO diduga menampar pipi kanan korban MS sebanyak satu kali. Sedangkan, pelaku DK melakukan penganiayaan terhadap korban Aw dengan cara menendang bagian perut serta memukul wajah korban hingga mengenai bibir dan hidung.

    “Salah satu pelaku juga sempat melempar kursi plastik ke arah korban hingga mengenai punggungnya,” terang Siswanto.

    Dari laporan tersebut, dua terduga pelaku DK (39) dan DO (28) berhasil diamankan Satreskrim Polres Tuban. Saat diperiksa, berdasarkan keterangan awal dari para pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras tradisional jenis tuak saat kejadian berlangsung.

    “Adapun barang bukti telah diamankan berupa satu helai kaos lengan pendek warna merah dan satu buah kursi plastik warna hijau tosca yang digunakan saat kejadian,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. [dya/aje]

  • 18 Ribu Kejadian Bencana Non Alam Surabaya Selama 2025, 404 Nyawa Melayang

    18 Ribu Kejadian Bencana Non Alam Surabaya Selama 2025, 404 Nyawa Melayang

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya mencatat ada 18.681 lebih kejadian darurat atau non (bukan) bencana alam yang terjadi selama tahun 2025, Kamis 8 Januari 2026.

    Belasan ribu kejadian ini ditangani petugas BPBD meliputi jenis kejadian darurat medis, kecelakaan, penemuan jenazah, orang hilang, pohon tumbang, orang tenggelam, orang tersesat, gagal teknologi, kebakaran, laporan masalah hewan, genagan dan lainnya.

    Ketua Tim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya, Arif Sunandar Pranoto Negoro mengatakan, dari rentetan kejadian satu tahun itu ada 404 korban dinyatakan meninggal dunia atau tewas.

    “132 meninggal dunia akibat korban kecelakaan, dan 272 orang dengan kasus laporan penemuan jenazah,” ujar Arif Sunandar Pranoto Negoro, hari Kamis (8/1/2026).

    Ia pun merinci, bahwa jumlah kecelakaan selama tahun 2025 yang ditangani oleh petugas BPBD ini mencapai 7.318. Kejadiannya tersebar di sejumlah ruas jalan kota, mulai dari Jalan Ahmad Yani hingga Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

    “Kecelakaan di Jalan Ahmad Yani 463 kejadian, di Jalan Ir Soekarno 222 kejadian, Jalan Diponegoro 170, kemudian disusul dengan ruas jalan lainnya,” papar dia.

    Kemudian, insiden darurat medis sebanyak 9.848 kejadian. Dalam penanganannya, petugas merujuk 6.325 korban ke fasilitas kesehatan dan total 696 korban dibantu untuk pembuatan Surat Kematian.

    Arif melanjutkan, munculnya korban jiwa kejadian non bencana alam di Surabaya lebih mendominasi, jika dibandingkan dengan kejadian bencana alam murni. Dia menyebut, dalam kasus orang tenggelam di sungai ada 13 orang setahun.

    “Korban tenggelam selama satu tahun sebanyak 13 orang. Orang tersesat empat kali. Kalau menagani genangan ada total 160 kali,” rincinya.

    Penangan hewan atas laporan warga, juga tidak luput dari perhatian BPBD Kota Surabaya selama 2025. Selain itu, pohon tumbang dan rumah rusak turut mencatatkan angka yang signifikan.

    “Evakuasi hewan ada 57 kejadian, evakuasi pohon tumbang terjadi 270 titik dengan dua di antaranya menimpa manusia. 130 rumah rusak juga terjadi di Surabaya, dengan mayoritas 83 di antaranya akibat faktor pelapukan,” ungkapnya.

    Sebagai penutup, ia menyebut kejadian darurat non bencana alam sepanjang tahun 2025 di wilayah Surabaya, paling banyak terjadi di wilayah Surabaya Timur dengan persentase 28,7 persen atau 5.369 kejadian, posisi kedua disusul Surabaya Selatan 27,5 persen atau 5.147 kejadian.

    “Kemudian Surabaya Pusat 16,1 persen kejadian atau 3.012 kejadian, Surabaya Barat 15,2 persen atau 2.846 kejadian dan terakhir Surabaya Utara 12,5 persen 2.307 kejadian,” ucap Arif.

    Serta memasuki tahun 2026, Arif mengimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati untuk mengantisipasi kejadian non bencana alam di lingkungannya. Apabila warga mengalami kejadian atau melihatnya diimbau untuk segera menghubungi Call Centre Kedaruratan 112 Kota Surabaya.

    ​”Masyarakat dapat segera meminta bantuan petugas melalui Call Center 112 atau nomor layanan 081131112112 untuk mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan tepat,” pungkasnya. [rma/aje]

  • 200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Segera Dibagikan di Tulungagung

    200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Segera Dibagikan di Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan tukang becak di Tulungagung mengikuti pelatihan mengemudikan becak listrik. Mereka akan menerima bantuan becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai langkah awal, tukang becak ini dilatih terlebih dahulu agar nantinya tidak kesulitan setelah mendapat bantuan. Mereka dikenalkan cara mengendarai becak listrik yang diproduksi oleh PT Pindad ini.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan, tidak semua tukang becak menerima bantuan ini . Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar bisa menjadi penerima bantuan becak listrik. Diantaranya minimal berusia 60 tahun dan masuk kategori desil 1 sampai 5.

    Jumlah total tukang becak di Tulungagung sekitar 1.000 orang. Namun, untuk penerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo hanya 200 orang. “Sisanya bagaimana nanti coba kita usahakan untuk mendapat tambahan bantuan lagi,” ujarnya. Kamis (8/1/2026).

    Bantuan becak listrik bersumber dari dana pribadi Presiden Prabowo. Harga satu becak listrik mencapai Rp22 juta. Jika ditotal keseluruhan nominal bantuan becak listrik untuk Tulungagung tembus Rp4,4 miliar. Gatut Sunu mengingatkan, bantuan becak listrik tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangan.

    Namun, jika penerima meninggal dunia bisa diwarikan ke anaknya. “Apabila nanti ada keluhan kelistrikan, kami akan berusaha membantu. Nanti akan ada koordinator di lapangan,” paparnya.

    Salah seorang tukang becak, Sukadi mengaku sangat senang dengan bantuan becak listrik ini. Setelah mecoba Sukadi merasa membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena selama ini Sukadi terbiasa mengayuh pedal becak.

    Pria yang biasa mangkal di sekitar perempatan BTA ini mengaku belum terbiasa menggunakan becak listrik tersebut. “Tadi sempat grogi juga karena biasanya mengayuh pedal, ini tinggal putar gas,” ungkapnya.

    Sementara itu, Koordinator Becak Listrik Indonesia, Dimas Ramdana Prasetya mengungkapkan, bantuan becak listrik memang diperuntukan kepada masyarakat miskin. Penerima dipastikan tidak akan terbebani dengan biaya listrik, karena daya yang dibutuhkan cukup rendah.

    “Jika daya listrik rumah 450 Watt, itu bisa digunakan untuk mengisi baterai. Durasi mengisi baterai sekitar 3 sampai 4 jam,” ucapnya.

    Daya tahan bateri becak listrik ditentukan oleh banyaknya muatan. Semakin sedikit muatan maka semakin lama daya tahan baterai. “Kami juga menyediakan garansi 6 bulan, kalau rusak bisa ditukar melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Cuaca Buruk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Penyeberangan Sempat Buka Tutup Dua Kali

    Cuaca Buruk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Penyeberangan Sempat Buka Tutup Dua Kali

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Cuaca buruk yang melanda Selat Bali mengakibatkan penyeberangan Ketapang dua kali mengalami penutupan sementara, Kamis (8/1/2026)

    Koordinator Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) satuan wilayah kerja Pelabuhan Ketapang, Bayu Kusumo Nugroho mengatakan penutupan terjadi dua kali pada pukul 14.28 WIB dan 16.00 WIB.
    Pukul 14.28 WIB pelayanan ditunda sementara dikarenakan hujan lebat dan jarak pandang terbatas.

    Usai pelayanan pertama ditunda, rentan waktu setengah jam kemudian atau pukul 15.00 WIB, penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali dibuka karena cuaca telah membaik dan jarak pandang terlihat jelas.

    Namun tak berlangsung lama, penyeberangan kembali ditunda sementara pelayanannya pada pukul 16.05 WIB. “Pelayanan ditunda sementara karena hujan lebat, badai dan jarak pandang terbatas kurang lebih 500 meter,” kata Bayu.

    Saat itu, cuaca di sekitar Pelabuhan Ketapang turun hujan sangat lebat, dengan arah angin dari Barat Daya dengan kecepatan maksimum 14.0 knots, arus bergerak menuju utara dengan kecepatan 0.57 – 2.02 m/s dan ketinggian gelombang antara 0.1 – 0.5 meter.

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mengeluarkan peringatan dini dan status waspada karena potensi terjadinya angin kencang dengan kecepatan 10-15 knots dari arah barat daya.

    Dengan arus kuat adanya kecepatan lebih dari 1.2 m/s yang diprediksi akan terjadi selama satu jam. Usai berlangsung selama satu jam, penyeberangan Ketapang menuju Gilimanuk kembali dibuka pada pukul 17.00 WIB bersamaan dengan membaiknya cuaca dan jarak pandang.

    Sementara itu, seiring dibukanya penyeberangan, kepadatan kendaraan akibat tertahan di kantong parkir perlahan terurai.

    Pihaknya mengimbau masyarakat untuk dapat bersabar antre menunggu waktu masuk kapal.
    “Mohon bersabar demi kenyamanan dan keamanan bersama. Karena cuaca diluar prediksi,” pungkas Bayu. [alr/suf]

  • Polda Jatim Bersama Pemkab Sidoarjo Gelar Panen Raya Jagung, Teguhkan Komitmen Ketahanan Pangan

    Polda Jatim Bersama Pemkab Sidoarjo Gelar Panen Raya Jagung, Teguhkan Komitmen Ketahanan Pangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur terus memperlihatkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan menggelar panen raya jagung serentak di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.

    Panen raya ini dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan estimasi hasil mencapai 3 ton jagung. Kombes Pol Ari Wibowo, Karo SDM Polda Jatim, menjelaskan bahwa hasil panen tersebut akan disalurkan ke tingkat daerah untuk mendukung ketahanan pangan. “Hasil panen jagung ini akan dimutasi ke tingkat daerah,” ujarnya di lokasi.

    Program panen raya jagung ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas pangan. Setelah panen selesai, lahan yang digunakan akan segera dipersiapkan untuk penanaman jagung pada musim berikutnya, memastikan kontinuitas dalam produksi pangan.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengungkapkan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Terima kasih kepada Polri yang bersama-sama mengawal berjalannya program ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada TNI, Bulog, dan semua pihak yang turut mendukung penuh panen raya ini,” tegasnya.

    Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, juga menegaskan bahwa panen ini merupakan hasil dari kerja sama yang solid antara Polresta Sidoarjo dan kelompok tani lokal. “Hasil panen ini akan diserap Bulog, tapi harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah, Kodim 0816 Sidoarjo, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan dengan cara menanam dan memanen jagung secara berkelanjutan.

    “Kami akan terus menanam dan memanen kembali, sehingga program ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Harapannya, ini dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo,” jelas Christian Tobing. [isa/suf]

  • Kontroversi Yai Mim Usai Ditetapkan Tersangka, Kini Pilih Pecat Kuasa Hukum

    Kontroversi Yai Mim Usai Ditetapkan Tersangka, Kini Pilih Pecat Kuasa Hukum

    Malang (beritajatim.com) – Viral di media sosial Imam Muslimin atau Yai Mim murka terhadap salah satu kuasa hukumnya yakni, Fakhruddin Umasugi. Yai Mim minta ketua tim kuasa hukum Agustian Siagian untuk mengakhiri kerjasama dengan Fakhruddin Umasugi yang dia sebut dengan istilah Dino.

    Dalam video itu Yai Mim menyebut kuasa hukumnya itu sering meminta uang kepada dirinya. Dia bahkan menantang untuk dipenjara saja usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota dalam kasus dugaan pidana pornografi.

    “Dino kamu keluar dari grup pembela Yai Mim. Agustian, aku minta Dino pecaten. Dino bolak balik njaluk duwek, Rp15 juta, narik Rp30 juta tapi durung dikeki. Katanya digawe bayari dekan fakultas hukum UB, ahli pidana. Wes aku gak butuh ahli-ahlian, aku penjaraen,” kata Yai Mim dalam video yang beredar.

    Setelah viral Yai Mim mengaku telah menghapus postingan itu. Dia juga telah membuat pernyataan klarifikasi di media sosial. “Sudah saya takedown, dan sudah saya klarifikasi,” kata Yai Mim pada Kamis (8/1/2026).

    Sementara itu, Fakhruddin Umasugi menyebut bahwa pernyataan Yai Mim dianggap menyinggung harkat dan martabatnya sebagai advokat. Dia juga membantah melakukan pemerasan. Sebab, selama ini aliran uang terpusat pada ketua tim kuasa hukum Agustian.

    “Iya, saya mundur. Alasannya karena sudah menyinggung prinsip ya. Karena saya diframing, ada hal pribadi antara saya dan Bu Ros dan sebagainya. Kalau uang tidak, uang sudah klir. Karena uang tidak pernah masuk ke saya, uang itu semua lewat ketua tim Agustian,” ujar Fakhrudin.

    Dia sendiri telah membuat keputusan bulat untuk mundur melakukan pembelaan pada Yai Mim. Alasan mundur karena telah bertentangan dengan prinsip dirinya.

    “Tadi juga sudah ada klarifikasi juga dari Pak Yai, di sosial media. Klarifikasi permohonan maaf dan lain sebagainya. Menyikapi itu ya biar ketua tim yang jalan. Saya menarik diri karena sudah bertentangan dengan prinsip,” ujar Fakhrudin. [luc/suf]